Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah berupaya merenovasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Langkah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan merenovasi 500 rumah, sedangkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 200 rumah.

"Kadin saya senang karena dia nggak pakai MoU. Tapi dia sudah mulai renovasi rumah rakyat di Jakarta," ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Ara mengatakan Kadin mempunyai sistem formal untuk menyalurkan bantuan. Namun, masyarakat yang belum terakomodir tetap dibantu oleh Kadin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan bantuan tersebut akan dialokasikan untuk 200 rumah di Jakarta. Dari angka tersebut, sebanyak 51 berada di Kecamatan Johar Baru.

"Tiga rumah sudah selesai renovasi (di Kecamatan Johar Baru). Total 200 di Jakarta. Di Johar Baru 51. Rencananya kita akan bagikan Jakarta Pusat juga sama Jakarta Utara. Kita paling lambat sampai 17 Agustus (2025)," ucap Thomas.

Adapun sisa 300 rumah akan disebarkan ke provinsi lainnya. Thomas merincikan 100 unit di Jawa Barat, 100 unit di Banten, 50 unit di NTT, dan 50 unit di Bangka Belitung.

Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Kadin akan merenovasi rumah mulai dari sanitasi air, luas, hingga kekuatan bangunannya. Pihaknya pun tengah mencari rumah-rumah yang dapat dilakukan renovasi.

"Pemerintah ini lagi dalam keadaan berjuang di tengah efisiensi anggaran. Jadi kita dari Kadin selalu memikirkan suatu skema yang bahasanya itu win-win, tapi juga public-private partnership," imbuhnya.

Ia mengaku tidak ada negosiasi antara Kadin dan Kementerian PKP soal program renovasi rumah. Kadin ingin mendukung Program 3 Juta Rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Bidang BPP HIPMI Bidang X Syarif Hasan Alatas mengatakan HIPMI akan merenovasi 200 rumah. Seperti Kadin, program tersebut ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.

"Ini kita justru perlu belajar banyak dari teman-teman Kadir. Karena memang kami juga punya antusiasma tentunya dalam rangka membangun, mendukung program pemerintah," tutur Syarif.

Sebelumnya diberitakan, Ara meluncurkan program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru. Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati melaporkan Kadin Indonesia berencana merenovasi 200 rumah di Jakarta.

"Setelah diidentifikasi ada 51 dan ternyata Kadin sudah memulai, bahkan nanti hari ini ada tiga rumah yang renovasinya sudah selesai," kata Sri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya baca di siniKontroversi Maruarar Sirait Picu Kegaduhan Ekosistem Perumahan

Aturan rumah subsidi perlu dipahami masyarakat yang berencana untuk membelinya.

Pasalnya, rumah subsidi adalah program pemerintah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, pemerintah pun mengatur beberapa ketentuan tentang program rumah subsidi yang harus dipatuhi oleh penerima manfaatnya.

Selanjutnya baca di sini Aturan Rumah Subsidi: Penerima, Spesifikasi Unit, serta Harganya

Masyarakat yang hendak membeli rumah di Jabodetabek melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tentu ingin mengetahui besaran cicilan per bulan.

Pengetahuan besaran cicilan KPR subsidi penting sebagai landasan perencanaan keuangan bulanan. Hal itu mengingat KPR merupakan pinjaman jangka panjang.

Untuk mengetahui cicilan per bulan, masyarakat dapat melakukan simulasi salah satunya melalui laman "Kalkulator KPR BTN Properti".

Selengkapnya baca di sini Berapa Cicilan KPR Subsidi di Jabodetabek?

Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mendukung program pemajuan budaya hingga pembangunan perumahan yang diinisiasi pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati dalam acara Lebaran bersama Formas di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa Formas memiliki berbagai program yang akan diluncurkan pada tahun 2025 untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pendidikan, hingga pembangunan perumahan.

"Kita akan meluncurkan beberapa program, pertama program kebudayaan. Kami mengimbau agar pemerintah betul-betul memperhatikan budaya, utamanya pelestarian tradisi Nusantara. Hari ini kami meluncurkan Gerakan Masyarakat Peduli Tradisi Nusantara (Gempita), untuk itu kami ingin pemerintah mendukung kami, bukan dalam bentuk uang, melainkan kami ingin didukung keberadaan kami ini didorong, dimotivasi, dibina," katanya.

Ia menambahkan Formas juga akan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat atau Gempar, yang merupakan bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang mengutamakan program-program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan mendirikan sekolah rakyat.

"Kami berdiri di sisi pendidikan vokasi, pendidikan informal, yang kami percaya juga mendukung peningkatan kecerdasan bangsa," ucapnya.

Sedangkan dukungan untuk program perumahan yang dilakukan Formas, yakni melalui Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) yang akan mendukung program tiga juta rumah per tahun.

"Agar publik tahu bahwa Formas peduli dan mendukung program pemerintah, maka kami juga punya program perumahan lewat organisasi masyarakat (ormas) yang kita sebut Asprumnas. Itu akan membangun dan kita serempak dari 70 ormas yang ada, berjanji, ayo kita sama-sama mendukung pemerintah menggalakkan tiga juta rumah per tahun ini," paparnya.

Yohanes mengemukakan keberadaan Formas menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk saling bersatu dan menguatkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami ketidakpastian.

"Ini benar-benar menjadi tanda bahwa kami ada bersama rakyat sebagai teman-teman kami. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini, jangan sampai bangsa ini terpecah. Keadaan situasi ekonomi dunia yang memburuk, harus membuat kita menjadi lebih kuat," tuturnya.

Formas menyelenggarakan acara halal bihalal yang bertajuk "Silaturahim tanpa batas, bersatu dalam keberagaman" sebagai salah satu upaya untuk mengajak seluruh ormas, utamanya dari kalangan pebisnis untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat melaksanakan lawatannya di Qatar, beberapa hari lalu.

Dia mengaku melaporkan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor Timur maupun pengaduan para konsumen Meikarta.

Ara mengatakan ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Saya sudah laporkan satu soal Timor-Timur ini, karena tentu Pak Prabowo pernah berjuang untuk Merah Putih itu dan sangat concern (perhatian) soal ini. Jadi Pak Tiko saya sampaikan. Yang kedua, saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Mekarta ya teman-teman. Dan minta dituntaskan soal Meikarta dan harus bertanggung jawab," kata Ara.

Oleh karena itu, kedua hal ini diminta Prabowo agar segera dituntaskan dan hukum harus ditegakkan.

Sebelumnya diketahui, pembangunan rumah bagi eks-pejuang Timor Timur dibangun oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Mereka adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Sementara soal pengaduan kasus Meikarta diminta selesai dalam kurun empat bulan.

Kementerian PKP pun telah melakukan mediasi terkait permasalahan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, PT Lippo Karawaci Tbk dan entitas anak PT Lippo Cikarang Tbk berbuah kesepakatan.

KOMPAS.com -Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan di sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, menargetkan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo.

Skeptisisme muncul terkait ketersediaan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang.

Sejumlah pengamat menilai target ini terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan tekanan pada kualitas pembangunan dan penyerapan anggaran.

Terlebih, sejumlah pernyataan dan langkahnya memicu polemik. Salah satu isu utama adalah tudingan terhadap pengembang perumahan, khususnya rumah subsidi, disebut "nakal" karena dianggap tidak bertanggung jawab atas kualitas pembangunan.

Selain itu, wacana rumah gratis dan rencana penurunan harga rumah subsidi memicu keresahan di kalangan pengembang, yang merasa kebijakan ini mengancam keberlanjutan bisnis mereka.

Kontroversi lain muncul terkait keterlibatan investor asing dalam pembangunan perumahan, terutama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan investor Qatar untuk pembangunan 1 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meskipun investasi asing dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pendanaan, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam sektor strategis seperti perumahan, serta potensi dominasi asing dan kurangnya keberpihakan pada pengembang lokal.

Ketidakjelasan peta jalan Program 3 Juta Rumah hingga April 2025 ini juga memperburuk situasi, dengan asosiasi pengembang menyatakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan mereka.

Penetapan batas maksimal gaji untuk penerima rumah subsidi juga menjadi perdebatan. Meskipun penyesuaian batas penghasilan hingga Rp 12 juta-14 juta di wilayah Jabodetabek dianggap langkah positif untuk memperluas jangkauan program, sebagian kalangan menilai batas ini masih terlalu tinggi.

Hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di atas batas yang juga kesulitan memiliki rumah.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika lima asosiasi pengembang yakni REI, Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, menggelar konferensi pers bersama pada 18 Februari 2025 di Jakarta.

Mereka menyatakan kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Maruarar yang dinilai kontraproduktif dan merusak ekosistem perumahan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Selain itu, gaya komunikasi dan pernyataan Menteri Ara yang cenderung optimistis dan penuh semangat terkadang dianggap kurang realistis oleh sebagian pelaku industri dan pengamat.

Pernyataan-pernyataan yang bombastis tanpa diikuti dengan detail implementasi yang jelas dapat menimbulkan ekspektasi yang berlebihan dan berujung pada kekecewaan jika target tidak tercapai.

Potensi konflik kepentingan juga menjadi sorotan, mengingat latar belakang politik Maruarar Sirait sebagai politisi senior dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.

Meskipun tidak ada indikasi pelanggaran yang jelas, pengawasan dan transparansi dalam setiap kebijakan dan penunjukan di sektor perumahan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Ara.

Kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025), Joko menyatakan bahwa tudingan "pengembang nakal" dari Kementerian PKP membuat pengembang merasa tersudut dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak pernah mengomunikasikan isu ini dengan asosiasi sebelum menyampaikannya ke publik, sehingga menciptakan stigma negatif terhadap pengembang.

"Kami mendapat stigma, berada di kondisi bahwa pengembang harus salah," ujar Joko.

Ia menegaskan, pengembang perumahan telah berkontribusi besar dengan menyediakan hunian bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membayar pajak.

Namun, tanpa bimbingan yang memadai dari pemerintah, pengembang merasa dibiarkan berjuang sendiri.

Joko juga mengkritik fokus Ara pada isu-isu seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketimbang mempercepat Program 3 Juta Rumah.

"Setelah tiga bulan mendukung euforia Kementerian PKP, kami justru mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif," tambahnya.

Joko menyoroti kebijakan seperti wacana rumah gratis, keterlibatan investor asing, dan penurunan harga rumah telah mengguncang industri.

Ia menyebut bahwa pengembang, khususnya yang bergerak di segmen rumah subsidi, mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap kebijakan yang tidak ramah.

Meski demikian, Joko mengakui adanya pengembang dengan kinerja buruk, namun ia menekankan perlunya pendekatan yang konstruktif, bukan tudingan sepihak.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan definisi "nakal" yang digunakan Ara, dengan menyebut bahwa masalah seperti rumah retak atau genangan air adalah isu teknis yang dapat diselesaikan, bukan pelanggaran fatal seperti penipuan konsumen.

"Menurut kami, konotasi nakal adalah melakukan tindak pidana. Misalnya, menipu konsumen," kata Junaidi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perumahan tidak hanya ada pada pengembang, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengawasan.

Junaidi juga menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dari Kementerian PKP memperburuk situasi.

"Kalau menemukan ada developer nakal, pemerintah bisa melakukan pembinaan dan melibatkan asosiasi. Kalau bandel, mungkin perlu mekanisme sewajarnya," usulnya.

Junaidi juga menyatakan pesimisme terhadap realisasi Program 3 Juta Rumah jika gaya kepemimpinan Ara tidak berubah.

"Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan," tegasnya.

Meski begitu, Junaidi menegaskan komitmen Apersi untuk mendukung program pemerintah, dengan catatan adanya kejelasan regulasi dan sinergi yang lebih baik.

Tanggapan Ara

Ara sendiri menanggapi kritik dari asosiasi pengembang dengan nada yang relatif terbuka, meski tetap menegaskan komitmennya pada Program 3 Juta Rumah.

Kepada Kompas.com, Ara menegaskan, "Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah".

Sebelumnya, dalam audiensi dengan Apersi pada 6 Desember 2024, Ara mengajak pengembang untuk berkolaborasi dan memberikan masukan guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, seraya menyatakan kesiapannya menerima saran terkait tantangan di sektor perumahan.

Terkait tudingan "pengembang nakal," Ara tidak secara langsung menarik pernyataannya, tetapi fokus pada upaya memperbaiki ekosistem perumahan.

Ia menekankan pentingnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mendorong pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada Januari 2025, Ara menyampaikan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah masih dalam tahap penyusunan, menunjukkan bahwa kementeriannya sedang berupaya merumuskan langkah konkret.

Maruarar juga menanggapi kegaduhan yang ditimbulkan dengan menegaskan bahwa sektor perumahan harus berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam acara HUT ke-26 Apersi pada 11 Desember 2024, ia menyatakan bahwa sektor perumahan untuk MBR akan diusulkan sebagai PSN untuk mempermudah akses hunian yang layak.

"Saya dan beberapa menteri diarahkan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah," jelasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli siap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (14/4).

"Kemnaker tentu siap komitmen untuk support (MBG) karena prospek program MBG ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, " ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini diharapkan dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Dia menyebut berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar," katanya.

Sementara itu, Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar pemerintah, yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, kata dia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujarnya.

Dia mengatakan hingga bulan April 2025 terdapat 1.072 SPPG. Artinya sudah ada 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan.

Dadan meyakini keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan sekitar 16.000 unit rumah subsidi pada 2025, sebagai bagian dari kontribusi terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah.

Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, dengan pendapatan bulanan maksimal Rp 8 juta, dan akan dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dan Forum Komunikasi (Forkom) Pengembang Jawa Tengah.

Kepala Disperakim Jateng, Arief Djatmiko, menyampaikan bahwa program rumah subsidi tidak hanya akan mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga akan melibatkan kegiatan rehabilitasi melalui Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS).

“Tahun kemarin di Jawa Tengah itu pengembang melakukan pembangunan sampai dengan 14.000 lebih sedikit, dari kuota 200.000. Nah, tahun ini secara nasional kuotanya kemungkinan besar memang akan meningkat, dari informasi yang kami terima ada sekitar 350.000. Kesiapan kita di Jawa Tengah kami sudah konsolidasi dengan Forkom Pengembang Jawa Tengah,” ujar Arief, Senin (14/4/2025).

Arief menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan 1.600 pengembang di Jateng untuk mempercepat realisasi target.

Pihaknya optimistis jumlah rumah subsidi yang dibangun di Jateng bisa mencapai hingga 20.000 unit.

“Kita komunikasi dengan Forkom. Mereka siap untuk melakukan dukungan pembangunan rumah subsidi 15.000 – 16.000. Kami di Pemprov memang masih mendorong terus agar kemampuan membangunnya paling tidak di angka 20.000,” imbuhnya.

Skema pembangunan rumah subsidi

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

Pembangunan rumah subsidi ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan bunga lima persen dan harga maksimal Rp 166 juta.

Arief menambahkan bahwa skema ini menyasar masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta untuk lajang, dan Rp 8 juta untuk pasangan keluarga.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menyiapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di 32 kabupaten/kota sebagai bentuk insentif untuk pengembang.

Tak hanya fokus pada kuantitas, Pemprov juga mendorong aspek keberlanjutan melalui penggunaan material ramah lingkungan.

Arief memaparkan bahwa pembangunan akan menggunakan material Fly Ash Bottom Ash (FABA)—produk olahan limbah batubara dari PLTU yang ada di Jateng.

“Walaupun belum luas, kita terus sosialisasikan dan kita juga ingin sampai dengan UMKM-UMKM itu bisa memproduksi material bangunan yang green dari pabrik. Kira-kira itu dukungan kepada pemerintah pusat," kata dia.

"Dalam bentuk yang lain kami juga ada pembangunan baru untuk backlog, untuk bencana, dan untuk relokasi karena program pemerintah,” imbuhnya

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan berkomitmen dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta berbagai pihak terkait.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Yassierli dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

MoU tersebut mengusung sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional, yang ditandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Senin (14/4/2025).

“Kemenaker tentu siap dan berkomitmen untuk mendukung program MBG. Prospek program ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” ujar Yassierli melalui siaran persnya, Selasa (15/4/2025).

Ia menegaskan bahwa berbagai fasilitas milik Kemenaker, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK), serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dapat dioptimalkan.

Fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kemenaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mendukung pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang terlibat. Kami yakin MBG akan berjalan sukses apabila didukung oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai standar,” imbuh Yassierli.

Ia berharap, sinergi tersebut dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif terhadap isu gizi.

Selain itu, diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan kompetitif.

Program investasi SDM terbesar

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dari pemerintah.

Program MBG, kata dia, membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dengan target pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, program MBG diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG memiliki tiga pegawai fungsional, yaitu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (satpel), ahli gizi, dan ahli akuntansi,” ujar Dadan.

Selain itu, lanjut dia, terdapat para relawan yang bertugas memasak, memotong bahan makanan, dan membersihkan dapur. Total tenaga kerja langsung per SPPG bisa mencapai 50 orang.

Hingga April 2025, sudah terbentuk 1.072 SPPG. Artinya, saat ini telah ada 1.072 kepala SPPG, 1.072 ahli gizi, dan 1.072 ahli akuntansi yang aktif bekerja.

“Dampak MBG juga sangat terasa bagi ibu rumah tangga usia 40–45 tahun. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini bisa memperoleh gaji sekitar Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” tambah Dadan.

Ia juga menyampaikan, keberadaan SPPG mampu mendorong terbentuknya 15 wirausaha baru di sektor pangan.

Wirausaha tersebut mencakup pemasok daging, telur, buah-buahan, sayuran, tepung, dan susu. Termasuk juga pelaku usaha pengelolaan minyak jelantah dan limbah atau sampah organik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil bos Lippo Group John Riady. Pemanggilan itu terkait dengan permasalahan konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unitnya.

Ara juga mengaku sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait polemic Meikarta dan rencana pemanggilan John Riady tersebut. Menurutnya Prabowo mendukung agar hak masyarakat harus dipenuhi.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," tegasnya di Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara melanjutkan, terkait masalah Meikarta dai mengakui sudah banyak aduan yang dia terima. Aduan tersebut dia terima dari berbagai lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Kementerian PKP sendiri sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta dan Meikarta itu sendiri. Ara berniat untuk bertemu langsung dengan John Riady Minggu lalu, namun pertemuan ibatalkan karena John masih berada di luar negeri.

"Ya, kita sudah sampaikan, karena kemarin kan Pak John Riady, WA saya, dia lagi di luar negeri. Oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda datang," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jendral Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady. Seharusnya, mereka bertemu lagi pada Rabu (26/3) lalu, tetapi John Riady berhalangan hadir.

Pada 26 Maret lalu Ara juga sudah bertemu dengan para konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unit. Seperti misalnya Yosafat (30), dia mengaku belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.