Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun). Rencananya itu akan dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan secara bertahap ke rusun, mulai dari hari Sabtu ini (30/11). Beberapa di antaranya yaitu warga yang tinggal di kolong jembatan Tomang, Jakarta Pusat akan dipindahkan ke beberapa rusun seperti ke rusun KS Tubun, Jati Rawasari, Karanganyar, Tongkol, dan Cibesel.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Selain warga Kolong Jembatan Tomang, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat, Jakarta Barat. Nantinya, mereka akan dipindahkan ke beberapa rusun di sekitarnya, seperti rusun Rawa Buaya, Daan Mogot Blok, Daan Mogot Tower, Tegal Alur, PIK I Pulogadung.

Lalu warga kolong Fly Over Basuki Rahmat juga akan dipindahkan rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Selain di Jakarta, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Rencananya, hal itu akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

"Nanti saya sama Mendagri akan ke Bandung kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an ya, 20 Desember, kita juga akan menata Bandung supaya saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan di bawah tol kita berikan hunian yang layak," paparnya.

Tak hanya menyediakan tempat tinggal, pihaknya dengan Kementerian Sosial juga akan melakukan pelatihan agar bisa memiliki penghasilan.

"Dan juga dari bapak Mensos dan Wamensos juga membantu supaya mereka diberikan sosial dan pendidikan supaya mereka juga ada pekerjaan, entah itu potong rambut, memasak, pijat refleksi, sehingga itu lebih berguna," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Barat.

"Di Jawa Barat, saya ketemu pemerintah daerah dalam rangka membangun rumah-rumah rakyat untuk menampung warga-warga rentan, terutama warga-warga gelandangan yang sampai saat ini masih belum punya rumah," tuturnya.

"Kami bekerja sama saat ini dengan Menteri Perumahan Rakyat dengan pemerintah daerah membangun rumah-rumah untuk menampung mereka. Ini sesuai dengan instruksi Presiden jangan sampai warga masih tinggal di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan," tambahnya.

Selain itu, Kementerian Sosial juga sedang membangun rumah untuk warga terdampak banjir rob di Indramayu, Jawa Barat.

(abr/das)

Jakarta -

Anggota TNI, Praka (Prajurit Kepala) Irfan, menyampaikan sukacitanya karena bisa menyewa tempat tinggal di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel). Dia mengaku selama ini tinggal di kantor karena memiliki keterbatasan dana.

Diketahui, pada Kamis (28/11/2024), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan 334 kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput. Salah satu penyewanya adalah Praka Irfan.

Ara sempat mewawancarai Iran saat acara serah terima itu. Ifran, yang mendapat harga sewa Rp 1,1 juta per bulan, mengaku selama ini tinggal berjauhan dengan istri.

"Kamu dapat sewanya berapa, Dek?" tanya Ara, Kamis (28/11/2024).

"Rp 1.100.000, di lantai paling atas," kata Irfan.

"Itu membuat ada kualitas hidup keluarga kamu dan kamu tambah baik atau tidak?" tanya Ara lagi.

"Alhamdulillah, insyaallah tambah baik, Pak, karena selama ini kami LDR dengan anak, istri, Pak. Anak istri ada di kampung di Semarang. Dan kami di sini pelayanan," ujarnya.

"Karena keterbatasan tempat tinggal, kami sementara tinggal di kantor," lanjutnya.

Ara pun meminta doa kepada seluruh warga agar penyediaan rumah untuk seluruh warga, terutama TNI, dapat terlaksana dengan baik.

"Doain ya semoga kita nanti dengan arahan Presiden Prabowo, kami bisa makin lebih banyak menjadikan rumah-rumah untuk prajurit TNI di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Selain itu, salah satu pedagang UMKM bernama Mardian mengaku bersyukur bisa mendapat hunian sewa di Rusun Pasar Rumput. Mardian mengaku sebelumnya tinggal di Cileungsi.

"Saya dapat sewa di lantai 23 itu Rp 1.250.000," katanya.

"Rp 1.250.000. Itu Bapak sanggup?" tanya Ara lagi.

"Sanggup tidak sanggup saya harus sanggup, karena mengingat saya jauh, Pak. Karena kalau dihitung-hitung dari kos saya bolak-balik antara Cilengsi-Jakarta mungkin sama," tuturnya.

"Adanya sewa rusun di sini sangat membantu dari segi waktu dan kesehatan juga lebih baik, Pak. Saya juga lebih bisa fokus karena waktu di jalan membuat kita juga tidak fokus, Pak. Bisa ketemu keluarga lebih sering," sambungnya Mardian.

Tak lupa, Mardian juga mengucapkan terima kasih Kepada Presiden Prabowo atas kebijakan dan kepedulian terhadap pelaku UMKM. Ia pun berdoa agar pemerintahan Prabowo dapat sukses dan selalu mementingkan orang miskin.

(bel/aik)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi positif sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menciduk buronan KPK, Harun Masiku. Sayembara itu digagas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memuji tindakan mantan politikus PDIP yang sekarang bergabung ke Partai Gerindra tersebut. Tanak meyakini tindakan Maruarar perlu ditiru.

"Kita patut mengapresiasi langkah baik yang dilakukan Pak Maruarar Sirait. Beliau telah membuka sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk membantu penangkapan Harun Masiku," kata Tanak dalam siaran pers di Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

Tanak menilai, sayembara tersebut termasuk dukungan nyata terhadap penegakan hukum. Tanak merasa hadiah yang besar dapat memancing orang lain ikut sayembara itu.

"Beliau tentunya layak atau patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," ujar Tanak.

Selain itu, Tanak mengeklaimm KPK masih terus memburu Harun Masiku. Meski begitu, ia tetap memberikan penghargaan khusus terhadap Maruarar yang mengorbankan hartanya demi mendukung proses penegakan hukum.

"Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Tanak.

Sebelumnya, Menteri Ara membuka sayembara menangkap Harun Masiku dengan hadiah Rp 8 miliar. Uang itu merupakan tabungan pribadinya sebagai partisipasi dalam menjamin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Tanah Air. Ara bahkan mengajak Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk menemukan keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Ara balas Hasto...

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana memangkas waktu dan biaya pemecahan sertifikat tanah untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Sebagian informasi itu disampaikan oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial, Kementerian PKP, Fitrah Nur dalam Rapat Dukungan Kemudahan Perizinan pada Kamis (28/11/2024).

Menurut dia, Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, sedang mencari upaya agar biaya pemecahan sertifikat tanah di Kementerian ATR/BPN bisa dikurangi.

"Karena teman-teman pengembang menyampaikan, biaya pemecahan sertifikat untuk satu unit rumah itu berkisar Rp 2-3 juta per rumah," ujarnya dikutip dari Youtube Kementerian PKP.

Lanjut Fitrah, rencananya pada Jumat (29/11/2024) akan berlangsung pertemuan antara Ara, BTN, asosiasi pengembang perumahan, dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas hal tersebut.

"Nah besok, diinisiasi oleh Pak Menteri (PKP) dan dilakukan oleh BTN, diskusi dengan semua asosiasi dan kementerian ATR/BPN. Mudah-mudahan bisa terlaksana besok," pungkasnya.

Sebelumnya dalam Rapat Pembahasan Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera pada Senin (25/11/2024), Ara juga sempat memberikan bocoran terkait rencana mempercepat waktu mengurus pemecahan sertifikat tanah untuk rumah MBR.

"Dengan Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) itu kita akan melakukan bagaimana selama ini pemecahan sertifikat itu lama atau sebentar? lama kan. Nah kalau itu nanti dengan Pak Nusron bisa dibikin cepat bagus nggak?," katanya dikutip dari Youtube Kementerian PKP.

"Jadi urusan dengan Pak Nusron itu banyak sekali. Bagaimana lahan idle soal HGU, bagaimana pemecahan sertifikat prosesnya bisa cepat," tutupnya.

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengapresiasi sikap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menggelar sayembara untuk penemu DPO Harun Masiku dengan hadiah Rp8 miliar.

?Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui Sayembara dengan memberi hadiah Rp8 milyar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,? kata Tanak, Kamis (28/11/2024).

Johanis menyebutkan, sikap pria yang kerap disapa Ara itu perlu menjadi contoh dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia menilai, Maruarar patut diberikan penghargaan oleh negara. Sebab, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

?Sikap beliau tentunya layak dan patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik. Untuk itu sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,? ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar sayembara dengan hadiah Rp8 miliar. Uang itu akan diberikan pria yang kerap disapa Ara bagi yang bisa menemukan buronan KPK Harun Masiku. Menurut Ara, uang yang digunakan untuk sayembara itu merupakan uang pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum.


?
Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap Negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?? kata Ara, Kamis (28/11/2024).

Ara menduga, Harun Masiku yang tak kunjung ditangkap melibatkan orang besar. Ara menegaskan Indonesia tidak boleh kalah dengan para koruptor. ?Menurut saya pasti ini kan melibatkan kasus besar, melibatkan orang besar. Ya, kita partisipasi dong. Sebagai warga negara, saya diberkati sama Tuhan, saya ada rezeki. Kita pengen negara ini tidak kalah dengan koruptor,? ujar dia.

Ara menilai, perkembangan kasus yang menjerat Harun Masiku itu sudah lama tidak ada perkembangan. Oleh karena itu, Ara memutuskan mengambil inisiatif sebagai orang pribadi.

?Karena sudah lama-lama nggak ada perkembangannya, saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Dan saya dapat respons positif. Jadi banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku. Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,? jelas dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember mendatang. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 biliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data. Ia menyerahkan sebanyak 334 kunci.

Pantauan detikcom di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, pada Kamis (28/11/2024), Menteri Ara, yang mengenakan kemeja biru, didampingi Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Sesampainya di lokasi, Ara dan jajarannya langsung menghampiri warga yang sudah menunggu. Mereka berbincang dengan calon penyewa rusunawa.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Rusun Pasar Rumput. (Belia/detikcom)

Dalam acara serah terima itu, perwakilan calon penyewa juga melakukan penandatanganan dan penyerahan simbolis kunci oleh Menteri Ara- Penjabat Gubernur Teguh.

"Yang diberikan hari ini adalah mereka yang sudah memenuhi persyaratan. Ada 334 kunci yang terdiri dari calon penghuni dari berbagai elemen. Ada dari TNI, guru, polisi, hingga wartawan," kata Penjabat Gubernur Teguh.

Sebelumnya, pada awal November, Ara sudah mengadakan open house di Rusun Pasar Rumput. Di sana, ia mengumumkan Pemerintah Jakarta telah menetapkan biaya sewa terbaru, yakni dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta.

"Saya senang kepada pemda DKI karena paling murah harganya Rp 1,1 juta. Kemudian paling mahal Rp 2.250.000," ujar Ara pada Jumat (1/11).

Ia menyebutkan ada tujuh komponen yang diprioritaskan untuk menyewa rusun, yakni masyarakat sekitar, ASN, TNI, Polri, guru, pedagang, dan milenial.

"Sudah sepakati ada tujuh komponen. Yang pertama kami minta masyarakat sekitar, yang kedua ASN berpenghasilan rendah, yang ketiga TNI tahap pertama maksimal bintara, yang keempat Polri yang juga pangkatnya rendah," sebutnya.

Harapannya, dengan banyaknya masyarakat yang akan menempati Rusun Pasar Rumput, dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja.

"Tujuan di sini adalah supaya kalau boleh tidak jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien, sehingga nanti pengeluaran transportasi tidak lagi mahal," jelasnya.

Sebagai informasi, Rusun Pasar Rumput terdiri atas 1.984 unit. Namun yang dapat disewakan hanya 1.536 unit karena sisa 418 digratiskan selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai.

Tonton Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

[Gambas:Video 20detik]

(bel/aik)

Bisnis, JAKARTA— Dalam mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengoptimalisasi aset lahan negara untuk dapat dibangun hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta unit di perdesaan dan pesisir, serta 1 juta unit di perkotaan. Simak ulasan lengkap lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Kamis (28/11/2024).

Langkah Mengoptimalkan Aset Negara Demi Program Hunian Murah Prabowo

Untuk membangun hunian di perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk dibangunkan hunian berkonsep transit-oriented development (TOD)

Kendati demikian, tingkat hunian apartemen berorientasi transit atau TOD yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung belum optimal. Sebagai contoh, proyek yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, yakni Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta Selatan memiliki tingkat keterisian 70%, Samesta Mahata Margonda Depok sebesar 88%, dan Samesta Mahata Serpong memiliki okupansi sebesar 68%. Hal ini berbeda dengan apartemen yang dibangun pengembang besar yang cepat laku terjual.

Bagaimana siasat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi target penyediaan hunian? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Peluang Besar Industri Lokal Ikut Tender Proyek Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan terobosan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, salah satunya dengan cara merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa. SKK Migas mengubah Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

Tak hanya mempercepat proyek hulu migas serta mendorong peningkatan investasi, revisi kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat mendukung keterlibatan industri lokal di daerah. Dengan demikian, SKK Migas menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

Bagaimana ulasan detail aturan itu? Simak penjelasannya melalui tautan berita yang terlampir.

Kala Pemerintah Kaji Kembali Iuran Wajib dan Pemanfaatan Tapera

Akibat polemik terkait iuran wajib pekerja dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlaku tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka opsi revisi aturan.

Adapun, Ketentuan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Adapun besaran simpanan peserta yakni sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja swasta baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Poin apa saja yang kemungkinan akan diubah dalam aturan itu? Bagaimana dampaknya terhadap kepesertaan Tapera nantinya? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Pasar Mobil Hidrogen Dunia Mulai Membaik

Meski masih melambat, penjualan mobil hidrogen membaik sepanjang tiga kuartal pertama 2024 berkat bertumbuhnya pasar China dan Jepang.

Melansir laporan SNE Research, penjualan mobil listrik sel bahan bakar (fuel cell electric vehicle/FCEV) pada Januari-September 2024 melambat 17,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 9.946 unit.

Meski melambat, pergerakannya lebih moderat dibandingkan dengan performa sepanjang tahun lalu minus 34,1% akibat rontoknya pasar Korea Selatan, Eropa, dan Jepang. Sepanjang tiga kuartal tahun ini, Jepang dan Eropa membalik kondisi pasarnya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, China mencatatkan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

Bagaimana kinerja penjualan mobil hidrogen berdasarkan jenamanya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Tancap Gas BP di Proyek Tangguh Perkuat Bisnis CCUS RI

Keputusan perusahaan raksasa migas asal Inggris, British Petroleum (BP) mengunci investasi akhir di Proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan compression (UCC) senilai US$7 miliar akan memperkuat langkah Indonesia untuk menjadi pusat penyimpanan karbon.

Terlebih, dengan investasi bernilai jumbo setara Rp111,37 triliun (kurs Jisdor Rp15.911 per US$) tersebut, BP berkomitmen melakukan pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture utilization and storage/CCUS), serta kompresi di darat.

Sejalan dengan itu, BP juga menandatangani kontrak engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp56,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) untuk proyek Tangguh UCC, Selasa (26/11/2024).

Dengan langkah BP pada segmen CCUS, bagaimana prospek pengembangan segmen ini di Tanah Air? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

JAKARTA - Tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah di luar Pulau Jawa ditargetkan dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Utama Perum Perumnas , Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rinciannya 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disedialan oleh PTPN.

?Yang kawasan cukup luas itu di Medan ada, di kota Bekala, itu kami bekerjasama dengan PTPN, itu tanahnya PTPN,? ujar Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

?Tapi kita buat perusahaan, kita buat tanah perusahaan dan PTPN. Sekarang yang sudah kita olah 241 hektare dari 800 hektare itu di kota Bekala,? paparnya.

Lalu kurang lebih 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan, Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

?Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,? beber dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare. Budi memastikan proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar.

?Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,? tuturnya.

Dalam program 3 juta rumah terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta hunian di perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalakkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang salah satunya mendorong pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan.

Apartemen, rumah susun atau hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit. Artinya masih banyak warga masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian permanen.

Sebagian masyarakat yang belum memiliki hunian tersebut kebanyakan tinggal di daerah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya makin pesat akibat laju urbanisasi yang kian tinggi.

Memang betul hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan hunian di perkotaan. Walaupun hunian vertikal sangat dibutuhkan, tempat tinggal jenis ini kurang diminati, baik oleh konsumen maupun pengembangan perumahan.

Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama bagi pengembang untuk membangun hunian vertikal, terutama bagi rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan. Tantangan makin berat ketika pengembang perumahan dihadapkan pada proses perizinan pembangunan hunian vertikal yang lebih rumit dibandingkan dengan perizinan pembangunan rumah tapak.

Kedua faktor ini berdampak pada tingginya harga penjualan unit hunian vertikal yang juga mendorong harga sewa yang tinggi bagi masyarakat. Ini tentunya juga membuat masyarakat sebagai konsumen kurang meminati hunian vertikal dan lebih banyak memilih untuk membeli rumah tapak, walaupun lokasinya jauh dari tempat kerja mereka di kota.

Sepanjang semester pertama tahun ini, angka penjualan kumulatif atau cumulative sales rate untuk hunian vertikal mencapai sekitar 59,1 persen dengan proyeksi pasar untuk jenis hunian ini pada tahun 2024 cenderung landai (soft). Hal ini berbanding terbalik dengan cumulative sales rate untuk rumah tapak pada semester I tahun ini yang tembus sekitar 88 persen, dengan proyeksi pasar rumah tapak cenderung stabil namun aktif karena makin banyaknya kolaborasi antara pengembang asing dan lokal guna memenuhi tingginya permintaan konsumen akan rumah tapak.

Dari data tersebut, pasar rumah tapak lebih menguntungkan baik secara profit dan mungkin bisa menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan dari sisi ekonomi secara umum.

Namun ketika berbicara dari sisi keberlanjutan secara jangka panjang, hal tersebut bisa dibilang cukup mengkhawatirkan akibat keterbatasan lahan sehingga pembangunan rumah tapak yang makin masif dapat menyebabkan peralihan fungsi lahan sawah produktif yang berperan penting bagi swasembada pangan di wilayah nonperkotaan.

Melihat kondisi demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat dengan menyusun strategi agar pembangunan satu juta apartemen di perkotaan dapat tercapai

Lalu bagaimana strategi Pemerintah mewujudkan hunian vertikal yang terjangkau dan diminati oleh rakyat?

TOD dan transportasi umum

Strategi pertama Pemerintah mewujudkan hunian vertikal terjangkau di wilayah perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan sejumlah lahan yang tidak terpakai (idle) milik perusahaan BUMN seperti PT KAI.

Pemanfaatan lahan idle BUMN yang berada di kawasan strategis dan dekat dengan sarana transportasi seperti stasiun kereta tentunya akan membuat mobilisasi masyarakat yang tinggal lebih mudah. Dengan demikian hunian vertikal yang dibangun pun akan diarahkan pada konsep transit oriented development (TOD)

Secara keunggulan, konsep TOD mendorong penataan permukiman agar tidak menjadi padat, kumuh, dan tidak terkendali. Selain itu, hunian TOD akan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke pemanfaatan transportasi umum sehingga hal ini juga dapat mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah tengah melakukan pemetaan dan pendataan lahan - lahan menganggur milik BUMN. Hal ini bertujuan agar pembangunan hunian TOD cenderung terarah dan memiliki nilai strategis dalam membantu masyarakat.

Copyright © ANTARA 2024