Bima -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak disalurkan dalam dua hari terakhir. Program yang pertama kali diluncurkan pada 17 Februari lalu itu terhenti sejak Kamis (27/2/2025).

"Iya betul. Hari ini dan Kamis (27/2) ) kemarin tidak ada (penyaluran)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Jumat (28/2/2025).

Humaidin belum mengetahui secara pasti penyebab terhentinya penyaluran MBG. Namun, ia memperkirakan hal ini terjadi karena seluruh siswa di Kota Bima mulai menjalani libur awal Ramadan sejak 27 Februari 2025.

"Kemungkinan karena seluruh siswa libur awal Ramadan yang dimulai per 27 Februari kemarin," ujarnya.

Belum Ada Kepastian Penyaluran MBG Selama Ramadan

Humaidin juga belum dapat memastikan apakah penyaluran MBG akan tetap berlangsung selama bulan puasa atau dihentikan sementara. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi dari instansi terkait mengenai kelanjutan program tersebut.

"Kami juga belum tahu apakah program MBG ini akan tetap disalurkan saat puasa atau tidak. Teknisnya belum ada, karena belum ada informasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN)," imbuhnya.

Program MBG di Kota Bima saat ini hanya berlaku di Kecamatan Asakota. Berdasarkan data Dikpora Kota Bima, sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK menjadi penerima manfaat program ini.

(dpw/dpw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kesalahan pengelolaan tanah menjadi faktor yang membuat harga rumah mahal.

"Ini kan karena banyak kesalahan kita dalam mengelola harga tanah. Harga tanah itu 50 persen dari total biaya. Akhirnya itu yang menyebabkan tidak affordable," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleze Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Karenanya, dibutuhkan intervensi pemerintah terkait penentuan harga rumah lewat penyediaan lahan gratis.

Skema ini juga akan diterapkan dalam pembangunan rumah susun (rusun) garapan investor Qatar di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Pasalnya, menurut Fahri, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," katanya.

"Iya harus affordable, kalau enggak affordable ngapain pemerintah terlibat?," katanya lagi.

Di sisi lain, investor Qatar yang akan membangun rusun untuk program 3 juta rumah itu adalah Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Sebanyak 20.000 unit rusun akan dibangun di lahan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ucap Fahri.

Sementara untuk waktunya, Fahri menawarkan kepada investor untuk mulai membangun rusun itu pada bulan Ramadan.

"Tapi mereka enggak mau, mereka bulan puasa enggak kerja, kira-kira gitu," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April 2025 untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, dikutip dari Kompas.id, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, bermasalah.

Daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih berdarah.

Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makanan.

Temuan pada Rabu (19/2/2025) itu menambah temuan lain sejak sekolah itu menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ada juga menu yang menurut pihak sekolah tidak bergizi.

”Pada hari pertama, siswa dikasih nasi dan mi. Nasi belum matang. Kami pihak sekolah sempat pertanyakan gizi makanan itu. Nasi dan mi, di mana gizinya? Tetapi, ahli gizi (dari pihak vendor) bilang, makanan itu bergizi. Kami ikut saja,” tutur Kepala SD Inpres 3 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Hamuli Ngguna Manggil.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons soal penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh kalangan siswa di Papua. Dia menyebut MBG merupakan hak setiap anak di Indonesia.

"Kami kan sedang mengerjakan tugas membangun SDM berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan berkualitas," ujar Dadan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dia memaklumi masih ada pihak yang menolak MBG. Pihaknya akan persuasif menyampaikan manfaat MBG bersama pemerintah daerah.

"Nanti yang berhaknya menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," kata Dadan.

Meski begitu, dia tidak memaksa adanya pihak-pihak yang masih tetap menolak MBG.

"Sementara kalau yang tidak ingin ya kita tidak penuhi dulu karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ungkapnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah cukup untuk dibiayai dari APBN. Menurutnya, sumbangan dari APBD tak diwajibkan oleh pemerintah.

Dia menyatakan Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menekankan MBG adalah program pemerintah pusat dan sumber modalnya akan berasal dari APBN. Tahun ini sendiri ada Rp 71 triliun anggaran yang disiapkan.

"Nggak diwajibkan, kalau (Pemerintah Daerah) nggak mampu nggak usah. Ini program pusat dan presiden menyatakan biaya Makan Bergizi cukup," tegas Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Namun, Dadan bilang memang beberapa daerah sendiri sudah secara sukarela menyiapkan anggaran untuk sumbangan program Makan Gratis. Namun, anggaran itu akan diarahkan untuk penyiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Untuk penyediaan menu Makan Bergizi Gratis ditegaskan Dadan hanya akan dibiayai menggunakan anggaran APBN yang ada di BGN.

"Iya ada yang menyiapkan. Mereka sudah ada juga yang menyiapkan misalnya Jawa Timur menyiapkan Rp 700 miliar, Bojonegoro Rp 300 miliar, tapi kami arahkan tidak untuk makanan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur dan pembinaan rantai pasok dan juga pendampingan," papar Dadan.

Di awal realisasi Makan Gratis awal Januari lalu, pemerintah mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Bahkan sudah ada total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kala itu Tito mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi anggaran baru akan dimulai usai September 2025. Kemungkinan akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mempersilahkan masyarakat untuk mengadukan masalah perumahan dengannya.

Hal ini merupakan tindak lanjut Kementerian PKP dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memperoleh data permasalahan masyarakat terkait perumahan.

"Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegasnya dikutip dari rilis, Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi, lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tambah dia.

Sebelumnya, Ara bertemu dengan Ketua YLKI Tulus Abadi soal potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

Adapun berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, tetapi juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Dr Mofit Jamroni menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Mofit di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan dengan adanya MBG maka hasil pertanian milik petani dimungkinkan terserap optimal.

"Pemerintah bisa menangkap bahwa dengan melaksanakan MBG bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini bagi petani. Artinya petani ini kan mendapatkan kepastian harga," katanya.

Dia menyatakan bahwa program MBG yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat melibatkan banyak pihak.

Melalui mekanisme tersebut pemerintah mengakomodasi kebutuhan petani terhadap ketersediaan pasar yang pasti untuk setiap hasil pertanian, sebagai bahan dasar produksi pakat makan MBG.

"Sangat mungkin bisa bagaimana nanti dilakukan dengan kolaborasi, mengingat tujuan ini baik," ujarnya.

Oleh karenanya, menurut dia, MBG merupakan program yang relevan dalam rangka mengangkat hajat hidup para petani. Kemudian disinkronkan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

"Setiap daerah punya itu (RAD-PG), yang membuatnya itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait ketersediaan dan keterjangkauan, misalnya kalau Kota Malang tidak punya beras, mengambilnya dari Wajak terus Madiun," ucap dia.

Dia mendorong agar pemerintah terus melakukan upaya evaluasi untuk menyempurnakan teknis pelaksanaan salah satu program prioritas tersebut, agar ke depannya bisa semakin banyak petani yang menerima manfaat.

"Maka dari itu ini harus dibangun narasi adalah tujuannya baik. Dahulu itu ada empat sehat lima sempurna, kami pernah mengalami itu," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang Dicky Wahyu Firmansyah berharap pemerintah bisa memasifkan pelaksanaan program MBG.

"Sudah pernah melihat (pembagian paket makanan MBG) di Bululawang dan Kepanjen, di Kabupaten Malang itu di sekolah sudah terlaksana dengan baik dan sistematis tetapi belum menyeluruh," ucapnya.

Menurut dia, paket makanan yang dibagikan di Kabupaten Malang sudah sesuai spesifikasi atau kebutuhan pemenuhan gizi pelajar.

"Kalau dari visi bagus karena bisa memberikan imbas ke petani, salah satunya petani sayur," tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, menurut Fahri, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleze Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

"Iya harus affordable, kalau enggak affordable ngapain pemerintah terlibat?," katanya lagi.

Menurut Fahri, salah satu faktor yang membuat harga rumah menjadi mahal adalah harga tanahnya.

"Justru ini kan karena banyak kesalahan kita dalam mengelola harga tanah. Harga tanah dengan izin itu 50 persen dari total biaya. Akhirnya itu yang menyebabkan tidak affordable," jelas Fahri.

Di sisi lain, investor Qatar yang akan membangun rusun untuk program 3 juta rumah itu adalah Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Sebanyak 20.000 unit rusun akan dibangun di lahan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ucap Fahri.

Sementara untuk waktunya, Fahri menawarkan kepada investor untuk mulai membangun rusun itu pada bulan Ramadan.

"Tapi mereka enggak mau, mereka bulan puasa enggak kerja, kira-kira gitu," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April 2025 untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Perumukiman (PKP) bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi melakukan pembahasan bersama mengenai potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Februari 2025.

Menurut Ara, datanya sudah ada, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan dilaporkan masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

Menteri Ara berharap dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan. "Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," ujar dia.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibawa pulang selama Ramadhan untuk dinikmati saat berbuka puasa.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi.

“Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” ujarnya.

Mengenai menu khusus Ramadhan, Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyertakan kurma dalam paket makanan untuk wilayah mayoritas Muslim.

“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut. Beberapa proyek properti sudah mulai dibangun di sana, seperti perhotelan, perkantoran, hingga rencana pembangunan hunian komersial.

Akan tetapi, di sana masih belum ada tanda-tanda masuknya proyek perumahan subsidi. Apakah para pengembang belum mau membangun rumah subsidi di IKN?

Menurut Ketua Umum DPP Realetstat Indonesia Joko Suranto, pihaknya ingin membangun rumah subsidi di IKN. Namun, tidak dalam waktu dekat ini.

"Apakah REI mau bangun rumah subsidi di IKN? Of Course, pasti lah pada saatnya (dibangun)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Joko melanjutkan, pihaknya akan membangun rumah subsidi ketika sudah mulai banyak penghuni di IKN. Selain itu, fasilitas umumnya juga harus sudah tersedia terlebih dahulu, misalnya seperti rumah sakit dan sekolah, agar masyarakat semakin tergerak untuk ke IKN.

Terlebih lagi, masyarakat yang bisa membeli rumah subsidi harus memenuhi syarat tertentu, misalnya dari sisi penghasilan. Jika penghasilan orang-orang yang tinggal di IKN melebihi batas maksimum syarat pembelian rumah subsidi, maka rumah tersebut tidak akan bisa dibeli.

"Tahun 2028 saja baru mau pindah, kalau kita bangun sekarang atau 2026 kita mengikuti jejaknya Roro Jonggrang, padahal kita kan pelaku usaha, kita kan bangun untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya belum ada, berarti kita bangun FLPP rasa Roro Jonggrang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, pihaknya baru akan membangun rumah subsidi di IKN jika sudah ada penduduk yang tinggal di sana atau ingin melihat permintaannya terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya kami belum bisa jawab karena kami itu bicaranya supply and demand," ungkapnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menuturkan, pihaknya akan melihat permintaan pasar terlebih dahulu sebelum membangun rumah subsidi di IKN. Meski demikian, salah satu anggotanya sudah memiliki tanah di Samarinda yang siap digunakan untuk membangun rumah subsidi apabila diperlukan.

"Tentunya kita harus lebih memprioritaskan captive market. Kalau di sana masih sepi sunyi kami dari Asprumnas juga belum memulai (bangun rumah subsidi) walaupun kami sudah menyiapkan lahan dekat Samarinda itu sekitar lebih kurang 350 ha, itu ada dari anggota kami yang tidak perlu dibayar katanya 'nanti saja kalau sudah laku baru dibayar'. Itu kami memang belum mengeluarkan modal sama sekali untuk di IKN," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan mengatakan pihaknya sudah memiliki lahan tak jauh dari titik 0 KM IKN untuk dibangun rumah subsidi. Namun, pihaknya masih belum ingin membangunnya dalam waktu dekat ini.

"IKN kami dukung, tapi kalau membangun di sana ya kami dari Apernas Jaya belum ada keinginan, tapi kami sudah menyiapkan lahan," ujarnya.

(abr/das)