JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Dalam dukungan terhadap program pemerintah itu, TNI memiliki tugas yang mencakup tiga aspek utama.

Salah satunya adalah terlibat dalam pendistribusian bahan makanan hingga ke daerah pelosok.

"Pertama fasilitasi logistik, yakni dengan mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto, Selasa (7/1/2025).

Kedua, kata Hariyanto, adalah aspek operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kodim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (lantamal), dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).



"TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil," katanya.

Aspek ketiga, kata Hariyanto, adalah monitoring dan evaluasi, yakni personel TNI akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah.

Di sisi lain, Hariyanto mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pendanaannya berasal dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

"TNI lebih berperan pada penyediaan fasilitas dan tenaga operasional tanpa pengalokasian khusus dari pagu internal," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

Hasan telah mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya, pada Senin (6/1/2025).

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal, kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan, Senin.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis di Jakarta masih terkendala.

Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.

Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.

"Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah," ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Adapun program makan gratis yang dilaksanakan perdana pada Senin (6/1/2025) diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 600.000 orang di 26 provinsi.

Sementara untuk satu porsi makanan, pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp 10.000.

Dalam nilai itu, pemerintah memastikan bahwa makanan tersebut sudah memenuhi gizi yang diperlukan penerima berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis resmi dilakukan serentak di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia untuk sejumlah pelajar. Namun, tidak ada menu susu yang disediakan untuk para pelajar.

Wakil Menteri Sosial (Mensos), Agus Jabo Priyono, menjelaskan menu Makan Bergizi Gratis berupa nasi, ayam, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk. Agus mengatakan menu susu akan hadir dalam beberapa waktu ke depan.

Dilansir dari detikFinance, Agus mengungkapkan menu susu tidak setiap hari disediakan dalam Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, pemerintah menargetkan menu susu akan hadir dalam seminggu itu dua atau tiga kali.

"Untuk masalah susu itu direncanakan karena memang hari ini belum ada. Nantinya seminggu dua sampai tiga kali. Jadi memang tidak tiap hari, tetapi ditargetkan seminggu kira-kira dua sampai tiga kali untuk susu nya," kata Agus di SD Barunawati Palmerah, Senin, (6/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi menyatakan tidak ada patokan menu Makan Bergizi Gratis tidak harus setiap hari ada ayam ataupun daging.

Dedek mengatakan pemerintah memprioritaskan menu makanan bergizi untuk balita, siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah memastikan asupan kandungan gizi mereka tercukupi.

"Nah, kalau kita bicara standar menu, tidak ada standar menu. Misalnya, ada pemenuhan protein ya bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Begitu juga dengan karbohidrat. Ada tadi anak yang tidak bisa makan nasi. Maka karbohidratnya, pemenuhannya dengan kentang. Saudara-saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu," terang Dedek.

SPPG Palmerah mendistribusikan sebanyak 2.987 porsi makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada 11 sekolah di wilayah Palmerah. Sebanyak 2.987 porsi tersebut dibagikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama didistribusikan kepada TK, kelas 1, 2, dan kelas 3 SD. Sementara untuk gelombang 2 akan didistribusikan kepada siswa kelas 4, 5, 6 dan siswa SMP.

Adapun untuk menu makan antara gelombang satu dan gelombang dua tidak banyak alami perbedaan menu. Pada gelombang satu untuk siswa TK, SD kelas 1, 2 dan 3 menu yang disediakan, yakni nasi, ayam tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang dan jeruk.

Sementara untuk gelombang kedua untuk siswa SD, ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang dan jeruk. Di mana satu menu porsi itu berada di kisaran harga Rp 10.000.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(iws/iws)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menilai bahwa program makan gratis atau MBG yang mulai dilakukan pada Senin (6/1/2025) kemarin adalah bentuk dari investasi untuk generasi muda.

“MBG ini tidak sekadar memberi makanan bergizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui, tapi juga investasi buat generasi muda,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Agus berharap, program makan bergizi gratis dapat mendorong generasi yang hebat dan unggul menyongsong Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Ia mengatakan, melalui makanan yang bergizi, generasi muda Indonesia akan memiliki pikiran yang cerdas dan fisik yang kuat seperti yang diharapkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Dengan demikian, para generasi muda itu menjadi aktor penting dalam menyongsong masa depan gemilang sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045.

“Kalian harus jadi generasi tangguh dan unggul,” kata dia.

Agus menjelaskan, Program MBG dilaksanakan secara bertahap di 25 provinsi dan dioperasikan oleh 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur.

Dia menargetkan, program ini disalurkan kepada 3 juta penerima pada hingga akhir Januari 2025.

“Mudah-mudahan di akhir Januari target tiga juta penerima manfaat bisa terpenuhi,” lanjutnya.

Sementara, target pada akhir 2025 sebanyak lima belas juta penerima manfaat, dan di tahun 2029 ditargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.

Agus juga mendorong kolaborasi dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan program MBG, agar terlibat aktif dan bergotong royong untuk menyukseskan program MBG.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menjelaskan anggaran untuk Program MBG yang dicanangkan yaitu sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pelaksanaannya, Program MBG memiliki tiga standar, yaitu standar kecukupan gizi, standar higienitas terkait food safety, dan standar pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

“Tidak ada standar menu, yang ada hanyalah standar gizi yaitu terpenuhinya kebutuhan gizi harian berupa karbohidrat, protein, dan vitamin,” ujarnya.

“Untuk menu bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti di Papua kebutuhan karbohidratnya berasal dari sagu, dan tadi juga ada anak yang fobia nasi, kita ganti menjadi kentang,” tambah dia.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), telah resmi diluncurkan di 26 provinsi, termasuk Tangerang Selatan (Tangsel), pada Senin (6/1/2025).

Inisiatif ini dianggap sebagai angin segar bagi para siswa, tidak hanya karena memberikan akses makanan bergizi secara gratis, tetapi juga karena membawa perubahan positif dalam kebiasaan mereka.

Menu sehat dan disukai anak-anak

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Tangerang Selatan Nindy Sabrina, setiap porsi makanan yang disajikan telah dirancang sesuai dengan standar gizi seimbang.

Menu yang disediakan pada hari pertama program MBG meliputi nasi putih, ayam semur, sayur capcai, buah jeruk, dan susu putih 125 ml.

“Menunya sudah sesuai standar. Karbohidrat, protein, dan serat semuanya lengkap. Ada ahli gizi yang memastikan setiap porsi sudah memenuhi kebutuhan anak-anak,” jelas Nindy, Senin (6/1/2025).

Para siswa pun mengaku menikmati makanan yang disajikan.

Program MBG juga memperhatikan kebutuhan khusus siswa, seperti menyediakan menu bagi mereka yang memiliki alergi makanan.

Data alergi siswa dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk memastikan semua makanan yang dikonsumsi aman.

Kebiasaan baru siswa: tak jajan lagi

Salah satu dampak positif dari program ini adalah perubahan kebiasaan siswa yang kini cenderung mengurangi jajan makanan tidak sehat.

Banyak siswa mengaku tidak lagi merasa lapar setelah menyantap makanan dari program ini.

“Biasanya kalau istirahat suka jajan sampai Rp15.000. Tapi sekarang jadi enggak jajan lagi karena sudah kenyang,” ungkap Dier Azhari, siswa kelas 3 SDN Lengkong Wetan 2.

Hal senada diungkapkan Raisa Adelia Putri (10), siswa kelas 4, yang merasa lebih puas dengan menu MBG.

“Tadi makannya habis semua, jadi enggak perlu jajan lagi,” kata dia.

Siswa Lebih Hemat Berkat Program MBG

Selain meningkatkan gizi, program MBG juga berdampak positif pada pengeluaran siswa.

Dengan makanan gratis yang disediakan setiap hari, siswa dapat menghemat uang jajan mereka.

Nindy Sabrina berharap program ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat yang lebih luas.

“Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, kami juga ingin membantu keluarga mereka mengurangi pengeluaran,” tuturnya.

Ramah lingkungan

Salah satu inovasi yang menarik dari program ini adalah penggunaan tempat makan berbahan stainless steel.

Nindy menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan.

“Kami menggunakan tempat makan berbahan stainless steel agar lebih bersih dan aman,” ujarnya.

Dengan demikian, siswa tidak lagi perlu membawa wadah plastik dari rumah.

Mereka hanya diminta untuk membawa peralatan makan seperti sendok dan garpu.

"Setelah digunakan, kotak makan dikembalikan ke dapur untuk dicuci di sini, sementara siswa hanya membawa sendok masing-masing," tambahnya.

Inisiatif ini juga mendukung upaya mengurangi penggunaan plastik.

Menurut dia, program MBG ini tidak hanya berfokus pada penciptaan generasi yang sehat, tetapi juga mendidik siswa untuk lebih bijak dalam mengelola kebiasaan makan dan keuangan mereka.

Diharapkan, ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Jakarta -

Fraksi Gerindra DPR RI mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan janji kampanye program makan bergizi gratis (MBG). Program itu telah sukses dilakukan saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum genap 100 hari.

"Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan. Tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Program tersebut diketahui perdana digelar pada Senin (6/1) di 26 provinsi. Budi menyebut makan bergizi gratis merupakan komitmen pemerintahan Prabowo dalam menyiapkan generasi unggul Indonesia.

"Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya juga menekankan menjaga kualitas dari pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia. Budi mengatakan Fraksi Gerindra di DPR siap mengawal agar program tersebut tepat sasaran.

"Maka dari itu, penting bagi program ini untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas namun juga kualitas, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat," ujar Budisatrio.

"Untuk itu, kami dari Fraksi Gerindra siap mengawal agar program ini berjalan sesuai dengan esensi yang diharapkan sejak awal," lanjutnya.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan dalam menjaga kualitas gizi makanan pada program makan bergizi gratis. Budi menyebut pemberian makan bergizi gratis di 26 provinsi sebagai langkah awal yang memuaskan.

"Dimulainya program MBG secara bertahap yang meliputi 26 provinsi ini membuat kami optimis dengan kinerja BGN ke depannya. Kami yakin BGN mampu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada sekolah dan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target-target BGN sejauh ini juga cukup terukur dan menjanjikan," tutur Budi.

Dalam penyaluran perdana makan bergizi gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil dan ibu menyusui di 26 provinsi di Indonesia. Setiap titik dapur itu ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat makan bergizi gratis tiap harinya.

Pemerintah melalui BGN menargetkan 937 dapur dapat beroperasi secara bertahap untuk melayani tiga juta penerima manfaat pada akhir Januari 2025. Selain itu, BGN juga menargetkan 2.000 dapur beroperasi di bulan April, 5.000 dapur di bulan Juli, dan seluruh dapur atau SPPG dapat beroperasi 100% pada 2029.

Lebih lanjut, Budisatrio mengungkap pihaknya mendukung agar program makan bergizi gratis terus mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Dia menyebut hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.

"Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah. Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja.

Berikut daftar daerah yang sudah menjalankan program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025:
1. Aceh
2. Bali
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Utara
5. Kepulauan Riau
6. Riau
7. Lampung
8. Banten
9. Jawa Barat
10. Jakarta
11. Jawa Tengah
12. Jawa Timur
13. Yogyakarta
14. Gorontalo
15. Sulawesi Barat
16. Sulawesi Selatan
17. Sulawesi Tenggara
18. Sulawesi Utara
19. Kalimantan Timur
20. Kalimantan Utara
21. Kalimantan Selatan
22. Maluku
23. Maluku Utara
24. NTT
25. Papua Barat
26. Papua Selatan

Simak Video 'Serba-serbi Dimulainya Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/isa)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam sepak mula atau kick off program makan bergizi gratis alias MBG secara serentak pada Senin (6/1) lantaran belum siap dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

DIY sendiri sebelumnya diumumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik.

"Belum (MBG), informasi di lapangan, dari pihak SPPG belum siap," kata Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji dalam keterangannya, Senin (6/1).

Ditya menekankan, pelaksanaan program makan siang bergizi untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bekerjasama dengan Institusi TNI melalui Kodim dan Koramil pada tiap-tiap kabupaten/kota yang bertindak selaku SPPG atau dapur MBG.

Ia menambahkan, untuk proyek percontohan MBG di DIY, BGN telah menunjuk sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman, yakni SMK N 3 Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 Sleman, dan SMK Muhammadiyah Mlati.

Sesuai dengan kewenangan di jenjang SMA, SMK dan SLB di DIY, lanjut Ditya, program tersebut bakal menyasar 4.963 siswa SLB, 62.728 siswa SMA, dan 90.475 siswa SMK.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, dalam pelaksanaan MBG ini Pemda bertindak selaku pendukung BGN melaksanakan program di daerah.

Dalam pelaksanaan MBG oleh Pemda DIY, kata Made, pihaknya sejauh ini belum menerima petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) sekalipun telah mengalokasikan Rp42 miliar melalui APBD 2025 demi mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kami belum dapat info juga untuk itu, setahu kami masih pilot project sebelum-sebelum ini yang di Kulon Progo saja, tapi untuk per 6 Januari ini kami untuk DIY belum terinfokan secara detail datanya (pelaksanaan MBG) di mana saja," papar dia.

Pada prinsipnya, Pemda DIY akan selalu bersiap manakala sewaktu-waktu diminta berkontribusi mendukung MBG di daerah.

Lanud Adisutjipto sebagai salah satu SPPG di DIY sementara itu menyatakan belum mengeksekusi MBG pada Senin. Namun, secara infrastruktur kesiapan untuk pelaksanaan program ini telah mencapai 95 persen.

"Petugas yang akan bertugas serta yang akan menyiapkan bahan bakunya juga sudah siap," kata Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Adisutjipto, Letkol Sus M. Rizwar dalam keterangannya.

Rizwar menuturkan, sesuai rencana akan ada 14 sekolah dengan total lebih dari tiga ribu siswa sasaran program MBG yang diampu Lanud Adisutjipto.

"Untuk saat ini Lanud masih dalam tahap menyelesaikan persiapan bersama BGN. Nanti akan kami kabari mas kalau akan dilaksanakan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis di 26 provinsi, Senin (6/1/2025). Saat pelaksanaannya, terdapat kejadian-kejadian menarik.

Misalnya ada siswa yang tak suka dengan sayur buncis yang dihidangkan. Akibatnya, menu makan bergizi gratis yang dihidangkan tidak dihabiskan.

Ada juga siswa yang kesulitan memotong daging ayam karena potongannya dianggap terlalu besar. Sementara di Depok, ada siswa yang mengaku porsi makan bergizi gratis ini terlalu sedikit.

Terakhir, ada beberapa daerah yang di menu makan bergizi gratisnya tidak terdapat susu.

Tidak ada susu

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie menjelaskan, susu baru akan dibagikan pada hari berikutnya pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Besok. Ini kan baru uji coba. Tentu saja enggak usah terlalu berkecil hati ada kekurangan sana sini. Enggak apa-apa. Nanti kan susunya belum siap, nanti-nanti pokoknya diurus," kata Budi Arie di SD Angkasa 5, Jakarta Timur.

Saat ini koperasi susu hanya mampu menyediakan 1,3 juta liter susu per hari.

Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan mencari alternatif demi memenuhi kebutuhan susu di menu makan bergizi gratis.

"Baru 1,3 juta yang dari koperasi. 1,3 juta liter per hari. Kalau yang Jawa Timur sudah. Kooperasi susu kita yang kuat tuh di Jawa Timur, di Malang sudah ada tadi, kalau Jakarta susah," ungkap Budi.

Di hari pertama penyelenggaraan, SPPG Halim menyediakan 1.500 porsi makanan.

"Karena hari ini mulai produksi dan distribusi paket MBG. Hari ini 1.500 porsi, besok 3.000 porsi," tambah dia.

Siswa tidak suka sayur buncis

Sejumlah siswa SD Angkasa 5, Jakarta Timur, tak menyukai sayur buncis yang menjadi salah satu menu makan bergizi gratis yang dibagikan.

Salah satu murid yang tak suka, yakni Raja (6). Dia lebih memilih memakan bekalnya yang dibawa dari rumah karena tidak menyukai sayur buncis.

"Enggak suka, enggak pernah mencicipi ayam seperti ini dan sayur ini," kata Raja, siswa kelas 1 SD Angkasa 5.

Namun, setelah dibujuk Raja mau mencoba ayam teriyaki yang disajikan sebagai menu makan bergizi gratis.

"Enak ternyata ayamnya, tapi sayur (buncis) enggak suka aku," ujar Raja.

Sama dengan Raja, Azam (7), juga tidak menyukai sayur buncis yang disajikan. Dia hanya menghabiskan nasi, ayam teriyaki dan buah pisang yang dihidangkan.

"Enggak suka, enggak enak sayurnya," ucap Azam.

Sedangkan Kikan (7) juga tidak menghabiskan makanannya karena sudah memakan sosis terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah.

Kikan mengaku menyukai ayam teriyaki yang disajikan sebagai menu makan bergizi gratis hari ini.

"Ayam enak, sayurnya enggak," kata Kikan.

Diminta tetap membawa bekal

Kepala SD Angkasa 5, Jakarta Timur, Yuliani (49), mengimbau orangtua tetap membawakan bekal untuk anaknya kendati program makan bergizi gratis sudah dimulai.

Pasalnya, sejumlah siswa SD Angkasa 5 tidak menghabiskan menu makan bergizi gratis karena tidak menyukai sayuran dan lauk yang disajikan.

"Kami tetap mengimbau orangtua memberikan bekal. Kan gini, kadang-kadang anak kan ada yang tidak sesuai (dengan menu)," kata Yuliani/

Beberapa siswa hanya memakan sedikit makanan yang disajikan karena tak suka dengan menunya. Namun, mereka tetap menyantap bekal yang dibawakan orangtua.

"Ada beberapa yang kurang suka. Tapi karena dia bawa makanan dari rumah, ada makanan yang disiapkan mamanya, ya otomatis untuk dia (menu makan bergizi gratis) sekadar dicicipi aja," ungkap Yuliani.

Kesulitan potong daging ayam

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan catatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis di TK dan SD Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat.

Bima melihat masih banyak siswa yang kesulitan memotong daging ayam karena potongannya terlalu besar, sehingga menyulitkan ketika hendak disantap.

"Ada hal-hal kecil yang kami temukan. Misalnya, kalau anak- anak TK ini kesulitan untuk memotong ayam. Karena itu, mungkin ke depan akan diperbaiki sajian dagingnya itu dalam fillet atau irisan-irisan," kata Bima.

Porsi makanan sedikit

Muhammad (13), siswa SMP Islam Nurul Qur’an, Sukatani, Tapos, Kota Depok, mengeluhkan porsi makan bergizi gratis yang dibagikan pemerintah kurang banyak.

Muhammad menilai porsi makan di rumahnya lebih banyak dibandingkan makan bergizi gratis dari pemerintah.

“(Porsinya) cukup. Tapi biasanya lebih banyak di rumah (porsinya),” ucap Muhammad/

Muhammad yang duduk di salah satu kursi pojok kanan ruang kelas tak ragu saat menyantap tumis buncis ke dalam mulutnya.

“Enak kok, enak,” tutur dia.

Menu yang disantap Muhammad dan teman kelas lainnya hari ini adalah nasi, ayam teriyaki, tumis tahu, dan jeruk Medan.

Lebih hemat ketika ada makan bergizi gratis

Sejumlah siswa di SD Negeri Lengkong Wetan 2, Serpong, Tangerang Selatan, mengaku bisa berhemat dengan adanya program Makan Bergizi gratis ini.

Dier Azhari (9), siswa kelas 3 sekolah tersebut, mengaku kenyang dengan makanan program makan bergizi gratis. Sehingga, dia tak perlu lagi jajan.

"Enggak jajan lagi karena sudah kenyang," kata Dier.

Dier menghabiskan uang jajan sebesar Rp 15.000 dalam sehari. Dengan adanya program makan bergizi gratis, Dier bisa menabung uang jajannya.

Hal serupa juga dirasakan oleh Kaila Naila Putri (10), siswi kelas 4 SD Lengkong Wetan 2. Menurut dia, santapan makan bergizi gratis sudah cukup mengenyangkan.

Oleh sebab itu, Kaila bisa menabung uang jajan sebesar Rp 10.000 yang ia terima setiap hari dari orangtua.

"Iya jadi lebih hemat, terus jadi bisa ditabung juga sisa uang jajannya," kata dia.

Jakarta -

Partai Demokrat (PD) mengapresiasi dimulainya program makan bergizi gratis di Jakarta. PD meminta agar program itu mengutamakan kualitas dan tak buru-buru mengejar kuantitas.

Program makan bergizi gratis di Jakarta sudah dimulai di 41 sekolah. Program dilaksanakan empat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Memang belum semua sekolah yang dapat melaksanakan program tersebut karena disesuaikan dengan kesiapan masing-masing," kata Ketua DPD PD DKI Jakarta, Mujiyono, Senin (6/1/2025).

Mujiyono sepakat program makan siang gratis (MBG) fokus pada kualitas. Dengan begitu, program MBG benar-benar dijalankan saat penyelenggara sudah siap.

"Saya sepakat bahwa Program MBG tersebut harus fokus kepada kualitasnya, tidak perlu terburu-buru untuk mengejar kuantitas jumlah sasaran program," katanya.

"Karena biasanya jika ada hal-hal negatif sedikit saja yang kemudian diviralkan, program yang tujuannya bagus ini bisa saja dianggap gagal. Jadi harus dipastikan kesiapan penyelenggaran program MBG," ujarnya.

Mujiyono mengatakan program MBG merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai memiliki manfaat yang nyata untuk anak-anak Indonesia.

"Ini memberikan manfaat yang sangat nyata anak Indonesia antara lain untuk pemenuhan kebutuhan gizi, meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar, mengurangi stunting bahkan menjadi Jaringan Pengaman Sosial bagi warga yang tidak mampu," katanya.

Anggota DPRD DKI itu mengatakan wajar jika pada tahap awal program MBG masih ada kekurangan. Terkait dengan susu yang hanya diberikan dua kali sepekan, Mujiyono meminta masalah itu harus sesuai dengan kemampuan.

"Terkait pelaksanaan kegiatan hari ini, menurut saya pada tahap awal wajar jika masih ada kekurangan di sana sini, tidak bisa 100% sempurna karena program ini skalanya besar dan melibatkan banyak pihak," ujarnya.

"Saya berharap tentunya kekurangan yang ada akan terus disempurnakan. Demikian pula dengan susu yang hanya diberikan dua kali sepekan, tentunya perlu disesuaikan," ucapnya.

Simak Video 'Serba-serbi Dimulainya Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aik)

DALAM upaya menanggulangi masalah malnutrisi yang terus menggerogoti kualitas hidup masyarakat, program “Hari Pertama Makan Bergizi” diluncurkan dengan harapan besar.

Program ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang pada anak.

Meski digagas dengan semangat mulia, pelaksanaan hari pertama program ini menyisakan sejumlah tanda tanya.

Bagaimana kesiapan pemerintah, efektivitas implementasi di lapangan, serta keberlanjutan program ini menghadapi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat?

Sebelum masuk lebih jauh, penting untuk mencatat bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.

Program makan bergizi mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Namun, seperti banyak kebijakan lainnya, tantangan teknis dan struktural di lapangan sering kali menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan mulia tersebut.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara kritis beberapa aspek penting dari pelaksanaan program ini, mulai dari kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, hingga relevansi kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program “Hari Pertama Makan Bergizi” adalah kesiapan infrastruktur dan logistik.

Program ini melibatkan distribusi pangan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sering kali sulit dijangkau.

Pada hari pertama pelaksanaan, laporan dari beberapa wilayah menunjukkan adanya keterlambatan distribusi akibat minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku logistik.

Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan awal yang seharusnya mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain itu, kualitas dan keberagaman pangan yang didistribusikan juga menjadi sorotan. Di beberapa daerah, menu yang disediakan cenderung homogen dan kurang sesuai dengan kebutuhan gizi lokal.

Misalnya, distribusi bahan pangan berbasis gandum di wilayah pedalaman yang lebih akrab dengan umbi-umbian menjadi bukti kurangnya sensitivitas program terhadap konteks budaya dan kebiasaan makan masyarakat.

Kritik ini memperlihatkan perlunya pendekatan berbasis data lokal dalam menyusun menu dan strategi distribusi agar program ini benar-benar efektif dan inklusif.

Tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ini. Sayangnya, pada hari pertama, tampak adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat.

Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan program ini, sehingga muncul resistensi, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah.

Hal ini menandakan bahwa edukasi dan sosialisasi belum menjadi prioritas dalam desain program.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program masih minim. Padahal, pelibatan komunitas lokal dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan distribusi lebih merata.

Misalnya, kader kesehatan atau tokoh masyarakat dapat dilibatkan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak hanya memperlancar pelaksanaan, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi.

Keberlanjutan dan relevansi kebijakan

Keberlanjutan menjadi isu krusial dalam program ini. Apakah program “Hari Pertama Makan Bergizi” hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang penuh seremonial, ataukah mampu menjadi katalisator perubahan jangka panjang?

Pada hari pertama, terlihat bahwa fokus pemerintah lebih banyak pada pencitraan ketimbang membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan program.

Anggaran yang besar memang disediakan, tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana program ini akan terus didanai dan dikelola di masa depan.

Lebih jauh, relevansi kebijakan ini terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat juga patut dipertanyakan.

Dalam konteks masyarakat miskin yang sehari-hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah program ini cukup responsif terhadap akar masalah?

Ketergantungan pada bantuan pangan tanpa upaya pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan siklus ketergantungan baru.

Sebaliknya, pendekatan holistik yang mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan sistem pangan lokal dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

Hari pertama pelaksanaan program “Makan Bergizi” memberikan gambaran awal tentang peluang dan tantangan yang dihadapi.

Meski banyak kekurangan yang ditemukan, tidak dapat disangkal bahwa program ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif jika dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik.

Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan menjadikan kritik sebagai pijakan untuk perbaikan.

Ke depan, kesuksesan program ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik pangan bergizi dapat didistribusikan, tetapi juga seberapa mampu program ini menjadi titik awal perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya gizi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan komitmen kuat dan pendekatan inklusif, “Hari Pertama Makan Bergizi” dapat menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto, resmi dimulai, Senin (6/1/2025), di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Pemberian susu 2 kali dalam seminggu

Di Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, meninjau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu SMP 61 Jakarta dan SMP 1 Barunawati.

“Di SMP 61 Jakarta sebanyak 655 MBG disiapkan, sementara di SMP 1 Barunawati ada 558 siswa yang mendapat MBG,” kata Teguh, Senin.

Pada hari pertama, menu yang disajikan terdiri dari nasi, ayam, tahu, tumis kacang panjang, telur, dan buah jeruk. Tidak ada susu dalam daftar menunya.

Teguh menjelaskan, susu hanya akan diberikan dua kali dalam seminggu sesuai kebutuhan gizi siswa.

“Sudah disampaikan kurang lebih seminggu adalah dua kali susu itu dan memang tidak harus bahwasannya susu, nanti ada sebagian lainnya,” ucap Teguh.

Menu makan bergizi gratis dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan bahan makanan yang bervariasi.

Misalnya, nasi sebagai sumber karbohidrat dapat diganti dengan sagu atau kentang jika siswa di daerah tertentu tidak terbiasa dengan nasi.

“Katakanlah misalnya, nasi tidak semua daerah itu pakai nasi. Katakanlah di Papua mungkin sagu. Kalau tidak ada yang suka dengan nasi atau tidak terbiasa, bisa digantikan kentang, kemudian juga dengan protein, artinya ada variasinya,” ungkap Teguh.

4 SPPG di Jakarta

Untuk mendistribusikkan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPBG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ucap Teguh.

Pada Januari 2025, jumlah SPPG di Jakarta akan bertambah menjadi 17 unit untuk menjangkau lebih banyak sekolah.

Hingga akhir 2025, Pemprov Jakarta menargetkan sebanyak 153 SPPG akan beroperasi di Jakarta.

Lokasi SPPG dirancang strategis dengan jarak maksimal 5 kilometer dari sekolah untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama distribusi.

“SPPG ini tidak jauh dari lokasi-lokasi sekolah. Jaraknya tidak lebih dari 5 kilometer sehingga pendistribusinya diharapkan lancar dan itu juga menjaga kualitas dari makanan yang disuplai,” kata dia.

Makan bergizi gratis untuk ibu hamil

Pada tahap selanjutnya, program makan bergizi gratis akan diperluas untuk ibu hamil mulai 9 Januari 2025.

“Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA tetapi juga untuk ibu hamil. Insya Allah untuk di wilayah DKI akan mulai pada tanggal 9 Januari ini yang program untuk ibu hamil,” kata Teguh

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan pendistribusian makanan bergizi bagi ibu hamil dilakukan melalui posyandu dengan dua skema.

Pertama skema pengantaran langsung. Nantinya, makanan akan dikirimkan ke rumah penerima manfaat.

Kedua, pengambilan di posyandu. Ibu hamil dapat mengambil makanan bergizi di posyandu terdekat

“Tetapi skema dua ini tentu saja tidak bisa dilakukan kepada Ibu-ibu yang kehamilannya sudah sangat besar, karena mobilitasnya harus dibatasi,” kata Dedek.

Kader posyandu akan berperan aktif dalam distribusi makanan, menjadikan program ini sebagai bagian dari aktivasi besar-besaran posyandu di Indonesia.

“Setelah itu, kader-kader posyandu juga lah yang kemudian menjemput tray-tray makanan tadi dari rumah-rumah,” kata Dede.

Pemberian program makan bergizi gratis untuk ibu hamil memiliki target 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025.

Jumlah ini akan bertambah menjadi 15 juta pada akhir tahun 2025 dan mencapai 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada 2029.

“Targetnya itu untuk di bulan Januari sekitar 3 juta penerima manfaat. Untuk 2025, di akhir tahun, sekitar 15 juta, kira-kira di 2029 itu sekitar 82,9 juta. Jadi semua sudah direncanakan semua sudah disekemakan, ini tinggal dilaksanakan walaupun prosesnya bertahap,” kata Dedek.