Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait perubahan anggota Tapera atas permintaan dari Komisioner BP Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang anggota Komite Tapera sehubung dengan pergantian kabinet dan nantinya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) akan bergabung di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait perubahan anggota Tapera atas permintaan dari Komisioner BP Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang anggota Komite Tapera sehubung dengan pergantian kabinet dan nantinya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) akan bergabung di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Kembali ramai dibahas setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyinggung kebijakan tersebut. Menurutnya Tapera tidak bisa bersifat wajib dan harusnya sukarela.

Awalnya dia menyinggung terkait nama Tapera yang di dalamnya terdapat kata 'tabungan'. Ara menegaskan jika menggunakan kata 'tabungan' maka tidak seharusnya Tapera bersifat wajib.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (27/11/2024).

Karena itu, Ara meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya bisa menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah per tahun yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Pria yang karib dipanggil Oho mengaku siap terlibat dalam proyek tersebut. Sebab, pihaknya telah menyiapkan teknologi dengan model 3D untuk merancang, merencanakan, dan mengelola informasi untuk proyek-proyek konstruksi bernama Building Information Modelling (BIM). Meski begitu, pihaknya masih memetakkan daerah-daerah mana yang dapat dikerjakan untuk melakukan proyek tersebut.

"Program 3 juta rumah dalam 1 tahun tidak kecil. Artinya kebutuhan perusahaan kontraktor diperlukan. Sebenarnya kita punya teknologi pembangunan konsep 3D kita juga harus memiliki teknologi itu harapannya pastinya Waskita akan masuk, kontribusi program 3 juta rumah," kata Oho dalam acara Public Expose, di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis (26/11/2024).

Sementara itu, Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital Rudi Purnomo mengatakan pihaknya telah melakukan menyampaikan aset-aset idle milik Waskita dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Bahkan pihaknya tengah melakukan riset mulai dari segi anggaran yang dibutuhkan, desain, hingga fungsi hunian yang dapat memberikan kelayakan.

Sebab, Waskita biasanya mengerjakan hunian yang ditujukan untuk kalangan menengah atas. Namun, dalam program tersebut, pihaknya harus beradaptasi lagi lantaran diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita sudah ketemu dengan Kementerian PKP. Memang kita sudah sampaikan bahwa aset-aset yang idle, tinggal skemanya seperti apa. Karena ini middle low, (kami) akan coba (riset) secara cost (agar) bisa memberikan kontribusi cukup ekonomis secara fungsi juga akan memberikan kelayakan. Ini juga kita sedang riset, memang belum kita ekspose cuma kita akan adjust lagi sesuaikan dengan kebutuhan Kementerian PKP seperti apa," terang Rudi.

Dia juga menjelaskan pihaknya telah berpengalaman membangun hunian, seperti Rusun Pasar Rumput hingga Rusun Kemayoran. Beberapa proyek yang sebelumnya digarap ini, Rudi menilai dapat menjadi parameter pihaknya dalam berkontribusi untuk program 3 juta rumah. Namun, dia bilang tetap masih menunggu arahan dari Kementerian PKP.

"Tapi memang saat ini secara kebutuhan plannya sudah ada beberapa lokasi yang kemarin kita sempat sampaikan ke Kementerian," imbuh Rudi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sependapat dengan opini publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya tidak wajib, melainkan bersifat sukarela.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," ucap pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin (25/11), melansir Antara.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini bisa didukung oleh masyarakat.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa, tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," tuturnya.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan jika harus ada aturan yang perlu diubah. Hal itu guna mendukung program 3 juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons pandangan masyarakat mengenai Tabungan Perumahan (tapera). Ara sepakat dengan pendapat bahwa tabungan perumahan harusnya bersifat sukarela, bukan wajib.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2024).

Karena itu, Ara meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya bisa menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Terus terang kita juga kaget. Apalagi kami baru ditugaskan kurang lebih 1,5 bulan. Kami dilantik di tanggal 13 Maret 2024,” tambah dia.

Padahal, lanjut Heru, pemotongan 3 persen gaji karyawan sebetulnya sudah diatur sejak tahun 2020 lalu yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Akan tetapi, beleid itu direvisi lantaran memiliki substansi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Contohnya adalah pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ya, yang tadi mungkin gambar-gambar rumahnya, itu belum diatur," beber Heru.

"Padahal penugasan untuk mengelola FLPP yang bersumber dari APBN itu sudah diamanahkan dari tahun 2021, PP-nya tadi dari 2020. Sehingga belum ada cantolannya. Kita percepatlah cantolan untuk pengelolaan FLPP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola,” jelas dia lagi.

Akan tetapi revisi tersebut, justru menuai polemik di tengah masyarakat. Dia menyebut respon khalayak begitu luar biasa, di mana yang menjadi fokus masyarakat bukanlah peningkatan tata kelola FLPP-nya, melainkan restatement dari iuran 3 persen yang mana sebetulnya itu juga sudah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020.

“Saya renungi lagi, saya cek lagi itu PP Nomor 25 Tahun 2020 terbit kapan? Tanggal 20 Mei 2020. Oh pantas, padahal pengaturan 3 persennya itu sudah lama. Cuma waktu itu karena kita lagi ada pandemi Covid-19, Peraturan Pemerintah dan seluruh masyarakat fokus ke isu Covid-19,” kata Heru.

“Adanya PP yang baru terbit itu rupanya luput dari perhatian publik. Baru ketika muncul revisinya, walaupun itu enggak ngotak-ngatik yang 3 persen tadi, tapi karena kita restatement iuran direvisi PP-nya, kemudian itulah yang dihebohkan,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

IDXChannel - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau Wika Gedung akan memanfaatkan program Pemerintahan khususnya 3 juta rumah untuk meningkatkan kinerja. Hal ini seiring dengan langkah Pemerintah yang akan menghentikan sementara sejumlah proyek infrastruktur besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI menyiapkan sebanyak 2.000 personel dari Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) untuk menjabat sebagai kepala unit pelayanan dalam program makan bergizi gratis.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari dukungan TNI terhadap program makan bergizi gratis yang diprakarsai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"TNI sudah membantu merekrut dan mendidik 2.000 personel di Akmil dan Pussenif yang akan dijadikan kepala unit pelayanan di tiap lokasi makan bergizi gratis," ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

Selain merekrut personel, TNI juga telah melakukan perekrutan karyawan yang akan membantu operasional di setiap lokasi makan bergizi gratis.

Kapuspen menambahkan bahwa Mabes TNI telah menyiapkan 514 lokasi makan bergizi gratis yang akan dibangun di atas tanah milik TNI Angkatan Darat (AD).

"TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD. Sebanyak 84 lokasi sudah dibangun untuk program tersebut, dan akan dibangun 100 lokasi tambahan hingga akhir Desember," jelas Mayjen TNI Hariyanto.

Kemudian, sebanyak 100 lokasi baru tersebut akan diluncurkan pada 2 Januari 2025.

Lebih lanjut, Hariyanto menyebutkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di Hambalang selama kurang lebih dua bulan.

"Selanjutnya, akan dilaksanakan nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan Badan Gizi Nasional, sedangkan kerja sama akan dilakukan pada level Angkatan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan bahwa program makan bergizi gratis, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Dadan menyatakan, TNI akan dilibatkan sebagai mitra dalam menyukseskan program tersebut.

"TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menjelaskan bahwa pelibatan TNI sebagai mitra operasional sangat penting, mengingat institusi tersebut memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Pelibatan TNI ini juga terlihat setelah Prabowo melantik Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

"Sementara yang lain juga akan banyak terlibat, terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," tambahnya.

Dadan menekankan bahwa penerima program ini akan diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta.