JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dalam waktu dekat akan bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas relokasi lahan-lahan penjara menjadi perumahan.

Ara menuturkan hal ini usai bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Agus, kita sudah ditelepon sama Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sudah bicara juga langsung dengan Bapak Presiden. Tentu, kita akan ketemu dengan Pak Agus dalam waktu dekat," jelas Ara.

Selain dengan Agus, Ara pun juga akan membicarakan hal ini dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lahan penjara.

"Supaya nanti dengan lintas sektoral, yang penting ini ide, yang sangat cerdas dan luar biasa," ungkap dia.

Namun demikian, dirinya ingin melihat lokasi terlebih dahulu sebelum memindahkan dan menyiapkan lahan tersebut.

"Pindahannya dulu dimana, baru dipindahin. alau mau dimana ini penjaranya orangnya. Jadi, berpikirnya mesti strategis. Disiapkan dulu dong tempatnya, dipindahin, baru ini digunakan buat perumahan," kata Ara.

Sebelumnya, alih fungsi lahan bekas penjara dikatakan Ara sebagai arahan Prabowo.

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dalam waktu dekat akan bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas relokasi lahan-lahan penjara menjadi perumahan.

Ara menuturkan hal ini usai bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Agus, kita sudah ditelepon sama Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sudah bicara juga langsung dengan Bapak Presiden. Tentu, kita akan ketemu dengan Pak Agus dalam waktu dekat," jelas Ara.

Selain dengan Agus, Ara pun juga akan membicarakan hal ini dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lahan penjara.

"Supaya nanti dengan lintas sektoral, yang penting ini ide, yang sangat cerdas dan luar biasa," ungkap dia.

Namun demikian, dirinya ingin melihat lokasi terlebih dahulu sebelum memindahkan dan menyiapkan lahan tersebut.

"Pindahannya dulu dimana, baru dipindahin. alau mau dimana ini penjaranya orangnya. Jadi, berpikirnya mesti strategis. Disiapkan dulu dong tempatnya, dipindahin, baru ini digunakan buat perumahan," kata Ara.

Sebelumnya, alih fungsi lahan bekas penjara dikatakan Ara sebagai arahan Prabowo.

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan, yakni paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan," ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta.

BENAR atau "Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan" merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yangdigagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

Pertemuan itu dihadiri pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady dengan para konsumen apartemen Meikarta.

Ara meminta agar James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Kementerian PKP menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan, yakni 23 Juli 2025.

Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 sehingga diketahui tentang jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai," kata James.

Sementara itu, konsumen Meikarta bernama Su Fen dari Tangerang menyambut baik mediasi yang digelar oleh Menteri PKP tersebut.

Dirinya berharap agar tuntutannya meminta refund secara penuh dipenuhi oleh pengembang Meikarta.

"Puji Tuhan baik untuk semuanya, semoga saja benar-benar terealisasi. Saya minta refund full," kata Su Fen.

Berdasarkan data layanan pengaduan BENAR-PKP sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025 tercatat yang ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dari 118 tersebut ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan dan sisanya 16 orang belum melengkapi.

Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR-PKP tercatat jumlah total dana 102 konsumen berjumlah Rp26,85 miliar.

Bos Lippo Group James Riady pastikan akan menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pengembang Meikarta. Banyak konsumen yang sudah membayar cicilan bahkan beli lunas apartemen Meikarta namun tak kunjung mendapatkan unit.

James mengatakan, pihak Meikarta memiliki tekad untuk menyelesaikan pembangunan Meikarta. Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi beberapa kesulitan-kesulitan yang terkait dengan pembangunan 'kota baru', salah satunya infrastruktur.

"Namun kalau membangun kota baru biasanya itu pertama seribu unit itu yang paling penting menjadikan satu komunitas yang ini kalau sudah belasan ribu semestinya jadi, semestinya jadi," kata James di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Hingga saat ini, kata James, Meikarta telah membangun sekitar 16.000 unit apartemen dan akan menyelesaikan unit-unit yang belum selesai.

"Nah saya juga tanya apakah mereka memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan semua karena mereka tidak ada satu sen mereka utang jadi mungkin ini juga memberikan satu backdrop saya juga tanya sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16 ribuan. Tahun ini akan terus dilakukan serah terima," paparnya.

Terkait permasalahan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Sebagai informasi, dari laporan yang diterima oleh detikcom, pengembang Meikarta yaitu PT Mahkota Sentosa Utama, per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta yang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Keduanya datang sekitar pukul 16.10 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. James hadir dengan setelan jas lengkap sementara John menggunakan batik cokelat.

Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan susu yang murni. Kemudian, kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Rumah Susu Pasteurisasi Unit Sentul di Bogor, Jawa Barat, untuk memberdayakan peternak lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Koperasi.

"Semoga peresmian rumah susu ini dapat mendorong munculnya kolaborasi antara koperasi dan peternak lokal dalam pengelolaan dan produksi susu sapi murni di daerah lainnya, karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali peternak sapi perah lokal yang kesulitan dalam mengolah dan memasarkan hasil panennya, maka kita juga mulai berproses secara perlahan agar MBG menjadi offtaker (pembeli) terdepan dalam menyerap komoditas lokal," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan rumah susu ini nantinya dapat memudahkan para peternak dan petani lokal untuk mendistribusikan hasil panennya melalui koperasi, sehingga mereka akan semakin termotivasi dalam memproduksi hasil panen yang berkualitas.

Saat ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menyediakan menu MBG berupa susu murni dan berasal dari produksi susu lokal adalah SPPG Cimahi. Dadan berharap, daerah lain yang memiliki potensi yang sama dapat segera menyusul untuk mendistribusikan hasil panen dari peternak lokal.

“Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan susu yang murni. Kemudian, kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya. Alhamdulillah ini yang kedua, karena yang pertama sudah ada di Cimahi, langsung di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG-nya. Akan tetapi, itu untuk SPPG saja, dan kemasannya dalam botol," ujar dia.

Rumah susu merupakan sebuah fasilitas produksi yang didedikasikan untuk mengolah susu segar dari peternak sapi perah lokal menjadi susu pasteurisasi berkualitas dan dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah yang mendapatkan program MBG. Pengolahan susu di rumah susu dilakukan dengan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi guna memastikan susu yang dihasilkan tetap segar, sehat, dan bergizi.

Susu pasteurisasi hasil produksi akan didistribusikan kepada penerima manfaat program MBG. Proses ini akan mendukung komitmen untuk menyediakan asupan bergizi bagi anak-anak sekolah yang menerima manfaat program.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa peresmian rumah susu merupakan langkah awal dari gerakan nasional perbaikan gizi. Rachmat juga mendorong agar sinergi lintas sektor terus digencarkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bos Lippo Group James Riady  buka suara soal perintah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait agar pihaknya mengembalikan dana Rp26,8 miliar ke korban atau konsumen Meikarta.

Ia tak menjawab tegas perintah dari Ara tersebut.

"Saya yakin Meikarta ikuti saja arahan Pak Menteri," di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"Kalau Meikarta mengerjakan pembangunan, lahan siap, infrastruktur siap, pasti yang seperti ini diselesaikan juga. Mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu," ujar James.

Ara memanggil pentolan Lippo Group James Riady dan anakknya John Riyadi untuk menyelesaikan masalah Meikarta. Dalam pemanggilan itu Ara meminta Lippo mengembalikan duit konsumen Meikarta.

Dalam kesempatan itu, Ara mendorong Lippo Group menyelesaikan masalah Meikarta secara baik-baik. Menurutnya, tak perlu ada jalur hukum bila semua bisa diselesaikan lewat mediasi.

Sementara itu berdasarkan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, ada 118 aduan terkait Meikarta. Ada 102 orang konsumen yang sudah melengkapi berkas dengan total ganti rugi Rp26.855.558.439.

"Ini (Rp26,8 miliar) angka untuk 102 konsumen. Bapak (Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur), sudah yakin? Sudah cross check?" kata Ara dalam mediasi Lippo Group dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ucap Ara ke dua petinggi Lippo Group.

Ara menyampaikan masih ada 16 konsumen yang belum selesai pemberkasan. Dia meminta anak buahnya merampungkan berkas 16 konsumen itu sebelum 1 Juni 2025.

Lalu dia meminta James Riady dan Meikarta membereskan pembayaran uang konsumen secepatnya. Dia memberi jangka waktu penyelesaian pembayaran hingga 23 Juli 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

“Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

Nusron menjelaskan, puluhan ribu hektare tanah yang siap digunakan untuk wilayah perumahan itu tersebar di beberapa daerah, termasuk Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain.

“Ini sedang kami susun semua, tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah, tahap selanjutnya Bapak/Ibu [pengembang] bisa langsung ke Bank Tanah,” pungkas Nusron.

Menurut penilaiannya, tanah yang tersedia layak untuk kebutuhan perumahan. Namun, Nusron mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi terlantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan untuk berbagai program pemerintah yang juga membutuhkan.

“Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat serta-merta dialihfungsikan dan pemanfaatannya perlu direncanakan agar tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memang sempat meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

“Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

KOMPAS.com -Kabupaten Maluku Tengah di Maluku kini tengah menarik perhatian calon pemilik rumah, terutama karena menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat bisa menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi perumahan terjangkau yang bisa dipilih di wilayah ini.

1. Perumahan Taman Haruru Indah (Thi) Masohi: Tipe 36/77

Terletak di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, perumahan ini dibangun oleh PT Masohi Indah Permai.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi.

Proyek ini menyediakan 110 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta.

Saat ini, sebanyak 85 unit telah terjual, sementara 25 rumah masih tersedia untuk dibeli.

2. Suli Alam Indah: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Damai Berkati Lestari dan berlokasi di Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Menawarkan 99 rumah tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit juga sebesar Rp 168 juta. Hingga saat ini, 18 unit telah terjual, sedangkan 81 rumah masih tersedia untuk masyarakat.

3. Villa Mutiara Masohi: Tipe Lily

Berlokasi di Amahai, proyek ini dikembangkan oleh PT Mutiara Surya Propertindo.

Tipe rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 168 juta, masih ada 46 unit yang dipasarkan.

Dengan berbagai pilihan yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Maluku Tengah menjadi pilihan menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menambah satu standar operasional prosedur (SOP) setelah adanya insiden keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan menuturkan, sisa makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dibersihkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan oleh pihak sekolah.

"Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG," tegas Dadan saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025).

Dadan menyebut, BGN akan mengadakan pelatihan tambahan untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan.

"Akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan. Jadi perlu penyegaran melalui pelatihan," katanya.

Pada hari ini, Dadan mengecek langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur dan menemui anak-anak, guru, dan tenaga kesehatan yang masih dirawat di rumah sakit.

Dari hasil pengecekan, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.

"Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makanan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak kita di 9 sekolah," ucapnya.

Saat ini, BGN masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk mengetahui penyebab keracunan.

Adapun, desakan BGN untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

Ia menyoroti sejumlah insiden dalam pelaksanaan MBG.

Kejadian di Cianjur bukan merupakan yang pertama kali terjadi.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," kata Netty.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hari ini mengunjungi para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini dianggap sebagai bentuk empati dan tanggung jawab langsung dari BGN atas peristiwa tersebut.

Dadan mengatakan ini adalah kejadian pertama yang dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur sejak beroperasi pada 15 Januari 2025. Sebanyak 72 siswa dari dua sekolah terdampak, namun semuanya diklaim sudah ditangani dengan baik.

"Pagi ini saya berangkat ke Cianjur untuk mengecek SPPG dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," kata Dadan dalam unggahan di Instagram resmi @badangizinasional.ri, Rabu (23/4/2025).

Sebagai bahan evaluasi, BGN memutuskan untuk menambah Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yakni sisa makanan yang awalnya dibersihkan di sekolah menjadi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) juga disebut akan dilakukan.

"Sebagai evaluasi, BGN menambahkan SOP baru yakni sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan SDM juga akan dilakukan," ucap Dadan.

Meskipun pengolahan makanan di dapur penyedia MBG diklaim telah mengikuti standar yang ditetapkan, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh SPPG. Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman dan berkelanjutan," ujar Dadan melalui keterangan resmi.

Ia menekankan bahwa perbaikan gizi melalui program MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pasalnya gizi yang baik disebut mendukung kesehatan fisik, perkembangan otak, serta kecerdasan dan daya pikir anak di usia sekolah.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, pihak sekolah, serta pengelola dapur penyedia MBG untuk memastikan setiap rantai pelayanan pangan diperbaiki dan diawasi secara ketat.

Berdasarkan keterangan resmi, saat ini BGN sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut. Hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. Informasi terkini akan terus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi BGN.

"Kami tidak ingin berspekulasi, yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan," ucap Dadan.

Lihat juga Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memanggil bos Lippo Group James Riady buntut berlarut-larutnya kasus Meikarta.

Ia meminta James segera menuntaskan kasus perumahan Meikarta.

James terlihat di Kantor PKP sekitar 16.00 WIB. Ara langsung mengajak James naik ke lantai 23, lokasi pertemuan Lippo Group dengan konsumen Meikarta.

Ara tidak langsung membahas kasus Meikarta. Dia justru bercerita ke James tentang bantuan sejumlah konglomerat untuk program pemerintahan.

Lalu Ara mempertemukan James Riady dengan beberapa petinggi Harian Kompas. Ara mengatakan banyak aduan konsumen yang membeli unit apartemen Meikarta karena iklan di Harian Kompas.

Petinggi Harian Kompas sempat tak terima dengan tudingan berpihak ke Meikarta. Dengan perlahan, mereka menjelaskan keberpihakan Harian Kompas tetap untuk rakyat.

"Baik, Pak, saya tidak mau bertele-tele, langsung kita mulai saja," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

Dia menyudahi pertemuan kecil dengan Meikarta dan Harian Kompas. Setelah berdoa bersama, mereka masuk ruang rapat menteri yang sudah dipenuhi wartawan dan konsumen Meikarta.

James Riady terlihat didampingi anaknya yang juga petinggi Lippo Group, John Riady. Mereka didampingi beberapa petinggi Meikarta.

Saat masuk ruangan, Ara meminta James menyapa para konsumen Meikarta.

"Salaman dulu dengan Pak James," kata Ara menyapa para konsumen. James pun masuk ruangan sambil menyalami para konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, masih terus didalami.

Pada hari ini, Dadan mengecek langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur dan menemui anak-anak dan guru yang masih dirawat di rumah sakit.

"Berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," kata Dadan saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025).

Dadan menyebut, terdapat puluhan siswa dari dua sekolah yang mengalami gejala keracunan usai mereka menyantap hidangan MBG.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1," ucapnya.

Dadan pastikan, setiap anak mendapatkan pelayanan dan observasi terbaik dari rumah sakit.

"Semuanya telah ditangani dengan baik," imbuh Dadan.

Terkait insiden keracunan ini, Dadan menuturkan bahwa ini merupakan kali pertamanya terjadi di Cianjur.

"SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026, musibah keracunan ini adalah kejadian pertama (di Cianjur)," kata Dadan.

Dari hasil pengecekan, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.

"Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak kita di 9 sekolah," katanya.

Akibat peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan salah satu program prioritas utama pemerintah ini.

"Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG," tegasnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan.

Adapun, desakan BGN untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

Ia menyorot sejumlah insiden dalam pelaksanaan MBG. Kejadian di Cianjur bukan merupakan yang pertama kali terjadi.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," kata Netty.