SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah menyiagakan pompa air untuk mengantisipasi air hujan meluap dan masuk ke rumah warga di Kecamatan Banjarsari, Solo tak jauh dari proyek underpass Joglo pada Minggu (22/12/2024).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Solo, Gatot Sutanto mengatakan, genangan air yang masuk ke pemukiman warga tak jauh dari proyek underpass Joglo akibat hujan yang sangat deras.

"Karena itu memang (proyek) belum selesai secara keseluruhan. Itu yang utara airnya tidak bisa ngalir ke selatan," kata Gatot di Solo, Jawa Tengah, Senin (23/12/2024).

Pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk mengatasi genangan air di kawasan proyek Underpass Joglo.

"Kita koordinasikan langkah apa yang akan diambil dengan lintas sektoral. Karena itu kan (proyek) pusat," ujarnya.

Penyebab air menggenang dan masuk ke rumah warga karena kapasitas saluran pembuangan air di kawasan itu kurang besar.

Gatot membantah genangan air yang masuk ke rumah warga disebabkan karena adanya proyek tersebut.

"Bukan. Memang dari dulu daerah sana daerah banjir. Memang belum tuntas saluran-salurannya. Untuk antisipasi jangka pendek kita siapkan pompa-pompa," tandasnya.

Pompa yang disiapkan ada dari Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR).

Sementara penanganan jangka panjang, kata Gatot ke depan harus ada saluran yang kapasitasnya mampu membuang air yang masuk di wilayah tersebut saat turun hujan.

"Karena ini lintas sektoral. Ada Kemen PU, Kemenhub itu harus cari solusi di mana untuk lokasi pembuangan. Karena kebetulan di situ elevasinya rendah," tutur Gatot.

Menurut Gatot, genangan air masuk ke rumah warga di sisi utara Underpass Joglo. Ada dua RT yang terdampak. Kondisinya cukup parah.

"Dua RT yang terdampak. Ya cukup banyak. Seberangnya Unisri (Universitas Slamet Riyadi) itu memang terendamnya parah," ungkap dia.

ASPPRIN berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah - rumah yang telah dibangun. Dirinya juga siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.

"Tolong kasih saya data lengkap dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Menteri Maruarar saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Maruarar menjelaskan, dirinya juga meminta data-data perumahan tersebut ke berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI. Hal itu bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Saat ini, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.

"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," jelas dia.

Menurutnya, selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.

"Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," kata dia.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) periode 2023-2027 Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. Selain itu juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," ungkap Joko.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kepengurusan Jam'iyyah Ahlit Thoriqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) periode 2024-2029 yang merupakan bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), berkomitmen mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak dan santri yang dicanangkan Kabinet Merah Putih.

Pernyataan tersebut diungkapkan Mudir Aly JATMAN periode 2024-2029 Prof. Ali Maskur saat ditemui dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ali Maskur mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat mulia, apalagi ditujukan kepada anak-anak, juga kalangan santri, yang merupakan generasi penerus untuk mencapai pembangunan bangsa sehingga harus didukung secara penuh.

Salain itu dia juga memastikan organisasi itu akan mendukung penuh pelaksanaan program hilirisasi pada setiap sektor komoditas hasil industri hingga sukses dan memberi manfaat yang lebih bagi sosial-ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ali Maskur menjadi Mudir Aly atau Ketua JATMAN bersama dengan Kiai Chalwani sebagai Rois Aly terpilih untuk periode 2024-2029 sebagaimana hasil kongres ke-XIII di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (22/12).

"Artinya JATMAN kontinu pengurusan ini berkekuatan menjadi paku buminya spiritualitas Indonesia, tidak hanya oleh dan untuk Nahdlatul Ulama (NU), tapi untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Namun ia mengakui tidak mudah untuk melaksanakan program kerja JATMAN berikut dengan misi menyukseskan arah pembangunan bangsa selama lima tahun ke depan itu.

Dengan begitu JATMAN akan secara terbuka untuk menggandeng banyak kalangan, khususnya para syufi internasional dan termasuk Idaro Aliyah dibawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya.

"Semua pengurus dari semua ikatan yang mau berjalan dengan JATMAN akan kita rangkul, ya termasuk Idaro Aliyah dibawa kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya," kata dia, seraya menambahkan bawa struktur kepengurusan JATMAN 2024-2029 secara rinci akan resmi diumumkan dalam prosesi pelantikan 8 Januari 2025.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara pemerintah telah menentukan anggaran satu porsi MBG Rp 10.000. Apakah cukup ketentuan anggaran tersebut?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan banyak jenis ikan yang dapat dimanfaatkan atau masuk menu progam MBG. Namun, untuk memenuhi porsi Rp 10.000 itu, pihaknya bisa menggunakan menu olahan seperti nugget ikan.

"Dari perikanan tangkap misalnya ikan tongkol, ikan kembung dari perikanan budidaya misalkan ikan lele, ikan patin, ikan bandeng dan produk olahan daging ikan misalkan nugget ikan dan berbagai jenis olahan berbahan baku surimi misalkan bakso ikan, siomay, dan lain-lain," kata dia kepada detikcom, Senin (23/12/2024).

Yugi menyebut pihaknya akan berupaya untuk memanfaatkan daerah yang produksi ikannya melimpah. Sementara bagi daerah yang sedikit pasokan ikannya, maka akan menggunakan produk olahan ikan.

"Liat potensi daerah tersebut, kalau oversupply kita manfaatin. Kalau lebih murah selain ikan, pasti ayam, daging, telur, kalau bisa next (pakai) fish nugget," ucapnya.

Sebagai dukungan pengusaha dalam program tersebut, Kadin akan membangun dapur bergizi. Selain itu, pihaknya akan menggerakkan nelayan, pembudidaya, pedagang ikan untuk memasok stok ke koperasi dapur makan bergizi.

"Rencananya dapur bergizi akan dikelola oleh koperasi," ujar dia.

Sebelumnya, Yugi menyampaikan bahwa memang tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

(ada/kil)

KOMPAS.com - Kendati kondisi pasar masih cenderung melambat jelang akhir tahun, pengembang tetap optimistis untuk melanjutkan ekspansi bisnis di sejumlah wilayah.

Salah satunya adalah PT Karawang Citra Pertiwi (Arrayan Group) yang mengembangkan kawasan hunian terintegrasi Socia Garden, di Jalan Raya Tanjungpura, Kecamatan Margasari, Karawang Timur, Jawa Barat.

Perusahaan membuka penawaran tahap kedua sebanyak 418 rumah pada klaster Tivoli Garden, di kawasan Socia Garden.

Hal ini dilakukan menyusul kesuksesan pemasaran dengan skema Nomor Urut Pemesanan (NUP) tahap pertama sebanyak 367 unit, yang ludes dalam waktu singkat.

Marketing Commercial & Retail Director Arrayan Group, Stephanie Nany Ratnawati, mengungkapkan bahwa penjualan dengan skema NUP mampu memikat minat pembeli, terutama keluarga muda dan kelas menengah, untuk memiliki unit-unit rumah di Cluster Tivoli Garden.

Peluncuran pemasaran tahap dua mendapatkan respons cukup tinggi dari konsumen yang tersebar di Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, dan kota-kota besar lainnya.

Ini menunjukkan bahwa minat dan kebutuhan akan hunian di Karawang tetap besar, meski kondisi pasar properti secara umum saat ini cenderung mengalami perlambatan.

"Karena itu, kami yakin pemasaran tahap kedua Cluster Tivoli Garden akan mengulang kesuksesan yang sama,” ungkapnya, Sabtu (21/12/2024).

Stephanie menjelaskan bahwa Perumahan Socia Garden merupakan hunian yang mengusung desain bertemakan Scandinavian untuk para milenial yang membutuhkan rumah nyaman dengan lokasi strategis di Kota Karawang.

Proyek yang berdiri pada area seluas 17 hektar ini nantinya bakal mencakup pengembangan rumah, rumah dan toko (ruko), rumah dan rumah kos (rukos), serta kavling komersial.

Untuk hunian sendiri, perusahaan akan mengembangkan sistem klaster dengan masing-masing fasilitas penunjang di dalamnya.

Saat ini, baru terdapat satu klaster, yaitu Tivoli Garden.

Pada tahap pertama, ditawarkan sebanyak 367 unit dengan dua pilihan unit berbeda, mencakup tipe 38/50 meter persegi dan 55/50 meter persegi, seharga mulai dari Rp 400 jutaan.

Pada tahap kedua kali ini, tipe bangunan ditawarkan dengan satu ukuran, yakni tipe dua lantai seluas 40/50 meter persegi, dengan harga mulai dari Rp 400 jutaan.

Arrayan Group optimistis perumahan ini disambut pasar, seiring perpanjangan PPN DTP hingga tahun 2025.

Jakarta: Bandung menjadi destinasi favorit liburan keluarga di akhir pekan karena memiliki daya tarik yang unik. Selain suasana yang masih sejuk, Bandung juga memiliki wisata alam dan kuliner yang menarik.

Banyak orang ingin memiliki tempat tinggal di Bandung. Namun, harga rumah di Bandung naik signifikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif memiliki rumah dengan harga terjangkau adalah Kabupaten Bandung, Rancaekek.

Meskipun beberapa stok rumah subsidi di Rancekek telah habis, Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga mulai Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Rancaekek yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah murah di Rancaekek

Perumahan di Rancaekek. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Rancaekek Permai 2

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini memiliki 1.118 rumah subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding conblock, dan lantai keramik dan pondasi dari pasangan batu kali.

2. Pesona Linggar Residence

Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Agung Mulya Group. Ada 46 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 30 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi dibanderol dengan harga Rp150 jutaan. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah yang ditawarkan adalah atap genteng beton, habel atau bata ringan, dan lantai dengan keramik.

3. Puteraco Gading Timur Rancaekek

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Puteraco Indah. Ada 83 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding conclok dan lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Rancaekek Permai

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Ada 24 rumah tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata hebel dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Grand Assalam

Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Karya Adien Assalam. Ada 51 rumah tipe komersil.

Rumah ini dibanderol dengan harga Rp405 jutaan. Dengan Harga tersebut kamu bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 34 meter persegi, dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata merah dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jogja -

Ada sisa benteng Ambarketawang di kompleks Perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Gamping, Sleman. Cagar budaya ini seperti tembok tebal setinggi pinggang orang dewasa. Panjangnya sekitar 20 meter, lebarnya sekitar 2 meter. Berikut penampakannya.

Sisa benteng Ambarketawang ini disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan cikal bakal berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selain Pesanggrahan Ambarketawang. Benteng ini berada di timur pesanggrahan tersebut, bisa diakses melalui Ring Road Barat Gamping atau Jalan Wates.

Pantauan detikJogja pada Jumat (20/12), benteng itu tampak tidak terawat. Semak belukar dan tanaman besar tumbuh di sisi kanan dan kirinya. Adapun di sisi barat benteng itu terdapat taman bermain komplek perumahan.

Salah seorang tokoh masyarakat Ambarketawang, Mulyono (49), menyebut cagar budaya Ambarketawang dalam wujud tembok benteng itu adalah yang tersisa dari formasi utuh.

Benteng tersisa dari Cagar Budaya Ambarketawang yang terletak di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Jumat (20/12/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

"Dari zaman kakek saya dulu yang tersisa ya tinggal itu saja. Tembok benteng sepanjang 20 meter, tingginya sepinggang orang dewasa dan lebarnya sekitar 2 meter," kata Mulyono saat ditemui di kediamannya, Jumat (20/12/2024) sore.

"Mau bersihkan takut, takutnya dianggap merusak karena saat ini sudah cagar budaya. Semak itu muncul 1 tahunan ini karena jarang dibersihkan," katanya.

Mulyono bilang, benteng ini jarang diketahui orang karena lokasinya berada di tengah perumahan. Tidak seperti Situs Gunung Gamping dan Pesanggrahan Ambarketawang yang bisa diakses secara bebas.

Menurut Mulyono, dulunya benteng itu berada di ruang terbuka. Adapun perumahan Metro Harmoni Ambarketawang baru berusia 5 tahun.

"Perumahan itu kan baru 5 tahunan ini berdirinya. Dulu di situ masih sawah dan benteng itu sudah ada. Kondisinya ya sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah," katanya.

Mulyono tidak tahu sejak kapan benteng itu tergerus, hingga akhirnya hanya tersisa 20 meter. Sebelum ramai bangunan di sekitarnya, sempat terlihat serpihan runtuhan benteng berupa batu bata di area pemukiman. Membentang dari benteng ke Utara hingga Pasar Gamping di Jalan Wates.

"Awal mula dari Pesanggrahan Ambarketawang juga, dulu itu seperti sungai, cerita kakek saya. Dulu sampai dekat pasar di Utara itu tapi berserakan. Bentuknya sudah bata dan putusnya di situ. Kalau yang utuh yang cuma di dalam perumahan ini," ujarnya.

Walau berstatus cagar budaya dan peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I, namun Mulyono memastikan tak ada ritual khusus di benteng tersebut.

Tapi Mulyono meyakini benteng tersebut dibangun pada era Pesanggarahan Ambarketawang. Selain dilihat dari ciri bangunannya, materialnya juga sama. Bangunan benteng itu mirip dengan tembok Pesanggrahan Ambarketawang.

"Ritual tidak ada, kalau belakak itu di Gunung Gamping. Tapi benteng memang masuk dalam kawasan Pesanggrahan. Bangunannya mirip, pakai bata merah dan dibangunnya bersamaan," ujarnya.

"Dipasang plakat cagar budaya itu semenjak berdiri perumahan, agar tidak ada yang masuk atau naik benteng. Aktivitas ya normal, tidak ada cerita yang aneh-aneh," sambung Mulyono

Penjelasan Kundha Kabudayan DIY

Kepala Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan Pesanggrahan Ambarketawang dibangun era Sri Sultan Hamengku Buwono I masih bergelar Pangeran Mangkubumi. Pesanggarahan mulai didiami pada tahun 1755.

Berdasarkan data ini, besar kemungkinan bangunan benteng dibangun sebelum tahun 1755. Tepatnya saat Pangeran Mangkubumi hijrah ke Ambarketawang. Hingga akhirnya kembali ke kota setelah pembangunan istana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selesai.

"Pesanggrahan Ambarketawang digunakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai tempat tinggal sementara sembari menunggu pembangunan Karaton selesai. Mulai ditempati 1755 Masehi sebelum akhirnya pindah 1756," ujarnya.

Menurut sumber kepustakaan, lanjutnya, pesanggrahan ini dibangun sebelum perjanjian Giyanti. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita lisan turun temurun. Disebutkan bahwa pesanggrahan ini dulu dikenal dengan nama Purapara.

Pembangunan Pesanggrahan Ambarketawang layaknya Ndalem Pangeran. Selain bangunan utama adapula benteng yang mengelilinginya. Inilah yang tersisa pada sisi terluar bangunan utama.

"Kalau Purapara itu mempunyai arti istana sebagai tempat untuk persinggahan pada waktu orang tengah berpergian atau berburu. Untuk kapan tahun pembangunannya memang masih dikaji," katanya.

(dil/dil)

Jakarta (ANTARA) - Tampilnya BUMN dalam mengantarkan kebaikan untuk mengatasi stunting di berbagai daerah, tentu patut diberi acungan jempol.

Salah satunya Perum Bulog sebagai operator pangan, yang berkiprah dalam program makanan bergizi untuk masyarakat, di tengah pembahasan dan uji coba penerapan makan bergizi gratis, yang kini sedang digarap Badan Gizi Nasional.

Sesuai dengan regulasi yang ada, gizi sebagai zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Mengacu pada beragam regulasi yang ditetapkan, pengertian gizi selalu terkait dengan masalah pangan.

Investasi di bidang gizi merupakan bentuk investasi pintar dan paling menguntungkan karena dapat menghasilkan keuntungan hingga 30 kali lipat.

Itulah alasannya, mengapa investasi di bidang gizi merupakan "smart investment". Masalahnya adalah apakah para pengambil kebijakan di bidang gizi sudah memahami betapa pentingnya asupan gizi bagi pembangunan generasi mendatang.

Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi akan terus meningkat, khususnya bila ditujukan pada hal yang berdampak tinggi dan berpeluang menambah kualitas hidup.

Dengan kata lain, dalam pembangunan, intervensi gizi adalah intervensi yang paling efektif dari segi biaya. Inilah yang mendorong terbentuknya Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

Perbaikan gizi masyarakat, bukan hanya menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah lebih memerankan diri selaku "prime mover" atas kebijakan dan strategi yang diterapkan.

Justru yang lebih utama lagi adalah bagaimana keberadaan pentahelix dalam membangun gerakan perbaikan gizi masyarakat itu sendiri. Di sini, semangat sinergi dan kolaborasi menjadi titik kuat dalam menciptakan pola gerakan yang berkelanjutan.

Kolaborasi perbaikan gizi, selayaknya dikemas dalam sebuah gerakan dan tidak dalam bentuk proyek jangka pendek, yang biasanya dibatasi oleh kurun waktu tertentu.

Sebagai gerakan pentahelix (pemerintahan, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media), kolaborasi perbaikan gizi masyarakat, memang perlu dibangun lewat sistem yang utuh, terukur dan komprehensif. Sebagai sistem, tentu harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir.

Di sisi lain, masyarakat juga memahami, kriteria makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat dan air.

Ada beberapa pilihan makanan sehat untuk jantung, lambung, dan organ tubuh lainnya yang baik untuk dikonsumsi, antara lain, sayuran, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya, susu dan produknya.

Mengubah konsep

Presiden Prabowo Subianto mengubah konsep program makan siang gratis yang ia janjikan saat kampanye lalu dan kini berencana menyediakan makan bergizi seimbang bagi siswa sekolah yang membutuhkan.

Nama programnya pun berganti menjadi "makan bergizi gratis". Peralihan fokus itu sudah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, perubahan waktu ini lebih tepat, yakni sarapan menjelang proses kegiatan pembelajaran.

Dalam perjalanannya, Pemerintah telah menetapkan lembaga yang akan bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis adalah Badan Gizi Nasional yang dibentuk menjelang Presiden Jokowi lengser.

Dalam perkembangannya, program unggulan Prabowo/Gibran ketika kampanye Pemilihan Presiden 2024, ternyata mengundang banyak dukungan dan simpati.

Salah satunya, dari Pemerintah Jepang yang disampaikan oleh Duta Besarnya Masaki Yashusi. Kepada wartawan Masaki mengatakan bahwa Jepang akan membantu untuk berbagi pengalaman dengan pemerintahan Prabowo dalam hal pelaksanaan makan gratis di sekolah. Menurutnya, Jepang telah memiliki pengalaman selama 100 tahun dalam mengimplementasikan hal ini.

Nyatanya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memberikan makan bergizi gratis di sekolah. Ini terkait dengan komposisi distribusi makanan tersebut.

Dalam mewujudkan hal ini, masyarakat perlu memahami siapa yang akan memberikan makanan, dan juga apa yang perlu diisi dalam menu makanan tersebut.

Pemerintah Jepang pun siap untuk membantu Indonesia dan Prabowo dalam memberikan penyuluhan makanan bernutrisi apa yang perlu dikonsumsi oleh siswa.

Anak-anak perlu tahu makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi untuk perkembangan nutrisinya. Ini adalah kunci dari pemberian makanan ini.

Kebijakan makan bergizi seimbang, sebetulnya bukan hal baru. Di era Pemerintahan Orde Baru, kita mengenal adanya program 4 sehat 5 sempurna.

Program ini betul-betul memasyarakat dan diketahui benar oleh segenap komponen bangsa. Hal ini wajar, karena Pemerintah Orde Baru, betul-betul merancangnya dengan serius.

Mengoptimalkan peran dan keberadaan ibu-ibu PKK, program ini mampu menukik hingga ke pelosok-pelosok desa, pinggiran pantai dan daerah-daerah terpencil lainnya.

Di era Reformasi pun bangsa ini dikenalkan dengan program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang lebih populer lewat ikon B2SA.

Tujuan utama Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) adalah meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif kepada masyarakat.

Peduli gizi

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak yang tidak tahu apa itu B2SA. Padahal B2SA adalah istilah lain yang selama ini dikenal dengan sebutan empat sehat lima sempurna, yaitu nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu, tapi tidak ada porsi keseimbangan. Artinya, B2SA hanya berbeda ikon saja dengan 4 sehat 5 sempurna. Substansinya itu-itu juga.

Beragam artinya pangan yang dikonsumsi berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Setiap jenis/kelompok pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi/gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam maka nutrisi/gizi dari berbagai pangan saling menutupi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu ada juga yang mempertanyakan kenapa harus beragam.

Hal ini sejalan dengan kemauan politik Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan Perpres 66/2021 kepada Badan Pangan Nasional dalam rangka peningkatan diversifikasi pangan. Jadi disini diharapkan masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan tertentu saja. Misalnya tergantung pada beras atau terigu saja.

Bergizi artinya pangan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Gizi adalah unsur yang ada dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh.

Manfaat itu antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral serta cairan tubuh lainnya, sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Seimbang artinya pangan yang dikonsumsi harus seimbang dari berbagai jenis/kelompok pangan serta sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Konsumsi pangan dikatakan seimbang tergantung pada umur, jenis kelamin, aktivitas, ukuran tubuh dan keadaan fisiologi.

Seimbang maksudnya adalah seimbang jumlah antar kelompok pangan (pangan pokok, lauk pauk, sayur dan buah), seimbang jumlah antar waktu (3 kali makan sehari)

Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi.

Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. pangan yang bebas dari pangan yang membawa penyakit.

Gagasan Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, pada intinya merupakan pengejawantahan dari semangat pembangunan sumber daya manusia.

Secara akal sehat, gagasan ini cukup cemerlang. Catatan kritisnya adalah apakah dalam pelaksanaan di lapangan akan senapas dengan yang digagasnya.

Akhirnya penting disampaikan, apa yang dijadikan program Prabowo/Gibran terkait makan bergizi gratis, memberi gambaran kepada segenap warga bangsa, akan kesungguhannya untuk melahirkan generasi masa depan yang lebih cerdas.

Presiden Prabowo memang punya visi untuk bercitra akan masa depan. Di benaknya selalu tertanam bagaimana menyejahterakan rakyat sesegera mungkin dan mewujudkan generasi mendatang yang semakin berkualitas.

Makan bergizi gratis adalah obsesi yang sejak lama sering dikumandangkan dalam berbagai kesempatan.

Semua tentu ingat dengan kata-kata "Revolusi Putih", ketika ia menjadi Ketua Umum DPN HKTI selama dua periode (2004-2015). Dikatakan generasi masa depan harus diisi oleh anak bangsa yang tahan pangan dan tahan gizi. Minum susu dan makan bergizi adalah solusinya.

Semoga program Perum Bulog dalam kemasan "peduli gizi" menjadi langkah awal penerapan program makan bergizi gratis sebagaimana yang digagas Prabowo/Gibran dalam menakhodai bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan.

Semua berharap kiprah BUMN khususnya Perum Bulog akan memberi berkah bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

*Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kebutuhan susu dalam negeri saat ini 80% masih dipenuhi secara impor. Pemerintah dan industri perlu kerja keras untuk mendorong produktivitas seiring kebutuhan susu yang meningkat akan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti senior sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, impor sapi perah untuk meningkatkan produksi.

"Sapi yang untuk perahnya, indukan sapi yang buat perah itu kita impor. Pola itu yang kemudian mungkin dilakukan karena kita memang existing sekarang impornya sudah besar, ke depannya memang harus dikurangi," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Tauhid menyebut kondisi eksisting produksi susu sapi Tanah Air kini berada di kisaran 1 juta ton atau setara dengan 21%. Sedangkan, impor susu sapinya ada di kisaran 3,7 juta ton atau setara dengan 79%.

"Padahal sampai 2029, kebutuhannya (susu sapi) bisa dua kali lipat, sekitar 8,5 juta ton. Ini bertahap tentu saja ya, karena kita kan bertahap 8,5 juta ton di mana susu segar itu dari dalam negeri mungkin 4,9 juta ton sampai 2029, dan impor itu 3,6 juta ton. Artinya, dengan situasi ini, ketergantungan impornya masih tinggi," bebernya.

Kedua, industri dalam negeri harus memperluas skala bisnisnya. "Mulai dari tempat untuk rumputnya, tempat untuk ternaknya, membangun infrastruktur dan sebagainya," ucapnya.

Ketiga, dari sisi pemerintah harus memberikan dorongan fasilitas pembiayaan bagi industri susu sapi dalam negeri.

"Karena begini, untuk menambah kapasitas susu dalam negeri tidak mudah, ini butuh sekian (anggaran). Itu kan bisnisnya peternak juga menanggung, misalnya peternak butuh indukan, dia harus siapkan uangnya. Uangnya dari mana? Itu juga tidak gratis. Pemerintah bisa datangkan (indukan sapi perah impor), tapi peternak harus beli indukan sapi perahnya," jelasnya.

Menurut Tauhid, butuh waktu untuk Indonesia memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri. Untuk itu, di tahun-tahun pertama diyakini masih akan ada impor susu untuk mensukseskan program MBG.

"Itu butuh waktu, jadi mungkin di tahun pertama hingga tahun kedua itu belum cukup, pasti kita masih ada importasi susu. Akan tetapi mungkin kalau ada dukungan anggaran untuk infrastruktur, mungkin saja itu bisa dilakukan," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa susu bisa diganti dengan protein hewani atau nabati bagi daerah yang sulit dijangkau peternak susu.

"Daerah pesisir kan ada ikan laut dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

(aid/kil)

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dinilai mampu menghemat subsidi LPG.

"Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kemarin di Gedung KPPU Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Kedua menteri tersebut datang ke KPPU guna mendalami saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019. Melalui surat yang disampaikan kepada Menteri PKP tersebut, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp461 triliun sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.

Fanshurullah menjelaskan KPPU menggarisbawahi agar Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi dan mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Bahkan guna mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, sebelumnya pada 28 Agustus 2024 juga telah menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota," tuturnya.

Fanshurullah menjelaskan dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan Jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah.

KPPU mengestimasi, Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun. Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," terang Fanshurullah.

Dia menjelaskan bahwa sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus KPPU sejak awal periode kepemimpinannya.

"Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor konstruksi mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, yakni sebesar 4,89, jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan," jelasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi dimaksud. Dia menyampaikan program utama kementeriannya sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," tutup Maruarar Sirait.

(akd/akd)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional mulai 2025. Salah satu menu pendamping yang didorong yakni susu sebagai sumber protein.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Iwan Syahril mengatakan gerakan minum susu merupakan program mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kabupaten Banyumas melakukan dengan baik uji coba program ini dan kami ingin memahami apa yang dirasakan di lapangan. Harapannya, hasil belajar ini dapat menyempurnakan program agar bisa lebih siap di kala menjadi program nasional," kata Iwan dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/12/2024).

Iwan menyebut tujuan program makan bergizi dan susu gratis adalah agar kesehatan generasi masa depan bisa lebih baik daripada saat ini. Gerakan ini didorong agar dilakukan juga di tingkat nasional.

"Kita perlu bergotong-royong sesuai peran masing-masing dengan bersungguh-sungguh. Generasi yang kini berada di ruang kelas yang harus kita rawat dan kita jaga, bibit yang sedang tumbuh mekar sehingga semakin baik, buahnya baik dan unggul kualitas sehingga membawa dampak di masyarakat. Bagaimana mewujudkannya, salah satunya melalui makan bergizi dan minum susu," imbuhnya.

Kabupaten Banyumas terpilih menjadi lokasi awal program gerakan minum susu bagi murid sekolah dasar karena keberadaan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden yang memiliki peternakan sapi perah.

Kepala BBPTUHPT Baturraden, Banyumas, Sintong Hutasoit menyampaikan bahwa gerakan minum susu sudah dilakukan dengan frekuensi satu kali dalam seminggu selama Agustus-September 2024, lalu Oktober 2024 mulai dua kali seminggu dan November 2024 menjadi setiap hari (5 kali dalam seminggu).

Sejauh ini, menurut Sintong, sudah ada 36 SD dan MI baik negeri maupun swasta yang mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis dan Gerakan Minum Susu, dengan lebih dari 5.100 sasaran baik peserta didik maupun tenaga pendidik.

Program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak September 2024 disebut sebagai dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Mitra Pembangunan Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kerja sama ini melibatkan katering yang menyediakan makanan setiap harinya.

"Program Makanan Bergizi Gratis diberikan sekali dalam seminggu dengan penjadwalan yang sudah ditentukan," tambah Sintong.

Manfaat yang terlihat selama program tersebut berjalan yakni murid-murid diklaim semakin bersemangat datang ke sekolah.

"Saat ini terlihat para murid semakin semangat datang ke sekolah, berdoa sebelum memulai makan dan minum, serta jangka panjangnya dapat lebih fokus belajar dan mendukung pertumbuhan badan, belajar lebih menyenangkan," terang Marsini, Kepala SD Dawuhan.

(aid/kil)