Takalar -

Sebanyak 12 siswa SD di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG). Pemkab Takalar kini turun tangan untuk memastikan penyebabnya.

"Kejadian ini di 3 SD, yakni di SD Kapunrengan 10 siswa, SD Bonto Ba'do 1 orang dan SD Lengkese 1 orang siswa," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Takalar Nilal Fauziah dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Nilal mengatakan insiden siswa SD diduga keracunan itu terjadi pada Rabu (26/2). Menurutnya, insiden ini bukan keracunan massal karena terjadi di beberapa sekolah dan dialami hanya beberapa siswa.

"Jadi tidak massal sifatnya. Karena jumlah anak yang diberikan makanan ada 97 orang." ujar Nilal.

Nilal mengungkapkan pihaknya belum dapat memastikan penyebab keracunan tersebut. Dia menjelaskan keracunan itu juga bisa disebabkan oleh minuman yang dibawa oleh para siswa.

"Jadi kita belum bisa memastikan apakah dari sumber makanan karena korbannya tidak massal. Artinya banyak kemungkinan. Termasuk bisa saja berasal dari air minum yang sebagian besar dibawa anak-anak dari rumahnya," bebernya.

Sementara itu, Sekda Takalar Muhammad Hasbi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi informasi ini. Dia menegaskan pemerintah akan menangani masalah tersebut.

"Kami imbau masyarakat tidak panik. Ini kejadian pertama dan jumlahnya tidak massal. Percayakan kepada pemerintah untuk menangani masalah ini, karena program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak," kata Hasbi.

(asm/hsr)

Jakarta -

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) disebut akan ditambah 200.000 unit. Dengan demikian, total kuota FLPP tahun 2025 menjadi 420.000 unit dari yang sebelumnya 220.000 unit.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara tersebut.

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Bonny menuturkan, pihak pemerintah harus merangkul para pengembang untuk bertanya mengenai kemampuan pembangunan rumah untuk FLPP. Hal itu supaya program FLPP bisa dilaksanakan dengan baik.

Ia kemudian mengatakan untuk tidak cepat kecewa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena merupakan kementerian baru. Ditambah lagi, menteri dan wakil menterinya juga butuh penyesuaian karena sudah lama tidak ada kementerian yang khusus menangani persoalan perumahan.

"Jadi memang ada yang kurang, saya rasa. Tapi sabarlah. Be tough. Setiap satu permasalahan itu membuat kita lebih kuat. Mungkin ada benefit-nya di belakang ini yang kita nggak tahu. Paling nggak sudah ada kenaikan (kuota FLPP) 420.000 (unit)," ujarnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Ia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk penyaluran 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90 persen rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujar Andre Bangsawan di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Menurutnya, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, dimana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya,
apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Menurut Joko Suranto, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti yang ditargetkan. Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Dimana pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengaku pesimis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” tegasnya.

Menurut Junaidi, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang, bukan malah memperlemah dengan adu domba. 100 hari Kementerian PKP, Apersi sebagai bagian dari eksoistem perumahan juga merasa tidak happy. “Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M. Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

Fungsi pemerintah

Joko Suranto mengatakan Kementerian PKP seharusnya lebih banyak berperan dalam membuat kebijakan, regulasi dan melakukan monitoring. Jangan justru terlalu sibuk dengan pekerja yang bukan menjadi tupoksi-nya. “Pemerintah cukup memberi instrumen dan stimulus,” sebutnya.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan peran swasta terutama lima asosiasi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Pemerintah terus menjaga hubungan yang baik, karena yang membangun adalah pengembang, bukan pemerintah.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ungkapnya sebagai pembicara kunci di diskusi tersebut.

Wamen Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program, 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Pengamat Kebijakan Perumahan, Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program tiga juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun bank tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Dan diperlukan rencana induk bank tanah.

Saat ini, tambahnya, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Menteri PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong. Juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang Tangguh,” harapnya.

Badan Bank Tanah menyatakan 100 persen sangat mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam program 3 juta rumah. Bagi Bank Tanah, program tersebut akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki huniannya sendiri.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, Badan Bank Tanah saat ini memiliki total persediaan tanah seluas 33.115,6 Ha per akhir 2024, di mana sebagian dari total persediaan tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini kami sudah memiliki portofolio pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan MBR di Kendal dan Brebes, Jawa Tengah. Wilayah ini akan terus bertambah seiring komitmen kuat kami dalam menciptakan ekonomi berkeadilan serta mendukung program pemerintah,” sebutnya.

Badan Bank Tanah saat ini juga sedang menjajaki kolaborasi dengan Kementerian PKP dan stakeholder lain dalam mendukung penyediaan program 3 juta rumah, tegas Parman Nataatmadja.

(KIE)

Jakarta -

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat pada Selasa (25/2). Tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) untuk melihat langsung lokasi tanah yang potensial buat dibangun perumahan masyarakat.

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata Heri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan kelayakan teknis meliputi kesesuaian dengan RT/RW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," ucapnya.

Heri menyebutkan terdapat tiga lokasi yang direkomendasi oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari dua hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektare dan 3,5 hektare. Status lahannya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 meter. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," imbuhnya.

Kemudian, lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Lokasi tersebut terdiri atas satu lahan seluas 2,2 Ha. Status lahan hak guna bangunan (HGB) atas nama PT. Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ujarnya.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha. Status tanah SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5-2 meter, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 meter. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 meter. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tutur Heri.

Selanjutnya, tiga lokasi yang sudah disurvei akan dipertimbangkan untuk pembangunan perumahan untuk masyarakat. Lokasi tersebut akan dikaji dari segala aspek.

Sebagai informasi, tinjauan tersebut turut dihadiri oleh Inspektur 3 Kombes Pol. Leonardo Simarmata, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, perwakilan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, perwakilan BP Tapera, perwakilan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, perwakilan pengembang dan perwakilan BPN Lebak dan Tangerang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menambah kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan ulang sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan penambahan kuota FLPP.

“Kami lagi mengecek, karena itu perlu penetapan dan regulasi teknisnya ya. Diskusinya masih berlangsung,” kata Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Pasalnya, Fahri menjelaskan bahwa jumlah penambahan kuota FLPP yang bakal diguyur cukup jumbo. Totalnya mencapai 200.000 unit.

Adapun, pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan kuota FLPP 2025 sebesar 220.000 unit dengan anggaran total mencapai Rp28,2 triliun.

“Kita lihat saja 1-2 hari ini [keputusannya seperti apa],” tegasnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengungkap pemerintah bakal menambah pemberian kuota rumah subsidi lewat program FLPP menjadi 420.000 unit.

Hal itu pertama kali disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang yang menyebut telah mendapat konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio [Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu] bilang sudah ditetapkan 420.000 unit, ada penambahan 200.000 unit” tegasnya.

Sementara itu, anggaran awal yang bakal dikucurkan untuk menyukseskan penambahan kuota FLPP itu yakni sebesar Rp6 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dibayar oleh badannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi," kata Dadan dalam keterangan yang diterbitkan Kemendagri saat mengisi retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2) kemarin.

Dadan menjelaskan program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal.

Ia mengatakan kepala daerah dapat berkontribusi dengan program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

"Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi," kata dia.

Dadan menjelaskan BGN tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

"Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian," kata dia.

Saat ini, anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun tetapi harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Bank Indonesia bakal mengucurkan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Namun, Hashim tak menjelaskan bagaimana mekanisme penyaluran dana oleh BI tersebut. Ia optimistis dana untuk proyek tersebut cukup.

Jakarta -

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2025 kabarnya akan ditambah 200.000 unit menjadi 420.000 unit rumah. Hal itu disebut masih dalam pembahasan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan terkait tambahan kuota FLPP 2025 masih melakukan diskusi dengan pihak terkait. Sebab, penambahan kuota FLPP perlu penetapan dan ada regulasi teknisnya.

"Kami lagi mengecek karena itu perlu penetapan dan regulasi teknisnya ya. Diskusinya masih berlangsung," ujarnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Ketika ditanya apakah tambahan kuotanya benar akan menjadi 420.000 unit rumah, Fahri hanya menjawab, "Ya ini dapur pemerintah, nanti kita lihat."

Sebelumnya, anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan kabar penambahan kuota FLPP 2025 sebanyak 200.000 unit rumah atau menjadi 420.000 unit rumah.

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

(abr/zlf)

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) telah terlaksana di seluruh provinsi se-Indonesia dan dinikmati oleh lebih dari 2 juta orang.

Dadan mengatakan, provinsi terakhir yang melaksanakan MBG adalah Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah, sampai hari ini, itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga, dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Dadan, capaian program MBG ini termasuk cepat, mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," kata dia.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG akan tetap dilaksanakan meskipun saat bulan puasa.

Program MBG akan disiapkan untuk makanan yang tahan lama sehingga makanan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Dan hari ini mungkin hari terakhir sekolah, dan minggu depan sudah puasa. Badan Gizi tetap melaksanakan pengiriman antara jemput tersebut dengan mekanisme yang berbeda dari biasanya. Jadi, kalau biasanya akan dikirimkan makanan segar ke sekolah masing-masing, nanti kami akan siapkan makanan yang tahan lama," kata Dadan.

"Untuk yang berpuasa, dimakan saat buka; untuk yang tidak puasa, dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. (Disiapkan) makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, ringan korsifikasi, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," ujar dia.

Anak-anak sekolah nantinya akan diberikan dua kantong berisi makanan yang dibawa ke rumah masing-masing.

Kantong pertama harus dibawa ke sekolah untuk ditukarkan dengan kantong kedua yang berisi makanan bergizi gratis.

"Jadi, satu anak akan dijatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," kata Dadan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan empat standar kemitraan untuk menjaga kualitas makanan.

Standar tersebut meliputi pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kemudian, yang kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Ketiga, higienis, dan terakhir keamanan.

"Nah, ini yang menjadi patokan kami," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ditemui di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

Dadan menyebut, masalah keracunan dan makanan yang belum matang sering terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terbiasa memasak dalam jumlah besar.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ucap dia.

Dari berbagai uji coba yang dilakukan, SPPG yang baru dibuka biasanya menghadapi masalah kematangan makanan.

Dadan menegaskan bahwa BGN tidak memaklumi hal tersebut, namun pengalaman lebih dalam memasak untuk jumlah besar sangat diperlukan.

"Oleh sebab itu, kami evaluasi setiap hari, dan kami menyarankan untuk yang baru-baru, tidak mulai langsung banyak, tetapi harus mulai dari kecil. Jadi, kalau mereka menjadi mitra, kemudian ingin melakukan penyaluran makan bergizi, maka kami sarankan mulai dari 100-190," imbuh dia.

Jika SPPG sudah mampu memasak lebih dari 500 porsi, mereka akan diminta untuk meningkatkan jumlah masakan, sehingga makanan yang diproses bisa lebih sehat dan bergizi.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa," ujar Dadan.

"Jadi, memang untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, kebiasaan pun penting," ujar dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis (MGB) tetap berjalan meskipun di bulan puasa.

Namun, Dadan menyebut, makanan yang akan disiapkan adalah makanan yang tahan lama sehingga anak-anak bisa membawa ke rumah untuk disantap saat berbuka puasa.

"Untuk yang berpuasa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan saat ditemui di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Dadan menjelaskan, setiap anak nantinya akan diberikan dua kantong khusus untuk tempat makan mereka.

Kantong tersebut nantinya diberikan satu untuk membawa makanan ke rumah, sedangkan kantong kedua disiapkan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong pertama.

"Jadi, satu anak akan jatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," ujarnya.

Dadan juga mengatakan, saat ini capaian program MBG telah mencakup 38 provinsi di Indonesia.

Provinsi terakhir yang baru mengoperasikan MBG adalah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah sampai hari ini itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," kata Dadan.

Dia juga menyebut, capaian program MBG ini termasuk cepat mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," ujar Dadan.

Jakarta -

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari modal asing rencananya akan dilaksanakan pada April 2025 setelah Lebaran. Investor asing pertama yang akan membangun hunian pada program tersebut adalah Qatar.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Qatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April. Lokasi pertama pembangunan tersebut adalah di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Untuk kisaran harga per unitnya, Fahri mengatakan pihaknya masih mendiskusikan dengan pihak Qatar. Namun, ia pastikan harga per unitnya masih terjangkau.

"Jadi kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi pada dasarnya. Karena kan begini, kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah. Tapi harga tanah itu adalah instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bagi masyarakat. Karena kita juga nggak mau itu mengikuti pasar. Padahal tanahnya tanah pemerintah," paparnya.

"Ini kita lagi negosiasi biaya konstruksinya. Jadi nanti lain harganya plus keuntungan yang mereka miliki. Jadi itu menjadi harga dasar. Karena harga dasar ini nanti yang akan diumumkan oleh pemerintah sebagai harga perolehan dari apartemen itu, per meternya berapa kira-kira. Karena nanti ada beberapa tipe sih di situ, tidak satu tipe," tambahnya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar akan berinvestasi US$ 18-20 miliar atau Rp 294-327 triliun (kurs Rp 16.375) pada Program 3 Juta Rumah. Rencananya, pembangunan hunian pada program tersebut akan dilaksanakan setelah Lebaran.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Selain dari Qatar, Hashim menyebutkan akan ada tambahan modal dari negara lain seperti India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Di luar itu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan dan ini dananya semua dari dalam negeri sehingga saya semakin optimis. Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

(aqi/das)