Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bapak Prabowo memantau setiap saat dan beliau akan melakukan sidak," ujar Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebagaimana inspeksi yang dilakukan mendadak, Dadan mengatakan sekolah yang menjadi tujuan sidak Presiden Prabowo itu dirahasiakan. Sejalan dengan hal itu, Dadan mengatakan pihaknya meminta agar semua sekolah bersiap melaksanakan program tersebut sebaik mungkin.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau (Presiden Prabowo) tetap memantau dari berbagai sisi dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Dia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Rapat persetujuan dengan BGN yang dilaksanakan hari ini untuk menyesuaikan beberapa pengunaan anggaran, salah satunya terkait manajemen.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengaku bersyukur atas keputusan dari DPR RI. Ia menyebut dana senilai Rp 71 triliun itu bisa langsung digunakan oleh BGN untuk menuntaskan program-program.

"Hari ini Alhamdulillah kita bersyukur, karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan kan tidak langsung bisa digunakan, tapi tetap harus dilakukan beberapa persyaratan untuk bisa digunakan. Nah, salah satu syarat yang hari ini terakhir yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih ke para pimpinan Komisi IX yang telah bersedia meluangkan waktu," ujar Dadan.

"Dengan demikian nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," sambungnya.

Dadan menyebut anggaran manajemen di BGN dialihkan senilai Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran itu diutamakan untuk pemenuhan gizi nasional di 2025.

"Jadi tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun, jadi turun Rp 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," imbuhnya.

Simak juga Video: Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mulai diterapkan hari ini di sejumlah sekolah di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Salah satunya di SDN 25 Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Kota Palembang.

Menu yang disajikan pada program MBG ini yakni nasi putih, tahu, tempe, tumis buncis dan pisang. Siswa yang menerima paket makanan tersebut pun mengeluh.

"Saya tidak suka tahu, tempe dan sayur buncis. Saya sukanya ayam, ikan dan sayur kangkung," kata Gibran, siswa kelas 3 SDN 25 Palembang.

Ia pun hanya diam saja saat mendapatkan paket makanan tersebut. "Saya tidak suka. Kebetulan tadi sudah sarapan, jadi nasi ini saya bawa pulang saja," katanya.

Berbeda dengan Queenza yang terlihat lahap memakan menu MBG tersebut. Ia mengaku suka dengan menu yang disajikan karena ibunya sering memasak makanan tersebut untuknya.

"Saya suka karena mama di rumah sering masak ini. Makanannya enak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 25 Wiwin Purwanti berharap agar menu yang disajikan bisa bervariasi agar anak-anak tidak bosan dan menyukai makanan tersebut.

"Sebelum pergi sekolah anak-anak sudah sarapan, jadi ada yang kenyang. Tapi saya berharap agar menu yang disajikan bisa di variasikan agar anak-anak menyukai makanan yang diberikan ke mereka," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri menambahkan untuk menu dan takaran gizinya ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk takaran porsi TK dan SD khusus bahan Rp 6.000, lalu biaya transportasi dan lainnya Rp 5.000. Sementara untuk SMP bahannya Rp 10.000, jasa transportasi dan lainnya Rp 5.000.

"Untuk menu akan bervariasi hari ini tahu tempe, nanti ada ikan, ayam dan daging. Untuk program MBG ini akan dilaksanakan Senin-Jumat," ujarnya.

Amri mengatakan untuk dapur umum itu dari BGN, yang sudah siap ada tiga Kecamatan Ilir Barat (IB) I, Kalidoni dan Sukarami.

"Saat ini, masih tiga tapi ke depan bisa kerjasama dengan TNI, Pemda setempat dan katering lain," pungkasnya.

Menikmati Lezatnya Kuliner Khas Pindang di Palembang

Menikmati Lezatnya Kuliner Khas Pindang di Palembang

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025), belum dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan, meskipun MBG sudah menjadi kebijakan nasional, pelaksanaannya di DIY masih terhambat.

"MBG sudah menjadi kebijakan nasional dan tertulis dalam kebijakan Presiden, baik itu di dokumen perencanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," ungkap Made saat ditemui di Kantor Bappeda DIY.

Program MBG ditujukan untuk ibu hamil, balita, hingga anak sekolah.

Made menambahkan, Pemerintah DIY telah menyiapkan kontribusi sebesar 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program ini, yang setara dengan Rp 42 miliar.

"Kami sudah menyiapkan anggaran itu di dinas pendidikan, karena harus ada posnya," jelasnya.

Namun, Made mengungkapkan bahwa Pemerintah DIY belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Akibatnya, kick off MBG saat ini masih ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk kegiatan yang ada di daerah ini sementara masih ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional," imbuhnya.

Made juga menambahkan bahwa Pemerintah DIY saat ini hanya bisa menunggu informasi dari pemerintah pusat mengenai lokasi-lokasi yang sudah melaksanakan MBG.

"Kami mungkin belum terinfokan dengan itu," katanya ketika ditanya mengenai lokasi pelaksanaan MBG di DIY.

Sementara itu, di Kota Yogyakarta, program MBG juga belum dimulai di beberapa sekolah.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas SMP 6 Yogyakarta, Widawati, mengonfirmasi bahwa program MBG belum dilaksanakan.

"MBG belum, kalau makan bergizi dari kementerian belum," kata dia.

Dengan adanya kendala ini, pelaksanaan MBG di DIY masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

SEMARANG, KOMPAS.com - Mecha, seorang siswi dari SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, mengungkapkan keluhannya terkait ketiadaan susu saat menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Menurutnya, di sekolah tersebut sebenarnya sudah ada sistem yang mirip dengan Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Di SMP Negeri 12 Semarang sudah ada program yang berjalan setiap Selasa. Selain makanan, saya juga dapat susu. Berbeda dengan Program MBG ini," ungkap Mecha.

Ia berharap agar susu dapat disertakan dalam menu MBG.

Sabrina, siswi lainnya dari SMP yang sama, juga mengemukakan keluhan terkait porsi sayur dalam Program MBG.

"Sayurnya juga kurang. Kalau bisa ditambah," tambahnya.

Meskipun demikian, Sabrina memberikan pujian terhadap program tersebut, mengungkapkan bahwa dengan adanya MBG, dia bisa lebih berhemat.

"Kalau siang biasanya jajan. Kalau kayak gini lebih irit dan terjaga. Pinginnya tahunya diganti tempe," kata Sabrina.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) belum diterapkan di semua sekolah di Kota Semarang.

"Di Kota Semarang tercatat ada 8 sekolah yang baru menerapkan MBG," kata Mu'ti saat ditemui di SMP Negeri 12 Semarang.

Sekolah-sekolah tersebut meliputi KB Mujahidin, TK Mujahidin, SDN Serondol Wetan 01, SDN Serondol Wetan 02, SDN Serondol Wetan 05, SDN Pedalangan 03, SMAN 4 Semarang, dan SMPN 12 Semarang.

"Semuanya berjalan lancar dan saya melihat menu yang disajikan sudah sesuai," ucap Mu'ti.

Dia berharap agar program yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat terlaksana dengan baik hingga akhir Januari 2025.

"Kami semua di kementerian siap memberikan dukungan," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

"Kalau langsung serentak seluruh Indonesia, nanti kalau ada masalah tentunya akan menjadi masalah besar. Tapi kalau bertahap, berproses, InsyaAllah nanti masalah-masalah itu sudah selesai ketika skalanya sudah nasional atau maksimal," katanya.

Untuk target penerima MBG hingga akhir Desember 2025, kata dia, menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai "leading sector".

"Tapi informasi yang kami dapatkan hingga akhir 2025 mencapai 15 juta dan bertahap sampai 2029 sekitar 83 juta," katanya.

Dia berharap dengan pemberian MBG itu, maka kualitas gizi anak-anak menjadi meningkat, belajarnya juga semangat, ekonomi juga berkembang sehingga generasi menuju 2045 itu betul-betul akan berkualitas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria menuturkan secara nasional hari ini ada 600.000 anak menerima manfaat dari makan bergizi gratis.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun penghematan.

"Nah harapan dari Presiden adalah kalau kita berhemat di tahun 2025, korupsi dicegah, judi online dicegah, penyelundupan dicegah. Maka pada 2026 nanti akan lebih banyak lagi menerima manfaat dari makan bergizi gratis," kata dia.

Program MBG ini merupakan program pertama sejak Indonesia merdeka. "Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Targetnya di 2029, kata dia, hampir 83 juta masyarakat itu bisa mendapatkan MBG.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) ke DPR. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan diketahui membahas soal program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan salah satu agenda pembahasan dengan Komisi IX DPR RI hari ini menyangkut penyesuaian anggaran dukungan buat manajemen Badan Gizi Nasional sekitar Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun. Turun 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," beber Dadan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan juga menjelaskan bahwa ada sekian syarat yang diperlukan dalam penggunaan APBN, salah satunya yakni mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI agar BGN bisa menjalankan program MBG.

"Karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan, tidak bisa langsung digunakan. Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," paparnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan perdana MBG hari ini, Dadan menegaskan akan mengevaluasi berjalannya program MBG setiap hari dengan target per Januari-April 2025 ada sebanyak 3 juta penerima manfaat.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini, jadi seluruhnya bertahap saja. Jadi, yang sudah siap, dilaksanakan. Bagi yang belum, secara bertahap dilaksanakan. Terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, agar anggaran bisa digunakan," tandas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna perluasan akses ke nutrisi yang baik bagi ibu-ibu serta para balita yang kekurangan gizi.

"Kalau bisa, makanannya juga standar dibuat oleh mereka. Karena mereka kan membuat makanan untuk yang sehat. Kita butuhnya makanan untuk yang sakit, kurang gizi. Itu juga sudah kita kerja sama," kata Budi usai acara pelepasan Peserta Fellowship Kardiointervensi ke China dan Jepang di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan terkait pertanyaan awak media tentang peran Kemenkes dalan Program Makan Bergizi Gratis. Dia menjelaskan, terkait program itu, pihaknya dan BGN bekerja sama dalam menentukan standar gizi yang diberikan.

"Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas," kata dia menambahkan.

Adapun terkait penjajakan kerja sama untuk perluasan akses gizi, katanya, dia berharap inisiatif tersebut dapat menyehatkan masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Ahad, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, sejumlah menteri antara lain Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Ada juga Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta dioperasikan, seperti SPPG Halim yang melayani 2.953 siswa, SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur untuk 3.055 siswa, dan SPPG Pal Merah Jakarta Barat untuk 2.987 siswa.*

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemberian susu dalam menu makanan dari Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada dan untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menekan atau mencegah impor susu karena BGN berkomitmen memperdayakan produk lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Dadan guna menanggapi susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa susu termasuk ke dalam anggaran Makan Bergizi Gratis bagi setiap siswa yang ditetapkan sebesar Rp10 ribu. Ia juga mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional melakukan kombinasi menu atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Termasuk, itu termasuk (dalam anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujar dia.

Kemudian, kata Dadan melanjutkan, untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, sumber protein akan diganti dengan bahan yang lain, termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya. Misalnya, dengan ikan, telur, dan lain-lain dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025