Palembang -

Nilai untuk satu porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang direncanakan bertambah. Dari semula Rp 6.000 untuk satu porsi makan siswa TK hingga kelas 3 SD menjadi Rp 8.000. Sementara untuk siswa kelas 4 SD hingga SMP naik menjadi Rp 10.000.

Penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, Muhammad Dicky Alghaffar menyebut nilai per porsi makan gizi gratis di Palembang mengalami perubahan atau naik Rp 2.000.

"Untuk peserta didik TK hingga kelas 3 SD sebelumnya Rp 6.000 menjadi Rp 8.000. Sedangkan untuk anak kelas 4 SD hingga SMP Rp 10.000 per porsi," kata Dicky ditemui di SDN 25 Palembang, Rabu (8/1/2025).

Menurut Dicky, untuk standar harga penerima manfaat MBG ini sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dicky mengatakan, nilai untuk sayur mayur ataupun lauk pauk ini tidak sama dengan biaya operasional. Porsi makan untuk siswa SMP lebih banyak dari TK dan SD.

"Untuk biaya operasional saya tidak tahu ya. Saya hanya tahu untuk biaya sayur mayur dan lauk pauk Rp 8.000 dan Rp 10.000. Biaya ini yang mengatur adalah pusat kita penyedia hanya menyajikan menu apa saja untuk Senin hingga Jumat kepada peserta didik," ujarnya.

Saat ini, kata dia, penerima MBG masih 5 sekolah di kawasan IB I Palembang yakni TK Panca Bhakti I, SDN 24, SDN 25, SMPN 33 dan SMPN 19. Pihaknya terus mengevaluasi dan menyempurnakan makanan yang diberikan ke peserta didik dengan melihat menu yang disukai mereka.

"Kita terus belajar untuk mengevaluasi makanan apa saja yang disukai dan tidak sukai dari banyak atau tidaknya sisa makanan yang kembali ke penyedia. Jadi kami terus belajar agar anak-anak menyukai makanan yang disajikan," ujarnya.

Dicky menyebut seluruh proses pembuatan makanan telah melalui proses masak yang steril dan higienis dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas.

"Sejauh ini kita masih menggunakan kotak makan bento food grade. Karena kemarin kita sudah memesan ompreng tapi belum datang. Ke depan, akan disempurnakan dengan digantikan dengan ompreng stainless," ungkapnya.

Penyedia juga terus berupaya menyesuaikan menu daerah agar peserta didik ini tahu di MBG mereka ada makanan khas daerahnya.

"Seperti hari Senin, kami membuat pentol ikan dan nugget ikan gabus," tukasnya.

(dai/dai)

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

“Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Eliza menyatakan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

“Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal,” ujar Eliza.

Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

Sebelumnya pada Senin (6/1), pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Dalam rangka melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membutuhkan 30 ribu mitra guna memenuhi pasokan menu setiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Jika tertarik, ada beberapa syarat dan tata cara daftar jadi mitra BGN yang mesti kita pahami.

Dilansir detikFinance, saat ini sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung. Jumlah tersebut baru sekitar 43 persen dari total kebutuhan sehingga kesempatan untuk bergabung masih terbuka sangat lebar.

Ingin tahu apa saja syarat dan bagaimana tata cara mendaftar menjadi mitra BGN? Mari simak informasi selengkapnya di bawah ini!

Syarat Menjadi Mitra BGN

Dilansir detikFinance yang bersumber dari catatan detikcom, lembaga atau individu yang ingin bergabung menjadi mitra BGN wajib memenuhi sederet persyaratan. Apa sajakah itu? Mari simak daftarnya berikut ini!

1. Mempunyai Status Legal yang Jelas

Calon mitra diwajibkan memiliki status hukum yang sah. Hal ini dapat berupa badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Alternatif lainnya adalah individu atau lembaga yang memperoleh rekomendasi resmi dari instansi terpercaya. Status legal ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan komitmen mitra dalam menjalankan program.

2. Memiliki Komitmen Berkelanjutan

Mitra diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konsisten. Bentuk kontribusi dapat berupa pendanaan, penyediaan fasilitas, atau dukungan tenaga kerja. Keberlanjutan adalah kunci untuk menjaga dampak positif program agar terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

3. Keselarasan Visi dengan BGN

Calon mitra juga harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan BGN. Program ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang optimal. Mitra yang memiliki visi serupa akan lebih mudah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

4. Lokasi dan Kelompok Sasaran yang Terencana

Mitra diwajibkan menyusun rencana operasional yang jelas. Hal ini mencakup lokasi dapur atau titik layanan serta kelompok sasaran yang akan menerima manfaat. Kelompok sasaran bisa berupa komunitas tertentu, seperti sekolah atau panti sosial. Informasi yang terencana mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program.

Tata Cara Daftar Jadi Mitra BGN

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan video di akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional @badangizinasional.ri serta detikEdu, berikut ini adalah syarat serta tata cara mendaftar menjadi mitra BGN selengkapnya.

1. Dokumen Persyaratan

Ketika akan mendaftar sebagai mitra BGN, kita perlu mempersiapkan sejumlah dokumen berikut ini:

• Salinan Akta Badan Usaha yang berlaku.
• Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham terkait pendirian badan usaha.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif.
• Rekening koran terbaru.
• Surat keterangan atau referensi dari bank yang bekerja sama dengan badan usaha.
• Laporan tahunan yang menggambarkan kondisi keuangan badan usaha.
• Foto dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir.
• Dokumen titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencakup lokasi dan kesiapan bangunan.

2. Pembuatan Akun

Setelah semua dokumen siap, langkah berikutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi BGN. Proses ini meliputi beberapa tahap yang diawali dengan pembuatan akun.

• Klik 'Buat Akun Baru' di bawah tulisan 'Masuk ke akun Anda'.
• Isi kotak 'Nama Mitra' dengan nama resmi badan usaha.
• Masukkan email aktif ke dalam kotak 'Email'.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi ke dalam kotak 'Nomor Telepon'.
• Pilih tipe instansi pada kotak 'Tipe Instansi', seperti PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes.
• Ketik kata sandi pada kotak 'Kata Sandi'.
• Ketik ulang kata sandi yang sama pada kotak 'Konfirmasi Kata Sandi'.
• Klik ikon mata di kotak kata sandi untuk memastikan kata sandi sudah benar, lalu catat kata sandi untuk keperluan login di masa depan.
• Klik 'Buat Akun' untuk menyelesaikan tahap ini.

3. Pengisian Data Alamat Mitra

Setelah berhasil membuat akun, langkah berikutnya adalah melengkapi data alamat mitra dengan mengikuti langkah di bawah ini.

• Pilih provinsi pada kotak 'Provinsi'.
• Lengkapi informasi kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan pada kotak masing-masing.
• Masukkan kode pos pada kotak 'Kode Pos'.
• Ketik alamat lengkap mitra pada kotak 'Alamat'.
• Klik 'Selanjutnya' untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Pengisian Data Perwakilan Mitra

Pada tahap ini, data perwakilan badan usaha harus dilengkapi.

• Isi nama lengkap perwakilan yang bertanggung jawab atas pendaftaran.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh tim BGN.
• Klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan proses.

5. Verifikasi Data

Tahap ini merupakan proses penting untuk memastikan keabsahan dokumen dan data yang telah diunggah, mari ikuti langkah-langkahnya di bawah ini!

• Masuk ke dashboard Mitra BGN dan periksa data di tab 'Umum'. Jika ada kesalahan, perbaiki datanya.
• Klik tab 'Dokumen Legal'.
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik 'Tambah Akta', isi data seperti tipe, nomor, tanggal pembuatan, nama notaris, dan alamat notaris. Unggah file dokumen akta dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik 'Tambah SK', isi data seperti nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, dan nomor akta. Unggah dokumen SK dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian NIB, klik 'Tambah NIB', masukkan data NIB, unggah dokumen dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik 'Tambah Pengurus dan Pemegang Saham'. Masukkan data berupa nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, jabatan, jumlah lembar saham, dan total nilai saham (opsional). Klik 'Kirim'.
• Pada tab 'Keuangan', tambahkan dokumen seperti rekening koran, modal dasar dan modal disetor, laporan keuangan tahunan, data NPWP, dan laporan SPT. Pastikan semua dokumen diunggah dengan klik 'Jelajahi'.
• Klik 'Ajukan Verifikasi' untuk mengirimkan data dan dokumen kepada tim BGN.

6. Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

Setelah data diverifikasi, tahap terakhir adalah pengajuan lokasi SPPG.

• Buka menu 'Pengajuan Lokasi SPPG', lalu klik 'Ajukan Titik'.
• Klik 'Buat' untuk menandai lokasi dapur pada peta.
• Klik 'Simpan dan Lanjutkan' untuk menyimpan data lokasi.
• Lengkapi informasi bangunan, termasuk kesiapan fasilitas dapur dan dokumen pendukung.
• Klik 'Ajukan' untuk mengirimkan data lokasi kepada tim BGN.

Demikian tadi penjelasan lengkap mengenai syarat dan tata cara jadi mitra BGN untuk program makan bergizi gratis (MBG). Apakah tertarik mendaftar, detikers?

(par/apl)

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berlangsung di sejumlah sekolah di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin (6/1/2025).

Sejumlah komentar dan masukan terhadap menu makan pun telah disampaikan berbagai pihak, termasuk anak-anak yang mendapatkan MBG.

Pada salah satu video berita yang viral di media sosial, seorang anak sekolah dasar menyebutkan bahwa menu kesukaannya adalah jeruk. Sementara, pada menu tersebut tedapat lauk pauk lain.

Mengapa beberapa anak lebih menyukai buah ketimbang lauk pauk?

Menurut dokter spesialis gizi klinik dr. Raissa E. Djuanda, MGizi, SpGK, AIFO-K, FINEM, ada beberapa faktor yang memengaruhi kecenderungan anak-anak dalam memilih makanan.

Salah satu alasan utamanya adalah mereka seringkali merasa kenyang karena sudah sarapan di rumah. Kondisi ini dapat memengaruhi apakah mereka menghabiskan makanan yang disediakan di sekolah.

Selain itu, buah menjadi pilihan utama bagi banyak anak karena rasanya yang manis dan menyegarkan.

“Anak-anak cenderung lebih menyukai rasa buah karena sudah terbiasa dengan rasa manis yang ditawarkan. Buah lebih mudah diterima oleh banyak orang, terutama anak-anak,” ujar Raissa kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Namun, ia mengingatkan, jika anak hanya mengonsumsi buah dan tidak menghabiskan lauk pauk, mereka berisiko kekurangan nutrisi penting lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi anak untuk mengonsumsi makanan yang lengkap dengan berbagai komponen gizi, termasuk protein yang banyak ditemukan dalam lauk pauk seperti ikan, ayam, atau tempe.

Penting pula bagi orang dewasa di sekitarnya, termasuk orangtua dan guru, untuk mengingatkan hal tersebut.

"Jika hanya buah atau nasi saja yang dimakan, anak akan mendapatkan sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral, tetapi kekurangan protein dan nutrisi lainnya yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan," ungkapnya.

Para pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif secara langsung dengan mempekerjakan masyarakat sekitar.

Sugiri, pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini,? ujar Sugiri kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Menurut Sugiri, di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, pihaknya juga dapat memperkerjakan masyarakat sekitar. "Pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program Makan Bergizi Gratis," katanya.

Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grup perusahaannya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini.

?Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini,? ujarnya.

Ada pun Kepala Produksi di dapur Gagaksipat, Adinda, mengaku bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

?Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini,? ujar dia.

Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Demi menjamin mutu gizi, mereka juga melibatkan ahli gizi yang berkompeten.

"Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju," ujar Adinda.

Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan, yakni para karyawan mengenakan hair net, masker, sarung tangan hingga sepatu boots.

Jakarta -

Sejumlah pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif dari program tersebut. Selain meningkatkan omzet, program tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja.

Pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, Sugiri, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Serta memanfaatkan warga sekitar untuk mendapatkan pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita mempekerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini," ujar Sugiri dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

"Ini tentunya juga di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, kita juga mempekerjakan masyarakat sekitar sini, pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program makan bergizi," sambungnya.

Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grupnya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam mensukseskan program ini.

"Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini," ungkapnya.

Adapun Kepala Produksi di Dapur Gagaksipat, Adinda mengatakan bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

"Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini," ujar Adinda.

Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Menurutnya, kehadiran beragam menu tersebut untuk menjamin mutu gizi. Serta melibatkan ahli untuk menghadirkan kebutuhan gizi yang ideal.

Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan yakni para karyawan mengenakan hairnet, masker, sarung tangan, dan sepatu boots.

"Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju," tutup Adinda.

Simak Video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

KOMPAS.com - Warga Semarang yang mendapat tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semarang, Amelia Widya Putri, mengungkapkan rasa senangnya karena dapat terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, sejak program MBG diluncurkan, ia mengaku mendapat kesempatan bekerja baru.

"Ini membuka lapangan pekerjaan karena merekrut tetangga-tetangga di sekitar yang ada dekat unit pelayanan untuk dipekerjakan di sini," ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (8/1/2025).

Amelia mengatakan, program MBG mempunyai manfaat besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak indonesia, program tersebut juga menjadi sumber pendapatan bagi tenaga-tenaga di unit pelayanan.

"Nilai manfaatnya sangat besar. Mereka yang awalnya tidak bekerja, jadi tiba-tiba bekerja karena ada program ini. Mereka semua bisa bekerja, menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga," ujarnya.

Ia menuturkan, kerja sama yang dilakukan unit pelayanan untuk pasokan bahan baku makanan bergizi gratis juga memberikan manfaat langsung kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Semarang, termasuk petani dan peternak lokal.

"Kami bekerja sama dengan UMKM sekitar, petani, dan peternak. Jadi, dari produk mereka bakalan punya feedback buat kami. Bisa kami pakai karena kami langsung mengambil dari mereka harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Amelia berharap, program MBG makin luas cakupannya agar semua anak sekolah, terutama di Semarang, bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan gizi secara menyeluruh.

Dia juga berharap agar program tersebut terus berlanjut dan meluas karena penerimanya saat ini masih terbatas.

“Harapan saya, semua siswa dan anak-anak di Indonesia merasakan MBG. Semoga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045," jelasnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara mengatakan, Pemerintahan Prabowo telah menghasilkan empat kebijakan yang pro rakyat di bidang perumahan. Kebijakan ini dibuat dalam waktu 90 hari kerja sejak pelantikan kabinet.

Menurut Ara, beberapa kebijakan di bidang perumahan ini dapat dilaksanakan berkat dukungan dan kerja sama dari jajaran Kabinet Merah Putih meliputi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan, hingga Kementerian ATR.

Ara menjelaskan, pertama, kebijakan penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menjadi sebesar 0%. Ara mengatakan, kebijakan penghapusan BPHTB ini dapat terwujud setelah tiga menteri membuat Surat Keputusan Bersama (SKB), yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Kebijakan ini diwujudkan demi mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0% yang harusnya bayar 5%, dan itu sangat membantu rakyat," kata Ara selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kedua, pemerintah juga telah menghapuskan retribusi menjadi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga, penghapusan PPN menjadi sebesar 0% selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau (presiden), kebijakan harus kepada pro rakyat, dan kami jalankan," ucap Ara.

Selain itu, kata Ara, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak bappenas, itu sudah bisa menjadi 4 jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti," tutur Ara. 

Menteri Ara menekankan, Presiden Prabowo memiliki prinsip bahwa rakyat harus diberikan pelayanan yang cepat, murah, dan gratis. Secara khusus, kebijakan tersebut ditujukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif. Bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain. Supaya bupati-bupati, wali kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya," pungkas Menteri Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Ia mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah sejak 20 Oktober 2024.

Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, Ara menyampaikan pemerintah akan membuat skema pembiayaan, terutama untuk MBR yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Hal ini agar MBR memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah.

Ia pun menambahkan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

"Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan perizinan PBG.

Pengurusan PBG yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, menurutnya proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan soal kebijakan penghapusan PPN selama 6 bulan di tahun 2025 untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut menurutnya seiring dengan langkah diplomasi Prabowo ke berbagai negara.

"Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, CIREBON - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak sekolah hingga kini belum menjangkau Kabupaten Cirebon.

Padahal, daerah ini dinilai memiliki tingkat kerentanan gizi yang cukup tinggi, terutama di wilayah perdesaan.

Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan pemerintah daerah belum mendapatkan kepastian jadwal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat. Komunikasi lebih lanjut akan terus dilakukan hingga pelaksanaan program tersebut bisa berjalan.

"Belum ada jadwal. Nanti kami informasikan lebih lanjut," kata Wahyu saat ditemui di Gedung LTSA Disnaker Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025).

Pemerintah resmi memulai MBG secara serentak di berbagai daerah di Indonesia mulai Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator pelaksana Makan Bergizi Gratis menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto & Wapres Gibran Rakabuming Raka ini dilaksanakan serentak di 26 provinsi.

Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Target MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama 5 tahun ke depan.

Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengungkap Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengambil ancang-ancang untuk menyiapkan anggaran hingga Rp 3 miliar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya belum menghitung secara perinci, mungkin Rp 2-Rp 3 miliaran untuk tahun 2025. Biasanya ada dari provinsi untuk Kkabupaten atau kota," kata Kusmana Hartadji kepada awak media di SMAN 5 Kota Sukabumi, Rabu (8/1/2025).

"Mudah-mudahan (MBG) tidak menggerus anggaran kami," tuturnya.

Nantinya, Kota Sukabumi akan memiliki sekitar tujuh Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada.

Lanjut Kusmana, setiap SPPG diprediksikan bisa memproduksi sebanyak 3.000 hingga 3.500 porsi untuk penyediaan MBG.

"Satu dapur harus mengakomodasi 3.000-3.500 porsi. Mudah-mudahan cukup satu kecamatan, satu dapur. Kami dukung program ini agar betul tepat sasaran, tepat gizi, dan sebagainya," kata Kusmana.

Kini, di Kota Sukabumi sudah ada enam sekolah dengan rincian 4 sekolah dasar, 1 SMP, dan 1 SMA yang telah memulai program MBG.

Keenam sekolah tersebut juga terletak di Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi.

"(Per hari ini) ada 3.025 siswa-siswi di enam sekolah yang sudah mendapat manfaat dari program MBG," tutur Kusmana.

Sebelumnya, pada hari Senin dan Selasa, baru ada lima sekolah yang mendapat manfaat dari MBG, dengan total 1.686 siswa.

Sekolah tersebut ialah SDN Loasari, SDN Cibungur, SDIT Al Amin, SDN Rancakadu, dan SMPN 12.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merancang dua skema untuk memastikan susu masuk dalam program makan bergizi gratis di daerah yang jauh dari sentra peternakan sapi perah.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, susu dalam kemasan ultra high temperature (UHT) atau susu bubuk menjadi solusi bagi sekolah di luar Jawa.

"Kami mempertimbangkan dua opsi, yaitu membangun pabrik susu baru atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada," kata Ferry dalam Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Koperasi Didorong Bangun Pabrik Susu

Ferry menambahkan, koperasi-koperasi di Indonesia harus mampu mendirikan pabrik pengolahan susu.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi menjadi lebih mandiri dan produktif.

"Koperasi harus bisa seperti di luar negeri. Ada koperasi yang memiliki pabrik minyak sawit (CPO), begitu juga koperasi susu harus mampu memiliki pabrik pengolahan sendiri," ucap Ferry.

Koperasi yang ingin bergabung dalam program makan bergizi gratis juga harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki pabrik pengolahan susu jika berasal dari koperasi peternakan sapi perah.

Distribusi Susu Masih dalam Tahap Uji Coba

Program makan bergizi gratis telah dimulai di beberapa daerah pada Senin (6/1/2025). Namun, tidak semua daerah mampu menyertakan susu dalam menu yang disediakan.

Di Banyumas, Jawa Tengah, misalnya, susu sempat disajikan pada hari pertama, tetapi tidak tersedia pada hari kedua.

Ferry menjelaskan, distribusi susu masih dalam tahap simulasi untuk memastikan kelancaran program.

"Simulasi distribusi terus dilakukan agar program berjalan lancar," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan konsumsi susu di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memperkuat peran koperasi dalam pengembangan sektor pangan.