IDXChannel - Program penyediaan 3 juta rumah yang dahulu bernama program sejuta rumah merupakan salah satu program kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menkeu mengatakan, Pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan tersebut berupa alokasi Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR yang pinjaman bunganya hanya 5% selama 20 tahun.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kini mendapatkan tambahan penerima.

Kodim 0730/Gunungkidul terus melakukan evaluasi dan pemantauan terkait pelaksanaan program ini.

"Alhamdulillah, berjalan lancar. Untuk pelaksanaan di Kapanewon Wonosari juga ada tambahan, karena saat launching hanya dilaksanakan di SD Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Wonosari, tapi sekarang juga di SMK Negeri 3 Wonosari," ungkap Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, Selasa (25/2/2025).

Temuan nasi lembek di program MBG

Roni menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap makanan yang disajikan.

Ia mencontohkan beberapa kali ditemukan nasi yang disajikan lembek karena saat memasak terlalu banyak air, serta buah pepaya yang kurang matang.

"Secara umum, anak-anak Alhamdulillah suka dan makanan yang disajikan habis tersantap," tambahnya.

Saat ini, program Makan Bergizi Gratis baru dilaksanakan di Kapanewon Wonosari dan Tepus.

Roni menyatakan bahwa program ini akan terus ditambah, dan khusus untuk Gunungkidul, dibutuhkan 40 dapur sehat.

"Target 120.000 penerima, masih membutuhkan sekitar 40-an dapur pengelolaan makan bergizi gratis," jelasnya.

Program ini pertama kali diluncurkan pada Senin (17/2/2025) dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah tersebut.

Bisnis.com, PURWAKARTA — Badan Karantina Indonesia (Barantin) membuka peluang untuk impor sapi hidup dari Brasil, selain dari Australia.

Kepala Barantin Sahat M Panggabean mengatakan peluang importasi sapi hidup asal Brasil dilakukan untuk mendukung program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Paling tidak Brasil salah satunya kan yang sudah ada pembicaraan. Kita sudah pastikan juga Brasil salah satu negara yang potensial untuk kita jadikan mitra untuk mendatangkan sapi ke Indonesia,” kata Sahat saat ditemui seusai meninjau di PT Lembu Jantan Perkasa, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025).

Terlebih, Sahat menuturkan, Brasil dan Indonesia memiliki iklim yang sama, yakni merupakan negara dengan iklim tropis. Sehingga, dia menyebut sapi hidup asal Brasil juga akan lebih mudah dipelihara di Tanah Air. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa masuknya Brasil sebagai salah satu importir sapi hidup masih sebatas rencana.

“Karena iklimnya kan hampir sama, sama-sama tropis. Lebih mudah kalau kita datangkan juga dari sana. Tapi ini masih rencana. Tapi saat ini yang masuk semuanya dari Australia,” terangnya.

Untuk itu, Barantin belum mengetahui berapa banyak kuota impor sapi hidup yang didatangkan dari Brasil. “Tapi yang jelas salah satu potensi yang akan datang itu dari Brasil. Ini nanti bicara B2B saja sih nanti sebenarnya. Tapi darigovernmentsih sudah ada kesepakatan,” ujarnya.

Dalam pemenuhan MBG, Sahat menuturkan Barantin memastikan semua komoditas ternak, termasuk sapi, aman secara standarbiosecurityuntuk kebutuhan MBG.

“Kami memastikan semua komoditas ternak ini aman, sehat. Karena masing-masing punya kewenangan, pokoknya tugas kami memastikan ini aman,” ujarnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Australia menjadi satu-satunya negara pemasok sapi hidup impor untuk Indonesia. Pada Januari 2024, Indonesia menerima 1.853 ton impor sapi hidup dengan nilai US$4,17 juta atau Rp68,19 miliar (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).

Sementara pada Januari 2025, impor sapi hidup dari Australia mencapai 3.802 ton dengan nilai US$10,62 juta atau sekitar Rp173,53 miliar. Ini artinya, volume importasi sapi hidup melonjak 105,14% secara tahunan (year-on-year/yoy). Bahkan, nilai pengadaan importasinya juga naik lebih dari dua kali lipat.

Sebelumnya,Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Indonesia akan menerima importasi sapi dari Australia, Brasil, hingga Selandia Baru.Namun, Arief memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor pangan selain gula, daging kerbau, dan daging sapi pada 2025.

“Nggak [ada impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” ungkap Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap ada saat Ramadhan.

Namun, makanan dari program MBG yang diberikan ke siswa akan dibagikan untuk dibawa pulang selama bulan puasa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi, kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan, diberitakan Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Dia mengungkapkan, menu makanan MBG selama Ramadhan akan disesuaikan agar tidak cepat basi. Meski begitu, Dadan memastikan makanan itu tetap bergizi meski tahan lama.

Sementara itu, lanjutnya, siswa-siswi yang tidak puasa dapat memakan makanan MBG di sekolah dengan "sembunyi" atau dibawa pulang.

Lantas, apakah makanan dari program MBG aman dibawa pulang saat bulan puasa?

Perhatikan distribusi dan cara memasak

Guru Besar Tata Boga Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Marwanti menyatakan, makanan dalam program MBG biasanya terdiri dari menu makan siang berupa lauk dan sayur.

"Jika akan diberikan pada bulan puasa ya harus betul-betul diperhatikan. Distribusi dan pembagian harus betul-betul memperhatikan kapan makanan akan dikonsumsi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Menurut Wanti, BGN dan pengelola dapur MBG harus memperhatikan menu makanan yang akan diberikan kepada para siswa untuk dibawa pulang selama bulan puasa.

Saat menentukan menu bulan puasa untuk MBG, dia menganjurkan agar makanan yang disediakan tidak cepat basi. Sebab, makanan itu baru akan dimakan para siswa saat buka puasa pada petang hari.

Wanti mengimbau dapur MBG memasak makanan yang tidak berkuah agar lebih tahan lama.

"Misalnya dengan teknik pengolahan kering atau saute, tidak banyak kuah," imbuhnya.

Pengemasan makanan MBG pun perlu diperhatikan. Pasalnya, BGN menentukan makanan dari program tersebut disediakan memakai piring saat dimakan bersama di kelas.

Hindari makanan ultraproses

Ahli gizi Tan Shot Yen mengimbau agar menu makanan siswa yang akan dibawa pulang selama Ramadhan harus tetap diperhatikan kandungan gizinya.

"Cek apakah (makanan MBG) jatuh dalam produk ultraproses, tinggi gula, garam, lemak. Sebab kabarnya, mau dibuat (makanan) yang tahan lama," tuturnya kepada Kompas.com, Selasa.

Tan mengkhawatirkan dapur MBG akan menyediakan makanan ultraproses yang diolah dengan tambahan gula, garam, dan lemak dalam jumlah tinggi. Makanan ultraproses tersebut diolah sehingga lebih tahan lama tapi rendah gizi.

Menurutnya, penambahan bahan-bahan seperti gula, garam, lemak, perisa atau penguat rasa membuat masakan enak. Namun, hal tersebut berisiko bagi kesehatan.

Berikut jenis bahan tambahan makanan beserta risiko yang berpotensi dialami siswa akibat mengonsumsi makanan ultraproses:

1. Gula dan pemanis buatan: meningkatkan potensi radang, gula darah tinggi, mudah terpapar infeksi, fungsi imun terhambat
2. Garam: fungsi imunitas terganggu dan memperburuk penyakit autoimun
3. OMEGA 6: keseimbangan OMEGA 3 terganggu dan tubuh bisa kelebihan OMEGA 6 karena terlalu banyak produk nabati dan penggunaan minyak goreng
4. Gorengan: sindrom metabolik memburuk dan menyebabkan peradangan
5. Daging olahan yang diawetkan: tinggi remah jenuh sehingga mengacaukan sistem kekebalan tubuh
6. Pangan cepat saji: gangguan imunitas dan menekan bakteri usus akibat mengandung phtalates
7. Produk ultraproses: ganggu kekebalan tubuh dan sistem imunitas, memicu obesitas, gangguan gizi, penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi, dan sindrom metabolik
8. Karbohidrat rafinasi: meningkatkan gula darah, insulin, radikal bebas, dan peradangan, serta mengganggu daya tahan tubuh dengan mengubah bakteri di usus.

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) sudah diterapkan lebih dari 1 bulan di Surabaya. Namun akhir-akhir ini siswa mengeluh adanya buah yang kecut, seperti di SMPN 13 Surabaya.

Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi mengatakan, sebelum MBG turun sekolah sudah menyampaikan ke siswa bila ada keluhan agar disampaikan ke guru. Nanti dari sekolah akan menyampaikan ke tim MBG, termasuk mendata siswa dengan alergi.

Karyadi mengatakan bahwa akhir-akhir ini, siswa mengeluhkan soal buah dalam menu MBG. Siswa mengeluhkan rasa buah yang asam seperti akan basi.

"Memang ada beberapa kali makanan mengalami hambatan, mereka alergi dan ada yang tidak termakan. Kadang buahnya ada yang kecut," kata Karyadi kepada wartawan di sekolah, Selasa (25/2/2025).

"Kalau selama ini yang disampaikan anak-anak di awal, banyak keinginan. Awal-awal menyampaikan masakannya kurang empuk. Akhir-akhir ini buahnya, mungkin dikupas agak pagi dan dimakan siang hari jadi rasanya kayak mau basi," tambahnya.

Evaluasi dari sekolah sendiri, Karyadi menyebutkan pihaknya hanya melakukan pendataan. Kemudian data keluhan dari siswa itu akan disampaikan ke tim MBG.

"Kami hanya menyampaikan ke tim MBG bahwasanya hari ini ada buah yang misalnya asam dan keluhan anak-anak," ujarnya.

Karyadi mengatakan pendataan dilakukan oleh tim sekolah. Ketika sekolah belum kedatangan MBG, Dinkes telah menanyakan SOP sekolah mencegah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami sudah menyampaikan kalau sudah SOP karena kita nggak mengenal ilmu kesehatan, hanya melihat fisik. Karena itu dicurigai, maka kita stop tidak disampaikan ke anak. (Siswa mengisi data) alergi apa kita kasih form, dari pihak sekolah," jelasnya.

MBG di SMPN 13 Surabaya diberikan pada saat istirahat kedua. Sedangkan makanan datang sejak sekitar pukul 09.00 WIB.

"Di sekolah ditetapkan jam istirahat kedua, karena anak-anak bawa bekal dari rumah. Dan kami jaga kantin agar tetap berjalan," katanya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Dalam rangka mendukung progam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Polres Probolinggo bersama mahasiswa mendatangi SDN Liprak Kulon II Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

Kedatangan rombongan dari Satbinmas Polres Probolinggo bersama mahasiswa PMII Cabang Probolinggo dan BEM Probolinggo Raya ini tak lain untuk membagikan makan bergizi gratis kepada 64 siswa-siswi di sekolah tersebut.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana melalui Kasat Binmas Iptu Purwo Sudar Utomo mengatakan pembagian makan bergizi gratis ini bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pokok tetapi juga untuk mengingatkan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi, bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

"Ini merupakan bukti bahwa Polri peduli terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak-anak, agar dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas untuk masa depan yang lebih baik," kata Purwo, Selasa (25/2/2025).

Dalam kesempatan ini perwakilan Mahasiswa yang hadir, Devita Nur Awalina mengatakan ia bersama mahasiswa lainnya perasaannya sangat bahagia saat bisa membagikan makanan bergizi kepada para siswa.

"Kita juga memberikan edukasi kepada adik-adik siswa bahwa makanan sehat dan bergizi itu ada 4 sehat 5 sempurna yang harus dimakan agar nutrisi dapat tercapai, sehingga bisa bersekolah dengan baik," tutur Devita.

Dalam kesempatan ini Kepala SDN Liprak Kulon II Banyuanyar Agus Wijayanto mengucapkan terima kasih kepada Polres Probolinggo atas pelaksanaan makan bergizi gratis disekolahnya.

"Terima kasih kepada bapak Kapolres Probolinggo atas makan bergizi gratis ini. Harapannya kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk mendukung pertumbuhan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045," ucap Kepala SDN Liprak Kulon II Banyuanyar.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia menyerap surat utang pemerintah untuk mendanai program tiga juta rumah menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan utang nasional dan memengaruhi selera investor asing.

Adapun, Bank Indonesia berencana memberikan dukungan untuk mendanai program Presiden Prabowo Subiatno yang ingin membangun tiga juta rumah. Namun demikian, analis khawatir langkah tersebut akan memengaruhi pengelolaan utang pemerintah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyatakan siap untuk membeli lebih dari US$9 miliar obligasi pemerintah tahun ini. Ekonom Citigroup mengatakan pembelian obligasi tersebut diperbolehkan dalam hukum di Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Praktik bank sentral membantu belanja pemerintah kali ini disebut masuk ke dalam "perkembangan lain".

"Investor mungkin sudah mulai memperhitungkan risiko dari monetisasi utang ini," tulis Arman dalam catatan yang dikutip Bloomberg, dilansir pada Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, apabila persepsi investor memburuk melihat praktik monetisasi utang pemerintah ini, dikhawatirkan premi risiko untuk aset Indonesia akan meningkat dan aliran modal asing untuk mau masuk ke Tanah Air bisa tersumbat.

Monetisasi utang ini merukuk kepada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk mendanai anggaran belanja negara. Pendanaan model ini dilakukan alih-alih dengan menerbitkan obligasi untuk investor swasta atau menaikkan pajak.

Sebelumnya, rencana monetisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Bloomberg mencatat Bank Indonesia sudah membeli utang negara lebih dari Rp800 triliun pada periode 2020-2022 di pasar primer untuk menggairahkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Namun kali ini, analis dan investor melihat tidak ada urgensi untuk melakukan kebijakan seperti itu. Melihat penggunaan utang tersebut untuk dialirkan ke pasar properti.

Fund Manager Gama Asset Management SA Rajeev De Mello mengatakan praktik monetisasi utang ini akan membuat pandangan risiko investor meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"[Ada kekhawatiran] tentang stabilitas keuangan Indonesia yang akan melemah," kata De Mello.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Lionel Priyadi menambahkan pemerintah harus menjelaskan tentang skema pendanaan utang untuk membiayai program tiga juta rumah ini.

"Jika tidak, pasar akan mengartikan ini sebagai risiko defisit angagran yang melebar, yang akan menaikkan yield obligasi pemerintah," katanya.

Adapun, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke sekitar 6,77% setelah sempat mencapai titik tertingginya pada bulan lalu di level 7,30%.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (BGN) pada tahun depan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," jelas Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin (24/2/2025), dikutip dari siaran ulang Sekretariat Presiden pada Selasa (25/2/2025).

Perlu Tambahan Rp 25 T Per Bulan untuk Percepatan Tahun Ini

Dadan mengatakan Badan Gizi sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun yang hingga April akan melayani 3 juta penerima manfaat.

Kemudian dari April sampai Agustus akhir melayani 6 juta penerima manfaat. Dan dari Agustus akhir atau September sampai Desember antara 15-17,5 juta penerima manfaat.

"Nah, kemudian karena banyaknya laporan anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat Makanan Bergizi, maka Bapak Presiden meminta kepada Badan Gizi untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan distribusi makanan bergizi," ujar Dadan.

Ia menerangkan, karena pada 2025 BGN sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka dibutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan apabila ingin dilakukan percepatan MBG terhadap 82,9 juta penerima manfaat.

"Untuk tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi, kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun," tegas Dadan.

Ia melanjutkan, jika ternyata percepatan bisa dilakukan mulai Oktober, maka keperluan tambahannya Rp 75 triliun. Namun, apabila bisa dilakukan November, maka tambahannya Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun," kata Kepala BGN.

Di hadapan awak media, ia turut menyebut kesuksesan program MBG bergantung pada tiga faktor. Pertama anggaran, dua SDM, dan tiga infrastruktur.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan kunjungan ke sekolah yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan beberapa temuan, salah satunya adanya buah yang sudah basi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi mengatakan, pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan pihak sekolah. Hasilnya, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian.

"Pertama, terkait dengan MBG ini ada mekanisme pendataan yang dilakukan pihak Dispendik ke siswa. Masalahnya, proses pendataan itu, terutama berkaitan dengan alergi makanan, dilakukan atas inisiatif sekolah dan Dispendik, tapi tidak didorong oleh BGN (Badan Gizi Nasional) selaku penyelenggara program," kata Azmi kepada wartawan di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Temuan kedua, menurut Azmi, pendistribusian MBG belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut, salah satu standar pelayanan adalah memastikan adanya evaluasi kerja. Seharusnya, menu makanan bergizi gratis diinformasikan kepada penerima manfaat sebelum didistribusikan.

"Teknisnya adalah semua siswa diperkenankan memberikan masukan terkait dengan menu yang dia makan, untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pembuatan menu MBG berikutnya. Kami melihat di lapangan, beberapa siswa tidak diberikan instrumen jelas dari BGN untuk mengevaluasi makanan yang mereka terima. Lebih seringnya, siswa menyampaikan umpan balik kepada sekolah, lalu sekolah baru menyampaikannya ke BGN. Inisiatif ini baru muncul dari sekolah," jelasnya.

Menu MBG di Surabaya Foto: Esti Widiyana/detikJatim

Temuan ketiga, lanjut Azmi, MBG merupakan treatment bagi anak Indonesia agar mendapatkan asupan gizi lebih baik. Seharusnya, mekanisme program ini dibarengi dengan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.

"MBG itu treatment, maka harus ada alat evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Namun, kami melihat inisiatif evaluasi ini justru muncul dari pihak sekolah, bukan dari BGN. Seharusnya, ada alat ukur yang disediakan BGN untuk mengevaluasi gizi yang diterima siswa. Saat ini, keberhasilan treatment dari MBG belum disediakan oleh BGN," ungkapnya.

Selain itu, Ombudsman Jatim juga menemukan adanya buah yang basi dalam menu MBG. Meski tidak semua buah dalam kondisi buruk, beberapa siswa melaporkan bahwa ada buah dan sayur yang tidak layak konsumsi.

"Tadi ada informasi yang kami peroleh dari siswa, ternyata menu MBG ada yang basi. Temuan ini lebih banyak menyangkut dua hal, yakni buah dan sayur. Hari ini kami mendapat informasi bahwa buah melon yang disediakan dalam keadaan basi, beberapa di antaranya sudah tidak layak konsumsi," ujar Azmi.

Ombudsman Jatim akan merumuskan temuan ini dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan MBG.

"Hal yang mungkin bisa kami lakukan adalah mendorong agar Dispendik dan sekolah penerima MBG menginisiasi hal-hal yang belum dilaksanakan BGN. Program ini sudah berjalan, sehingga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009. Kami akan mendorong instansi yang paling memungkinkan untuk melakukan perbaikan," pungkasnya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan penyesuaian penyaluran dan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan Ramadan.

Ia menyebut MBG akan diberikan untuk dibawa pulang. Bagi yang berpuasa, makanan bisa dibawa pulang untuk dimakan pada saat berbuka. Sedangkan bagi yang tidak berpuasa, Dadan mengatakan MBG bisa dikonsumsi secara sembunyi-sembunyi.

"Untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025).

Ia mengatakan ada usulan di daerah nonmuslim MBG tetap diadakan seperti hari biasa. Namun, akhirnya diputuskan tetap disamakan daerah lainnya dan dievaluasi setelah satu pekan.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," kata Dadan.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," lanjutnya.

Menunya yang Tahan Lama

Dadan memaparkan, menu MBG pada bulan Ramadan adalah yang bersifat tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, dan buah.

"Ya mungkin sesekali ada bubur kacang ijo atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat dan ada serat," jelas Dadan.

Makanan Diberikan dengan Kantong Ramah Lingkungan

Soal pengemasan makanan, pada bulan Ramadan nanti, kata Dadan, anak-anak sekolah akan diberi makanan dengan kantong ramah lingkungan yang ditukar setiap hari.

"Tahun lalu kita melaksanakan menggunakan paper bag, tapi tahun ini Alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan dengan kantong yang dibawa ke rumah. Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang isi, sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," papar Dadan.

Dadan menerangkan, MBG akan langsung diberikan setelah libur awal Ramadan dan berlanjut hingga jelang Idul Fitri.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menyebut pendanaan pada sektor perumahan diperlukan lantaran minimnya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, dia berharap ke depan program 3 juta rumah dapat menjadi salah satu program yang juga turut mendapat dukungan pendanaan dari Danantara.

“Terutama dukungan pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken sejumlah beleid terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam forum itu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana efisiensi anggaran senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 20 proyek-proyek nasional di berbagai lini sektor.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industri kita dan hilirisasi kita,” jelas Prabowo.

Bank dunia atau World Bank mau membantu Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. Bank Dunia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), selaku pelaksana Program 3 Juta Rumah, melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

Penjajakan kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero di Jakarta, Senin (24/2/2025) kemarin.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Wamen Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Fahri mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan. Contohnya seperti Singapura yang mampu mengelola aset tanahnya.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," kata Wamen Fahri.

Fahri juga menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sementara itu, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.