Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meningkat ke angka Rp 420 triliun.

Zulhas menerangkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun saat ini hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Sebagai informasi, program MBG telah dimulai pada 6 Januari 2025.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," terang Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Melonjaknya anggaran MBG itu disebabkan karena sebagian komoditas pangan masih diimpor. Untuk itu, produksi dalam negeri perlu digenjot agar Indonesia mencapai swasembada pangan. Dengan begitu pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

"Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas," ungkap dia.

Untuk mencapai swasembada pangan, ada berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah. Pertama terkait percepatan pembangunan irigasi, kedua kebijakan penyuluh daerah, ketiga pengadaan pupuk dan bibit.

"Ini pada akhrinya (untuk kebutuhan) Makan Bergizi Gratis. Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," terangnya.

Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang pada periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

Simak Video: Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis diimbangi dengan peningkatan pemahaman orang tua. Hal ini penting agar pemenuhan asupan gizi yang berimbang bagi setiap anggota keluarga berdampak luas bagi masyarakat.

"Selain untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman pentingnya asupan gizi yang baik bagi anggota keluarga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (8/1/2024).

Menurut Lestari, program ini tidak semata tentang peningkatan asupan gizi bagi para peserta didik di sekolah, tetapi juga harus mampu memberi pemahaman yang lebih luas terkait asupan gizi berimbang dan sumber pangan lokal bergizi yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berpendapat, edukasi kepada masyarakat terkait peningkatan asupan gizi berimbang bagi keluarga merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

"Perbaikan gizi masyarakat dapat diwujudkan dengan upaya berkesinambungan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, berbagai langkah mendukung sejumlah program untuk meningkatkan gizi masyarakat itu harus konsisten, sehingga perlu pemahaman yang sama dari masyarakat terkait pentingnya asupan gizi berimbang bagi setiap anak bangsa.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi merealisasikan berbagai program untuk memperbaiki gizi masyarakat, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai hari ini, Senin (6/1), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menginformasikan bahwa 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG juga siap beroperasi pada Senin (6/1).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi antara lain mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Simak Video 'Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos':

[Gambas:Video 20detik]

Program makan bergizi gratis (MBG) di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran telah diluncurkan pada Senin (6/1). Program prioritas ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Hingga hari kedua atau Selasa (7/1) tercatat, program ini belum dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya menargetkan program ini dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Di Jakarta, baru ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan empat SPPG itu menyuplai makanan ke 41 sekolah. Teguh menargetkan penambahan 13 SPPG untuk beroperasi sehingga total akan 17 SPPG di Januari.

"Diharapkan pada Januari 2025 ini nanti akan ada tambahan 13 SPPG lagi. Sehingga nanti sudah bisa beroperasi 17 SPPG, dari rencana tahun 2025 sebanyak 153 SPPG," kata Teguh.

Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam peluncuran program tersebut pada Senin lantaran belum siap. DIY sebelumnya diumumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik. 

Namun, Komandan Kodim 0732/Sleman Letkol Inf Mohammad Zainollah mengatakan MBG di Yogyakarta baru akan dilaksanakan 13 Januari mendatang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan menunsusu tak diwajibkan setiap harinya dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan mengaku sempat berbincang dengan kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di lokasi yang dikunjunginya terkait penyediaan susu. Kepala SPPG ini, lanjutnya, akan menyediakan menu susu selama sepekan sekali. Baginya, terpenting saat ini porsi makanan yang diterima dari program ini mencukupi kebutuhan gizinya.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," kata dia.

Menu dalam paket makanan berganti setiap harinya. Sebagai contoh, di SDN Slipi 15 Jakarta Barat, hari pertama paket makanan berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, buncis dan jeruk.

Sementara pada hari kedua, menu yang diterima siswa adalah nasi, telur orak-arik, kacang panjang dan wortel, susu uht 115 ml serta pisang.

Kepala Chef SPPG 'Dapur Sehat Anak Bangsa' di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program tersebut menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Dari pantauan di beberapa sekolah di Jakarta, tidak sedikit siswa-siswi yang tidak menghabiskan makanannya. Di SDN Slipi 15 misalnya, tidak sedikit makanan yang tersisa di kotak-kotak makanan, terutama adalah sayur.

Sama halnya dengan di SMP 1 Barunawati Jakarta, ada siswa yang lahap makan sayur, ada juga yang tidak karena merasa sayur yang ada di menu hambar.

"Kalau menurut aku bayamnya harus dikasih garam lagi, agak hambar," kata seorang Siswi SMP 1 Barunawati.

Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang siswa berharap ada menu ayam goreng yang disajikan di paket makanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diluncurkan di sekolah-sekolah di Jakarta membawa harapan besar akan peningkatan gizi anak-anak.

Namun, di balik upaya mulia ini, berbagai cerita muncul dari beberapa siswa hingga kepala sekolah.

Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis untuk para pelajar, termasuk di Jabodetabek ini masih membutuhkan sejumlah evaluasi agar dapat berjalan optimal.

Anak-anak dan menu MBG: antara nikmat dan keluhan

Fariz (11), siswa kelas 5 di SDN Susukan 01, Ciracas, mengaku memiliki kesan yang beragam terhadap menu MBG pada Senin (6/1/2025).

Pada hari pertama, ia merasa kecewa dengan rasa menu yang disajikan.

"Sayur bayam seperti sudah basi, agak asam rasanya, terus semangkanya juga sudah agak asam," kata Fariz.

Ia pun akhirnya meninggalkan makanannya dan memilih untuk membeli jajanan di kantin.

Namun, cerita berbeda datang dari hari kedua. Menu yang terdiri dari sayur wortel dan buncis, telur orak-arik, tempe goreng, serta buah jeruk membuat Fariz lahap menyantap makanannya.

"Tadi habis, enakan sekarang. Karena ada telur, ada buahnya, terus ada sayur bergizi," ujar Faiz.

Sementara itu, Baihaqi (10), teman sekelas Fariz, juga merasakan perbedaan kualitas menu antara hari pertama dan kedua.

"Habis dong enak rasanya. Iya enak sekarang, yang kemarin enggak bisa dimakan sayurnya," ujar Baihaqi.

Meskipun begitu, kebiasaan jajan di kantin tetap ia lakukan, khususnya untuk membeli minuman.

Adi (11) juga mengaku menikmati menu MBG hari kedua, tetapi tetap memilih untuk membeli jajanan tambahan.

"Sekarang juga mau jajan es sama martabak sih," ujar Adi.

Kendala waktu dan kesukaan anak-anak

Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49), menilai waktu pelaksanaan MBG menjadi salah satu tantangan utama. Sebab, pelaksanaan MBG sangat dekat dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani.

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

Protein tanpa susu, alternatif menu dari pemerintah

Selain itu, tidak ada susu dari sejumlah menu MBG yang diberikan kepada anak-anak siswa di sekolah Jakarta baik pada hari pertama dan kedua.

Namun, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan. susu tidak selalu menjadi bagian dari menu MBG.

Menurutnya, kebutuhan protein anak-anak dapat dipenuhi dengan bahan makanan lain.

"Jika susu tidak tersedia, bisa digantikan oleh tempe atau tahu. Kandungan protein dan nutrisinya tetap tercukupi," ujar Adita.

Ia menekankan, variasi menu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan keterjangkauan bahan makanan.

"Di beberapa daerah yang jauh dari sentra susu, protein dari bahan lain menjadi solusi yang relevan. Yang penting, standar gizi tetap terpenuhi," katanya.

Perlu ada evaluasi

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam hal tata kelola dan pelaksanaannya.

Ia mengusulkan agar penyediaan makanan tidak lagi dilakukan oleh katering, tetapi melibatkan komunitas lokal, seperti ibu-ibu PKK atau pengelola kantin sekolah.

"Tapi kalau misalnya yang masa itu orang sekitar sekolah itu atau di daerah itu sendiri saya rasa ini kan sudah bisa terukur sesuai yang penting standar gizinya memenuhi. Jadi tidak pakai katering lagi," jelas Trubus.

Dengan melibatkan orang-orang sekitar sekolah, menurutnya, menu dapat lebih menyesuaikan dengan selera anak-anak.

"Partisipasi ibu-ibu lokal juga bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan kualitas menu. Tinggal kepala program MBG yang mengawasi standar gizinya," tambahnya.

"Jadi evaluasi harus mencari solusi, bukan membatalkan program. Ini adalah upaya bertahap yang membutuhkan perbaikan terus-menerus untuk mencapai sasaran tepat," tegasnya.

Meski masih ada tantangan, program MBG membawa harapan besar bagi peningkatan gizi anak-anak di sekolah.

Cerita dari siswa seperti Fariz dan Baihaqi menunjukkan bahwa dengan perbaikan pada rasa, kualitas, dan penyajian makanan, program ini dapat lebih diterima.

Dengan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, sekolah, hingga komunitas lokal, program ini diharapkan tak hanya mengenyangkan, tetapi juga memperkuat kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kebumen mengungkapkan kemunduran dalam pelaksanaan program tersebut akibat belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Pengelola dari mitra Yayasan Saka Tunggal Bersinar Kebumen, Panggih Prasetyo, menjelaskan bahwa Kebumen sebenarnya telah dijadwalkan untuk mengikuti program MBG pada 6 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa pihak yayasan telah memulai pembangunan dapur umum yang berlokasi di Gombong.

"Akan tetapi pelaksanaan itu harus ada utusan dari BGN yang namanya SPPG atau kepala dapur. Nah, Kebumen itu saat kita maju ke BGN itu belum ada SPPG-nya. SPPG yang tugasnya akan mensosialisasikan ke Dinas Pendidikan. Kemunduran bukan dari kita selaku pengelola dapur, melainkan karena belum ada SPPG," kata Panggih dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Dengan 190 dapur yang siap beroperasi, program ini melibatkan UMKM, petani, dan nelayan sebagai rantai pasok, serta menargetkan 20 juta penerima manfaat hingga 2025.

Saat ini, pihaknya sedang dalam proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN.

Panggih berharap bahwa pada 13 Januari mendatang, Kebumen sudah dapat melaksanakan Program MBG.

"Kalau SPPG bisa ditunjuk dalam minggu ini, maka bisa langsung berkoordinasi dengan dapur umum, sekolah mana yang akan disuplai. Misalnya SMA 1, maka SPPG datang ke SMA 1 dan melakukan pendataan, nanti ada formulirnya by name siswa," tambahnya.

Panggih menjelaskan bahwa dapur umum yang dikelolanya akan mendistribusikan sekitar 3.000 hingga 3.500 makan siang.

Jumlah tersebut diperuntukkan bagi siswa mulai dari MI, TK, SD, SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.

"Kebumen akan lambat pelaksananya kalau tidak ada inisiatif dari pihak-pihak yang menjadi stakeholder pelaksana program tersebut. Ini seperti Kodim, mitra kedinasan yaitu Disdikpora, dan lainnya," paparnya.

Ia menegaskan bahwa hingga kini BGN belum menunjuk SPPG, bahkan permintaan justru datang dari pihak Mitra Mandiri.

"Kami dari mitra mandiri menyiapkan tempat, alat bahan, dan pengolahan sampai pengiriman, yang kebutuhan modalnya mencapai lebih kurang Rp 3 M. Jikapun kami sudah siap semuanya ya tetap menunggu sampai ada SPPG yang ditunjuk dari BGN itu," tutupnya.

PDIP DKI Jakarta menyoroti soal pemberian susu pada makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan hanya dua kali dalam sepekan. Menurutnya, susu adalah hal penting dalam program MBG dengan membagi-bagikan susu.

"Masalah penyediaan susu setiap dua minggu sekali ini juga agak membingungkan karenakan wacana pertamanya makan bergizi ini akan disempurnakan juga dengan susu. Agak disayangkan mengingat susu juga merupakan komponen penting dalam pemenuhan gizi anak," ucap Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, Selasa (7/1/2024).

Dia pun menyinggung kampanye program makan siang gratis oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dalam kampanyenya, Gibran membagi-bagikan susu kepada anak siswa.

"Apalagi Wakil Presiden Gibran juga sempat berkampanye dengan membagi-bagikan susu gratis sebagai simbol dari program kampanye makan gratis yang sekarang berubah menjadi program makan bergizi gratis. Harusnya nyambung dengan program yang direalisasikan saat ini," katanya.

Rio berharap, makanan yang dibagikan benar-benar bersandar dengan gizi yang dibutuhkan siswa. Makanan tersebut pun bukan hanya bergizi tapi bisa dinikmati dan layak disantap.

"Supaya tidak terjadi kasus keracunan seperti yang terjadi pada uji coba makan gratis di beberapa daerah di Indonesia. Karena kita tidak menginginkan timbul kasus baru dalam kebijakan yang diambil," ujarnya.

PDIP berjanji untuk mengawal program tersebut. Dia ingin setiap anggaran yang dikeluarkan bisa dimanfaatkan.

"Kami akan kawal terus program ini. Karena setiap sen yang dikeluarkan oleh rakyat itu sangat berharga," katanya.

Susu 2 Kali sepekan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), tak menyediakan susu di menu makan bergizi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan pemberian susu dilakukan dua kali dalam sepekan.

"Akan disampaikan kurang lebih seminggu adalah 2 kali susu itu. Dan memang tidak harus susu, nanti ada variasi lainnya," kata Teguh kepada wartawan di SMPN 61, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).

Selain itu, beberapa daerah juga akan menyesuaikan makanan yang akan diberikan kepada siswa. Seperti contohnya di Papua, tak memakai nasi melainkan sagu.

Meski begitu, Teguh tetap berharap kualitas dan gizi dari makanan tersebut tetap terjaga untuk siswa.

"Variasi menu ini akan selalu berganti dan nanti kami harapkan dari sisi pengawasan kualitasnya juga akan tetap terjaga dan dari pemprov kita mendukung dari aspek sosialisasi, edukasi dan juga dari penunjukan lokasi sekolah," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0 persen untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar selama enam bulan ke depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu kebiasaan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kemudian juga PPN, 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah Rp 2 miliar itu 0 persen. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat," ungkap Maruarar, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain PPN 0 persen untuk kategori rumah tertentu, pemerintah juga berencana menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, serta menghilangkan retribusi untuk persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita sudah membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) Mendagri, Menteri PU, dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0 persen, yang harusnya bayar 5 persen. Dan itu sangat membantu rakyat," tambah dia.

Maruarar, yang biasa disapa Ara, menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji kurang dari Rp 8 juta per bulan.

Ia mengatakan, insentif ini pun dapat terlaksana karena kerja sama berbagai kementerian atau lembaga, mulai dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ATR, dan lain-lain.

"(Meringankan) Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus kepada prorakyat, dan kami jalankan," ujar dia.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Banyumas mulai dijalankan pada Senin (7/1/2025).

Uniknya, satu kotak makanan dalam program makan bergizi gratis di Banyumas ini nilainya kurang dari Rp 10.000.

Lantas apa saja menu makan bergizi gratis di Banyumas dan apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak?

Menu Makan Bergizi Gratis di Banyumas

Pj Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, menjelaskan bahwa setiap porsi makanan yang diberikan telah dirancang oleh ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi siswa.

Menunya cukup beragam dan mencakup berbagai kelompok makanan utama.

“Karbohidratnya nasi, sayur pokcoy ada suwiran ayam dan tahu, ayam, buah semangka, dan susu,” kata Iwanuddin saat peluncuran program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Umum Brobahan, Purwokerto.

Dengan susunan menu seperti itu, pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang cukup dari karbohidrat, protein, serat, hingga vitamin dan mineral.

Meski terlihat sederhana, komposisi makanan ini dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan dan kesehatan siswa.

Bagaimana Biaya Makan Bergizi Gratis di Banyumas Bisa Murah?

Salah satu hal yang membuat program makan bergizi gratis yang diterapkan di Banyumas menjadi menarik adalah efisiensi anggaran.

“Nilainya tadi saya tanyakan ke pimpinan di sini, tak sampai Rp 10.000,” ungkap Iwanuddin.

Meski biayanya rendah, pemerintah menjamin bahwa kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama.

Biaya makan bergizi gratis di Banyumas bisa lebih murah karena proses penyediaan makanan dilakukan di dapur umum khusus yang dikelola oleh tim profesional.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan aman dan layak konsumsi.

“Kami mengambil sampel untuk mengetahui kualitas makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM. Dari dua sampel yang diambil, layak untuk dikonsumsi,” tambahnya.

Dampak Positif untuk Siswa

Dengan anggaran rendah, tetapi kualitas yang tetap terjamin, program makan bergizi ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar siswa.

Pada tahap awal, program makan bergizi gratis di Banyumas menyasar 2.740 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, seperti SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Program ini tidak hanya menunjukkan efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Dengan makanan yang sehat dan murah, generasi muda di Banyumas diharapkan tumbuh lebih sehat dan berprestasi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Menu Perdana Makan Bergizi Gratis di Banyumas, Nilainya Tak Sampai Rp 10.000".

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi beroperasi di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). SPPG atau atau dapur MBG ini menyuplai makanan bergizi untuk 2.987 porsi di 11 sekolah di Jakarta Barat.

Paket tersebut diberikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama mendistribusikan paket untuk siswa taman kanak-kanak (TK), juga siswa tingkat sekolah dasar (SD) kelas 1, 2, dan kelas 3. Selanjutnya, pada gelombang kedua, paket didistribusikan untuk siswa kelas 4, 5, 6 dan siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Pantauan Kompas.com, baik paket MBG pada gelombang pertama maupun kedua tidak banyak mengalami perbedaan menu. Pada gelombang pertama, SPPG Palmerah menyediakan menu nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Sementara itu, menu MBG gelombang kedua terdiri dari ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Sebagai informasi, setiap SPPG bertanggung jawab untuk membeli bahan baku, mengolah, memproduksi, serta mendistribusikan paket makan bergizi gratis.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi memastikan jumlah paket program MBG terus bertambah. Per Senin, sebanyak 190 SPPG di 26 provinsi sudah beroperasi menyediakan makanan bergizi untuk 570.000 penerima manfaat.

“Jumlah tersebut akan terus meningkat. Pemerintah sudah merencanakan pengoperasian 937 SPPG dengan target penerima manfaat kurang lebih 3 juta orang pada Maret 2025. Kami menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2029,” kata Dedek di SPPG Palmerah, Senin.

Dedek melanjutkan bahwa terdapat dua skema pendistribusian paket program makan bergizi gratis, yakni penerima menjemput dan menunggu untuk diantarkan makanan.

KOMPAS.com/YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi.

Perlu diketahui, penerima bantuan dengan sistem menunggu paket MBG berlaku untuk ibu hamil dan menyusui. Pada paket ini, Dapur MBG akan mengirimkan secara langsung untuk penerima manfaat. Sementara itu, penerima manfaat untuk anak-anak sekolah akan dijemput oleh pihak sekolah.

“Porsi-porsi tersebut dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak sekolah dari SD kelas 1 sampai (siswa tingkatan) SMA atau sederajat,” ujarnya.

Selain memperbaiki status gizi siswa, lanjut Dedek, program MBG juga menjadi daya tarik bagi anak-anak yang belum bersekolah. Menurutnya, program ini berhasil meningkatkan absensi siswa selama uji coba MBG. Banyak siswa yang ingin masuk sekolah untuk mencoba program ini.

“Absensi siswa meningkat signifikan selama uji coba program MBG dilakukan. Semoga hal ini terus berlanjut selama program dilanjutkan,” tutur Dedek.

Jangkau ribuan siswa

Kepala SPPG Palmerah Yudha Permana mengatakan SPPG Palmerah menjangkau ribuan siswa, mulai dari tingkat TK sampai SMA di wilayah Palmerah.

SPPG Palmerah sendiri mempekerjakan 50 orang, mulai dari kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, ahli gizi, ada juga akuntan, serta asisten lapangan.

“Kami juga memiliki tim terdiri dari persiapan 7 orang, ada tim masak 9 orang, pemorsian 9 orang, serta supir 4 orang. Tim cuci alat berjumlah 16 orang dan customer service (CS) 1 orang," ujar Yudha.

Yudha menjamin makanan yang dibuat di dapurnya telah memenuhi standar gizi karena sudah melewati sejumlah pemeriksaan. Pihaknya telah mengecek Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada setiap menu sesuai masing-masing umur.

“Selain itu, kami juga melakukan pengecekan bahan baku untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan higienitas,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai sejak Senin (6/1/2025). Untuk bergabung menjadi mitra program Badan Gizi Nasional (BGN) ini, tidak ada biaya yang dikenakan.

Pendaftaran mitra BGN dibuka di laman resmi Mitra Badan Gizi Nasional. Simak syarat dan cara daftarnya di bawah ini.

Syarat Dokumen Pendaftaran Mitra BGN

• Akta Badan Usaha
• SK Kemenkumham
• NIB
• Rekening koran
• Surat keterangan/referensi bank
• Laporan tahunan
• Foto NPWP
• Bukti laporan SPT
• Dokumen titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

Cara Daftar Mitra BGN

Pembuatan Akun

• Buka https://mitra.bgn.go.id/
• Klik "buat akun baru" yang ada di bawah tulisan "Masuk ke akun Anda"
• Isikan kotak Nama Mitra, email aktif, nomor telepon yang bisa dihubungi
• Klik kotak Tipe Instansi, pilih PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes
• Pada kotak Kata Sandi, buat kata sandi akun
• Pada kotak Konfirmasi Kata Sandi, isikan lagi kata sandi yang ingin dibuat
• Klik ikon mata untuk melihat kata sandi, pastikan sudah sama, dan catat
• Klik Buat Akun

Isi Data Alamat Mitra

• Klik kotak Provinsi, pilih provinsi alamat mitra
• Lengkapi kota, kecamatan, dan desa/kelurahan pada kotak pilihan masing-masing
• Isikan kode pos pada kotak Kode Pos
• Isikan alamat lengkap mitra pada kotak Alamat
• Klik Selanjutnya

Isi Data Perwakilan Mitra

• Isikan nama perwakilan mitra
• Isikan nomor telepon perwakilan mitra
• Klik Selanjutnya

Data Verifikasi

• Pada dashboard Mitra BGN, pastikan data tab Umum sudah benar atau perbaiki data
• Klik tab Dokumen Legal
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik Tambah Akta
• Lengkapi tipe akta, nomor akta, tanggal pembuatan, nama notaris, alamat notaris
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen Akta Badan Usaha
• Klik Kirim
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik Tambah SK
• Isikan nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, nomor akta
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen SK Kemenkumham
• Klik Kirim
• Pada bagian NIB, klik Tambah NIB
• Isikan NIB
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen NIB
• Klik Kirim
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik Tambah Pengurus dan Pemegang Saham
• Isikan nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, dan jabatan
• Isikan jumlah lembar saham dan totalnya dalam rupiah (tidak wajib)
• Klik Kirim
• Klik tab Keuangan
• Lengkapi data dan dokumen seperti tab Dokumen Legal, termasuk:
  Rekening koran
  Modal dasar dan modal disetor
  Bank
  Laporan keuangan tahunan
  Data NPWP
  Laporan SPT
• Cek kembali data pada tiap tab
• Klik tombol cokelat Ajukan Verifikasi untuk mengajukan verifikasi data mitra

Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

• Pada menu Pengajuan Lokasi SPPG, klik Ajukan Titik untuk mengajukan lokasi titik dapur
• Klik Buat untuk menambahkan titik lokasi SPPG pada peta
• Klik Simpan dan Lanjutkan
• Lengkapi data informasi lokasi bangunan SPPG
• Isikan informasi kesiapan titik bangunan SPPG beserta dokumen
• Klik Ajukan
• Tim BGN melakukan verifikasi dan menghubungi pendaftar.

Dapur MBG

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan sebanyak 5.000 dapur ditargetkan berdiri pada 2025 untuk memproduksi menu Makan Bergizi Gratis.

Saat ini, sekitar 1.000 kepala SPPG telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan). Angka ini ditargetkan mencapai 5.000 SPPG pada pertengaha 2025.Setiap kepala SPPG akan memimpin tiap dapur makan bergizi gratis.

"SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG, yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025), dikutip dari detiknews.

Itulah cara daftar mitra BGN dan syarat dokumen yang perlu dipenuhi. Berminat, detikers?

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut selalu mendapatkan informasi rutin terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), meski belum melakukan kunjungan langsung usai dirilis Senin kemarin, (6/1/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, informasi itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update," kata Hasan saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

Kendati begitu, Prabowo bakal melakukan kunjungan langsung atau sidak secara mendadak (sidak) untuk melihat kondisi yang lebih natural.

Di sisi lain, Hasan tidak menjelaskan alasan Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dan titik-titik sekolah yang mulai diberlakukan makan siang gratis.

"Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu saja kapan beliau mau meninjau langsung, ya," ucapnya.

Sebelumnya, Hasan juga menuturkan, jadwal sidak Presiden Prabowo belum ditentukan.

"Kalau jadwalnya belum (fix), titik mana dan jadwalnya belum. Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," tutur Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.