Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tambahan anggaran Rp48,4 triliun untuk membangun rumah rakyat.
Ara menjelaskan saat ini ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan serta kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.
Dia menyebut jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan, berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 Triliun.
"Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kementerian Keuangan [Kemenkeu] dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara melalui keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).
Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai dan pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.
Di sisi lain, Ara akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan.
Dengan begitu, target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Kementerian PKP, kata Ara, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.
"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," ucap Ara.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah.
Menurutnya, hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk membangun rumah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Saat ini anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun yang merupakan limpahan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," ujar Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyukseskan program 3 juta rumah dan juga program kerja lainnya di Kementerian PKP.

Pada kesempatan tersebut Ara juga menargetkan pembiayaan perumahaan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik dari 220.000 unit rumah subsidi menjadi 800.000 unit rumah subsidi.

"Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," lanjut Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program 3 juta rumah.

Itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka peluang investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," ucap Suahasil Nazara.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Pembangunan Perumahan Layak Huni dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Internal.

Kegiatan yang diikuti 120 aparatur sipil negara (ASN) tersebut bertujuan mempersiapkan pembentukan Tim Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) di daerah.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Ahyani Fadianur Diani mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini.

"Pemkab Kukar berharap setelah mengikuti bintek dan sertifikasi ini, para peserta dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kualifikasi, klasifikasi, registrasi, dan sertifikasi pengembang perumahan dengan baik,” kata Ahyani, di Samarinda, Jumat (15/11/2024).

Selain bimtek, dalam kegiatan ini juga diadakan sertifikasi yang diikuti 20 ASN di lingkup DPKP Kabupaten Kukar.

Kepala Bidang Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R) DPKP Kukar Dharma Gumawang menyebutkan kegiatan ini terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan.

Menurut Dharma, SK2R tersebut sudah terbentuk tahun 2024. Pembentukan bidang ini berlandaskan pada Peraturan Bupati (Perbup) Kukar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bimtek dan sertifikasi adalah langkah awal bagi DPKP Kabupaten Kukar untuk menjalankan SRP2.

Rencananya, SRP2 untuk pengembang yang membangun hunian di wilayah Kabupaten Kukar mulai dijalankan pada tahun 2025 mendatang.

Sesuai data BPKP Kukar, saat ini terdapat 33 perusahaan properti yang membangun perumahan di 43 lokasi di Kabupaten Kukar.

Pengembang itu tergabung dengan empat asosiasi perumahan dengan mayoritas anggotanya berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

“Kami menjalin kerja sama dengan UP 45 Yogyakarta, Gaivo dan LSP REI untuk melaksanakan bimtek dan sertifikasi perumahan di Kukar,” ucap Dharma.

Ketua Pengarah LSP REI Djoko Slamet Oetomo berharap bimtek dan sertifikasi dapat mengenalkan peta fungsi kerja bisnis pengembang perumahan kepada pemangku kebijakan di internal DPKP Kabupaten Kukar.

"Kita patut mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Kukar untuk melakukan bimtek serta sertifikasi bagi SDM-nya agar meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku pembangunan perumahan, dan masyarakat," ucap Djoko.

Dia menuturkan, dari tujuh skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP REI, ASN DPKP Kabupaten Kukar mengikuti 3 skema sertifikasi.

Ketiga skema itu adalah penilaian kelayakan lokasi, penilaian kelayakan investasi, dan penataan pembangunan.

LSP REI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP, menurutnya, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal ini diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu, kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Hal ini diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

Jakarta -

Pemerintah tengah gencar mengadakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya dengan mengajak pengusaha swasta ikut gotong royong membangun rumah gratis. Sebagian pengembang menilai bila hal ini tidak dilakukan dengan tepat justru mengganggu industri properti.

Menurut Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah rumah gratis sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan dengan jelas siapa saja yang bisa mendapat rumah gratis.

"Saya kepenginnya rumah gratis itu benar-benar buat untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta, bukan yang orang mampu diperhatikan. Ya itu harus diklarifikasi," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan masih banyak informasi simpang siur terkait siapa penerima rumah gratis, sehingga banyak orang salah paham. Hal ini pun berdampak besar pada geliat pasar properti.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," katanya.

Selanjutnya, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono menyatakan pengembang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) mendukung program 3 juta rumah. Namun, ia menyampaikan belakangan pengembang menghadapi kendala dalam penjualan.

"Saya 2-3 hari yang lalu ditelpon banyak anggota saya terkait booking turun. Setelah diselidiki ternyata adalah masyarakat berpenghasilan rendah ini berpikir mereka termasuk orang yang akan mendapat rumah gratis," ucapnya.

Ari menambahkan sebaiknya program rumah gratis perlu diperjelas siapa saja penerimanya. Hal ini agar tidak mengganggu ekosistem yang sudah berjalan selama ini.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mendorong program penyediaan rumah MBR yang sudah ada dan berjalan baik selama ini. Menurutnya, semua upaya perlu dimaksimalkan daripada menekankan langkah-langkah tertentu saja.

"Sebaiknya kalau pengin program (3 juta rumah) ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu itu didorong 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Termasuk yang dilakukan pemerintah, mungkin sekitar 300-400 ribu rumah dinaikin lagi. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi telah melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu. Ara sedang membangun perumahan gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia pun menyebutkan prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Lalu, ia mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah,ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," katanya saat melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Lampung Barat -

Dandim 0422 Lampung Barat Letkol Inf Rinto Wijaya meminta sikap Kementerian Kehutanan terhadap konflik manusia dan hewan di Suoh, Lampung Barat. Dia menyarankan pemerintah tegas terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Lindung (HL).

Menurut Rinto, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang seharusnya menjadi teritori hewan-hewan kini banyak ditinggali oleh manusia. Hal ini mengganggu ekosistem satwa liar.

"Sudah terlalu banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung ini. Hewan tidak bisa disalahkan karena kawasan itu teritori mereka, itu jalur mereka," katanya, Jumat (15/11/2024).

"Jangan sampai dicampuradukkan kepentingan-kepentingan golongan atau perorangan sehingga satwa liar kita terganggu," lanjutnya.

Rinto berharap adanya ketegasan dari pemerintah kabupaten dan Kementerian Kehutanan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jika tidak, maka konflik antara manusia dan hewan akan terus berulang.

"Ini nggak ada ketegasan dari Kementerian Kehutanan, ini bakal terus berulang kalau mereka ini nggak tegas. Ada bahasa kemitraan, oke nggak apa-apa, semua pihak harus duduk bersama. Tapi tolong tegas, kasihan satwa-satwa kita ini," tutur Rinto.

Dia menegaskan pihaknya bersama Polri bersedia mengawal pemerintah untuk menertibkan warga yang berada kawasan hutan.

"Saya siap, kami siap bersama Polri untuk mengawal penertiban kawasan ini, nggak apa-apa. Asalkan tanahnya satwa-satwa ini bebas, artinya tidak ditanami kopi, lada, dan sebagainya. Terutama tidak dijadikan permukiman warga," tandasnya.

Sebelumnya, kawanan gajah liar memasuki pemukiman warga di perbatasan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Akibatnya, 15 rumah warga rusak.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat (15/11/2024) dini hari pukul 01.00 WIB di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Dalam peristiwa tersebut, lima rumah di antaranya mengalami rusak berat.

(des/des)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementeriannya mengutamakan efisiensi anggaran.

Dalam penyusunan SOTK ini, Maruarar atau disapa Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan rencana anggaran 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11).

Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dia menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.

Ara juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.

"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua.

"Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar AHY.

Jakarta -

Sejumlah asosiasi pengembang bersatu dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) untuk membantu mendorong program 3 juta rumah. Gabungan asosiasi ini berharap usulan dan aspirasi para pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat lebih didengar oleh pemerintah.

GASPERR terdiri dari empat asosiasi pengembang, yakni Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), dan Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA).

"Di sini kami ada empat asosiasi dan semua itu sudah sepakat, kita bersama-sama mendukung pemerintah dengan mensukseskan program 3 juta rumah," kata Ketua Umum APERNAS Jaya Andriliwan Muhamad dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Panitia Acara GASPERR Muhamad Syawali Pratna mengatakan asosiasi pengembang bergabung untuk menciptakan gebrakan terhadap kebijakan terkait perumahan rakyat. Menurutnya, gabungan asosiasi dapat memberi pengaruh lebih besar dalam menyampaikan ide dan harapan pengembang.

"Kami berharap GASPERR ini tentunya akan menjadi ujung tombak dari kebijakan-kebijakan yang akan kita usulkan kepada pemerintah baru ini. Tentunya keempat asosiasi di sini ingin Bapak Ibu mudah dalam berjualan, pencapaian, akad tentunya," ujar Syawali.

Pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu mengatakan sejumlah usulan yang ingin disampaikan ke pemerintah antara lain penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menurunkan bunga bank. Lalu, GASPERR juga akan mengusulkan pengurangan atau penghapusan Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"GASPERR ini tentunya ingin membuat suatu dorongan moril insyaallah yang akan kita menggabungkan kerja sama, antara pihak perbankan dan kelembagaan keuangan lainnya untuk teman-teman kami bantu atau kita bantu bersama untuk permodalan kemudian penambahan kuota," katanya.

Kemudian, Koordinator GASPERR Junaidi Abdillah mengungkapkan gabungan asosiasi ini berawal dari melihat asosiasi pengembang kecil yang kurang dilibatkan dalam diskusi soal perumahan masyarakat. Padahal, pengembang perumahan masyarakat yang telah memberi kontribusi besar dalam pengadaan rumah MBR di Indonesia.

"Dalam rangka menyambut 3 juta rumah program Bapak Presiden Prabowo ini kita patut dukung karena bagaimana pun 3 juta rumah ini pasti akan melibatkan asosiasi yang bergerak di bidang perumahan rakyat," ucap pria yang juga Ketua Umum APERSI itu.

Sementara itu, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono mengatakan asosiasi pengembang yang tergabung dalam GASPERR akan menginisiasi ide-ide yang dapat membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kalau bareng-bareng apalagi nanti makin membesar, semoga kebersamaan di Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat ini bermanfaat menjadi mitra terbesar pemerintah," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, selain mengupayakan lahan dari aset Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah, Kementerian PKP juga memetakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu lahannya yang tidak maksimal dulunya kan, sekarang sudah dibangun menjadi TOD, bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," jelas Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, selain mengupayakan lahan dari aset Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah, Kementerian PKP juga memetakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan setidaknya ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat, 15 November 2024.

Menteri PKP menyatakan, dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.
Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 Triliun sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun sehingga kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas dia.

Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PUPR juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami mentargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu menjadi 800 ribu. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 25 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," ungkap dia.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata dia.

(KIE)

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan kuota rumah subsidi mulai 2025 naik lebih dari tiga kali lipat. Kuota tersebut akan meningkat dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.

Maruarar mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat atas hunian yang layak. Kebijakan itu sekaligus mendukung capaian Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Selain itu kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," kata politikus yang akrab disapa Ara dalam keterangan resminya, Sabtu (16/11/2024).

FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) adalah program dari pemerintah sebagai dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mereka bisa membeli dan memiliki hunian sendiri. Sementara SBUM (subsidi bantuan uang muka) adalah bantuan yang diberikan kepada MBR berupa pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah.

Ara menuturkan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, dalam mendukung peningkatan kuota rumah subdisi ini juga diperlukan dukungan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan. Ara juga meminta tambahan anggaran Kementerian PKP 2025 sebesar Rp48,8 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan prorakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," ujar wamenkeu.

(Ahmad Islamy Jamil)