pkp

Zakat untuk Makanan Bergizi Gratis, Usul Cerdas atau Melanggar? - Kompas.com

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga."

PERNYATAAN ini datangnya dari Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, yang mengusulkan untuk memaksimalkan penggunaan dana zakat dalam membantu program Makanan Bergizi Gratis (MGB) bagi siswa. Usul itu memicu diskusi hangat di masyarakat.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia, usulan ini seolah mencerminkan kepedulian terhadap generasi penerus bangsa.

Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat dilema penting yang perlu kita pertimbangkan. Apakah penggunaan dana zakat untuk tujuan ini sejalan dengan prinsip syariah?

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan umat Muslim.

Selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan manifestasi kepedulian sosial dan solidaritas. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mengatur alokasi dana zakat agar tidak menyimpang dari tujuannya.

Penyaluran dana Zakat harus hati-hati agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan mustahiq yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, yakni di antaranya ada fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang terjebak utang, mereka yang berjuang di jalan Allah, dan ibn sabil.

Setiap kategori mustahiq ini memiliki kebutuhan yang unik, dan zakat seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka yang paling membutuhkan. Dengan kata lain, sasaran dana zakat diarahkan dengan tepat.

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima bantuan dari dana zakat. Jika dana zakat dialihkan untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hal ini dapat mencederai prinsip-prinsip zakat yang telah ditetapkan. Sebagai umat Islam hal ini tidak tentu tidak dibenarkan.

Dalam konteks program MGB, kita perlu mengevaluasi apakah siswa yang menerima bantuan berasal dari keluarga yang tergolong miskin dan beragama Islam.

Jika iya, maka penggunaan zakat untuk program ini mungkin dapat dipertimbangkan. Namun, jika tidak, maka hal ini bisa menimbulkan masalah serius dan mencoreng prinsip zakat yang menuntut keadilan dan transparansi.

Dalam pandangan pribadi penulis, yang sering terlibat dalam kegiatan sosial dan terjun langsung bersama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), penggunaan dana zakat untuk mendukung program MBG adalah tindakan yang tidak tepat dan memalukan.

Jika dana zakat benar-benar dialokasikan untuk program tersebut, hal ini akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap ketentuan zakat itu sendiri.

Zakat seharusnya disalurkan kepada mustahiq yang sesuai dengan syariah, dan menggunakan dana tersebut untuk program yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria mustahiq akan merusak esensi dari zakat sebagai instrumen sosial.

Dampak penyaluran zakat yang tidak tepat

Penyaluran zakat yang tidak tepat dapat memiliki dampak signifikan, terutama bagi mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

Ketika dana zakat dialokasikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari mustahiq, banyak orang yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terabaikan.

Ini bukan hanya soal angka, setiap kategori mustahiq, mulai dari fakir hingga amil zakat, memiliki kebutuhan unik. Alih-alih memberikan bantuan yang tepat, kita berisiko membuat mereka yang paling rentan tetap dalam kondisi sulit.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau individu yang menyalurkan zakat bisa menurun ketika penyaluran tidak transparan.

Ketika dana zakat tidak dikelola dengan baik, masyarakat mungkin merasa ragu untuk berpartisipasi di masa mendatang.

Ini menciptakan lingkaran setan, di mana kurangnya kepercayaan mengurangi partisipasi, dan akhirnya mengurangi jumlah dana yang dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

Lebih jauh lagi, penyaluran zakat yang tidak sesuai dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan dana. Uang untuk membantu yang membutuhkan bisa saja berakhir di tangan yang salah.

Dampak sosialnya pun tak kalah serius, kesenjangan sosial dapat semakin melebar ketika hanya segelintir orang yang diuntungkan, sementara yang lainnya tetap terjebak dalam kemiskinan.

Di sisi lain, mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama dapat menimbulkan perasaan bersalah dan pelanggaran etika. Ini merugikan integritas institusi zakat dan mengurangi efektivitasnya sebagai salah satu pilar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan dengan bijaksana, sesuai dengan kebutuhan nyata, dan dalam kerangka prinsip yang telah ditetapkan. Bukan asal menyalurkan karena prinsip dan semangat gotong royong.

Zakat juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu, dan harus dikeluarkan dari harta yang halal. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi.

Jika program-program sosial tidak dapat menunjukkan hasil konkret dalam membantu golongan mustahiq, maka alokasi dana zakat tersebut patut dipertimbangkan kembali.

Salah satu solusi yang lebih bijak dan pantas didorong adalah mengalihkan program-program sosial yang tidak memenuhi kriteria zakat kepada sumber dana alternatif, seperti anggaran pemerintah untuk tunjangan pejabat, donasi swasta atau dana CSR perusahaan.

Sumber dana lain ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya, memungkinkan dana digunakan untuk tujuan yang lebih luas tanpa melanggar prinsip-prinsip zakat.

Ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mengalihkan sebagian anggaran tunjangan pejabat negara untuk mendukung program-program sosial, seperti penyediaan makanan bergizi bagi siswa, bisa menjadi langkah yang tepat.

Tindakan ini akan menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat dan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dengan mengalihkan tunjangan pejabat ke program makanan bergizi, kita dapat menyelaraskan tanggung jawab sosial dengan kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak yang kekurangan gizi.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jadi pada akhirnya, Zakat bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan instrumen sosial yang dapat memberikan dampak signifikan jika dikelola dengan baik benar dan tepat.

Saatnya untuk bertindak dan menciptakan perubahan nyata demi kesejahteraan bersama, memastikan bahwa dana zakat dan sumber daya lainnya digunakan dengan cara yang paling efektif dan adil.

Soal Zakat Danai Makan Bergizi Gratis, Komisi IX DPR: Zakat Sudah Jelas untuk Orang Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ashabul Kahfi menegaskan bahwa peruntukan dana zakat sudah jelas, yaitu untuk orang miskin.

Hal itu ditegaskan Ashabul merespons perihal usulan agar zakat turut mendanai program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya zakat peruntukannya sudah jelas, untuk orang miskin. Pemerintah juga sudah statement menolak," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Ashabul mengatakan, pada hakikatnya, pendanaan makan bergizi gratis menggunakan zakat sebenarnya sangat memungkinkan.

Dengan catatan, menurut dia, mereka yang diberikan makan bergizi gratis adalah kalangan mustahik zakat.

Namun, Ashabul mengatakan, masalahnya dalam praktik program makan bergizi gratis sejauh ini, orang-orang yang disasar adalah siswa dari seluruh kalangan ekonomi.

"Namun, karena program ini menyasar pada semua siswa tanpa klasifikasi kelas ekonomi, maka hal ini yang perlu dipertimbangkan," katanya.

Menurut Ashabul, program makan bergizi gratis semestinya tidak berhubungan dengan dana dari masyarakat, khususnya zakat.

Dia menyebut, pemerintah seharusnya sudah melakukan perhitungan ekonomi yang matang, termasuk mengenai dari mana saja sumber dananya.

"Tetap menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belana Negara) itu utama kalau itu (anggaran Badan Gizi Nasional) harus ditambah," ujar Ashabul.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat. Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Bisnis.com, JAKARTA — Muncul wacana soal pemanfaatan dana zakat untuk bisa dipergunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu berangkat dari usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang memandang kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Dia menilai dana zakat dimanfaatkan untuk menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program yang baru saja debut Senin pekan lalu itu, sehingga juga pemerintah tak bekerja sendirian dengan anggaran APBN yang terbatas.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, program MBG mengandung misi kemanusiaan yang universal dan bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program ini menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Kendati demikian, senator asal Bengkulu ini menyadari bahwa pemerintah masih memerlukan dukungan pembiayaan yang lebih dalam menyukseskan program ini. Oleh sebab itu, dia mengusulkan dana zakat bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG.

Dia pun meminta pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif supaya program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan berprinsip gotong royong.

“Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (16/1/2025).

Bisakah Dana Zakat Digunakan untuk MBG?

Merepons usulan Sultan, menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad bukan tidak mungkin usulan itu bisa dilakukan, asalkan menyasar pada fakir miskin.

“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Nantinya, lanjut Noor, Baznas akan memverifikasi terlebih dahulu, mana pihak fakir miskin yang dimaksud dan mana pihak yang tak terkategorikan sebagai fakir miskin.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan sejatinya program MBG telah mendapatkan pembiayaan dari anggaran negara.

Namun, jika memang Baznas berencana dan tak keberatan menggunakan dana zakat untuk membiayai MBG, Muzani menekankan haruslah menyasar pada asnaf atau merekalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat.

Dia menambahkan penting untuk memastikan bahwa muzakki atau orang yang membayar zakat memang memperuntukkan hartanya guna mendukung program MBG. Dengan begitu, menurutnya, penggunaan dana zakat dianggap tak menjadi masalah.

“Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu [MBG]. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan Asnaf,” pungkas Muzani.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya berpendapat penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat, bilamana memang ingin membiayai program MBG melalui pemanfaatan dana ZIS.

Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf.

Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

“[pemanfaatan] Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (16/1/2025).

Senada, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

“Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Dia memandang salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu dan bahkan berasal dari beragam agama.

“Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya belum bisa merespons usulan Sultan tersebut. Dia mengatakan penggunaan dana zakat sudah aturannya tersendiri.

“Sebelum jawab, saya mesti konsultasi ke Majelis Ulama dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya ya,” tuturnya.

Istana Tolak Gunakan Dana Zakat untuk MBG

Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto berpandangan zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

“Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

“Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto.

Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.

Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.

“Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

Muncul Usulan Biaya Makan Bergizi Gratis Pakai APBD hingga Dana Zakat

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD," jelas Khofifah.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Dana Zakat Buat MBG

Selain usulan APBD untuk biayai MBG dari Khofifah, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

Yang masuk dalam kategori tersebut mulai dari golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Dari situ, Noor Achmad bilang mungkin bisa saja zakat digunakan membiayai MBG, dia menyebutkan Baznas akan menerima usulan tersebut asal sasarannya ialah golongan fakir dan miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

Wacana Tambah APBN

Sebelumnya, pemerintah sendiri memang membuka opsi untuk menambahkan anggaran Makan Bergizi Gratis dari kocek negara. Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap. Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya. "Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebutnya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kesempatan berbeda bilang sejauh ini memang benar anggaran MBG Rp 71 triliun diperuntukkan hanya untuk target 17 jutaan penerima manfaat yang dilakukan bertahap sampai Desember tahun ini.

Dia bilang, tambahan anggaran untuk MBG bisa dilakukan bila ada penghematan dari anggaran negara. Bila penghematan bisa dilakukan, Zulhas meyakini Prabowo mau menambahkan anggaran MBG hingga menjadi sebesar Rp 140 triliun atau dua kali lipat dari dana awal. Penerimanya pun akan bertambah jadi 80 juta dari awalnya target cuma 17 jutaan selama setahun ini.

"Yang jelas anggarannya Rp 71 triliun, itu nanti yang dapat manfaat 17 juta orang yang bertahap sampai April, ada yang sampai Juni, sampai Desember. Itu bertahap, tidak sekaligus. Kalau nanti pendapatan negara bertambah, penghematan sana-sini bisa didapat, kalau bisa ditambah lagi oleh Presiden Rp 140 triliun, maka seluruhnya nanti itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat," bebernya saat ditemui wartawan, Rabu (15/1/2025) kemarin.

(hal/eds)

Muncul Usulan Biaya Makan Gratis Pakai APBD hingga Dana Zakat