JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menghadirkan angin segar berupa program cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang sangat terjangkau buat buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya, yakni hanya sekitar Rp 1 juta per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli menyampaikan, peringatan May Day kali ini dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

"Kondisi global penuh ketidakpastian, dan itu kemudian berdampak sangat signifikan. Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya, tuntutan industri," ujarnya, di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung kebutuhan perumahan bagi para pekerja.

"Negara hadir, negara tentu dengan bidang kami Pak Menteri, kami mensupport dari segi tugas kami dari Presiden Prabowo di bidang perumahan," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan program serupa sebelumnya telah diluncurkan untuk berbagai profesi lain seperti bidan, perawat, guru, dan wartawan.

Ke depan, program ini akan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak lagi kalangan pekerja seperti nelayan, petani, dan supir.

Angsuran Ringan, Syarat Mudah

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, uang muka untuk program KPR subsidi ini sangat ringan, hanya 1 persen.

Sementara itu, perkiraan angsuran bulanan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp 1 juta dengan tenor hingga 15 tahun untuk rumah seharga sekitar Rp 100 jutaan.

"Angsurannya 1 jutaan itu sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kredit," jelas Heru.

Bahkan, terdapat klausul yang sangat membantu, di mana jika kepala keluarga meninggal dunia, ahli waris akan otomatis bebas dari angsuran dan rumah tersebut menjadi hak milik mereka.

Meskipun antusiasme terhadap program ini sangat tinggi, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh para buruh untuk dapat fasilitas KPR subsidi ini.

Proses pendaftaran dilakukan melalui usulan dari serikat pekerja. Data para pekerja yang diusulkan kemudian akan diverifikasi oleh BP Tapera berdasarkan beberapa kriteria, termasuk batasan gaji bulanan dan kepemilikan rumah pertama.

"Jadi kita ingin, dan bukan ingin, program ini melibatkan serikat buruh dan serikat pekerja," tegas Heru.

Sebagai simbolisasi peluncuran program ini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh dan akad massal di lima lokasi berbeda, yaitu Bekasi (Simpro), Batam, Pasuruan (Jawa Timur), Batang (Jawa Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Puluhan siswa dibawa ke Puskesmas Rajapolah, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (1/5) malam. Pelajar TK, SD dan SMP di Rajapolah itu mengalami gejala keracunan, seperti diare dan muntah-muntah.

Belum diketahui pasti penyebab gejala keracunan yang dialami para siswa itu. Namun, semua yang dirawat memiliki kesamaan, yakni menyantap makan bergizi gratis (MBG) di sekolahnya pada Rabu 30 April lalu.

Puskesmas Rajapolah mencatat 24 orang siswa yang telah datang berobat ke layanan kesehatannya. Sebanyak delapan orang di antaranya harus menjalani rawat inap, sementara seorang lainnya harus dirujuk ke rumah sakit.

"Total hari ini ada 24 orang, yang dirawat ada 8 orang dan 1 orang dirujuk ke RS karena permintaan keluarga pasien," kata Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, dikutip dari detik.com.

Hani menjelaskan para pelajar yang dirawat kini sudah berangsur membaik.

"Untuk yang dirujuk tidak memiliki penyakit penyerta, dan saat ini kondisi pasien yang dirawat pun berangsur membaik," ujarnya.

Hani mengatakan pasien anak-anak dengan gejala keracunan ini mulai berdatangan sejak Kamis siang. Menjelang malam jumlahnya kian banyak. Keluhannya memiliki kesamaan yakni sakit perut, mual, lemas, dan diare.

"Kami terus siaga jika ada tambahan pasien yang datang. Penanganan akan kami lakukan sesuai standar medis," katanya.

Salah satu orang tua siswa SMPN 1 Rajapolah, Rosita mengatakan dua anaknya menyantap menu MBG pada Rabu lalu di sekolah.

"Anak saya mulai diare dari jam 10 malam, hari Rabu. Baru dibawa ke Puskesmas sekarang (Kamis malam), karena terus-terusan BAB. Barusan kata dokter mulai dehidrasi, mau diinfus," kata Rosita.

Rosita menjelaskan memiliki dua anak yang bersekolah di SMPN 1 Rajapolah dan sama-sama menyantap jatah MBG.

"Kalau kakaknya makan MBG-nya nggak habis, sayurannya nggak dimakan. Kalau adiknya dimakan habis. Nah pas malamnya, si adik mulai diare, kalau kakaknya alhamdulillah, nggak apa-apa," jelas Rosita di Puskesmas Rajapolah.

Hal ini dibenarkan oleh L, anak Rosita. Dia mengaku menghabiskan sayuran tumis labu. Menurut L, rasa sayuran labu itu tidak enak.

"Sayurannya nggak enak," kata L.

Sementara itu pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota terlihat meminta keterangan dari anak-anak ini. Mereka juga berusaha mendapatkan sampel makanan jatah MBG yang disantap siswa.

Baca berita selengkapnya di sini.

Jakarta: Pasuruan terletak di Jawa Timur. Kota ini memiliki suasana yang tenang dan nyaman, jauh dari keramaian kota besar.

Fasilitas di kota ini cukup lengkap hingga akses transportasi, termasuk jalan tol dan jalur kereta api yang menghubungkan Pasuruan dengan Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur memudahkan mobilitas penduduk.

Biaya hidup di Pasuruan relatif lebih rendah dibandingkan kota-kota besar di sekitarnya. Maka, harga rumah juga masih terjangkau untuk tipe rumah tertentu.

Bagi kamu ingin tinggal di Pasuruan, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp160 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Pasuruan

1. Wirogunan Residence Tahap VI

Perumahan ini berlokasi di Wirogunan, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini masih tersedia sebanyak 22 unit subsidi dengan harga dari Rp160 juta setiap unitnya.

Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap galvalum, dinding pasangan bata merah finishing cat, lantai keramik 30x30, dan pondasi menggunakan strous.

2. Bumi Sekar Arum

Perumahanini berlokasi di Bakalan, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur dibangun oleh Bumi Arum Perkasa. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga Rp160 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap galvalum dengan genteng beton finishing cat, dinding pasangan bata ringan finishing cat, lantai keramik 30x30 cm, dan pondasi strous.

3. Perumahan Gendis Regency 6

Hunian berlokasi di Krapyakejo, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dikelola oleh Yazid Jaya Regency dengan unit tersedia sebanyak 13 unit.

Hunian dengan harga Rp162 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap galvalum, dinding pasangan bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Satya Candi Permai

Satya Candi Permai ini dikelola oleh Belirang Kalisari yang letaknya berlokasi di Sekargadung, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Harga yang ditawarkan yaitu Rp163 juta. Saat ini, Perumahan ini menawarkan tipe subsidi yang masih tersedia sebanyak 57 unit.

Setiap unitnya memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahannya 63 meter persegi dengan sudah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap rangka galvalum, dinding bata merah diplester, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

5. Griya Lestari Mulia

Hunian berlokasi di Bukir, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dikelola oleh Griya Lestari Mulia dengan unit tersedia sebanyak 33 unit.

Hunian dengan harga Rp166 juta dengan luas bangunan 34 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap galvalum, dinding bata ringan finishing cat, lantai keramik, serta pondasi strous. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Puluhan pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami gejala keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG). Mereka mengalami diare hingga muntah-muntah.

Dilansir dari detikJabar, Jumat (2/5/2025), semua pelajar yang dirawat di Puskesmas Rajapolah, Tasikmalaya, memiliki kesamaan, yakni semuanya menyantap MBG di sekolahnya pada Rabu (30/4).

Puskesmas Rajapolah mencatat sebanyak 24 pelajar telah datang berobat ke layanan kesehatannya. 8 orang di antaranya harus menjalani rawat inap, sementara seorang lainnya harus dirujuk ke rumah sakit.

"Total hari ini ada 24 orang, yang dirawat ada 8 orang dan 1 orang dirujuk ke RS karena permintaan keluarga pasien," kata Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri.

Dia menjelaskan para pelajar yang dirawat kini sudah menunjukkan progres positif, kondisinya berangsur membaik

Pasien anak-anak dengan gejala keracunan ini, menurut Hani, mulai berdatangan sejak Kamis (1/5) siang. Menjelang malam jumlahnya kian banyak. Keluhannya memiliki kesamaan yakni sakit perut, mual, lemas dan diare.

Simak selengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'Terkuak! Ini Penyebab Puluhan Napi Lapas Biaro Keracunan':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (1/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025 hingga Produksi beras RI diprediksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Menteri PKP serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Wamenaker sebut masih akan kaji soal penghapusan outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Baca berita selengkapnya di sini.

3. RI dapat pendanaan 60 juta dolar untuk proyek PLTS Terapung Saguling

Pemerintah Indonesia resmi mengantongi pendanaan sebesar 60 juta dolar AS atau setara Rp994,68 miliar (kurs Rp16.578) dari tiga mitra internasional guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Ekonom nilai status UMKM jadi jalan tengah bagi ojol

Sejumlah ekonom menilai usulan pemerintah terkait mitra pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi jalan tengah antara fleksibilitas dalam bekerja dan meraih manfaat langsung.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Produksi beras RI diperdiksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, iNewsDepok. id - Warga Jalan BDB Delima, RT 01, RW 15, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dibuat geger dengan kemunculan seekor ular sanca sepanjang tiga meter, Kamis (1/5/2025).

Kemunculan ular itu membuat warga ketakutan dan sulit tidur karena khawatir reptil tersebut masuk ke dalam rumah. Mereka pun langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Plt Kabid Pengendalian Operasional dan Penyelamatan DPKP Kota Depok, Tesy Haryati, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga dan langsung menerjunkan tim ke lokasi.

“Evakuasi dilakukan oleh tiga personel. Mereka dibekali dengan alat pelindung diri (APD) dan grab stick,” ujar Tesy.

Menurutnya, proses evakuasi berjalan lancar dan ular berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Petugas pun bekerja ekstra hati-hati agar tidak terjadi insiden.

“Ular sanca tersebut kemudian dibawa ke pos damkar untuk diamankan sebelum dilepasliarkan ke habitat yang jauh dari permukiman,” jelasnya.

Tesy mengingatkan warga agar tidak mencoba menangkap hewan liar sendiri dan lebih baik segera melapor. “Jangan panik, segera hubungi damkar agar ditangani dengan benar,” pungkasnya.

Editor : M Mahfud

Pemerintah sudah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi khusus untuk para buruh. Bagi buruh yang ingin membeli rumah murah, bisa coba mendaftarkan diri dalam program ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program perumahan tersebut melibatkan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ia menjelaskan proses pendaftaran rumah subsidi melalui usulan dari bottom up.

"Jadi dari serikat pekerja, kemudian datanya dikumpulkan Pak Menteri, kemudian nanti ada proses cek, karena ada beberapa kriteria, terkait tentang pagu, gaji bulanannya berapa, dan dia harus rumah yang pertama ya," ujar Yassierli kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan.

Menurutnya para buruh tentu sudah membandingkan program-program perumahan, sebelum memutuskan program rumah subsidi ini. Ia menyebut ada banyak buruh yang mendaftarkan diri, sehingga menandakan mereka melihat program ini sangat baik.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program perumahan untuk buruh yang difasilitasi dengan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baru pertama kali dilakukan. Untuk itu, saat ini belum ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk buruh. Ia juga menyebut siapapun yang mendaftar lebih dulu akan diproses oleh BP Tapera.

"Ada dorongan dari Pak Menteri (Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), dari Pak Presiden Prabowo (Subianto) untuk meningkatkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun ini, tentu harus ada upaya-upaya khusus, upaya-upaya ekstra untuk perluasan potensi dari demand-nya itu sendiri, dari permintaannya sendiri," ucap Heru.

"Dan selama ini berbagai segmen profesi, yang masuk kriteria MBR, belum secara khusus diperhatikan, termasuk kaum buruh," sambungnya.

Dalam sambutan acara Mayday 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berbincang dengan dua perwakilan buruh penerima rumah subsidi. Dua buruh tersebut merupakan assistant chief of store sebuah perusahaan minimarket dan staff leader sebuah produsen sepatu.

Ia memastikan keduanya memenuhi syarat, yakni tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebelumnya tidak memiliki rumah alias saat ini pembelian rumah pertama. Ara juga mengonfirmasi bahwa mereka sudah melihat kondisi rumah dalam keadaan baik.

"Jadi kita harus klarifikasi yang benar, jangan sampai lagi ada rumah subsidi yang sampai kepada orang kaya. Tidak boleh. Kita harus tepat sasaran," kata Ara.

Sebelumnya diberitakan, Ara secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini di lima lokasi.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia pun menegaskan negara hadir untuk masyarakat dengan menyediakan rumah subsidi. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bandung ternyata tak luput dari permasalahan. Ini terjadi setelah 332 (sebelumnya ditulis 334) siswa SMPN 35 Bandung mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang telah disajikan.

Semuanya bermula saat siswa SMPN 35 Bandung mendapat jatah menu MBG pada Selasa (29/4/2025). Kebetulan, pihak catering menyediakan total 3.163 porsi yang dibagikan untuk 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

Sialnya, setelah menu MBG itu disantap di SMPN 35 Bandung, keluhan mulai datang pada keesokan harinya, Rabu (30/4/2025). Sebanyak 332 siswa mengalami masalah kesehatan seperti diare hingga mual-mual setelah menyantap makanan tersebut.

"Kurang lebih segitu ya, karena kita masih mendata. Kemarin masih 334, ada penambahan saya belum cek lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2025).

Akhirnya, ratusan siswa yang mengalami keracunan harus menjalani pengobatan secara mandiri. Meskipun demikian, dipastikan tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas akibat kondisi tersebut.

"Sebagian besar berobat sendiri, ada yang ke puskesmas ke dokter itu sendiri datang. Ada satu orang yang berobat ke Salamun karena ayahnya kerja di Salamun, tapi tidak ada yang dirawat," ungkapnya.

Anhar pun memastikan telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium kesehatan. Berdasarkan informasi yang ia terima, dapur pihak catering yang menyediakan MBG itu berada di wilayah Dipatiukur, Kota Bandung.

"Sudah, di lab cuma memang agak lama sih ya sekitar 10 sampai 12 hari karena pemeriksaannya pasti lengkap enggak cuma bakteri," tandasnya.

Praktis, setelah kasus ini muncul ke permukaan, sorotan mulai datang dari pihak DPRD Kota Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

Bandung (ANTARA) - Asisten Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Muh Zaitun Ardhi menyatakan bahwa program BGN bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memutus rantai kemiskinan, serta bisa melahirkan SDM yang unggul dan berkualitas.
“Program BGN merupakan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas di tahun 2045, juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengurangi kasus stunting di masyarakat,” tegasnya saat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis warga Sukajaya di Bogor, Rabu (30/4)
Adapun target sasaran MBG yaitu peserta didik dan non-peserta didik, Ia menjelaskan bagaimana proses penetapan dapur dan juga tahapan proses memasak,distribusi, sampai ke waktu dan juga mekanisme jarak pendistribusian MBG.
Untuk pendistribusian dibagi menjadi dua sesi, pendidikan anak usia dini (siswa TK/PAUD/RA) bersama SD kelas 2 pada pukul 09.00 dan SD kelas 3, 4. 5, 6 beserta SLTA/SMK baik negeri atau swasta diberikan pada pukul 12.00 sebagai
makan siang. “Sedangkan untuk sekolah yang masuk siang, akan diberikan MBG sebelum masuk kelas,” lanjut Muh Zaitun.
Di tempat yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga memberikan pemahaman kepada para peserta sekaligus masyarakat Bogor untuk dapat menambah wawasan serta merubah pola pikir dan juga pola hidup yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. “Agar nantinya dapat melahirkan ataupun menciptakan anak-anak atau generasi-generasi yang cerdas, unggul dan berdaya saing baik skala nasional maupun internasional,” tutur Ravindra Airlangga.
Kemudian bagi para orang tua atau wali murid agar dapat beperan aktif dalam memberikan masukan ke BGN terhadap menu makanan bergizi gratis. Dengan begitu varian menu MBG bisa terus diperbaiki agar program ini bisa berjalan dengan optimal. “Untuk mendukung serta dapat mewujudkan visi dan misi program pembangunan manusia (SDM) yang berkualitas, maka sangat diperlukan adanya kolaborasi stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bekerja sama, seperti mulai dari ibu-ibu rumah tangga, kader Posyandu, dan PKK agar terlibat aktif dan bisa menjadi mitra MBG di setiap SPPG yang ada,” imbuh Ravindra.
Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari empat aspek utama dari sasaran Program Makan Bergizi Gratis yakni (ibu hamil, menyusui, balita, dan peserta didik). Pemerintah berharap program MBG ini dapat terealisasi secara optimal dan menyeluruh baik di kota maupun di pelosok desa yang kadang kerap terkena musibah atau bencana, seperti banjir, longsor, dan lain-lain.
“Untuk itu diperlukan juga perhatian pemerintah setempat dan juga anggota DPR-RI dalam hal pembangunan akses infrastruktur yang lebih baik. Tujuannya agar
tidak menjadi suatu hambatan terhadap pendistribusian MBG pada masyarakat (non peserta didik dan peserta didik),” terang Ravindra.

Sementara itu, anggota DPRD provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat menyampaikan bahwa masih banyak pertanyaan terkait tata cara dan prosedur
pelaksanaan program MBG. "Program ini merupakan komitmen bersama yang perlu dikawal dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk turut berperan dalam proses budgeting dan pengawasan program ini. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, program MBG dapat diperbaiki dan dievaluasi lebih efektif untuk memastikan hasil yang optimal," katanya.
Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sukajaya, Pasir Madang, Kabupaten Bogor. Program MBG resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah diIndonesia.
Untuk mengetahui bagaimana proses dan alur penentuan titik dapur dan mitra, bisa langsung mendaftar ke “mitra.bgn.go.id” serta tidak ada pungutan apapun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kerahkan seluruh kekuatan sektor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang ambisius, yaitu 8 persen tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan keyakinannya bahwa sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4/2025).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Ara juga memberikan apresiasi khusus atas kolaborasi apik antara Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," paparnya.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo, yang turut mendampingi Ara, menegaskan komitmen penuh Badan Bank Tanah untuk mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," tutur Ari.

Ari juga menekankan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah fondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat.

“Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk bersinergi mensukseskan program nasional rumah layak huni bagi MBR.

Salah satunya dengan menetapkan BPHTB gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai pengembang dan berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4,2 Hektar.

PT Asatu dan Badan Bank Tanah menjalin perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh berbagai pihak terkait untuk membangun rumah percontohan yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 ini diwarnai dengan semangat kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan PT Pertamina Persero dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memperingati May Day dengan tema “May Day is Collaboration Day”.

Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan tuntutan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung kesejahteraan buruh, salah satunya melalui program rumah subsidi.

Namun, ketika ditanya Kompas.com mengenai jumlah buruh yang belum memiliki rumah, Menaker tidak mengetahuinya, terlebih angka pasti.

"Waduh, nanti kita lihat lebih detail ya," ujarnya.

Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya informasi spesifik terkait kebutuhan perumahan buruh. Padahal, saat ini pemerintah tengah meggencarkan kebijakan Satu Data Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pihak di pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, data yang jelas, spesifik dan akurat dapat mencegah penyaluran rumah subsidi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung berbagai profesi, termasuk buruh, guru, bidan, perawat, wartawan, hingga pekerja migran.

“Kami ingin negara hadir untuk rakyat. Bukan sekadar groundbreaking, tapi kami ingin serahkan kunci rumah kepada buruh,” ujarnya.

Program rumah subsidi ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan, program ini menawarkan uang muka hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp 1 juta per bulan, dan tenor hingga 15 tahun.

Angsuran tersebut sudah mencakup asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit. Jika kepala keluarga meninggal, ahli waris akan terbebas dari angsuran, dan rumah menjadi hak milik mereka.

Pendaftaran program ini dilakukan secara bottom-up melalui serikat pekerja, dengan kriteria khusus seperti gaji sesuai pagu, rumah pertama, dan proses verifikasi data.

Hingga kini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh di lima lokasi, yakni Batam, Pasuruan, Batang, Palembang, dan Makassar.

Antusiasme buruh terhadap program ini cukup tinggi, menunjukkan tingginya kebutuhan akan perumahan terjangkau.