Magelang -

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang mulai besok mendistribusikan makan bergizi gratis untuk 3.000 sasaran. Upaya ini dilakukan dalam rangkaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk program MBG yang dimulai hari Senin (6/1), SPPG Kota Magelang bakal mendistribusikan untuk 3.000 sasaran siswa yang tersebar di 16 sekolah dari TK sampai SMA/SMK.

Sasaran tersebut para siswa sekolah wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Untuk Kantor SPPG Kota Magelang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Magelang yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

Adapun untuk sasaran TK/KB dan PAUD yakni KB Masyithoh, KB Tunas Mekar, TK Pertiwi Jurangombo, TK Pertiwi Banyurojo dan RA Masyitoh.

Kemudian, untuk SD Bulurejo, SD Jurangombo 5, SD Jurangombo 4, SD Jurangombo 2, SD Jurangombo 1, SD Banyurojo 1, SD Banyurojo 2, SD Pirikan dan SD Kartika. Terus, untuk MTs 2 Kota Magelang dan SMKS Maarif.

Kepala SPPG Kota Magelang, Rauf Oktavian mengatakan, SPPG di Kota Magelang merupakan salah satu dari unit gizi di daerah siap untuk melaksanakan operasional resmi mulai, Senin (6/1).

"Target sasaran, kami mendapatkan perintah dari pusat untuk maksimal di 3.000 sasaran diutamakan untuk siswa level rendah atau level TK sampai SD," kata Rauf kepada awak media saat ditemui di kantornya, Minggu (5/1/2025).

"Tapi di titik ini, kami juga layani juga representatif untuk SMP dan SMA juga. Jadi, dari TK sampai SMA di sini dapat dengan total 16 sekolah. Ada di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten dan Kota Magelang," sambung Rauf.

Untuk persiapan besok, kata Rauf, mulai hari ini bahan baku sudah mulai didatangkan. Baik itu, sayuran, beras dan daging.

"Ada beberapa bahan baku protein dan juga serat-serat sayur, buah yang juga hari ini datang. Nanti sore juga akan datang lagi," ujarnya.

"Persiapan dari kami produksi juga sudah mulai hari ini mempersiapkan bahan baku. Jadi nanti malam dini hari jam 1 atau jam 2, sudah mulai masak," tambah Rauf.

Untuk makan pagi, katanya, bagi siswa TK hingga SD. Sedangkan untuk siang bagi siswa SMP dan SMK.

"Karena anak-anak yang sekolah di level rendah atau TK sampai SD mereka tidak sekolah sampai siang. Oleh karena itu, kita layani sarapan atau makan pagi. Untuk supply kami sudah di-support lengkap dan kuat dari Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) Akmil dan insyaallah aman," ujar Rauf.

"Untuk distribusi (makanan), kami sudah memiliki dua armada mobil resmi dan nantinya akan dibantu oleh instansi lain apabila kami membutuhkan bantuan armada distribusi," imbuh Rauf.

(apu/apu)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta program Makan Bergizi Gratis menggunakan bahan baku dari dalam negeri dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (Bumdes). Hal itu ditegaskan Kepala Negara untuk menggerakkan ekonomi desa.

Arahan Presiden tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1) lalu. "Jadi arahan Presiden, ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi Arie dalam keterangannya dikutip Minggu (5/1/2025).

Karena itu, tegas Budi, Kementerian Koperasi akan melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah tersebut. Budi mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis. "Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis," kata Budi.

Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila hingga melon. Ia menyatakan hal tersebut telah masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan. "Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut seperti BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut.

Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi. "BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

MAGELANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, akan dilaksanakan mulai Senin (6/1/2025).

Program ini ditujukan untuk 3.000 siswa yang tersebar di 16 sekolah, sebagai bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebanyak 16 sekolah yang menjadi lokasi MBG terdiri dari 5 Taman Kanak-Kanak (TK) dan sederajat, 8 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Untuk siswa TK dan SD, program ini akan memberikan makanan bergizi sebagai sarapan pada pukul 09.00 WIB.

Sedangkan untuk MTs dan SMK, makanan akan disajikan sebagai makan siang pada pukul 12.00 WIB.

Sumber anggaran untuk program MBG ini berasal dari Badan Gizi Nasional, dengan biaya per porsi yang ditetapkan sebesar Rp 10.000.

"Makan Bergizi Gratis ini akan dilakukan sepanjang tahun. Kami diminta untuk menyalurkan makanan ini selama lima hari sekolah (Senin-Jumat)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, di kantornya, pada Minggu (5/1/2025).

Rauuf menjelaskan bahwa jumlah sasaran dan lokasi MBG tidak dapat diubah kecuali ada instruksi dari Badan Gizi Nasional.

Penerima program akan dipantau terkait status gizi mereka setiap 3-6 bulan.

Selain siswa, program MBG juga akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita), dengan distribusi makanan dilakukan dua hari sekali pada siang hari.

"Kami belum tahu untuk bumil (ibu hamil), busui (ibu menyusui), dan anak balita dimulai hari apa. Kami masih menunggu data dari Dinkes. Mungkin saat ini baru 300 orang," ungkapnya.

Pemilihan lokasi MBG mempertimbangkan durasi maksimal pengantaran selama 30 menit, sehingga lokasi yang menjadi sasaran rata-rata berada dalam radius 1,5 kilometer.

Sebelumnya, SPPG Kota Magelang telah melakukan uji coba program makan bergizi gratis di Kelurahan Magersari, Kota Magelang, yang menyasar 328 warga pada 26-28 Desember 2024.

Uji coba tersebut melibatkan 14 ibu hamil, 93 ibu menyusui, dan 221 anak di bawah lima tahun, dengan anggaran yang juga berasal dari Badan Gizi Nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dimulai besok, Senin (6/1). Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024).

Nantinya, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.

"Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.

3 juta penerima makan bergizi gratis

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.

Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita. "Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," kata dia.

Anggarap makan bergizi gratis Rp 71 Triliun

Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," kata Adita.

Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Adita.

Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Skema pemberian makan bergizi gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.

Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan instansi terkait untuk menggunakan bahan baku yang bersumber dari desa dan dalam negeri untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes).

"Jadi arahan presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (5/1/2025).

Dia mengatakan, instansinya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah itu. Budi juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

"Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila hingga melon. Menurut dia, hal itu sudah masuk dalam 20 persen dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

"Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," katanya.

(Ahmad Islamy Jamil)

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis.

Dilansir dari laman Indonesia.go.id, ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat. Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum.

Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, dilansir Kontan.co.id (4/1/2025).

Penerima makan bergizi gratis

Menurutnya, sebanyak 85 persen dari dana yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digunakan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Selain itu, satuan pelayanan yang terdapat di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak, mulai Paud hingga anak di bangkau SMA.

Penyaluran makan bergizi gratis juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto
menyampaikan bahwa Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) akan terintegrasi dalam program nasional.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, terutama dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” terang Yandri, dilansir menpan.go.id (29/10/2024).

Program makan bergizi gratis merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Sasaran program makan bergizi gratis sebanyak 19,47 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir 2025.

Sumber:

indonesia.go.id

nasional.kontan.co.id

www.setneg.go.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, minyak makan merah akan yang merupakan produk dari koperasi petani akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang segera dimulai.

Namun, berapa kapasitas minyak makan merah yang akan diberikan untuk MBG masih akan dihitung secara mendetail.

"Kita kan ada 16 program prioritas, salah satunya soal minyak makan merah. Karena minyak makan merah itu kan adalah produk dari koperasi petani yang bisa menjadi bagian dari MBG," ujar Budi Arie dalam keterangan resminya yang dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Itu (soal kapasitas) nanti detail. Karena kita udah ada prototip (produsen minyak makan merah) ada empat. Ada di Deli Serdang, di Riau, Banyuasin, dan sebagainya. Beberapa tempat," jelasnya.

Untuk diketahui, minyak makan merah merupakan produk dari CPO yang fungsinya sama dengan minyak goreng.

Mengutip laman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), minyak makan merah memiliki warna merah terang mencolok dan aroma yang kuat.

Warna mencolok dari minyak ini berasal dari biji kelapa sawit yang sejatinya berwarna merah tua, terutama kandungan beta karoten.

Kelebihan minyak makan merah adalah kaya akan vitamin E, pro-vitamin A, dan zat yang disebut squalene.

Di mana semua nutrisi itu nyaris hilang total dalam proses bleaching dari CPO menjadi minyak goreng, terutama akibat proses pemanasan dengan suhu tinggi.

Selain itu, kandungan asam oleat dan asam linoleat dalam minyak makan merah berfungsi untuk pembentukan dan perkembangan otak, transportasi, dan metabolisme pada anak.

Diketahui, minyak makan merah sempat menjadi perbincangan pada 2024 lalu setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo meresmikan pabrik minyak makan merah yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Saat peresmian pabrik pada 14 Maret 2024, Jokowi mengeklaim minyak makan merah lebih murah dari sisi harga, serta kandungan nutrisinya yang lebih bagus dibandingkan minyak goreng biasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Makro-Mikro Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani mengingatkan pemerintah soal potensi korupsi saat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang segera dimulai pekan depan.

Pasalnya, MBG menggunakan alokasi anggaran besar dan ada perputaran dana hingga triliunan rupiah di daerah.

"Kalau kita lihat, memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi gratis, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan," ujar Aviliani dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2025).

"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain," tegasnya.

Selain itu, Aviliani juga menyoroti dampak program MBG kepada inflasi.

Menurutnya, 2025 ini ada tantangan tersendiri untuk menjaga inflasi secara nasional.

Terlebih besaran inflasi tahunan pada 2024 yang senilai 1,57 persen dianggap terendah sepanjang sejarah pencatatan.

"2025 tantangannya adalah apakah inflasi itu memang bisa seperti target pemerintah? Karena apa? Dengan adanya makan bergizi, itu otomatis kebutuhan suplai juga meningkat Apakah tambahan suplai yang dibutuhkan ini sudah disiapkan oleh pemerintah ?," jelas Aviliani.

"Karena kalau tidak, ini akan bisa menciptakan inflasi di luar dari PPN, tetapi adalah hukum demand dan suplai," tambah ekonom senior itu.

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya pada Senin (6/1/2025) atau awal pekan depan.

Untuk tahap awal, program tersebut bakal menyasar lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima MBG itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima MBG akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita dilansir dari Kompas TV pada Sabtu.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adapun jumlah total penerima manfaat MBG yakni 82 juta orang.

Program MBG sendiri rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk biaya pelaksanaan MBG selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan unggulan pada tahun 2025.

Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah.

Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada November 2024 menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mendukung rakyat kecil, termasuk para buruh.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” katanya.

Alokasi Anggaran dan Fokus pada Gizi

Dari total anggaran Rp 71 triliun, sekitar 20 persen dialokasikan khusus untuk program makan bergizi gratis sepanjang 2025.

Nilai Rp 10.000 per porsi, meskipun lebih rendah dari target awal, diklaim tetap memenuhi kecukupan gizi sesuai standar.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menambahkan bahwa menu makanan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing, sesuai situasi daerah setempat," ungkapnya.

Target Pendidikan

Program ini akan difokuskan pada siswa di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.

Adita menjelaskan bahwa waktu pemberian makanan akan disesuaikan dengan jadwal sekolah. Untuk siswa PAUD dan TK, makanan diberikan di pagi hari, sedangkan siswa SD menerima makanan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Pemberdayaan Ekonomi Desa

Tak hanya berfokus pada gizi, program ini juga dirancang untuk melibatkan koperasi desa sebagai penyedia bahan makanan.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi.

"Termasuk koperasi telur, sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ujar Budi.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi desa dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Meski demikian, Budi mengakui bahwa dampak ekonomi dari program ini baru akan terlihat setelah pelaksanaannya dimulai.

"Ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," ujarnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Fika Nurul Ulya, Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina, Aprillia Ika)

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang menelan anggaran Rp 71 triliun, resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 3 Januari 2025.

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ungkap Budi Arie.

Bahan baku makan gizi gratis harus lokal

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Budi Arie setelah rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

Melalui kolaborasi dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah berharap bisa menciptakan efek positif dalam perekonomian dari hulu hingga hilir.

Program makan gizi gratis melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon akan berperan sebagai penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Sebanyak 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program ini.

Anggaran Rp 10.000 per Porsi

Awalnya, pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi untuk makanan bergizi.

Namun, demi efisiensi anggaran, biaya tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa angka ini telah dihitung untuk menjamin kualitas dan gizi makanan, bahkan di daerah terpencil.

"Kita hitung Rp 10.000 per porsi itu cukup bermutu dan bergizi," ungkap Presiden Prabowo dalam konferensi pers pada November 2024.

Siapa saja yang dapat makan bergizi gratis?

Sasaran awal program ini meliputi pelajar mulai dari usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa program ini ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” ungkap Dadan.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi buruh dan kelompok berpenghasilan rendah.

Sumber: Kompas.com