KOMPAS.com - Pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan hal ini seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ujar Budi Arie.

Program ini bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan melibatkan koperasi, desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah siap mengambil bagian, termasuk koperasi telur, sayur, ikan, dan beras.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkap Budi Arie.

Meski demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran ekonomi di desa akibat program ini.

Namun, 20 persen dari anggaran Rp 71 triliun telah dialokasikan untuk mendukungnya sepanjang 2025.

"Ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," kata Budi Arie.

Makan bergizi gratis ditujukan untuk siapa?

Program ini juga ditargetkan untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Makanan akan disediakan sesuai jadwal sekolah masing-masing.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati.

Ia menjelaskan, pemberian makanan untuk PAUD dan TK dilakukan pagi hari karena jam sekolah yang terbatas.

Sementara itu, siswa SD akan menerima makanan sebelum pukul 12.00, dan SMP serta SMA pada waktu makan siang.

"Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," tambahnya.

Pemerintah juga telah menyesuaikan anggaran per porsi dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Angka ini dinilai tetap memenuhi kecukupan gizi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Fika Nurul Ulya, Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina, Aprillia Ika)

KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa pada tahap awal program makan bergizi gratis akan menyasar tiga juta penerima manfaat.

Dilansir dari Kontan.co.id (4/1/2025), penerima makan bergizi gratis tahap awal terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Targetnya tiga juta orang di tahap awal sasaran,” terang Lalu di kantornya.

Untuk menunjang pelaksanaan makan bergizi gratis, Lalu mengatakan pada tahap awal telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum.

Setiap dapur ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 3.000-33.500 paket makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa dapur umum tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia.

“Paling banyak di luar Jawa di daerah yang masih kekurangan gizi dan kategori miskin yang perlu dibantu, itu sasarannya,” jelasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Makan Bergizi Gratis 6 Januari

“Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” terang Budi Arie, yang menyampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Program makan bergizi gratis akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk mendukung program unggulan sepanjang tahun 2025.

Tambahan informasi, program makan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menerapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber:

nasional.kontan.co.id

KOMPAS.com (Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Jessi Carina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya dalam dua hari lagi, yakni Senin (6/1/2025).

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adapun jumlah total penerima manfaat MBG yakni 82 juta orang.

Program makan bergizi gratis (MBG) sendiri rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Makanan Rp 10.000 per porsi diberikan setiap hari

Lebih lanjut Adita menjelaskan, program MBG akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah.

Setiap harinya siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

TANGERANG, investor.id – Pemerintah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dilaksanakan secara nasional pada 6 Januari 2025. Namun, ternyata tidak semua daerah sudah siap melaksanakan program tersebut, salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten.

Kendati Pemkot telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di beberapa sekolah, namun kapan pelaksanaan MBG akan dimulai belum ada kejelasan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mualim mengaku, Pemkota Tangerang belum menerima jadwal pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau di kota Tangerang belum ada jadwalnya," kata Mualim menginformasikan terkait pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Sabtu (4/1/2025).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah. 

"Jadi, saya dengar, akan dilakukan secara bertahap," kata Tito Karnavian saat kunjungan kerja di pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

Menurut Tito, pelaksanaan MBG belum bisa dilakukan serentak untuk nasional, kecuali yang mandiri. "Kalau mandiri saya kira nggak masalah.

Nasional nanti akan diturunkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya.

Ia menyatakan untuk mekanisme pelaksanaan MBG tahap nasional masih di matangkan semua pihak termasuk lembaga terkait. 

"Saya akan koordinasi dengan Kepala badan gizi nasional (BGN), Pak Profesor Dadan Hidayana," ungkap Tito menanggapi pertanyaan pelaksanaan makan bergizi gratis.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis diberlakukan mulai Senin (6/1/2025).

Hal tersebut disampaikan Budi setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Ia mengatakan, program makan bergizi gratis bakal melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pihak desa.

Sebanyak 1.923 koperasi juga akan dilibatkan untuk memasok sayur, telur, ikan, dan bahan-bahan lainnya.

“Pelaksanaan 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” ujar Budi dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/1/2025).

Lantas, apa itu program makan bergizi gratis dan bagaimana perjalanan kebijakan ini digagas hingga diimplementasikan?

Apa itu program makan bergizi gratis?

Dilansir dari laman Sekretariat Negara, program makan bergizi gratis digagas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan berkeadilan.

Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara baik dan berkualitas lewat program tersebut.

Sebabnya, kualitas pangan dan gizi menjadi kunci utama untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul.

Program makan bergizi gratis akan menyasar kalangan pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui.

Program tersebut dijalankan dengan memberikan makan dan susu secara gratis kepada kelompok penerima.

Kapan program makan bergizi gratis mulai digagas?

Gagasan memberikan makan bergizi gratis kepada pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui merupakan janji kampanye Prabowo yang pertama kali diutarakan pada September 2023.

Pada saat itu, Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis dan susu untuk meningkatkan gizi masyarakat jika terpilih menjadi Presiden.

Dari situlah, gagasan yang diutarakan Prabowo disebut program makan siang gratis.

Program makan siang gratis kemudian masuk visi-misi Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

NUNUKAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi dan standar harga per menu yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Meskipun wacana pelaksanaan MBG mulai Januari 2025, Pemda Nunukan belum dapat menyiapkan segala kebutuhan karena belum ada kepastian dari pusat terkait standar harga dan regulasi lainnya.

"Kami belum tahu seperti apa program ini nantinya. Berapa standar harga menunya, dan bagaimana aturan pembiayaan jika sebagian dibebankan ke APBD," ujar Kadisdik Nunukan, Akhmad, pada Jumat (3/1/2025).

Sekitar 37.500 anak usia PAUD, SD, dan SMP menjadi sasaran program ini di Kabupaten Nunukan.

Pemda Nunukan telah menghitung kebutuhan anggaran yang harus ditutupi jika standar harga yang ditetapkan adalah Rp 15.000 per porsi, yang dapat mencapai lebih dari Rp 60 miliar setahun.

Namun, jika harga turun menjadi Rp 10.000, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp 100 miliar per tahun, yang menjadi beban APBD.

Selain itu, pengelolaan untuk siswa SMA/SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi juga masih perlu dibahas.

"Nunukan, sebagai daerah perbatasan, menghadapi tantangan serius dalam distribusi MBG, terutama ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau," kata Akhmad.

Pada uji coba MBG akhir 2024, standar harga yang disepakati adalah Rp 15.000 untuk Kota Nunukan, Rp 20.000 untuk Pulau Sebatik, dan Rp 25.000 untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

Masalah distribusi ke daerah terpencil, seperti Lumbis, yang hanya dapat dijangkau dengan jalur sungai dan biaya pengiriman yang tinggi, juga menjadi perhatian.

Akhamd berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat turun langsung ke Nunukan untuk meninjau kondisi lapangan dan membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Sebelumnya, program serupa, PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah), pernah diterapkan dengan pengelolaan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi wilayah terisolasi di Nunukan.

Akhmad berharap dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta dan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah pusat.

KOMPAS.com - Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan pelaku usaha lokal untuk menyuplai bahan makanan. Program ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, program ini tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal.

Lantas, kapan makan bergizi gratis dimulai?

Makan bergizi gratis dimulai 6 Januari 2025

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada Senin (6/1/2025).

Kepastian ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2024).

Pemerintah akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Budi, sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi yang bergerak di bidang usaha, seperti telur, sayur, ikan, dan susu.

Untuk kebutuhan susu, kata Budi, diupayakan agar dipenuhi dari produksi di tiap-tiap daerah.

Salah satu provinsi yang kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan susu di daerahnya adalah Jawa Timur. Susu se-Jawa Timur diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis di provinsi tersebut.

”Arahan Presiden Prabowo bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, bukan impor. Sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Budi.

Menteri Desa Yandri Susanto menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran dana desa di 2025, yakni sebesar Rp 71 trilun, untuk ketahanan pangan.

BUMDes pun akan turut dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis.

Mereka akan dilibatkan untuk penyaluran sejumlah hasil bumi, seperti jagung, ikan, dan buah sesuai keunggulan masing-masing desa.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun, program makan bergizi gratis dicanangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan gizi rakyat, serta menggerakkan perekonomian desa.

Lantas, bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menyedot anggaran Rp 71 triliun ini?

Kapan Program Makan Bergizi Gratis Dimulai?

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025.

Hal ini dikonfirmasi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Apa Tujuan Utama Program Makan Bergizi Gratis?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah ingin menciptakan efek berantai positif dari hulu hingga hilir dalam perekonomian.

Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis Dilaksanakan?

Program makan bergizi gratis dirancang dengan melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon juga akan menjadi penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Anggaran yang digunakan berasal dari dana desa, dengan 20 persen dari total Rp 71 triliun dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program makan bergizi gratis ini.

Berapa Biaya yang Dianggarkan Per Porsi?

Pemerintah awalnya mengusulkan anggaran Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi.

Namun, bujet makan bergizi gratis kemudian diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi demi efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menegaskan bahwa angka ini telah diperhitungkan untuk tetap memberikan makanan yang berkualitas dan bergizi, bahkan di wilayah-wilayah terpencil.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo rencananya dimulai pada 6 Januari 2025. Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang sudah menyiapkan skema dan mekanisme untuk program MBG bagi siswa di wilayahnya.

"Untuk pelaksanaannya Januari ini kemungkinan pada tanggal 6 Januari ini. Tapi untuk waktu tepatnya masih dalam pembahasan," ujar Kepala Disdik Palembang Adrianus Amri, Jumat (3/1/2025).

Menurut Amri, program MBG di Palembang menerapkan tiga pola kerja sama antar pihak. Di antaranya memanfaatkan jasa boga atau katering, lalu kerja sama TNI/Polri dan terakhir sinergi pemerintah bersama pihak swasta.

"Konsep anggaran cost sharing dan berbagi wilayah. Hal ini memang kewajiban daerah dan instruksi dari pusat," ujarnya.

Ketika program berlangsung dan ada kekurangan anggaran maka Pemkot akan menyiapkan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT). Dana ini biasanya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan efisien, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pembagian makan bergizi akan dilakukan setiap hari jam masuk sekolah yakni Senin hingga Jumat untuk satu kali makan. Di setiap sajian makan gratis bernilai Rp 10 ribu dan sudah sesuai takaran dengan menu lengkap dan seimbang.

"Sebenarnya Rp 15 ribu per menu, Rp 10 ribu ini untuk bahan makanan, dan Rp 5 ribu untuk biaya lain-lain dalam upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Amri menjelaskan anggaran program MBG ini mencapai Rp 42 miliar. Nilai tersebut khusus program makan gratis ke sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara bagi peserta non didik seperti untuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui kemungkinan diambil dari DTT.

"Program makan gratis ini sistemnya ke sekolah, dan sekolah tidak perlu menyiapkan wadah makanan jika makanan tiba di sekolah. Makanan langsung diberikan ke siswa dan sudah disediakan wadah dari penyedia," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah mengatakan Pemkot Palembang akan memonitoring pendistribusian makanan program MBG agar berjalan lancar. Selain itu, supaya sesuai target dan tepat sasaran bagi yang membutuhkan.

"Kami akan menyiapkan mekanismenya dan saat ini sedang berjalan dan menunggu arahan dari pusat. Beberapa waktu lalu juga pemkot sudah support untuk simulasinya dan rencana akan mengajak katering tapi akan dilihat lagi," pungkasnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) disuplai dari desa, bukan impor.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, arahan Presiden itu disampaikan dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2024).

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Sementara itu, saat ditanya soal suplai susu, Budi Arie menyarankan untuk bertanya lebih lanjut kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menyebut, dari koperasi sudah mencatat kemampuan untuk menyuplai 1,3 juta liter susu untuk MBG.

Namun perlu ada peningkatan kapasitas suplai karena belum mencukupi seluruh kebutuhan nantinya.

Sehingga menurut Budi nantinya akan ada diskusi lebih lanjut untuk memenuhi kekurangan suplai susu program makan bergizi gratis (MBG).

"Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," tutur Budi.

Kapan program makan bergizi gratis dimulai?

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pada 6 Januari 2024 atau hari Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan,

program MBG akan dimulai bertepatan dengan hari pertama siswa masuk sekolah setelah masa libur semester.

Pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 SPPG yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Dedek mengungkapkan, dalam program MBG bahan baku diambilkan dari pertanian, perikanan hingga perkebunan.

Bahan-bahan itu diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di daerah.

Lalu dari SPPG makanan itu didistribusikan ke sekolah (untuk siswa) dan posyandu (untuk ibu hamil dan balita).

Dalam proses tersebut ada penyedia bahan baku lokal, distributor bahan baku lokal hingga pengelola limbah pangan program makan bergizi gratis (MBG).

Sehingga diharapkan seluruh komponen itu bisa berperan dalam kegiatan makan gratis tersebut.

"Inilah yang kita harapkan bahwa ekonomi lokal di sini akan terdorong juga di dalam mewujudkan program MBG dan imbasnya diproyeksikan nanti MBG akan menyumbangkan 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi optimis sekali," jelas Dedek.