Trenggalek -

Kepolisian dan Pemkab Trenggalek melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 1. Ratusan siswa pun tampak menyambut antusias.

"Terima kasih kepada Forkopimda Trenggalek yang sudah meluncurkan program uji coba MBG di SLB Kemala Bhayangkari. Semoga bermanfaat untuk anak-anak," ujar Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta, Senin (24/2/2025).

Dalam uji coba ini panitia menggelontorkan 180 paket makan bergizi untuk seluruh siswa SLB mulai dari jenjang SD hingga SMA. Proses pengolahan makanan dilakukan oleh ibu-ibu Bhayangkari.

"Ini untuk mendukung program Presiden Prabowo," ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohammad Natanegara, mengatakan uji coba ini dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Harapannya kendala dan persoalan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi sebelum progam tersebut resmi diluncurkan.

"Mohon doa restu semuanya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian akan tetap kita evaluasi, bagaimana MBG ini bisa membawa manfaat tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi juga untuk perekonomian yang ada di Kabupaten Trenggalek," kata Syah.

Menurutnya penyediaan makan bergizi dilakukan dengan menerapkan standar yang baik, mulai dari lauk sayur serta memperhatikan kelengkapan gizi yang dibutuhkan.

"Harus lengkap ada nasi, sayur, lauk pauk, buah dan sebagainya yang memenuhi standar minimal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita," imbuhnya.

Pihaknya mengaku telah melakukan beberapa kali uji coba MBG, di antaranya di Kelurahan Sumbergedong dan SMPN Suruh.

(abq/iwd)

Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program makan siang gratis (MBG) di daerah Papua, demikian menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni.

Pejabat BGN itu mengakui bahwa penolakan MBG di Papua yang berpangkal dari tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis.

"Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius," katanya di Jakarta, Senin, usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai 3.34 juta dolar AS (Rp54,4 miliar) untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan Perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi para siswa dan masyarakat umum serta untuk menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa program MBG, yang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini, difokuskan bagi golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya sehingga tidak ada paksaan untuk menerima program tersebut, kata dia.

Nurjaeni menyatakan bahwa dari 20 dapur sentral program MBG yang ada di Papua, 5 dapur terpaksa menangguhkan kegiatannya karena penolakan program tersebut. Meski demikian, ia memastikan dapur sentral yang masih aktif tetap dapat menunjang pelaksanaan MBG di lokasi-lokasi tempat program tersebut berjalan seperti biasa.

Direktur BGN itu pun memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pendidikan gratis dan memastikan penyediaan beasiswa bagi masyarakat Papua.

Merespons penolakan MBG di sejumlah daerah di Papua, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Yan Mandenas menegaskan bahwa dana pendidikan telah dianggarkan dengan tepat oleh otoritas setempat.

“Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus,” kata Yan Mandenas kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/2).

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai di Wamena, Minggu (23/2), mengatakan pihaknya akan melaksanakan program MBG sesuai “konteks Papua Pegunungan” untuk menanggulangi penolakan dari para siswa.

Hal tersebut, ucapnya, bermaksud MBG akan mengikuti variasi menu yang mengikuti kebiasaan setempat seperti beras, umbi-umbian (keladi, hipere) serta sayur-mayur lokal.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Paniai -

Siswa SD, SMP dan SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, menggelar demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Mereka melakukan long march ke kantor Bupati Paniai.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan para siswa melakukan long march dari Paniai Timur ke kantor bupati pada Senin (24/2/2025) pukul 07.30 WIT. Dalam aksinya, para siswa memakai seragam sekolahnya.

"Aksi ini untuk menolak program makan bergizi gratis diganti dengan sekolah gratis," ujar Benny saat dikonfirmasi detikcom, Senin (24/2).

Benny mengatakan aksi tersebut berlangsung tertib hingga pukul 12.30 WIT. Sebanyak 120 personel kepolisian diturunkan mengawal aksi tersebut.

"Aksi ini berjalan aman dan kondusif karena para guru juga ikut mendampingi aksi tersebut," bebernya.

Dia memastikan situasi di Yalimo kondusif setelah aksi para siswa tersebut. Dia juga meminta para siswa bersabar menerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Biar program ini berjalan dulu, nanti sambil berkembang. Kita juga berharap agar aksi tersebut dapat berjalan aman dan damai," imbuhnya.

Sementara dalam video beredar, tampak sejumlah siswa memakai seragam sekolah berjalan kaki. Para siswa yang berjalan nyaris memenuhi ruas jalan.

Aksi para siswa tersebut dikawal aparat kepolisian. Tampak juga para guru mendampingi siswanya dalam aksi tersebut.

(hsr/hsr)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Keanggotaan Komite BP Tapera yang baru. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lebih lanjut, dalam Keppres tersebut dijelaskan perubahan susunan Keanggotaan Komite Tapera ini menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, Keanggotan Komite Tapera yang baru terdiri dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota.

Selain itu, anggota Komite juga terdiri dari Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota komite, dan dari unsur profesional Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota Komite.

"Masa jabatan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan," tulis beleid tersebut, dikutip pada Senin (24/2/2025).

Lewat Keppres itu, juga sekaligus memberhentikan dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023.

"Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," tulisnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah mengajukan perubahan anggota Komite Tapera seiring perubahan struktur kabinet. Maruarar Sirait diajukan untuk menjadi Ketua Komite BP Tapera.

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan Komite sehubungan dengan Perubahan Kabinet. Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke Presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto pada Kamis (28/11/2024).

Dikatakan Iwan, Komite Tapera ini akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan pengambilan kebijakan kedepannya," katanya.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) kepada pelajar sekolah sepanjang bulan Ramadhan tak akan berhenti. Tapi siswa beragama Islam diimbau agar mengonsumsinya saat berbuka puasa.

Hal itu disampaikan Wakil Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus seusai rapat di kantor Kemenkopolkam pada Senin (24/2/2025).

Lodewijk menyebut jadwal pembagian MBG tak mengalami perubahan. Nantinya siswa beragama Islam diizinkan membawa pulang porsi MBG agar dapat dikonsumsi ketika buka puasa.

"Karena bulan puasa mereka akan bawa pulang ke rumah, jadi buat buka puasa. Nanti yang lain yang tidak puasa, katakan lah Nasrani, mereka tetap makan di kelas," kata Lodewijk pada Senin (24/2/2025).

Lodewijk menegaskan kebijakan itu sesuai keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Oleh karena itu, Kemenkopolkam akan selaras dengan keputusan tersebut.

"Ada kebijakan dari Badan Gizi Nasional, pernah mengeluarkan statement bahwa makan bergizi gratis tetap dilaksanakan (selama Ramadhan)," ujar Lodewijk.

Rencananya, MBG bagi siswa PAUD, TK, hingga Kelas 2 SD akan disalurkan sekitar pukul 08.00. Sedangkan siswa kelas 3 hingga 6 SD dibagikan pukul 09.30 waktu setempat. Adapun siswa SMP hingga SMA dibagikan pukul 12 siang waktu setempat.

Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menggelar uji coba program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) dengan menyasar Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari, Trenggalek, Senin.

Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara yang memantau langsung pelaksanaan program MBG di SLB Kemala Bhayangkari mengatakan uji coba itu menjadi bagian dari persiapan jika program prioritas Presiden Prabowo Subianto resmi diterapkan di daerah setempat.

Sebelumnya, uji coba telah dilakukan di tingkat SD dan SMP.

"Alhamdulillah, hari ini kita launching (peluncuran) uji coba MBG di SLB Kemala Bhayangkari yang menaungi jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total 180 siswa berkebutuhan khusus," ujar dia.

Peluncuran uji coba ini dihadiri Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, Sekda Trenggalek Edy Soepriyanto, serta jajaran OPD terkait.

Syah menegaskan meskipun siswa SLB memiliki kebutuhan khusus, menu MBG tetap mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan, meliputi nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah.

"Total ada sekitar 180 porsi, yang dimasak oleh ibu-ibu Bhayangkari. Ini juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat," katanya.

Hingga saat ini, Pemkab Trenggalek telah menguji coba MBG di empat sekolah, yakni SDN 2 Sumbergedong, dua SMP di Kecamatan Suruh, dan SLB Kemala Bhayangkari. Jika anggaran dari Baznas mencukupi, program ini akan diperluas ke sekolah lain.

Jambi (ANTARA) - Wakil Wali Kota (Wawako) Jambi, Diza Hazra Aljosha melakukan peninjauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 di Jl. Arif Rahman Hakim, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura dan SDN 66 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Senin.

Wakil Wali Kota Jambi Diza didampingi Kepala Dinas Pendidikan Mulyadi, Plt Kadis Kesehatan Fahmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ardi dan Camat Telanaipura Rizalul Fikri.

Program MBG ini diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda melalui pemenuhan gizi seimbang. Selain menyasar siswa, program ini juga akan diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan puskesmas berperan dalam validasi data penerima manfaat.

Dalam peninjauannya itu, tampak Wakil Wali Kota Jambi juga berinteraksi bersama para peserta didik guna memastikan makanan yang diterima sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional.

Menurut Wawako Diza, MBG yang merupakan program dari Presiden dan Wakil Presiden ini tidak hanya semata-mata untuk memberikan peserta didik makanan yang sehat dan bergizi.

"Tetapi program ini juga guna memastikan generasi penerus bangsa bisa terbebas dari stunting sejak dini untuk mewujudkan generasi emas 2045. Karena pemberiannya dimulai sejak ibu hamil," kata Diza usai meninjau pelaksanaan MBG di Kota Jambi.

Wawako Diza juga menyebut, program MBG ini merupakan langkah yang baik, tidak hanya bagi kesehatan peserta didik. Namun juga kedepannya akan berdampak pada kecerdasan anak-anak karena diberikan makanan yang bergizi.

Lebih lanjut, dari tinjauannya itu program MBG yang didistribusikan oleh badan gizi di respon positif oleh para peserta didik dan dari tanggapan siswa-siswi tadi semuanya ok dan untuk menunya juga alhamdulillah baik. Jadi kedepannya hanya diperlukan untuk peningkatan dari segi makanannya dan menyesuaikan selera anak-anak yang relatif lebih spesifik.

Sebagaimana diketahui, MBG adalah salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kecukupan gizi anak-anak sekolah menuju Indonesia Emas 2045 itu resmi diluncurkan di Kota Jambi minggu lalu. Program tahap awal ini menyasar ke 3.408 peserta didik di 14 sekolah tingkat TK, SD, SMP dan SMA.

Sebanyak 14 sekolah di Kota Jambi menjadi penerima manfaat, mencakup 3.408 peserta didik dari jenjang TK hingga SMA. Sekolah-sekolah tersebut antara lain TK Al-Aqso, TK dan Playgroup Al Fatih Kids, TK Al-Hidayah, TK Islam Al-Amal, TK dan Paud An-Nur, SDN 131 Kota Jambi, SDN 66 Kota Jambi, SDN 201 Kota Jambi, SDN 198 Kota Jambi, SDN 87 Kota Jambi, MIS Nurul Ihsan, SMPN 17 Kota Jambi, SMP Islam Al-Fatih, dan SMAN 10 Kota Jambi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan untuk mengimpor 2 juta sapi indukan dalam 5 tahun ke depan, salah satunya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebutkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya jumlah sapi indukan di Indonesia.

"Jadi pertumbuhan manusia dan pertumbuhan sapi itu, lebih cepat pertumbuhan orangnya. Nah, kami ingin 2025 sampai dengan nanti 5 tahun pemerintahan Pak [Presiden] Prabowo, pemerintah telah mencanangkan untuk membuka akses investasi sapi indukan di Indonesia. Kami targetkan ada 2 juta sapi indukan yang kita datangkan hidup ke Indonesia,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025)

Menurutnya, 167 perusahaan sudah berkomitmen untuk berinvestasi mendatangkan sapi indukan ke Indonesia.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan dana APBN, tetapi perusahaan-perusahaan ini yang akan melakukan investasi dan mendatangkan sapi indukan, kemudian bermitra dengan peternak lokal untuk memelihara dan mengelola sapi tersebut.

Target ini, menurut Sudaryono, juga sejalan dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan industri susu yang makin besar di Indonesia. Mengingat, pemerintah menginginkan agar sebagian besar susu yang dihasilkan di dalam negeri bisa dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat.

“Karena juga ada latar belakang. Ada emerging market yaitu Makan Bergizi. Presiden juga menginginkan kalau nanti industri susu negara sudah besar. Maka sebagian besar susu itu harus dialokasikan untuk Makan Bergizi,” pungkas Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program makan bergizi gratis untuk masyarakat telah tersebar di seluruh Indonesia.

Dia menyampaikan bahwa program ini kini telah mencakup 38 provinsi di Tanah Air, dengan total 693 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di berbagai daerah.

"Alhamdulillah, sekarang sudah lengkap di 38 provinsi. Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi, jumlah totalnya saya lupa, takut salah, berjumlah 693 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Menurut Dadan, dalam waktu 1,5 bulan sejak peluncuran program ini, lebih dari 2 juta penerima manfaat telah terlayani dan minggu ini diharapkan jumlahnya akan terus meningkat.

"Minggu ini insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," ucapnya.

Selain itu, Dadan juga melaporkan bahwa Badan Gizi Nasional diminta untuk berkolaborasi dalam upaya revitalisasi koperasi di Indonesia. Presiden Indonesia, melalui program yang baru, berharap agar koperasi dapat menghidupkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dadan menjelaskan bahwa peran Badan Gizi Nasional akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk mengimplementasikan program ini.

"Ada keinginan dari Pak Presiden untuk mengimplementasikan dan menghidupkan secara optimal koperasi di Indonesia. Kami diminta untuk bersinergi agar ekonomi desa bisa bangkit dan masyarakat bisa makmur," pungkas Dadan.

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang dikutip dari Antara, Senin., 24 Februari 2025.

Untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

(KIE)

KOMPAS.com - Sebuah foto yang diklaim menampilkan seorang anak SD di Kampung Kabuwage, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan meninggal dunia karena program makan bergizi gratis (MBG).

Narasi ini beredar di media sosial pada Februari 2025. Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi yang mengeklaim anak SD di Kampung Kabuwage, Kabupaten Boven Digoel meninggal karena makan bergizi gratis muncul di media sosial, salah satunya dibagikan akun Facebook ini,ini, dan ini.

Akun tersebut membagikan foto seorang anak perempuan menggunakan seragam SD tengah terbaring kaku.

Foto diberi keterangan bahwa ia meninggal setelah mengonsumsi makan bergizi gratis dari pemerintah.

Penelusuran Kompas.com

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan memastikan narasi dalam unggahan itu tidak benar.

Anak dalam foto yang beredar berinisial ERM (13), warga Kampung Kabuwage, Kabupaten Boven Digoel.

Ia dilaporkan meninggal pada Senin (17/2/2025), namun bukan karena makan bergizi gratis.

"Kami pastikan foto disertai keterangan atau caption yang beredar di media sosial bahwa korban meninggal karena konsumsi MBG adalah informasi hoaks atau bohong,” ujar Candra Kamis (20/2/2025).

Selain itu, program makan bergizi gratis belum dijalankan di sekolah yang ada di Kampung Kabuwage.

"Di kampung tersebut juga program MBG belum berjalan," kata Chandra.

Kesimpulan

Narasi yang mengeklaim anak SD di Kampung Kabuwage, Kabupaten Boven Digoel meninggal karena makan bergizi gratis tidak benar atau hoaks.

Faktanya, program makan bergizi gratis dari pemerintah belum dijalankan di Kampung Kabuwage, Kabupaten Boven Digoel.

Kepala Penerangan Kodam XVIII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan menyebut, anak yang ada dalam foto meninggal bukan karena makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait diangkat menjadi Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hal ini tertera dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Sebelumnya, posisi Maruarar atau Ara diisi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, yang sebelumnya mejabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014-2024.

Berdasarkan Keppres tersebut, berikut daftar Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat periode 2024-2029:

• Ketua merangkap Anggota: Menteri PKP Maruarar Sirait;
• Anggota: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati;
• Anggota: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli;
• Anggota: Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi; dan
• Anggota Unsur Profesional: Eko Djoeli Heripoerwanto.

Sebagai informasi, dasar pelaksanaan Tapera adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

PP 21 Tahun 2024 merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan UU Tapera, pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerja sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027.

Dengan begitu, peserta Tapera wajib menabung sebesar 3 persen dari total gaji atau penghasilan setiap bulannya ke Badan Pengelola (BP) Tapera.

Dari total 3 persen iuran Tapera, pekerja menanggung 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja.

Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung iuran tabungan seluruhnya yakni 3 persen dari total penghasilan per bulan.

Di sisi lain, Ara sempat mengatakan bahwa iuran Tapera seharusnya tidak bersifat wajib, melainkan sukarela.

Hal tersebut juga telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

"Saya sudah undang Tapera (BP Tapera) dan saya laporkan juga tadi (ke Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," tutur Ara, sapaan akrabnya, usai Ratas.