BANYUWANGI, KOMPAS.com - Limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga. Diduga, area itu telah menjadi tempat pembuangan limbah hotel yang telah berlangsung lama.

Dari lokasi tersebut, tim Sungai Watch mengangkut setidaknya 5 karung yang penuh terisi limbah sandal hotel, yang diambil dari area pembuangan yang juga berisi sampah jenis lain, mulai dari sisa makanan hingga styrofoam.

"Barang bukti yang kami bawa ada 5 karung, ini masih sebagian. Ada ribuan sandal bertuliskan nama hotel," kata Area Manager Sungai Watch Banyuwangi, Suhardiyanto, Minggu (18/5/2025).

Pria yang akrab disapa Hari itu menjelaskan, keberadaan sampah limbah sandal hotel itu ditemukan sekitar 2 minggu lalu saat timnya menelusuri lokasi pembersihan sampah.

Di lahan milik warga itu, sampah yang dibuang telah menjadi ancaman bagi warga sekitar. Sebab, sampah yang tertimbun tanah, apabila hancur pun, akan menjadi mikroplastik yang membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

"Sepertinya sudah lama (menjadi area pembuangan sampah), tidak mungkin baru 1 atau 2 kali," tegasnya.

Karena banyaknya sampah, tim Sungai Watch belum berhasil melakukan pembersihan secara keseluruhan, meski telah membawa setidaknya 500 kilogram sampah dari area tersebut.

Hari juga memastikan bahwa area itu murni menjadi pembuangan sampah hotel, kecil kemungkinan menjadi tempat pembuangan sampah warga, melihat dari banyaknya jumlah sandal yang ditemukan.

"Pengelolaan sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Seharusnya pihak hotel mengelola sampah dengan baik, misalnya menyetorkan ke pihak terkait seperti DLH," urai Hari.

Dia juga menyayangkan sikap hotel yang melakukan pembuangan sampah di area pemukiman warga, yang dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan.

Hari juga meminta pengusaha untuk lebih peka terhadap lingkungan dengan menaati aturan atau tata cara pembuangan limbah serta memikirkan efek jangka panjang lingkungan. Harapan yang sama juga ia sampaikan untuk masyarakat.

"Pada dasarnya kita ingin mengajari masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan baik," tandasnya.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti manfaat Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesehatan anak.

Saat doa bersama di kompleks Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, yang merupakan kegiatan kolaborasi Kemkomdigi dengan ponpes tersebut, Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Bambang Dwi Anggono menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas menitikberatkan kepada perlindungan anak di ruang digital, dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu malam

Kemajuan teknologi wajib diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda. Bambang juga mengingatkan bahwa orang tua dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama," kata Bambang.

Mengenai Program MBG, dia menilai program tersebut adalah bentuk kepedulian negara terhadap kesehatan anak.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian negara terhadap kesehatan anak-anak Indonesia, baik secara fisik maupun mental," kata Bambang.

Program MBG hingga Mei menjangkau 3,4 juta penerima manfaat di 1.200 lokasi. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa Program MBG, yang menyasar pelajar tingkat PAUD sampai SMA termasuk santri, adalah upaya konkret pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

Menurut Dadan, terdapat 5 juta santri di 30.000 pesantren telah didata sebagai penerima manfaat MBG.

"Kami akan membangun infrastruktur layanan gizi di pesantren-pesantren besar dan mendesain sistem yang adaptif untuk pesantren kecil agar juga bisa melayani sekolah di sekitarnya," kata Dadan.

Di samping kesehatan, MBG ialah sebuah program yang juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan pangan sehingga program tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun infrastruktur layanan gizi di pondok pesantren (ponpes). Langkah tersebut untuk membantu menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu terungkap dalam acara bertajuk ?Doa Bersama untuk Generasi Sehat di Era Digital" yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Sabtu, 17 Mei 2025.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Pondok Pesantren Al Baghdadi ini dihadiri setidaknya 30.000 peserta. Kegiatan itu juga menjadi momentum memperkenalkan dan menguatkan dua program nasional unggulan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital.



Bambang juga menyoroti pentingnya PP Tunas, regulasi terbaru pemerintah yang menitikberatkan pada perlindungan anak di ruang digital. Menurut Bambang, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda.

Bambang mengingatkan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Cyberbullying dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. "Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,? tegasnya.

Acara Doa Bersama ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, pesantren, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga generasi muda Indonesia baik dari sisi kesehatan fisik, mental, maupun moral.

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan sekadar program fisik, ini adalah bagian dari pemenuhan keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Maruarar Sirait, di Balikpapan, Minggu (18/5).

Dia di Balikpapan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat dari berbagai profesi seperti guru PAUD, pengemudi ojek dalam jaringan (daring) dan lain sebagainya dalam akad masal perumahan Mentari Village, Jalan poros Balikpapan-Samarinda Kilometer 21.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses setara terhadap hunian layak dan terjangkau.

Maruarar Sirait menyebut pada tahun ini terdapat 350 ribu unit rumah yang telah memiliki pendanaan, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit. Lonjakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Ini bukti bahwa negara serius hadir. Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tapi juga merasakan keadilan,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, katanya terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang selama ini menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data sebagai kunci efektivitas program. “Dulu saya dengar, tiba-tiba dari 200 ribu turun ke 30 ribu karena tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaiki. Data BPS sekarang bisa diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Dengan basis data yang dinamis, Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan termasuk juga untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, ia mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Maruarar Sirait berharap, selain memperoleh manfaat hunian, para jurnalis diharapkan menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Kalau wartawan tinggal di perumahan, mereka akan menyuarakan masalah. Kalau rumahnya banjir pasti ditulis, kalau janji pengembang tidak ditepati akan dikritik. Kalau kementerian saya korupsi, saya ingin itu dilaporkan," katanya.

Dikemukakannya ajakan tersebut tidak bertujuan membungkam kritik, melainkan mendorong partisipasi aktif jurnalis sebagai warga negara yang juga berhak atas tempat tinggal.

“Lihat gajinya, belum punya rumah, dan tetap menyuarakan kebenaran. Itu syaratnya,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan wartawan sebagai penghuni perumahan subsidi akan menjadi kontrol sosial yang sehat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia menegaskan, rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian.

"Dengan pengawasan aktif dan data yang akurat, diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil secara sosial," ujar Maruarar Sirait.

Palembang -

Sebanyak 3.300 pekerja dari 67 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Sumatera Selatan, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk penyediaan makan bergizi gratis (MBG). Mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan di SPPG.

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional Brigjen Pol Sony Sanjaya mengatakan bimtek penjamah makanan program MBG untuk menyosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan para pekerja di dapur.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG. Baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan hingga di antar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," ujar Sony, Sabtu (17/5/2025).

Dalam kegiatan itu, para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, persatuan ahli gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia (HAKLI), dan dinas ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di 5 lokasi di Kota Palembang selama 2 hari.

"Materi yang disampaikan pata narasumber bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Sehingga mereka perlu dibekali pengetahuan," ungkapnya.

Bimtek itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya tak ingin kecolongan kejadian keracunan makanan seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita tak ingin lagi ada kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau dan hal-hal lainnya. Penanganan ayam, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut bisa kita zero-kan. Insyaallah tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Katanya, 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel sejak Januari-Mei akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lain-lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," terangnya.

Dia menambahkan, terhadap kasus siswa diduga keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir, tindakan terhadap SPPG dilakukan bertahap. Diawali dengan teguran hingga penindakan.

"Itu (kasus-kasus) terus kita evaluasi, sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk ke depannya," ujarnya..

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awaludin mengatakan bimtek yang digelar untuk meningkatkan kualitas MBG di Sumsel. Terlebih MBG akan diterapkan kepada seluruh siswa di Sumsel secara bertahap.

"Kita terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MBG. Tiap sekolah juga ikut membantu pendistribusian ke kelas, mengumpulkan ompreng dan lainnya. Kita juga mengevaluasi jika ada keterlambatan pengantaran. Komunikasi terus kita lalukan agar program berjalan sesuai harapan," terangnya.

(csb/csb)

KOMPAS.com -Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah kini menjadi sorotan banyak calon pemilik rumah.

Dengan penawaran rumah subsidi yang terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), banyak opsi tersedia dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Hal ini membuat Palangkaraya menjadi alternatif menarik untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Berikut perumahan-perumahan yang layak dipertimbangkan:

1. Bumi Palangka III

Bumi Palangka III yang terletak di Jekan Raya merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Saat ini, tersedia 2 rumah dengan harga per unit Rp 95 juta.

2. Pesona Katimpun Permai

Pesona Katimpun Permai, juga berlokasi di Jekan Raya, dikembangkan oleh PTbKarya Griya Sejahtera.

Perumahan ini menawarkan 3 rumah tipe 36 dengan harga Rp 135 juta per unit.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi.

Saat ini, 2 unit telah terjual, dan 1 unit masih tersedia untuk dibeli.

3. Fajaray Permai

Fajaray Permai adalah proyek yang dikembangkan oleh PT Fajaray Multi Raya dan terletak di Jekan Raya.

Dengan harga Rp 136 juta per unit, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi.

Proyek ini telah terjual 13 unit, dengan 23 rumah masih tersedia, menanti calon pembeli.

4. Mahir Mahar Permai

Mahir Mahar Permai berlokasi di Sabangau dan juga dikembangkan oleh PT Fajaray Multi Raya.

Proyek ini menawarkan 8 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah tapak berukuran 36 meter persegi ini memiliki luas total lahan 200 meter persegi, di mana 6 unit telah terjual dan masih tersisa 2 rumah.

5. Flora Permata Residence

Terletak di Pahandut, Flora Permata Residence merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Hm Nor Cipta Abadi.

Proyek ini menawarkan 14 rumah dengan harga Rp 142 juta per unit.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan lahan mencapai 150 meter persegi.

Saat ini, 10 unit telah terjual, meninggalkan 4 unit yang masih tersedia untuk dijual.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kota Palangkaraya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang sedang mencari rumah baru.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

Sekolah tersebut sudah menjalankan MBG yang diinisiasi pemerintah sejak Senin (17/2/2025).

Namun, baru kali ini terjadi kasus makanan yang dibagikan dalam kondisi tidak layak.

“Baru saat ini ada kejadian seperti ini,” jelas Franky.

Sementara itu, Stevano menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sulut dan Pemkot Manado begitu ada temuan ayam busuk saat pembagian MBG di SDN Manado.

Berdasarkan hasil peninjauan, semua proses pengolahan dan penyimpanan makanan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

Di sisi lain, sampel daging ayam juga sudah diuji dan hasilnya tidak mengandung bahan berbahaya.

Meski begitu, Stevano dan tim Pemprov Sulut serta Pemkot Manado sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas makanan saat pembagian MBG.

Hal tersebut mencakup pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah, semuanya akan diawasi lebih ketat.

Stevano menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk selektif memilih supplier bahan makanan guna memastikan semua bahan yang digunakan dalam kondisi aman dan berkualitas.

Setelah temuan ayam busuk, program MBG tetap dilanjutkan, namun dengan pengawasan lebih ketat supaya hidangan yang diterima siswa dipastikan bergizi dan aman untuk dikonsumsi.

Stevano menambahkan, SDN Pandu yang menemukan menu MBG tidak layak juga sudah melarang siswa untuk mengonsumsi hidangan.

“Pihak sekolah laksanakan sesuai protokol dengan tidak memberikan makanan itu ke siswa,” jelasnya dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengajak masyarakat agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025-2029. Program MBG merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan gizi dan menekan kasus stunting di Indonesia.
“Kepada seluruh warga Sukabumi untuk ikut serta dalam program MBG dengan menjadi mitra atau bagian dari mitra SPPG (Dapur BGN) demi terwujudnya Indonesia Emas 2045 agar menjadi SDM yang sehat dan unggul,” ujar Zainul saat sosialisasi program MBG di Cihaur, Sukabumi Jumat (16/5).
Zainul mengajak masyarakat agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025-2029.

Sementara itu, Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama Alwin Supriadi menghimbau kepada warga Cihaur terkait pendirian dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Semoga dengan adanya sosialisasi di Ponpes Nurul Hikmah Al Mustofa yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi kemitraan ini bersedia juga menjadi bagian dari mitra BGN,” harap Alwin.
Dengan didirikannya SPPG maka masyarakat sekitar diharapkan untuk membantu menyediakan kebutuhan dapur baik secara bahan pokok ataupun menjadi pekerja di dapur.
Sosialisasi yang mengangkat tema “Bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia” ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga lokal.

Jakarta -

Yayasan Bina Insani, mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal Sukadamai, Kota Bogor, telah melakukan evaluasi dengan sejumlah langkah perbaikan. Evaluasi ini dilakukan buntut 223 siswa keracunan MBG.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bogor per tanggal 15 Mei 2025, secara kumulatif total 223 siswa terdampak sejak tanggal 7-14 Mei 2025. Rinciannya meliputi 45 siswa menjalani rawat inap, 49 siswa menjalani rawat jalan, dan 129 siswa mengalami keluhan ringan.

"Kami bersyukur tidak ada penambahan siswa terdampak," kata Ketua Yayasan Bina Insani, Asrul Hidayat, dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Asrul menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Bogor, melalui dinkes. Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen Labkesda Bogor, ditemukan dua jenis bakteri, E Coli dan Salmonella pada sampel makanan telur dan tumis toge jagung. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Labkesda Bogor, SPPG Tanah Sereal Sukadamai telah mengevaluasi rantai pasok bahan baku dan proses produksi.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," ujar Asrul.

"Insya Allah, layanan ini akan terus berjalan dan secara berkala, kami evaluasi," lanjut Asrul.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap kualitas layanan, SPPG Tanah Sereal melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya:

1. Melakukan pembenahan menyeluruh di lokasi SPPG sesuai standarisasi Food Safety. Kami berkoordinasi BPOM untuk membantu mendampingi proses ini.

2. Kami akan melakukan training untuk memastikan SOP berjalan dan memperkuat kompetensi para pekerja SPPG, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan.

3. Memperketat pengawasan pada seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat hingga pengolahan limbah.

4. Melakukan kampanye edukasi kesehatan dengan menempatkan alat peraga di lokasi SPPG dan sekolah-sekolah penerima program MBG.

(maa/dhn)

Jakarta -

Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

BOGOR, KOMPAS.com – Sebanyak 3.000 siswa di Kota Bogor terpaksa kehilangan akses makan bergizi gratis (MBG) usai dapur penyedia menu MBG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, dihentikan sementara.

Langkah itu diambil menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa akibat menu MBG yang terkontaminasi bakteri.

“Karena produksinya kan berhenti, jadi sementara waktu distribusinya berhenti juga. SPPG ini kan meng-cover sekolah-sekolah yang radiusnya dua kilometer dari sini,” ujar Ketua Yayasan Bosowa Bina Insani, Asrul Hidayat, saat ditemui di dapur SPPG Bosowa Bina Insani, Jumat (16/5/2025).

Dapur SPPG Bosowa sebelumnya memasok 3.000 porsi menu MBG setiap hari ke 13 sekolah di Kota Bogor.

Sejak mulai beroperasi pada Januari 2025, total sudah 200.000 porsi telah didistribusikan ke para siswa.

Asrul berharap dapur bisa kembali beroperasi setelah proses evaluasi selesai.

Ia menyebut pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan, termasuk mengevaluasi seluruh rantai pasokan bahan baku.

“Intinya, kami siap kapan saja untuk beroperasi kembali. Tapi kan BGN (Badan Gizi Nasional) yang memutuskan kapannya,” ucapnya.

Setelah insiden keracunan yang menimpa 223 siswa, dapur MBG di SPPG Bosowa dinonaktifkan oleh BGN.

Asrul mengaku pihaknya telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius dan akan mengganti semua pemasok bahan makanan yang bermasalah.

“Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan,” tegas Asrul.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan, penonaktifan sementara ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG.

“Sementara non aktif untuk evaluasi mendasar,” kata Dadan, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Rabu (14/5/2025).

Akibat penonaktifan tersebut, sebanyak 13 sekolah di Kota Bogor kini tidak mendapatkan pasokan makan bergizi gratis untuk sementara waktu.

Penyaluran MBG baru akan dilanjutkan setelah seluruh standar operasional prosedur (SOP) dan perbaikan lainnya terpenuhi.

(Reporter: Ramdhan Triyadi Bempah | Editor: Fitria Chusna Farisa)