KOMPAS.com - Kota Lhokseumawe di Aceh sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Lhokseumawe:

1. Griya Indah: Tipe 36

   Terletak di Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, perumahan ini dikembangkan PT Asrafi Sulfaz Beujaya.

   Proyek ini menawarkan 58 rumah dengan harga per unit adalah Rp 120 juta. Sebanyak 36 unit telah terjual, dan menyisakan 22 unit.

2. Perumahan Aman Sentausa( Permata): Tipe 36B

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Lembah Thamar Perdana yang terletak di Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Menawarkan 39 rumah dengan harga Rp 140 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/130 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 32 unit, dan sisanya masih 7 unit lagi.

3. An Nisa Mansion - Lhokseumawe: Tipe T30

   Berlokasi di Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, perumahan ini dikembangkan oleh PT Karya Adhi Putra dengan banderol Rp 142 juta.

   Bangunan rumah tapak dibuat seluas 30/98 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 119 rumah dari total 161 unit.

4. Villa Buket Rata: Tipe 36/112

   Perumahan keempat ini terletak di Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan total 19 unit dan dibanderol Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/112 meter persegi. PT Cipta Karya Beurata masih memasarkan 5 unit sisanya.

5. Firya Lientas Residance: Tipe 36

   Di Muara Dua, Kota Lhokseumawe, terdapat perumahan 19 unit dengan harga Rp 145 juta.

   PT Firya Lientas Utama membangun rumah-rumah ini dengan luas 36/108 meter persegi. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 3 unit.

Komplek ini terletak di pinggiran kota Washington, tepatnya kota tepi laut kecil Medina yang hanya berpenduduk 3.000 jiwa. Namun, sedikitnya tiga di antaranya memiliki kekayaan lebih dari USD7 miliar atau sekitar Rp110 triliun (kurs Rp15.860).

Melansir Realtor, Medina memiliki lingkungan yang sangat kaya bernama Hunts Point sebagai tempat para miliarder di daerah tersebut memiliki rumah. Bezos, Gates, dan Simonyi pindah ke kota itu dalam waktu yang berbeda.

Mereka membangun properti yang sangat menakjubkan dan menjadi objek wisata tersendiri. Uniknya, hunian tersebut menawarkan pemandangan danau Washington yang cantik dan dapat diakses melalui jembatan terapung.

Awal mula terbentuk komplek miliarder

Diketahui, Gates sebagai miliarder pertama yang pindah ke Medina. Ia membeli sebidang tanah seluas lima hektar senilai lebih dari USD2 juta (Rp31 miliar) di 1988.

Ia menghabiskan tujuh tahun di sana dan dilaporkan menghabiskan USD60 juta (Rp951 miliar) untuk membangun rumah seluas 6.131 meter persegi dikenal sebagai Xanadu 2.0.

Rumah itu memiliki fasilitas tujuh kamar tidur dan 19 kamar mandi, serta menawarkan fasilitas ultra modern untuk penghuni dan tamunya. Uniknya, ada sistem yang memungkinkan setiap orang di rumah dapat mengatur suhu dan preferensi pencahayaan sehingga dapat disesuaikan secara otomatis setiap mereka memasuki ruangan.

Properti ini juga dilengkapi dengan teknologi paling modern yang tersedia memungkinkan tamu untuk mendengarkan musik yang berbeda di setiap kamar. Ada juga sistem pengeras suara bawah air di kolam renang.

Tak seperti rumah Gates, kabarnya hunian miliarder itu juga dilengkapi dengan ruang sauna, ruang uap, atau ruang ganti pribadi.

Tempat berlindung para miliarder

Setelah itu, Simonyi juga pindah ke komplek ini. Ia menjadi karyawan awal di Microsoft yang dipekerjakan oleh Gates pada 1981 untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak.

Simonyi meminta bantuan arsitek Wendell H. Lovett untuk mendesain rumah tepi laut yang menakjubkan pada 1988. Properti itu dijuluki “Villa Simonyi” atau “Rumah Jendela 2000” yang memberi penghormatan kepada waktunya di Microsoft dan menarik perhatian pada 2000 jendela yang tersebar di seluruh bagian luar rumah.

Hunian tersebut dilaporkan menghabiskan USD10 juta (Rp158 miliar) selama delapan tahun untuk diselesaikan. Selain itu, Simonyi juga dilaporkan membeli dan merobohkan tiga rumah terpisah untuk memberi ruang bagi rumah besar modern miliknya, sedangkan rumah keempat dirobohkan untuk memberi ruang bagi gudang perahu pribadi.

Diketahui, hunian ini memiliki galeri seni, kolam renang, pusat kebugaran, dan sauna, hingga beberapa kamar tidur.

Bezos juga pindah

Kawasan rumah milik Jeff Bezos. Foto: Realtor.com

Empat tahun setelah mendirikan Amazon, Bezos menghabiskan USD10 juta (Rp158 miliar) untuk membeli dua rumah yang terletak di lahan seluas 5 hektar di lingkungan Hunts Point bersama mantan istrinya MacKenzie Scott.

Di 2010, pasangan ini dilaporkan menghabiskan USD28 juta (Rp443 miliar) untuk merenovasi secara besar-besaran. Properti itu memiliki garis pantai pribadi sepanjang 94 meter dan dilengkapi dengan rumah perahunya sendiri.

Dalam memaksimalkan ruang dan privasi, Bezos juga membeli properti yang berdekatan di tahun yang sama, yakni sebuah rumah besar seluas 2.229 meter persegi senilai USD53juta (Rp840 miliar).

Rumah itu menjadi tempat tinggal utama sang maestro bisnis selama dekade berikutnya hingga tahun 2023, ketika mengumumkan bahwa ia dan tunangannya, Lauren Sanchez akan pindah ke Miami setelah membeli rumah di Indian Creek Island yang sangat eksklusif.

Medina menjadi tempat tinggal bagi pemilik rumah kaya dan ternama berkat privasi yang diberikan dan tidak banyak diketahui oleh publik.

Walikota Rossman mengatakan kota Medina yang kecil, tetapi memiliki beberapa pilihan pendidikan terbaik di Amerika Serikat. Selain itu, banyak real estat yang menawarkan pemandangan menghadap danau.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Pemerintah tengah gencar mengadakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya dengan mengajak pengusaha swasta ikut gotong royong membangun rumah gratis. Sebagian pengembang menilai bila hal ini tidak dilakukan dengan tepat justru mengganggu industri properti.

Menurut Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah rumah gratis sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan dengan jelas siapa saja yang bisa mendapat rumah gratis.

"Saya kepenginnya rumah gratis itu benar-benar buat untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta, bukan yang orang mampu diperhatikan. Ya itu harus diklarifikasi," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan masih banyak informasi simpang siur terkait siapa penerima rumah gratis, sehingga banyak orang salah paham. Hal ini pun berdampak besar pada geliat pasar properti.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," katanya.

Selanjutnya, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono menyatakan pengembang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) mendukung program 3 juta rumah. Namun, ia menyampaikan belakangan pengembang menghadapi kendala dalam penjualan.

"Saya 2-3 hari yang lalu ditelpon banyak anggota saya terkait booking turun. Setelah diselidiki ternyata adalah masyarakat berpenghasilan rendah ini berpikir mereka termasuk orang yang akan mendapat rumah gratis," ucapnya.

Ari menambahkan sebaiknya program rumah gratis perlu diperjelas siapa saja penerimanya. Hal ini agar tidak mengganggu ekosistem yang sudah berjalan selama ini.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mendorong program penyediaan rumah MBR yang sudah ada dan berjalan baik selama ini. Menurutnya, semua upaya perlu dimaksimalkan daripada menekankan langkah-langkah tertentu saja.

"Sebaiknya kalau pengin program (3 juta rumah) ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu itu didorong 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Termasuk yang dilakukan pemerintah, mungkin sekitar 300-400 ribu rumah dinaikin lagi. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi telah melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu. Ara sedang membangun perumahan gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia pun menyebutkan prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Lalu, ia mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah,ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," katanya saat melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Asosiasi pengembang yang berkumpul dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) ingin dilibatkan dalam diskusi perumahan masyarakat bersama pemerintah. Mereka mengaku siap membangun 2 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan asosiasi yang tergabung dalam GASPERR sudah terbiasa membangun rumah MBR. Untuk itu, mereka siap mendorong pembangunan 2 juta rumah di desa. Mengingat, pemerintah menetapkan program penyediaan 3 juta, yang terdiri dari 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota.

"Empat asosiasi ini di GASPERR seluruhnya adalah rata-rata pengembang rumah sederhana dan rumah KPR bersubsidi dan yang mendukung program pemerintah terdepan. Nah, kumpulan kami ini kalau dihitung kurang lebih (memberikan hampir) 70% sumbangsih kepada rakyat Indonesia terhadap penyediaan rumah," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Adapun pembentukan GASPERR untuk menyatukan asosiasi pengembang, sehingga mereka lebih didengar dan dilibatkan oleh pemerintah.

"Melihat beberapa kali pertemuan, beberapa kali jumpa pers bahwa asosiasi yang kecil-kecil ini jarang disebut oleh para pihak. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini? Padahal kami sudah menghitung dari realisasi TAPERA, asosiasi yang fokus menengah ke bawah ini kan kita-kita ini. Artinya yang bergerak di rumah subsidi bahkan rumah sederhana adalah kita-kita ini," ucapnya.

Ketua Umum HIMPERRA yang juga salah satu Pendiri GASPERR, Ari Tri Priyono juga mengatakan kumpulan asosiasi tersebut terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah. Hal ini guna menyampaikan ide untuk membantu wujudkan program 3 juta rumah. Ia menilai program-program yang sudah ada dapat dipacu lagi untuk memenuhi target rumah.

"Sebaiknya kalau pengin program ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu (unit) itu didorong dua kali lipat atau tiga kali lipat. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

IDXChannel – Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah andalan Presiden Prabowo Subianto. Sinkronisasi data tanah pun bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dengan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, di Jakarta, Rabu (13/11/2024) kemarin. Dalam forum itu, keduanya membicarakan tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan BUMN untuk dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya, sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," ujar Fahri Hamzah, Kamis (14/11/2024).

Dia menjelaskan, setelah sinkronisasi data tanah rampung, Fahri mengatakan perlu dilakukan perubahan regulasi untuk mengatur skema pemanfaatan aset-aset tersebut. Skema itu akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih jauh, dia juga mendorong BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol, untuk memberikan solusi penertiban pemukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan pemukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," tuturnya.

Selain penertiban pemukiman di kolong jembatan, dia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk memikirkan solusi penertiban pemukiman di bantaran sungai.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya."

(Ahmad Islamy Jamil)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN itu untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri mengatakan skema pemanfaatan aset akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, perlu segera dilakukan penyusunan regulasi terkait hal itu.

"Kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," ujarnya.

Di samping itu, Fahri Hamzah juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini, rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Kemudian, ia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai. Ia ingin ada keputusan untuk memindahkan semua bangunan.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," tuturnya.

Hal itu disampaikan Fahri saat pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTN memperkirakan memperkirakan 34 juta keluarga tinggal di rumah tak layak huni.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu membaginya ke dalam dua kelompok. Pertama, 10 juta keluarga yang belum memiliki rumah alias backlog.

Nixon lalu mencatat kelompok yang kedua datang dari 24 juta keluarga yang sebenarnya sudah punya rumah. Kendati, BTN mengklasifikasikan rumah tersebut tak layak huni.

"Jadi, persoalan, pekerjaan rumah-nya masih banyak. Kurang lebih 34 juta keluarga. Kalau satu keluarga kali 4 orang, berarti masih ada 120 juta orang hidup tanpa rumah atau tidak layak huni," ungkap Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Oleh karena itu, Nixon paham mengapa perumahan menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas merinci sejumlah dampak positif yang bisa didatangkan dari sektor ini.

Ia mencontohkan pembangunan rumah adalah industri padat modal yang juga padat karya. Nixon menyebut satu rumah bisa menyerap 5 tukang, meski dengan teknologi baru akan berkurang menjadi 3 tukang-4 tukang.

"(Kemudian) 90 persen materialnya itu local content. Jadi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN)-nya tinggi, 90 persen-95 persen. Rumah menengah bawah, pasir, semen, bata, genteng, seng, kayu, sampai rangka baja ringan itu produksi Indonesia. Jadi, bisa dibilang ini benar-benar local content. Hanya rumah mewah yang impornya banyak," bebernya.

Bos BTN itu juga menyinggung soal sumbangsih sektor perumahan terhadap penerimaan negara. Kendati rumah masuk dalam kebutuhan pokok alias papan, tapi setiap tahunnya dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Di lain sisi, ada multiplier effect lain yang tak kalah menarik. Ia menegaskan banyak negara mendorong perekonomian lewat jalan ini karena mempengaruhi 185 subsektor, mulai dari makelar tanah sampai ekosistem sekitar usai rumah selesai dibangun.

"Kami juga sedang mengembangkan, kita lagi piloting 800 rumah, yang kita sebut rumah rendah emisi. Bahan bakunya, memang ini tahap awal, 10 persen bahan baku rumah dari sampah plastik yang di-recycling," ungkapnya.

"Dikombinasi dengan pasir dan sebagainya menjadi bata, genteng, batako. Yang menarik mereka lebih tahan banting karena ada perekat plastiknya mungkin. Sampah plastik paling banyak di Indonesia rupanya itu mi instan, kopi sachet, dan sebagainya. Gak bisa dipakai lagi, itu di-recycling jadi batako dan sebagainya," tandas Nixon.

Tangerang Selatan (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten melaporkan sebanyak sembilan kawasan permukiman warga terendam banjir akibat hujan deras.

Anggota Pusat Data dan Informasi pada BPBD Kota Tangsel, Sutrisno, di Tangerang, Senin, menyampaikan, banjir terparah berlokasi di Taman Mangu, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren.

Di wilayah itu tanggul sementara yang baru dibuat oleh pemerintah setempat kembali jebol. "Ketinggian air sedada orang dewasa," katanya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 19.12 WIB tercatat sembilan titik lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Kota Tangsel.

Adapun lokasi terdampak antara lain di RW 07 Perum MA Pamulang Timur, di mana ketinggian muka air 40 sentimeter. Kemudian di RW 04, tepatnya di BPI Pamulang Timur, dengan ketinggian air 20-70 sentimeter. Selanjutnya di Perum Taman Mangu Jurangmangu Barat ketinggian banjir 30-90 centimeter.

"Juga di RT 11/10 Kedaung, Kecamatan Pamulang, dengan tinggi muka air 30 sentimeter," katanya.

Banjir di Jalan Kemuning 3, RW 6, Pamulang Barat dengan ketinggian air 30 sentimeter, selanjutnya di Perum Sasmita Lembah Pinus di Kelurahan Pamulang Barat air setinggi 30 sentimeter.

Di Perum Cipayung Mas, Cipayung, Kecamatan Ciputat tinggi muka air 40 sentimeter, sedang kan di Lengkong Karya RT 02/02, Kecamatan Serpong Utara air setinggi 30 centimeter. "Di Perumahan Villa Dago Pamulang air setinggi 20 sentimeter," paparnya.

Sutrisno memperkirakan ada ribuan warga terdampak banjir. Air meluap saat intensitas curah hujan tinggi sejak siang tadi.

"Genangan banjir di Perumahan MA RT 003 RW 007 setinggi 20 - 30 sentimeter, terdampak kira-kira 100 KK disebabkan hujan deras dan mesin pompa mati," ujarnya.

Dia menyebutkan tim Satgas SAR gabungan telah dikerahkan ke titik-titik lokasi banjir untuk membantu warga yang terdampak. "Di Taman Mangu evakuasi warga dan lansia," kata Sutrisno.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal menyiapkan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya dari sisi lahan, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan bahwa perseroan juga berpeluang mendukung program tersebut dengan menjadi kontraktor dalam pembangunan.

“Bisa ada yang kami menjadi kontraktor, ada yang mungkin kami punya lahan atau area yang bisa dibangun untuk [program] rumah rakyat,” ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, pekan lalu.

Keterlibatan PTPP dalam mendukung program rumah rakyat merupakan hasil awal dari pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024) malam.

Selain PTPP, Kementerian BUMN turut mengundang sejumlah direksi pelat merah seperti Perum Perumnas, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Novel menuturkan sejauh ini, perseroan belum memetakan potensi lahan yang dimiliki untuk mendukung program 3 juta rumah. Detail itu diperkirakan baru akan terjawab dalam beberapa pekan setelah pertemuan awal.

“Berapanya [luas lahan] belum tahu. Jadi harus disesuaikan dengan harga segala macam supaya memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan program rumah rakyat,” jelasnya.

Dia pun memastikan PTPP akan mendukung arahan Kementerian BUMN dan Kementerian PKP untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo.

“Kami pasti sesuai dengan arah Kementerian BUMN dan proses dengan Kementerian PKP. Nanti dilihat lagi dalam dua pekan ke depan karena masih disusun dulu, ini kan baru rapat pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo.

Meski demikian, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program itu lantaran pertemuan masih di tahap awal.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” tuturnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menanggulangi pengangguran di dalam negeri.

Sebab, Hashim mengatakan adanya program 3 juta rumah ini bakal membuka banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal serupa sudah dilakukan oleh China dan Korea Selatan. Dimana proyek perumahan menjadi salah cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Itu (proyek perumahan) padat karya. Kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru. Pada saat kan banyak PHK-PHK,” kata Hashim kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Sehingga, program yang dicanangkan oleh Prabowo ini bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki rumah yang layak.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Dan kami lihat bahwa perumahan adalah salah satu sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Ya, so ini salah satu pertimbangan dari Pak Prabowo," tambahnya.

Hashim juga mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak rumah tidak layak huni di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ia menuturkan, ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). Maka dari itu, program 3 juta rumah dibagi menjadi 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

"Pak Prabowo meminta program kita adalah juga menyediakan rumah layak di pedesaan dan juga di perkotaan. So ini pemerintah pusat setelah kita bikin inventarisasi, pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota. Dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial," paparnya.

Permasalahan perumahan juga ada kaitannya dengan stunting. Kondisi stunting bisa terjadi bukan hanya karena kekurangan gizi, tetapi dari sanitasi maupun lingkungan rumah juga menjadi faktor adanya gangguan tersebut.

"Itu (stunting) bukan hanya kaitan dengan gizi. Gizi itu salah satu (penyebab) utama, tapi juga lingkungan. Misalnya apa, kalau rumah tidak ada air bersih, berarti anak-anak kecil di rumah itu kan, dia minum apa? Dia minum apa? Air-air yang tercemar. Mungkin ada bakteri, ada virus, ada macam-macam. Itu menyebabkan stunting juga," ujar Hashim.

Maka dari itu, pemerintah memiliki program makanan bergizi gratis dan diimbangi dengan penyediaan rumah layak huni untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Program Prabowo adalah kita mau berantas kemiskinan di Indonesia. Target kita tidak ada orang miskin di Indonesia. Ini memang target yang susah.Tapi ya kita harus berikhtiar, kan. Kita harus berikhtiar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan bantu kita," pungkasnya.

Video: Hashim Djojohadikusumo Resmikan Paviliun RI di COP 29 Azerbaijan

Video: Hashim Djojohadikusumo Resmikan Paviliun RI di COP 29 Azerbaijan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025.

Padahal, kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Selasa (29/10).

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu memaparkan angaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Terkait program 3 juta rumah, Ara mengatakan akan menggunakan lahan sitaan dan BUMN. Ia mengatakan akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan terkait aturan hukum penggunaan lahan itu.

"Supaya ada keputusan dan kepastian hukum, yang penting kan itu. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat, semoga yang lain setuju," katanya.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di tanah sitaan itu, sambung Ara, masih akan dibuat aturannya. Ia mengatakan yang membangun rumah bisa pemerintah atau swasta.

"Kita harus taat aturan tapi juga ada fleksibilitas. Yang bangun bisa swasta, bisa negara," katanya.

Namun, terkait keputusan pasti skema pembangunan 3 juta rumah, ia masih harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Langkah selanjutnya rapat dengan Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri ATR supaya ini bisa enggak dilegalkan, diserahkan ke rakyat," katanya.