Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebentar lagi mulai dijalankan. Badan Gizi Nasional (BGN) membuka persyaratan calon mitra untuk memenuhi menu MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana menilai pentingnya kolaborasi antara BGN dan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan besar tersebut.

"Program ini bertujuan memastikan masyarakat rentan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi," kata Dadan dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Lebih lanjut, bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, mempunyai status legal yang jelas.

Dadan menyebut mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya. Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Dadan menerangkan pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id. Program tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran. Ini lebih dari sekadar menyediakan makanan bergizi. Kami ingin menanamkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi sehat, untuk masa depan generasi penerus bangsa," imbuh Dadan.

Simak juga Video 'Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Sederet masalah menghiasi persiapan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pakar menilai minimnya payung hukum hingga kekosongan struktur di daerah memicu sejumlah pihak melakukan penyelewengan.

Beberapa waktu lalu, viral sebuah video du media sosial tentang pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG). Orang tua siswa diminta membeli perlengkapan makan untuk bisa mendapat bantuan.

Setiap anak diharuskan membeli dua set perlengkapan makan. Setiap set dihargai Rp30 ribu. Artinya, orang tua siswa diminta membayar Rp60 ribu per anak agar bisa dapat Makan Bergizi Gratis.

Ada pula aduan di masyarakat soal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Ormas untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG. Isu itu diiringi kasus penipuan yang memakan korban para pengusaha katering.

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur diminta Rp1 juta untuk bisa ikut menyediakan 1.000 kotak makan. Duit itu disetor ke orang bernama M yang mengaku bagian dari Pokmas Manunggal Cipto Roso.

Belakangan, Pokmas Manunggal Cipto Roso membantah mengelola penarikan uang itu. Mereka meminta masyarakat tak langsung percaya bila ada orang yang mengaku menang tender dari TNI untuk mengelola MBG.

Badan Gizi Nasional juga membuat pernyataan pers berkali-kali untuk mengklarifikasi berbagai isu itu. Bahkan, ada masa di mana mereka menerbitkan pernyataan pers setiap hari dengan persoalan berbeda-beda.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Kamis (26/12).

Persoalan itu juga disertai perubahan teknis Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemerintah. Awalnya, pemerintah merencanakan porsi MBG Rp15 ribu per anak per hari. Namun, Prabowo memangkasnya menjadi Rp10 ribu per anak per hari dengan alasan anggaran.

Selain itu, ada pula kontroversi soal pemilihan menu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tak semua anak akan mendapatkan susu. Menurutnya, protein susu terpenuhi lewat telur, sedangkan kalsiumnya bisa diganti lewat daun kelor.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai karut-marut persiapan Makan Bergizi Gratis ini terjadi karena posisi Badan Gizi Nasional masih lemah. Selain karena baru dibentuk, lembaga ini tak mempunyai struktur hingga ke daerah.

Mereka masih mengandalkan kerja sama dengan TNI. Padahal, TNI tak punya koordinasi langsung ke sekolah-sekolah, UMKM pangan, ataupun petani-peternak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

"Badan gizi nasional ini yang langsung turun ke bawah dia kan tidak punya kaki di daerah, nah inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menjual-jual nama Badan Gizi Nasional," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Jamiluddin mengatakan BGN belum tentu diberi kewenangan untuk mendirikan perwakilan di daerah-daerah karena aturan otonomi daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan BGN untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Dia berkata BGN bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Mereka juga bisa bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, sepertinya PBNU dam PP Muhammadiyah, untuk pelaksanaan di sekolah keagamaan.

"Selain itu juga ibu-ibu PKK kan itu juga ada sampai ke bawah nah kalau jaringan ini diperkuat kemungkinan hal-hal tadi usaha-usaha katering tertipu itu lebih bisa diminimalisir," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti karut-marut Makan Bergizi Gratis karena tiga hal. Pertama, Badan Gizi Nasional tak punya struktur yang matang di daerah.

Kedua, tidak ada payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait Makan Bergizi Gratis. Celah ini membuat oknum-oknum bisa mendulang keuntungan lewat penipuan.

"Yang terpenting itu juknisnya jelas. Ukuran gizi setiap porsi harus diatur. Termasuk sanksi berat harus diatur bagi yang tidak melakukan. Agar menghindari efek domino seperti penyelewengan anggaran," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Persoalan ketiga adalah transparansi. Dia menyarankan Badan Gizi Nasional membuka semua persiapan Makan Bergizi Gratis ke publik.

Trubus berkata transparansi dimulai dari penentuan daerah sasaran, data anak penerima bantuan, hingga proses penunjukan mitra pelaksana di daerah.

Hal itu dilakukan demi mencegah penipuan di Kediri terulang kembali. Selain itu, transparansi bisa mencegah timbulnya penyelewengan seperti desa fiktif di program dana desa.

"Khawatirnya seperti dana desa. Desanya enggak maju, bahkan ada yang desanya tidak ada, tapi anggarannya habis. Sangat mungkin terjadi di program ini karena birokrasi kita masih koruptif," ujar Trubus.

Trubus menyarankan penguatan pengawasan untuk program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan kampus-kampus agar menerjunkan dosen atau mahasiswa sebagai pengawas. Dengan demikian, program tersebut bisa berjalan sesuai aturan meski Badan Gizi Nasional tak punya struktur di daerah.

Pemerintah akan menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

Kapan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dijalankan?

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12).

Kendati demikian, Dadan belum mengungkap daerah mana yang menjadi lokasi awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Dadan sebelumnya mengungkap program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat pada tahap awal.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12) lalu.

Namun, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini program makan bergizi gratis dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, program strategis nasional (PSN) ini berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga berdampak terhadap perekonomian nasional.

Bappenas melihat dampak ini akan terjadi pada tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“PSN ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN," kata Rachmat dalam Musrenbangnas di Jakarta, Senin (30/12/2026).

Program makan bergizi ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah.

Rachmat meyakini dengan pemenuhan kebutuhan makan, maka akan ikut mendongkrak prestasi dan partisipasi siswa.

Saat ini, program makan bergizi ini dirancang dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

"Dengan kontribusi pembelanjaan negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat memaparkan program ini juga akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan infrastruktur logistik.

Efek positifnya, ujar Rachmat, bakal menciptakan siklus ekonomi. Permintaan terhadap bahan baku pangan juga akan mendorong desa swasembada.

“Akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, dan air, yang bersinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

Koba, Babel (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kalangan pelajar sekolah dasar sangat strategis untuk mencegah kejadian stunting.

"Ini program strategis nasional yang kita realisasikan secara masif di daerah karena mampu mencegah stunting," kata Algafry.

Ia menjelaskan, program MBG dilengkapi dengan asupan gizi seimbang kepada anak usia dini sebagai langkah awal untuk mencegah kejadian stunting.

"Tentu program ini sangat sejalan dengan visi dan misi kami yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kondisi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani," ujarnya.

Algafry mengatakan, pentingnya asupan gizi seimbang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

"Program ini bertujuan untuk menekan angka stunting, kekurangan gizi dan memperbaiki pola makan masyarakat Bangka Tengah," ujarnya.

Ia menjelaskan, sasaran dari program MBG adalah anak sekolah dengan menyediakan makanan bergizi melalui program kantin sehat dan pemberian makanan tambahan di sekolah.

"Kemudian sasarannya adalah ibu hamil melalui pelatihan memasak makanan bergizi dan pembagian bahan makanan sehat dan masyarakat umum melalui edukasi mengenai pola makan sehat melalui sosialisasi di berbagai desa," ujarnya.

Tentu saja kata bupati berbagai pihak dilibatkan termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta kelompok PKK desa.

"Beberapa langkah yang telah dirancang adalah pemberian makanan tambahan (PMT) dengan distribusi makanan sehat seperti telur, susu, dan kacang hijau kepada anak dan ibu hamil," ujarnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran ini dipergunakan untuk memastikan meratanya ketersediaan dan distribusi bahan baku.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, ia sudah meminta Ditjen Hortikultura serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) untuk mem-backup dapur-dapur MBG. Amran menjelaskan, sekitar Rp 400 miliar dialokasikan dari anggaran Ditjen Hortikultura. Sementara itu, sekitar Rp 300 miliar dialokasikan dari Ditjen PKH untuk keperluan peternakan ayam dalam penyediaan telur dan daging ayam.

"Jadi semuanya Rp 700-an miliar," kata Amran, ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, (30/12/2024).

Ia mengatakan, dirinya telah meminta Ditjen Hortikultura dan PKH untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa. Kedua kementerian juga sudah menjalin kesepakatan melalui Memorandom of Understanding (MoU) untuk menggeber program ini.

Di samping itu, pihaknya juga menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah (pemda), khususnya dalam hal distribusi bahan baku. Pihaknya juga melakukan pendampingan, serta membelikan bibit maupun ayam untuk dikembangkan.

"Kita menyiapkan bahan baku dengan anggaran dari Kementan. Ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp 16 triliun. Cukup besar," ujarnya.

Mengingat waktu tersisa beberapa hari lagi menuju tahun 2025, Amran tetap optimistis program MBG dapat berjalan sesuai target. Berbagai dukungan mulai dari anggaran, kolaborasi lintas sektor, dan kesiapan bahan baku menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

KEDIRI, investor.id - Puluhan pemilik katering di Kota Kediri, Jawa Timur, memilih menyelesaikan persoalan dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis (MBG) secara kekeluargaan, asalkan uang jaminannya dapat kembali. Para korban enggan melapor hal ini ke pihak kepolisian.

“Enggak ada (niatan lapor polisi), soalnya orangnya sudah mau mengembalikan uang. Ada itikad baik. Diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Dyah, pemilik katering warga Kecamatan Mojoroti, Kota Kediri, Senin (30/12/2024). 

Dyah menuturkan, meski sudah merasa tertipu, kejadian ini bisa diakuinya menjadi musibah yang hanya dapat diambil hikmahnya. Padahal, pada kasus dugaan penipuan MBG ini, dirinya telah merugi uang Rp 2 juta dengan alasan jaminan sebagai anggota keikutsertaan.

Menurut dia, uang yang sudah dibayarkan notabene sebagai jaminan itu merupakan modal usaha katering.

"Awalnya tidak ada embel-embel apapun untuk menjadi pemasok MBG, namun seiring berjalannya waktu, kami dimintai oleh seseorang berinisial "M" uang Rp1 juta sebagai bentuk kesanggupan menyediakan seribu kotak makanan, dan Rp2 juta untuk 2 ribu kotak makanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kediri Kota Iptu Fathur Rozikin, menyebut telah melakukan mapping dan penyelidikan setelah viralnya kasus penipuan program MBG. Ia juga menegaskan, sejauh ini belum ada pelaporan korban penipuan MBG tersebut.

"Belum ada satu korban pun yang melaporkan. Karena korban masih mengharapkan uangnya kembali," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis yang hanya Rp10 ribu per anak per hari tidak cukup.

Peneliti Celios Bakhrul Fikri mengatakan apa yang dianggarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak sesuai ketentuan. Padahal, ada standar yang sudah ditetapkan Food and Agriculture Organization (FAO).

"Kita mengungkap bahwa dari FAO, standar pada 2021 untuk makan bergizi gratis di Indonesia atau pemenuhan makan bergizi, paling tidak satu orang itu harus mengeluarkan uang sebesar US$4,7 atau sekitar Rp73.681 per hari," ungkapnya dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Jadi, ada selisih yang harus dipenuhi pemerintah sebesar Rp63 ribu, kalau memang betul-betul mau mengentaskan permasalahan kekurangan gizi," tegas Bakhrul.

Dengan asumsi tiga kali makan, anggaran makan bergizi gratis harusnya Rp23.681 per makan.

Di lain sisi, Celios mengkritisi skema yang diusung pemerintah dalam rencana penyaluran makan bergizi gratis. Pemerintah dinilai tak seharusnya melaksanakan program dengan anggaran Rp71 triliun ini secara terpusat.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mencatat tingkat korupsi bisa mencapai 12 persen, andai pemerintah tetap melaksanakan program ini secara sentralistik. Apalagi, skema terpusat malah melibatkan banyak pihak yang berpotensi membuat anggaran bocor lebih besar.

Ia lantas mengusulkan transfer langsung ke sekolah-sekolah di daerah. Media menilai skema desentralisasi memiliki potensi korupsi yang lebih rendah, yakni sebesar 2,5 persen.

"Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi (jika dilakukan sentralistis). Bahkan, bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah," beber Media.

"Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah," jelasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Dadan sebelumnya juga menjelaskan program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat pada tahap awal.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12) lalu.

Nantinya, penerima makan gratis akan ditingkatkan hingga mencapai 17 juta penerima secara bertahap tahun ini.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan akan memberikan sumbangan sebesar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi RI pada tahun 2025 atau pertama penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam sambutannya di pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas.

Rachmat mengatakan, proyek startegis nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis akan mendatangkan dampak besar bagi masyarakat. Program ini tidak hanya menemunuhi gizi ibu hamil, balita dan anak sekolah, tapi juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

"PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% di tahun pertama RPJMN (2025)," kata Rachmat, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Dalam konsep besarnya, pemerintah akan menggelontorkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program ini. Tidak hanya peningkatan ekonomi 0,86%, program ini juga akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan lapangan kerja, sarana dan prasana logistik, serta menumbuhkan desa swasembawa pangan, energi dan air.

Rachmat mengatakan, MBG menjadi salah satu program 'Big Push Strategy' dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung bisa dilaksanakan. Menurutnya, hal ini karena angka permintaan yang besar akan mendorong terciptanya suplai yang besar pula.

"Jadi demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

Di samping itu, dalam Musrembang hari ini Rachmat juga berharap, dapat dihasilkan program-program yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah secara selaras, terpadu, dan tersusun.

Hal ini perlu didukung oleh ekosistem pembangunan daerah seperti kepastian penataan ruang, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan sumber manusia (SDM) yang berkualitas yang disertai dengan penguatan fondasi keuangan daerah.

"Ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah sangat besar. Untuk itu, strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan pendanaan alternatif, dan mendorong belanja lebih produktif," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono memerintahkan seluruh Pangkalan Udara (Lanud) TNI bersiap mendukung program makan bergizi gratis.

"Saya sudah memerintahkan seluruh Lanud bersiap untuk mendukung program makan siang bergizi," ujarnya saat ditemui di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/12/2024).

Tonny mengatakan ada tujuh Lanudtelah diuji coba sebagai dapur untuk program makan bergizi gratis.

Dia menjelaskan, tujuh pilot project Lanud sebagai tempat menyiapkan makan siang gratis itu akan terus dikembangkan.

"Makan siang bergizi ini saya sudah cek yang di Halim dengan yang di Solo. Dapur yang kita buat itu melayani radius 5 kilometer, dan kecepatan mendistribusikan 30 menit," ujar Tonny.

Tonny menuturkan, daput yang ada di Lanud Adi Soemarmo di Solo dan Halim Perdanakusuma di Jakarta mampu mendistribusikan makanan bergizi gratis pada saat jam istirahat sekolah.

"Jadi misalnya istirahat jam 12, jam 12 itu harus sudah siap makanannya," kata dia.

Ia menyebutkan, jumlah yang bisa diolah oleh setiap Lanud adalah 4.000 porsi per hari makan bergizi gratis.

Namun, Lanud Adi Soemarmo Solo disebut mampu mengerjakan 6.000 porsi untuk satu hari distribusi.

Hanya saja, Badan Gizi Nasional (BGN) hanya mengizinkan Lanud Adi Soemarmo untuk memproduksi 4.000 porsi.

Tonny mengatakan, seluruh program penunjang yang dilakukan Lanud di bawah TNI AU akan tetap diatur oleh BGN.

"Dan semua diverifikasi diatur, ada semua alat-alat dapurnya menggunakan perangkat ini dan sebagainya, itu kita menyesuaikan kebijakan BGN," kata dia.