JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di 80 titik seluruh Indonesia. Uji coba ini diharapkan menjadi acuan standar operasional di unit-unit layanan gizi sebelum dijalankan secara nasional pada 2 Januari 2025.

Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha, mengungkapkan, BGN telah melakukan uji coba di 80 titik dengan melibatkan berbagai unit pelayanan seperti dapur umum dan layanan gizi mobile yang diprioritaskan untuk sekolah dan komunitas. 

“Alhamdulillah, program berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!', Senin (4/11).

BGN merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Ia pun memastikan bahwa BGN akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal. 

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, BGN menggandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan. Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga. 

"Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," tegas Ikeu.

Program ini tentu tidak luput dari tantangan, terutama dalam aspek keberlanjutan pasokan pangan dan pengawasan implementasi di lapangan. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyesuaikan jenis makanan dengan preferensi budaya lokal.

“Kami memastikan bahwa standar gizinya tetap, namun jenis menunya disesuaikan dengan budaya setempat, seperti penggunaan bahan pokok lokal,” jelas dia. 

Melalui program makan bergizi gratis ini, pemerintah berharap tidak hanya menciptakan generasi sehat dan cerdas,  juga mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan memaksimalkan hasil dari petani lokal. Harapannya, keberlanjutan program ini bisa didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jayapura (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan pangan lokal di Papua dapat menjadi menu pada program makanan bergizi gratis karena yang terpenting bagaimana angka kecukupan gizi sehingga hidangan nanti sangat mengikut preferensi.

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha kepada ANTARA di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya mendorong agar pangan lokal jadi hidangan bergizi .

"Karena melalui makanan bergizi gratis diharapkan meningkatkan sistem pangan dan petani di Papua dapat memproduksi pangan lokal" katanya.

"Oleh sebab itu kami merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya," ujarnya.

Dia menjelaskan karena pada tahap awal program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

"Termasuk di daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) di Papua di mana kami akan bekerja sama dengan Kodim setempat," katanya lagi.

Dia menambahkan keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

"Untuk itu kami berkolaborasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dilakukan secara nasional mulai Januari 2025. Ada kekhawatiran terkait pasokan menu MBG terkendala, tidak hanya soal distribusi melainkan ketersediaan pangan. Salah satunya dalam pemberian susu.

Ikeu Tanziha, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional menyebut tantangan ketersediaan susu memang akan dihadapi. Terlebih, bila sasaran pemberian susu pada seluruh anak di Indonesia dilakukan setiap hari.

Demi mengantisipasi harga yang meningkat karena tingginya permintaan, pemerintah melakukan impor tepung susu dan kurang lebih dua juta sapi.

"Oleh karena itu sementara ini memang kita masih memikirkan apakah susu akan diberikan setiap hari, atau dua hari sekali, dengan keterbatasan peternak susu," bebernya.

Ia menyoroti pasokan susu di Indonesia saat ini hanya cukup bila diberikan dalam program MBG seminggu sekali. "Kalau terus-terusan setiap hari tidak cukup, oleh karena itu kita melakukan impor. Impor sementara tepung susu, karena kan tidak mungkin impor fresh milk," lanjut dia.

Impor tepung susu untuk menyiasati kekurangan pasokan yang mungkin terjadi selama MBG berjalan, sambil menunggu sapi impor yang bisa menghasilkan produk susu 'fresh milk' untuk anak-anak.

Targetnya, pemberian 100 persen fresh milk dalam program makan bergizi gratis bisa dilakukan selambatnya dalam 5 tahun mendatang.

Video: Skema Impor Tepung Susu di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Skema Impor Tepung Susu di Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan tiga skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima.

Pertama, kata Dadan, adalah membangun central kitchen.

“Yang kedua, kami akan tempatkan central kitchen-nya di sekolah atau di pesantren jika student body-nya minimal 2.000,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

Ketiga, lanjut Dadan, pihaknya akan menggunakan teknologi kemasan vacuum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama. Menurut dia, kemasan vacuum digunakan terutama daerah-daerah terpencil.

“Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vacuum yang bisa tahan selama 1 tahun,” tandas Dadan.

Dia menegaskan kemasan vacuum ini penting terutama untuk pengiriman makanan ke daerah yang membutuhkan waktu tempuh hingga satu hari. Menurut dia, makan aman dan bisa dibuka untuk dikonsumsi.

“Kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari,” kata Dadan.

Pada kesempatan itu, Dadan juga memaparkan 320 program Badan Gizi Nasional yang disarikan menjadi 17 program prioritas. Dia menilai, program Makan Bergizi Gratis merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional untuk dilaksanakan.

“Kenapa? Karena ini adalah investasi pemerintah dalam investasi jangka panjang untuk perbaikan SDM Indonesia. Itu esensinya,” pungkas Dadan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, BGN akan melakukan uji coba atau pilot project program makan bergizi gratis (MBG) di 100 titik pada akhir 2024. Dadan Optimistis uji berjalan lancar karena ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," ujar Dadan. 

Menurut Dadan, uji coba program makan bergizi gratis akan difokuskan di Pulau Jawa. Pasalnya, mayoritas anak sekolah berada di Jawa.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," tandas dia. dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024). 

Dadan mengatakan uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah bisa terlibat menyukseskan program makan bergizi gratis. Pasalnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi di daerah. 

"Kami sudah komunikasi dengan kementerian dalam negeri. Pemda, silahkan mengalokasikan anggarannya, tapi tidak untuk makan bergizinya, tapi untuk pengembangan infrastrukturnya," jelas dia.

Dadan pun mengatakan, BGN membutuhkan pula peluang kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pihak ketiga untuk membangun satuan pelayanan. Namun di setiap satuan pelayanan, baik itu di bangunan khusus, di gathering, maupun di sekolah, BGN akan menempatkan tiga orang untuk bertugas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu fokus utama, dengan investasi yang cukup besar pada program Makan Bergizi Gratis. Program ini, yang jika diimplementasikan secara penuh, akan menjangkau hingga 82,9 juta penerima dan memakan anggaran sebesar Rp400 triliun.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” kata Dadan kegiatan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa.

Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang berarti memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan,” ujarnya.

Dari hasil percobaan, dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujarnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Demikian juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari yang setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

“Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Jadi, kalau ada pengusaha yang besar ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program in,” jelas Dadan lagi.

Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil. Dia bilang, “Karena kami tidak bisa menggunakan data sekunder karena data itu sangat dinamis. Jadi, jumlahnya baru akan kami tentukan ketika satuan pelayanan sudah ada di daerah.”

Dadan memastikan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan beras sebanyak 200 kilogram (kg) untuk sekitar 3.000 siswa per hari.

Selain itu, dibutuhkan 350 kg daging ayam dan 350 kg sayuran per hari.

"Dalam percobaan kita juga berikan susu, untuk 3.100 anak membutuhkan 600 liter susu setiap hari," kata Dadan dalam Strategic Policy Forum Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2025 di Universitas Indonesia, Selasa (17/9).

Menurut Dadan, Indonesia sekarang kelebihan produksi telur 200 ribu ton per tahun dan kelebihan 600 ribu ton daging ayam per tahun. Di lain sisi, banyak anak-anak yang kekurangan gizi karena daya belinya rendah.

Karena itu, program MBG diharapkan bisa hadir dengan menyerap produksi dalam negeri dan menyalurkannya kepada penerima bantuan.

Di lain sisi, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG, akan dilakukan impor sapi yang bisa menghasilkan susu dalam jangka panjang.

"Dalam jangka panjang kita bukan mengimpor susunya, tapi mengimpor sapinya supaya bisa menghasilkan susu," katanya.

Dadan menjelaskan nantinya menu prgoram MBZ akan berbeda untuk setiap daerah karena akan disesuaikan dengan selera penerima. Nantinya, Badan Gizi hanya akan menetapkan standar gizi dalam menu yang dibagikan.

"Standar gizinya sama tapi isinya sangat tergantung karakteristik daerah, sumber daya lokal, dan kesuakaan daerah," katanya.

Ia mencontohkan anak-anak di Sukabumi lebih senang mengonsumsi daging dibanding ikan. Karenanya, sumber protein nantinya lebih sering menggunakan daging sapi.

"Tapi kalau sapi setiap hari kan mahal, jadi kita terapkan misalnya tiga bulan sekali. Atau misalnya di Papua, nasinya diganti papeda. Jadi kita kasih keleluasaan untuk menyusun komposisi menu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional akan berkantor di kompleks Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi bahwa lokasi kantor Badan Gizi Nasional nantinya berada di kawasan kantor Bapanas. Menurut dia, Badan Gizi Nasional akan berkantor di gedung bagian bawah Bapanas.

"Saya kemarin komunikasi dengan Setneg (Sekretariat Negara) diminta untuk membantu supaya beberapa kegiatan seperti misalnya kantor, itu di bawah, bekas kepala Karantina, sekarang dipakai sementara untuk kepala Badan Gizi Nasional di gedung bawah," kata Arief ketika ditemui di kawasan Gedung DPR, Senin (26/8/2024).

Arief mengatakan, Bapanas juga akan membantu Badan Gizi Nasional dalam membentuk struktur organisasinya.

"Ya namanya organisasi belum full perangkatnya, struktur organisasinya dan lain-lain ya kami bantu supaya Badan Gizi Nasional dapat melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Secara penugasan, Arief menjelaskan, Badan Gizi Nasional akan fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Bapanas akan tetap fokus pada kebutuhan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi pasokan.

"Jadi Badan Gizi Nasional itu memang dipersiapkan salah satunya untuk mengeksekusi makan bergizi gratis. Itu sudah jelas kok, ada apa saja. Badan Pangan, ya Badan Pangan, itu cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan, kerawanan pangan, dan gizi, nah gizinya itu di Badan Gizi Nasional,” ujar Arief.

Dia berharap, Bapanas dapat menjadi pihak yang menghubungkan antara produksi petani dan peternak dengan pembeli pasti atau offtaker yaitu Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya belum memiliki kantor secara resmi. Dadan yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan menjelaskan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan adanya bantuan dari Bapanas, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya dan berkontribusi signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran, sudah dalam persiapan. Nantinya, dalam pelaksanaannya, program ini akan melibatkan UMKM lokal dan pihak swasta.

"Kita sebetulnya punya tujuan selain memberikan makan bergizi kepada anak-anak, kepada ibu hamil, ibu menyusui, kita juga ingin menumbuhkan UMKM lokal. Jadi kita akan bekerja sama secara intens dengan kooperasi, dengan BUMDes dan lain-lain," ucap Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).

Dadan menjelaskan pihaknya akan menggandeng pihak swasta. Hal ini karena melihat besarnya skala program MBG.

"Ya pasti (swasta terlibat), ini kan program yang sangat besar ya, dan dilaksanakan setiap hari, juga menyangkut target yang besar juga. Jadi semua pihak pasti welcome untuk terlibat," tambah Dadan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional tengah memastikan kesiapan program MBG dari segala aspek, mulai prosedur hingga kebutuhan yang diperlukan.

"Jadi Pak Presiden Jokowi telah meneken perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya, dan saya bertugas menyiapkan segala sesuatunya," tuturnya.

Diketahui sebelumnya pada Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di gedung MPR/DPR, Jumat (16/8), Presiden Jokowi menyebut program MBG akan diarahkan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi masyarakat kecil.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," ucap Jokowi

Jokowi menjelaskan nantinya program ini akan dilakukan secara bertahap, selaras dengan kesiapan teknis serta kelembagaan dan tata kelola yang akuntabel.

Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana guna membahas rincian anggaran badan tersebut.

“Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa.

Dia tidak menyebut kapan waktu pasti pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Namun, dia memastikan proses anggarannya sedang dalam penyusunan.

“Proses anggarannya kan saat ini sedang dibuat,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pada Senin (19/8), Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

Program tersebut ditargetkan untuk mulai bergulir pada 2 Februari 2025, usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

Mengenai skema penyaluran program, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut.

Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, alokasi dana untuk program makan bergizi gratis adalah sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis.

Program ini ditargetkan dapat memberikan efek ekonomi berganda. Selain perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), MBG diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen dan penyerapan 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan UMKM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan agar Badan Gizi Nasional tidak berubah menjadi lembaga "superbody" atau tanpa pengawasan dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden terpilih 2024—2029, Prabowo Subianto.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti potensi risiko yang mungkin dihadapi Badan Gizi Nasional, mengingat anggaran besar yang akan dikelola untuk menjalankan program MBG di seluruh Indonesia. Media menekankan bahwa pengelolaan dana yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan inefisiensi yang signifikan.

"Ketika sebuah lembaga memegang dana dalam jumlah sangat besar, ada kecenderungan untuk menjadi 'superbody' yang dapat merusak, terutama dalam konteks inefisiensi yang risikonya sangat tinggi," ujar Media dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/8/2024).

Media juga mengingatkan contoh dari Amerika Serikat, di mana pemerintah federal sempat mengambil alih program pinjaman pendidikan (student loan) yang kemudian menjadi tidak efektif karena institusi tersebut tumbuh lebih besar dari bank. Akhirnya, pemerintah AS memutuskan untuk menyerahkan kembali program tersebut kepada pihak swasta. Media khawatir situasi serupa bisa terjadi pada pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional.

Untuk menghindari masalah tersebut, Celios menyarankan agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya terpusat di Badan Gizi Nasional. Sebaliknya, Media menyarankan pendekatan yang lebih desentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan institusi-institusi lokal, termasuk sekolah dan pemerintah daerah, dalam hal distribusi dan pembiayaan.

"Perlu melibatkan institusi di level terkecil, seperti sekolah dan pemerintah daerah, untuk mengelola distribusi dan pembiayaan program ini," jelas Media.

Lebih lanjut, dia menilai anggaran senilai Rp71 triliun tidak akan cukup untuk penyelenggaraan program MBG pada tahun depan. Apalagi, penyelenggaraan langsung dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Media khawatir Rp71 triliun banyak habis untuk gaji pegawai, koordinasi, hingga pembiayaan-pembiayaan teknis. Akhirnya, masyarakat hanya menerima sedikit porsi dari total anggaran tersebut.

"Saya khawatirnya kalau Ini dipaksakan, katanya [dimulai] Januari 2025, tapi dengan skema yang belum rapi ini bisa berpotensi untuk kita kehilangan potensi anggaran yang sangat signifikan," tutupnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional lewat Peraturan Presiden No. 83/2024. Pada Senin (19/8/2024), Jokowi juga melantik dosen IPB Dadan Hindayana menjadi Kepala Badan Gizi Nasional.

Usai dilantik, Dadan mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis disiapkan untuk terlaksana pada 2 Januari 2025. Meski sudah mengetahui penugasannya, Dadan mengaku Badan Gizi Nasional masih harus dimatangkan lebih lanjut.

Dia menyebut masih akan membahas ihwal struktur organisasi, lokasi kantor, peraturan serta pengangkatan para pejabat tinggi di badan itu. Dadan berharap menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pekanpertama Desember 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis bakal dimulai per 2 Januari 2025. Dadan menjelaskan lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pada Senin (19/8) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sosok Dadan dikenal sebagai akademisi.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Sehingga, ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis program makan bergizi gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucap Dadan.

Sejauh ini, program makan bergizi gratis telah diuji coba di sejumlah wilayah RI, seperti Tangerang, Solo, Bogor dan Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8/2024). Uji coba tersebut dilaksanakan menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp8 juta untuk membiayai sekitar 500 siswa. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

Tugas dan Fungsi Badan Gizi

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan pemenuhan gizi bagi rakyat, dari anak bayi, siswa sekolah, sampai ibu hamil.

Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Sebagaimana dokumen Perpres yang dilihat detikcom, Sabtu (17/8/2024), Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Masalah gizi harus diserahkan kepada ahlinya. Siapa saja yang nantinya duduk sebagai dewan pengarah? Ada tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dan Polri, dan akademisi. Demikian tercantum di Pasal 8.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Di bawahnya, ada banyak deputi.

"Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 46.

Tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional dijelaskan pada Bagian Kedua Perpres ini. Sesuai namanya, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional adalah koordinasi, penetapan kebijakan teknis, penyediaan, penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pengawasan pemenuhan gizi. Serta, ada pelaksanaan fungsi lain (tidak dirinci di Perpres) yang diberikan Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi ada di Pasal 5. Berikut adalah sasaran pemenuhan gizi nasional:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
b. anak usia di bawah lima tahun;
c. ibu hamil; dan
d. ibu menyusui

Jokowi Pastikan Program Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).