Nomenklatur Kementerian yang khusus mengurus soal perumahan dibentuk kembali dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian tersebut dinamakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dari keterangan yang diterima detikproperti, kementerian tersebut disingkat menjadi Kementerian PKP yang merupakan akronim dari Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal itu dapat dilihat dari sebuah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Sebelumnya, departemen yang mengurus perumahan terakhir disebut Kemenpera, di mana saat itu Djan Faridz menjabat sebagai menteri di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Nantinya, Kementerian PKP tidak hanya membahas soal rumah, tetapi kawasan permukimannya juga.

Menurut UU Nomor 1 tahun 2011, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kawasan tersebut berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.

Sebagai informasi, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, kementerian yang menangani khusus permasalahan perumahan dan permukiman dibuat kembali. Sebelumnya, pada era pemerintahan Joko Widodo, bidang perumahan dijadikan satu dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Prabowo juga sudah melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Maruarar Sirait dan wakilnya, Fahri Hamzah pada Senin (21/10/2024). Sehingga Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah selanjutnya disebut Menteri dan Wakil Menteri PKP.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah akan fokus pada program 3 juta rumah. Ia menuturkan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian backlog hingga perbaikan rumah layak tidak layak huni (RTLH).

"Pemerintah khususnya kementerian yang baru akan fokus untuk menyelesaikan 13 juta backlog perumahan di Indonesia dan 26 juta permukiman atau rumah tidak layak huni atau RTLH. Nah itu yang akan fokus menjadi bagian dari tentunya kerja utama kementerian," ujarnya kepada wartawan di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program tersebut, kata Fahri, merupakan hasil penataan ekosistem dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta lokal maupun luar negeri.

Ia menegaskan, pemerintah akan menciptakan ekosistem yang baik untuk perumahan. Sebab, selalu ada supply dan demand di sektor tersebut.

"Pemerintah hanya mau menciptakan ekosistem agar bagi rakyat, terutama yang tidak punya rumah dan rumahnya tidak layak huni, itu yang akan menjadi fokus. Sehingga pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," jelasnya.

Terkait jumlah anggaran yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah, Fahri mengaku belum terlalu dirinci pembagiannya.

"Anggarannya belum terlalu detail, tetapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir. Saya lupa angkanya, nanti kita akan ini (cek) ya," tutupnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” ujar Burhanuddin dalam keterangan resminya.

Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI telah memulai proses pengadaan lahan tersebut.

Ditargetkan, tidak lama lagi sudah ada kejelasan mengenai jumlah luas (hektar) yang dapat diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dipergunakan.

Selain itu, Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejaksaan siap untuk memenuhi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI untuk melakukan pendampingan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kementerian tersebut, khususnya terhadap pembuatan peraturan guna mewujudkan pembangunan yang sah dan legal sesuai payung hukum.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar Sirait mengatakan bahwa program ini merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal.

“Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal,” ucap Maruarar Sirait.

“Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek,” kata dia.

Maruarar Sirait menegaskan, upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan 100 Hari Program Presiden Prabowo Subianto dengan bergotong royong dalam membangun perumahan untuk rakyat.

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) dan Fahri Hamzah resmi aktif bekerja. Serah terima jabatan sudah dilakukan semalam.

Sebuah pertanyaan muncul mengenai lokasi kantor tempat Ara dan Fahri bekerja. Sebab, Kementerian Perumahan baru saja dipisah kembali di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Ara menuturkan dirinya di mana akan berkantor.

"Saya belum tahu kantornya, saya ikut aja," katanya kepada awak media di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Senada, Fahri Hamzah juga mengaku tidak tahu di mana kantornya berada. Ia menuturkan untuk menunggu arahan dari Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," tuturnya kepada wartawan.

Saat masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan berlokasi di satu area yang sama, yaitu di sekitar Kebayoran Baru.

Sebelum nomenklaturnya digabung dengan Kementerian PU, Kantor Kementerian Perumahan berada tak jauh dari kantor PU, tepatnya terletak di seberang Kementerian PUPR, samping Mabes Polri, dan di belakang Kementerian ATR/BPN.

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah berkomitmen bakal langsung mengeksekusi sejumlah program di bawah kementerian yang dipimpinnya.

Fahri menyebut pada hari ini, Selasa (22/10/2024) dirinya bakal melakukan koordinasi dengan Basuki Hadimuljono selaku mantan Menteri PUPR periode 2014-2024.

"Besok [hari ini] kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR, yang semua ini adalah bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik, khususnya permukiman dan perumahan," jelas Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024) malam.

Dia menjelaskan pada tahap awal pihaknya bakal terlebih dahulu untuk fokus pada proses harmonisasi kementerian. Diharapkan upaya tersebut dapat selesai dalam waktu dekat.

Belum banyak informasi teknis yang disampai Fahri. Hanya saja dirinya memastikan bahwa pihaknya bakal bekerja keras untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Pemisahan kementerian itu dilakukan guna mewujudkan porgram optimis Prabowo Subumianto di bidang perumahan. Di mana, dirinya berjanji untuk dapat membangun tiga juta rumah per tahun yang bakal direalisasikan di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan, pelaksanaan program 3 juta rumah tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikannya saat ditemui menjelang Upacara Serah Terima Jabatan di bekas Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.

"3 juta itu adalah hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, pemerintah, swasta, dalam negeri, luar negeri untuk terjun membangun perumahan," ujarnya.

Fahri juga mengaku, pelaksanaan program 3 juta rumah adalah hal yang berat. Bahkan hal ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat melantiknya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," lanjutnya.

Fahri Hamzah juga mengatakan, yang menjadi fokus kerjanya adalah mengentaskan backlog perumahan sebanyak 13 juta dan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 26 juta.

Sebagai informasi, Fahri Hamzah ditunjuk mendampingi Maruarar Sirait di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maruarar juga telah dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Keduanya, beserta jajaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR akan melakukan rapat koordinasi di Gedung Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan pada Selasa (22/10/2024) sore.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Periode 2014 - 2024 Basuki Hadimuljono secara resmi menyerahkan jabatan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin malam (21/10/2024).

Basuki optimis kedua Menteri tersebut dapat meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Kabinet Merah Putih, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan perumahan, dan pembangunan sekolah serta pasar.

"Saya sangat yakin, Bapak Menteri dan Ibu Wamen dapat melanjutkan berbagai upaya pembangunan infrastruktur dan perumahan yang telah berjalan, namun masih dipenuhi banyak tantangan ke depannya," kata Menteri Basuki.

Basuki berpesan khusus untuk ke depan Kementerian PU dan Kementerian PKP dapat terus memperkuat sistem yang telah dikembangkan Kementerian PUPR, sehingga bisa benar-benar menciptakan Pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

"Semoga seluruh sumber daya yang telah dimiliki dan dikembangkan Kementerian PUPR dapat dimaksimalkan untuk mendukung kedua kementerian menjadi sama-sama kuatnya untuk berjalan bersama sehingga tercipta sistem kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang lebih tinggi untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia," kata Menteri Basuki.

Dikatakan Basuki, sejak 2014, Kementerian PUPR mendapatkan amanah langsung dari Presiden Jokowi untuk terus memperbaiki tata kelola organisasi melalui pembangunan sistem, baik sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem program dan monitoring proyek, serta sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan komitmennya penuh untuk terus melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Basuki, insyaAllah akan terus kami jaga sistem yang sudah berjalan baik, sekaligus terus berinovasi untuk mengembangkannya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi negara," kata Menteri PU Dody.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo, infrastruktur dan perumahan merupakan salah satu keberhasilan Pemerintahan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.

"Mohon kami dibantu dan diingatkan sebagai junior, karena Pak Basuki masih sangat produktif dan cemerlang," kata Menteri Maruarar.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Para pelaku industri properti kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah dengan dilantiknya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirai.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah.

APERSI, yang beranggotakan lebih dari 5.000 pengembang perumahan di seluruh Indonesia, telah lama fokus pada pembangunan perumahan bagi MBR dan milenial. Sekretaris Jenderal APERSI, Daniel Djumali, menegaskan bahwa lebih dari 90% anggotanya mengembangkan perumahan bagi segmen tersebut.

"Kami mendukung penuh program 3 juta rumah dari pemerintah, yang meliputi 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. Program ini sangat sejalan dengan semangat APERSI," ujar Daniel kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Namun, Daniel juga menyoroti pentingnya desain rumah yang memperhatikan kearifan lokal, terutama di daerah pedesaan dan pesisir, di mana kondisi tanah dan lingkungannya sangat bervariasi.

"Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah yang berbeda. Misalnya, di Riau dengan tanah gambut atau di Kalimantan Selatan dan Barat yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini menuntut struktur pondasi dan desain yang berbeda-beda untuk mencapai hasil maksimal," jelasnya.

Selama 26 tahun, anggota APERSI telah menerapkan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam membangun rumah yang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat.

Penerapan strategi ini, menurut Daniel, tidak hanya berhasil menyediakan hunian layak bagi MBR dan milenial, tetapi juga berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah tersebut.

"Properti, khususnya perumahan bagi MBR dan milenial, memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian. Sektor ini menciptakan lapangan kerja yang besar dan memberikan dampak bagi lebih dari 170 sektor ekonomi lainnya, terutama di pedesaan, perkotaan, dan wilayah pesisir," kata Daniel.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa masih diperlukan tambahan minimal 20.000 unit perumahan lagi untuk menutup kebutuhan yang terus meningkat.

APERSI juga menekankan pentingnya skema pembiayaan yang tepat untuk mendukung program ini.

Daniel menyoroti perlunya skema yang fleksibel dan berkelanjutan, terutama untuk daerah pedesaan dan pesisir yang memiliki tantangan tersendiri.

"Kami mengusulkan skema renovasi atau peningkatan mutu rumah yang efektif dan efisien untuk wilayah pedesaan dan pesisir, yang juga dapat menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah tersebut," ungkapnya.

Selain itu, APERSI mendorong skema pembiayaan rumah bersubsidi bagi MBR dan milenial, dengan suku bunga tetap 5% selama 10-15 tahun, serta keringanan fiskal seperti PPN 0%, PPh 1%, dan BPHTB 0% untuk rumah dengan harga di bawah Rp350 juta.

"Perizinan yang cepat, hemat, dan mudah juga sangat diperlukan untuk mendukung program ini," tambah Daniel.

Terkait kuota subsidi, Daniel mengungkapkan bahwa meskipun terdapat tambahan kuota subsidi sebesar 34.000 unit pada tahun 2024, kuota tersebut diperkirakan akan habis pada bulan November.

"Kami berharap Bank Himbara dapat berkreasi dengan menciptakan skema KPR khusus bagi MBR dan milenial yang lebih bersahabat, sehingga kebutuhan hunian layak terus dapat terpenuhi," ujar Daniel.

Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan dukungan dari para pengembang yang tergabung dalam APERSI, prospek bisnis properti untuk perumahan MBR dan milenial pada tahun 2024 dan seterusnya terlihat menjanjikan.

"Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal skema pembiayaan dan percepatan regulasi yang lebih mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia dilantik menjadi menteri dalam Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029 pagi ini.

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mendiktekan sumpah dan janji jabatan deretan menteri untuk kabinet barunya.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Lalu, Ara sempat berjabat tangan dan bercengkerama dengan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika dan berkeliling mengucapkan selamat kepada para menteri baru.

Pada kesempatan itu, Ara tampak rapi mengenakan setelan jas dan peci berwarna hitam. Pakaiannya dipadukan dengan kemeja putih dan dasi biru muda.

Maruarar Sirait dan Presiden Prabowo Subianto di Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029 Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden

Sebagai informasi, pelantikan ini digelar setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ara untuk bergabung menjadi menteri dalam kabinetnya pada Minggu (20/10) malam. Ia pun akan didampingi oleh Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Sebelum menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ara sudah lama berkiprah di dunia politik.

Dilansir situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ara berasal dari keluarga politisi. Ayahnya Sabam Sirait, merupakan politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ia sudah serius menekuni bidang politik dengan menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Sebagai mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah menjadi Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kabinetnya. Dengan ini, Prabowo membentuk kembali Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya setelah beberapa waktu berselang.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, keduanya akan memastikan program penyediaan rumah bagi masyarakat bisa berjalan.

Seperti diketahui, ini bukan kali pertama Indonesia memiliki Kementerian khusus perumahan. Sebelum digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Perumahan Rakyat sudah lama ada dan berdiri sendiri. Berikut sejarah singkatnya.

Sejarah Singkat

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, pada awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, fungsi perumahan diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum yang tanggung jawabnya adalah mengawasi pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung.

Fungsi dan tanggung jawab bidang perumahan sempat dialihkan ke Kementerian Sosial pada tahun 1958 lewat terbitnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Masalah perumahan semakin mendapat perhatian serius pemerintah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Perumahan Nomor 6 tahun Tahun 1962. Tetapi karena tidak berjalan dengan baik diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun Tahun 1963. Terbit Undang-Undang Pokok Perumahan No. 1 tahun Tahun 1964.

Fungsi dan tanggungjawabnya kemudian dikembalikan ke Kementerian PU lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Baru pada tahun 1978, urusan perumahan rakyat ditangani oleh departemen sendiri, dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dengan Cosmas Batubara sebagai Menteri pertamanya.

Selanjutnya, kementerian ini sempat beberapa kali mengalami pergantian pucuk pimpinan dari mulai Akbar Tanjung pada 1993-1998, Theo L Sambuaga pada 1998-2000, Soenarno pada 2001-2004, Yusuf Asy'ari pada periode 2004-2009, Suharso Monoarfa pada 2009-2011, Djan Faridz pada 2011-2014.

Jokowi lalu menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono pada 2014-2024.

Kemudian, Pemerintahan Prabowo memisahkan Kementerian PUPR, sehingga terbentuk kembali departemen khusus perumahan. Kali ini sedikit berbeda karena nomenklatur berubah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk politisi senior Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih miliknya. Dia akan bertanggung jawab menangani seputar perumahan di Indonesia bersama wakilnya Fahri Hamzah.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar mengemban tugas penting yakni mengentaskan angka backlog di Indonesia dan realisasi salah satu program besar yang dicetus oleh Prabowo yakni program 3 juta rumah.

Membahas soal Menteri Perumahan, sudah ada sederet nama tokoh penting yang pernah menjabat di posisi ini sejak Indonesia merdeka. Namun pada beberapa periode, Kementerian Perumahan sempat digabung dengan Kementerian lain seperti pada era Joko Widodo lalu, bersatu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, siapa saja yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di Indonesia? Berikut detikcom rangkum daftar Menteri Perumahan RI dari masa ke masa.

Presiden Soekarno

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024), pada masa pemerintahan Presiden Soekarno permasalahan seputar perumahan dipegang oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 1958, bidang perumahan kembali dipindahkan ke Kementerian Sosial setelah keluarnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Presiden Soeharto

Bidang perumahan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum pada 1969 lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Kementerian Perumahan baru dibentuk pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III. Berikut daftar Menteri Perumahan yang pernah menjabat di pemerintahan Presiden Soeharto

1. Cosmas Batubara pada Kabinet Pembangunan III (periode 1978-1983 dan 1983-1988).

2. Siswono Yudohusodo pada Kabinet V (periode 1988-1993).

3. Akbar Tanjung pada Kabinet VI dan VII (periode 1993-1998 dan Maret-Mei 1998).

Presiden BJ Habibie

Setelah Presiden Soeharto diturunkan, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie. Kementerian Perumahan tetap berjalan dengan Menteri baru yakni Theo L Sambuaga pada Kabinet Reformasi Pembangunan untuk periode yang singkat yakni 1998-1999.

Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, bidang Perumahan dipegang oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Menteri yang menjabat pada era ini adalah Soenarno pada Kabinet Gotong Royoung untuk periode 2001-2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kementerian Perumahan kembali dijalankan pada masa pemerintahan SBY dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut daftar menterinya.

1. Yusuf Asy'ari pada Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009).

2. Suharso Monoarfa pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2009-2011).

3. Djan Faridz pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2011-2014).

Presiden Joko Widodo

Jokowi sejak dilantik pada 2015 lalu, memilih untuk menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Pekerjaan Umum dengan sebutan Kementerian PUPR. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri PUPR dipimpin oleh Basuki Hadimuljono (periode 2014-2019 dan 2019-2024).

Presiden Prabowo Subianto

Kementerian Perumahan di masa Presiden Prabowo kembali dipisah dari Pekerjaan Umum dengan nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri yang ditunjuk untuk mengemban amanah ini adalah Maruarar Sirait untuk periode 2024-2029.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP.

"Malam ini Pak Basuki meminta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini, sehingga kita mulai besok sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semua ini bertujuan mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan bahwa Pak Basuki telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian PU dan Kementerian PKP.

"Nanti kita mendapatkan pengarahan juga dari Pak Basuki, karena beliau juga sudah membuat kajian dengan tim tentang pemisahan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya.

Menurut Fahri, dalam kajian tersebut kemungkinan terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan tersebut.

"Tetapi yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para jajaran Menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10).

Prabowo melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dengan pelantikan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, dengan terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kususmastuti.

Sedangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait didampingi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Menteri PUPR periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024