Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) kini bekerja keras melampaui batas perencanaan awal demi memenuhi target Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menyebut lembaganya kini jungkirbalik untuk mengejar target 82,5 juta peserta pada 2025, angka yang jauh melampaui capaian negara-negara maju, seperti Finlandia.

"Tadinya kami membuat rencana itu 15 juta pada tahun ini. Karena kita berpikir seperti Finlandia, itu persiapannya saja 5 tahun lebih kurang, tidak sampai 10 juta (penerima manfaat-red)," katanya dalam forum diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” di Jakarta, Sabtu.

Dikatakan Tigor, rujukan angka di negara paling berbahagia versi laporan World HappinessReport itu diketahuinya saat pertemuan BGN dengan tim dari Finlandia di European Union, baru-baru ini.

Tigor mengungkapkan awalnya BGN hanya merancang program MBG untuk menjangkau 15 juta anak pada 2025. Target yang awalnya sudah dianggap paling ambisius, mengingat tantangan logistik dan infrastruktur, termasuk menyiapkan ribuan dapur layanan gizi yang harus memenuhi standar harian.

Menurut Tigor, keputusan mendadak untuk mengubah capai target itu diambil usai Presiden Prabowo menyaksikan langsung antusiasme siswa dan orang tua terhadap program MBG di sekolah.

Banyak yang belum kebagian, bahkan mendatangi presiden secara langsung meminta kejelasan kapan mereka akan ikut menikmati layanan serupa, kata Tigor.

Dikatakan Tigor, situasi tersebut mengubah total strategi BGN, dari rencana awal membangun 5.000 dapur layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini melonjak jadi 30 ribu unit agar bisa melayani seluruh peserta dalam satu tahun. Setiap dapur ditargetkan melayani sekitar 3.000 anak per hari.

“Membahas ini, kami langsung jungkir balik. Gimana caranya menyediakan 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizinya? Karena kan proses pemberian makannya dengan dapur-dapur yang melayani 3 ribu anak per hari," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Pradanna Putra Tampi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji pemberian asuransi kepada penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan tersebut. Kajian ini dilakukan menyusul ditemukannya banyak kejadian atau kasus keracunan para penerima MBG.

"Jadi saat ini kita sedang memikirkan penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan. Itu masih dalam diskusi kita," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan usai acara diskusi bertajuk 'Ada Apa dengan Prabowo?' yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Kendati demikian, Tigor memastikan kajian atas pemberian asuransi kepada penerima Program MBG ini, tidak akan mengutak atik biaya pangan yang sudah ditetapkan. Sehingga, asuransi ini akan berada di luar anggaran tersebut.



"Seperti ada laporan dari Cianjur itu langsung kita evaluasi dulu. Dicek di lab apakah benar ini terjadi karena makanan. Kan dia ada sampel makanan di kulkas yang dimasak. Itu di simpan biasanya," tuturnya.

Jika dari sampel itu ternyata tidak menimbulkan reaksi keracunan terhadap orang yang memakannya, BGN biasanya meneliti lebih lanjut. Bisa saja, penerima MBG itu keracunan lantaran baru mengonsumsi beberapa waktu setelah MBG diberikan. "Even kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan kajian terkait asuransi untuk pegawai yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penerima manfaat.

Menurut Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujarnya lagi.

Tigor juga menyebut, BGN masih dalam tahap mendiskusikan agar biaya asuransi untuk penerima manfaat tidak akan mengurangi biaya pangan dalam program MBG.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," katanya.

Kemudian, menurut dia, BGN juga sedang melakukan menyiapkan asuransi untuk karyawan jika mengalami kecelakaan kerja seperti kebakaran di dapur MBG.

"Karena misalnya dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi itu harus ada asuransinya. Nah ini sekarang sedang kita godok juga," ujarnya.

Sementara itu, Tigor menyebut bahwa asuransi bagi pekerja di SPPG akan menggunakan BPJS Kesehatan.

"Tapi karyawan yang bekerja di satuan pelayanan saat ini juga kita minta supaya mereka pun di-cover dengan BPJS, yang tidak mengurangi dari gaji mereka, tetap itu ditambahkan sebagai bagian dari biaya BPJS untuk meng-cover kesehatan seluruh pekerja," kata Tigor.

Diketahui, kasus keracunan menu MBG kembali menjadi sorotan setelah 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.

Dalam narasi yang juga menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait itu disebutkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, dapat mendaftar melalui tautan yang terdapat dalam unggahan itu.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.

Segera daftarkan diri anda melalui link di bio.”

Namun, benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian PKP ataupun situs resmi pemerintah lainnya. Dalam tautan tersebut, pengunjung diminta mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif, seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 telah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan menjadi 350.000 unit, dari sebelumnya sebanyak 220.000 unit.

Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa aturan saat ini menetapkan syarat pembeli rumah subsidi sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan batas gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga. Dengan demikian unggahan di media sosial tersebut merupakan hoaks.

Klaim: Masyarakat tanpa gaji tetap, bisa dapat rumah gratis dari Kementerian PKP

Rating: Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis seumur hidup

Cek fakta: Hoaks! Pendaftaran naik haji gratis Kementerian Agama

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah perumahan di Kota dan Kabupaten Bekasi terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (10/5/2025) siang.

Laporan dari warga menyebutkan, banjir terjadi di beberapa lokasi, termasuk Perumahan Taman Wisma Asri II di Bekasi Utara, di mana ketinggian air mencapai sekitar 10 sentimeter.

Di Perumahan Jati Agung I, Pondok Gede, ketinggian air tercatat sekitar 15 sentimeter, sedangkan di Perumahan Duren Jaya di Bekasi Timur, ketinggian air juga mencapai sekitar 10 sentimeter.

Nia Nuruliani (27), seorang warga Bekasi Timur, mengungkapkan banjir juga merendam Gang Semar, RT 04/RW 04, Kelurahan Bekasi Jaya, dengan ketinggian mencapai 20 sentimeter.

"Dari pengalaman saya, biasanya air akan surut dengan sendirinya setelah hujan mereda. Ini terjadi karena masalah saluran, dan biasanya tidak lama lagi sudah normal kembali," katanya kepada Kompas.com.

Hingga pukul 16.00 WIB, hujan di sejumlah wilayah di Kota Bekasi mulai mereda, meskipun di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, cuaca masih terpantau gerimis.

KOMPAS.com – Sejumlah kasus keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan terjadi di beberapa daerah belakangan ini.

Dikutip dari Kompas.com (24/4/2025), beberapa kasus keracunan diduga disebabkan karena makanan yang dikonsumsi siswa sudah basi.

Salah satunya terjadi di SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara. Di sekolah tersebut, belasan siswa mengalami gejala muntah dan sakit perut.

Dugaan sementara, gejala ini muncul akibat menu MBG berupa ayam tepung, sudah basi saat dibagikan ke siswa.

Kejadian serupa juga dilaporkan di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur. Di sana, sebanyak 29 siswa mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang mereka sebut terasa basi dan tidak enak.

Belajar dari kasus-kasus ini, penting untuk mengenali tanda-tanda makanan basi. Apa saja cirinya?

Ciri makanan basi

1. Pada makanan Berkarbohidrat

Dikutip dari laman UGM, Ahli Gizi dari RSA UGM, Leiyla Elvizahro, menjelaskan bahwa makanan basi dapat dikenali dari perubahan bau, tekstur, dan warna.

Ia mengimbau masyarakat untuk membiasakan diri mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Menurutnya, pancaindra kita umumnya cukup peka untuk mengenali makanan yang sudah basi.

“Makanan seperti nasi, mi, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika terlalu lama disimpan pada suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla.

2. Makanan Berbahan Dasar Daging, Ikan, dan Produk Susu

Makanan berbahan dasar hewani cenderung cepat rusak jika tidak disimpan dengan benar.

Tanda-tanda makanan berbahan daging yang sudah basi meliputi bau menyengat, perubahan warna menjadi kehijauan, serta tekstur yang berlendir.

Sementara itu, susu yang basi biasanya menggumpal dan mengeluarkan bau asam yang tajam.

Jika dikonsumsi, makanan basi dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan dan dehidrasi berat.

3. Sayur dan Buah

Pada sayur dan buah yang membusuk dapat dikenali dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir.

Selain itu, kulit buah biasanya tampak mengerut dan muncul jamur berwarna hijau.

Perhatikan Penyimpanan Makanan

Lebih lanjut, Leiyla mengingatkan bahwa makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat.

Ini termasuk penggunaan penutup makanan, penyimpanan pada suhu yang sesuai, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Waktu antara proses memasak dan konsumsi juga harus diperhatikan.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyimpanan bahan pangan hewani dalam suhu dingin serta proses memasak menggunakan suhu tinggi untuk membunuh bakteri patogen.

Selain itu, penyajian makanan sebaiknya dilakukan secara tertutup, tidak dikerubuti lalat, dan ditangani oleh petugas yang menggunakan sarung tangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menilai bahwa kejadian keracunan siswa di Kota Bogor yang diduga akibat menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum evaluasi perbaikan kualitas.

"Program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kita. Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Anggota DPR RI dari Dapil Bogor dan Cianjur ini pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut. Sebab, dia menyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, Eddy memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur yang merupakan daerah pemilihan (dapil)-nya.

"Insya Allah saya siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan agar ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim atas kasus ini.

Adapun Dedie Rachim telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) terkait pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik, dengan standar kesehatan, keamanan dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizinya juga meningkat," kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

Dalam program sebesar MBG, menurut Eddy, semua aspek teknis baik bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal demi memastikan makanan yang diberikan bergizi dan aman dikonsumsi.

Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah dapat terus terjaga.

"Keterbukaan informasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Jakarta -

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya sedang mengkaji skema pembayaran untuk asuransi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian itu mencakup asuransi kecelakaan kerja, hingga jika ada dampak bagi penerima manfaat seperti keracunan.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan. Dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp 10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," kata Tigor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Tigor merinci, saat ini sedang dikaji apakah karyawan yang mengerjakan MBG sudah terlindungi asuransi kecelakaan kerja atau belum. Selain itu, sedang merumuskan juga biaya asuransi tersebut apakah akan menggunakan biaya operasional atau tidak.

"Nah jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul," ucap dia.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan (Adrial A/detikcom)

"Yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di-cover oleh BPJS," tambahnya.

Terkait bila ada kasus pada penerima manfaat, seperti keracunan di Cianjur, Jawa Barat, pihaknya akan memberikan bantuan. Namun, pihak BGN tetap akan menelusuri lebih lanjut apa penyebabnya.

"Kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ungkapnya.

Namun lebih rinci biaya asuransinya, Tigor mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak penyedia asuransi. Dirinya menyebut sudah ada beberapa penyedia asuransi yang menawarkan jasanya.

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kita. Jadi saat ini dalam proses kita me-review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat kita rasa dan tentu tidak boleh mengurangi biaya bahan baku untuk makanan," ucapnya.

Tonton juga "Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis" di sini:

(ial/jbr)

Jakarta -

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membuka 30 ribu satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Satu SPPG akan membutuhkan kepala unit, ahli gizi, dan akuntan, sehingga membuka 90 ribu lapangan pekerjaan.

"Jadi kepala unit, itu ada 30 ribu nanti otomatis kita rekrut 30 ribu sarjana di Indonesia untuk jadi kepala," kata Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Tigor mengatakan lapangan pekerjaan itu akan dibuka untuk sarjana dengan usia 22-30 tahun. Lapangan pekerjaan dibuka umum termasuk untuk fresh graduated.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ujarnya..

Tigor melanjutkan program MBG juga akan mendorong perekonomian di daerah. Sebab pemenuhan bahan baku MBG berasal dari tani daerah.

"Membuat perputaran ekonomi setiap tempat di mana satuan pelayanan itu ada, yang tadi membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu menjadi semangat," ujarnya.

Ia berharap MBG akan semakin memperluas terbukanya lapangan pekerjaan. Serta mendukung visi misi mewujudkan Indonesia emas 2045.

"Jadi dengan diberikan makan cukup, gizi cukup mudah-mudahan nanti jumlah tawuran berkurang di 20 tahun dari sekarang, berkurang semua," kata Tigor.

Simak juga video "Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi" di sini:

(ial/eva)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," imbuh Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2025).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG.

Hal ini, kata Tito, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut. Tito menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, kata Tito, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG. Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, Pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tandas Tito.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Tito melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Menurut Dadan hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program MBG.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. Dadan menyebut BGN ingin memadukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagai informasi rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Tito didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Lihat juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

(anl/ega)

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta meminjamkan tanah milik pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diharapkan mengusulkan tiga titik lokasi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi SPPG di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025), Tito menegaskan, program tersebut harus didukung agar bisa segera direalisasikan.

“Artinya, program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Tito menjelaskan, selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 50 orang relawan untuk penyelenggaraan kegiatan masak-memasak MBG.

“Ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi,” kata Tito.

Lebih lanjut, program MBG dinilai mendukung pembentukan ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Mendagri meminta pemda mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung program ini.

“Ini harus cepat direalisasikan agar terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Peran strategis pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Mendagri terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya melalui pinjam pakai lahan milik pemda.

Ia menegaskan bahwa pemda memiliki peran strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Menurut Dadan, setidaknya terdapat tiga peran utama pemda. Pertama, pengembangan infrastruktur dapur umum atau SPPG.

Kedua, pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah. Ketiga, penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan melibatkan kader Posyandu.

“Dengan SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar setiap hari. Ini bisa menjadi potensi ekonomi lokal,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan, BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang membantu dalam distribusi MBG kepada kelompok sasaran.

“Kami ingin program ini tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ucap Dadan.

Sebagai informasi, rapat virtual tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi para pejabat tinggi madya Kemendagri.

Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajarannya.

Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya saat ini masih menyusun skema jaminan asuransi untuk kasus keracunan dan kecelakaan terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Tigor menjelaskan BGN berencana menambah biaya operasional agar bisa dialokasikan untuk asuransi. Namun, pihaknya masih menghitung besaran biaya asuransi yang proporsional untuk setiap pelaksana program."Di dalam biaya operasional itu kan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik, air, gas," ujar Tigor di Jakarta Pusat, Sabtu (10/5)."Kami akan tambahkan porsi dari sana sekaligus juga untuk cover biaya asuransi. Nah, tentu kita harus hitung bersama-sama dengan perusahaan asuransi, sewajarnya berapa?" sambungnya.

Tigor mengaku pihaknya sudah dihubungi beberapa perusahaan asuransi yang tertarik untuk bermitra dalam program MBG. Mereka juga telah mengirim proposal, dan saat ini sedang ditinjau BGN.Setelah itu, BGN akan memutuskan perusahaan asuransi yang paling tepat dan besaran yang akan dialokasikan untuk jaminan tersebut. Asuransi itu pun akan disalurkan ke dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kami. Saat ini kami dalam proses review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat," ujarnya."Nanti begitu sudah selesai, kami sudah oke dengan ketentuannya, nanti akan diluncurkan ke dalam konteks perjanjian dengan seluruh SPPG," sambung Tigor.

Wacana penerapan perlindungan asuransi untuk MBG itu pertama kali diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menjelaskan rencana itu setelah mendapati insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi MBG.Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan."Beberapa risiko yang mungkin bisa di-support oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jakarta, Jumat (9/5).