JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengakreditasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum program makan bergizi gratis (MBG) untuk menentukan besaran insentif petugas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

"Kami akan bekerja sama dan sekarang sedang bekerja sama dengan KAN untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi. Dan itu akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," beber Dadan.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

SPPG akan diaudit lewat lembaga independen untuk sertifikasi dan akreditasi.

"Dengan hasil audit, maka insentif yang diterima oleh SPPG atau mitra yang kualitasnya baik pasti akan beda dengan yang cukup atau baik sekali. Kan dibedakan dari situ. Jadi nanti hasilnya mungkin ada unggul, ada baik sekali, dan baik," jelas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengubah mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan perubahan itu, kini pembayaran MBG tak lagi menggunakan sistem reimburse.

Ia menyebut dengan skema baru ini, seluruh kegiatan program wajib didanai terlebih dahulu melalui model uang muka yang dikirim ke rekening virtual account. Hal ini sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Dadan menegaskan MBG merupakan program bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan sosial, yang sejak awal tidak dipercayakan kepada individu maupun kelompok masyarakat, melainkan kepada yayasan berbadan hukum.

Skema ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dirinya menjelaskan sebelumnya dana bantuan disalurkan ke rekening yayasan dan dapat langsung digunakan. Namun, BGN kemudian mengubah mekanisme itu menjadi lebih ketat, dengan pengawasan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kini diperkuat lagi dengan penggunaan sistem virtual account.

"Virtual account adalah rekening bersama yang dibuat oleh Badan Gizi ketika mitra sudah terverifikasi. Rekening ini hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan sistem ini dirancang agar semua transaksi tercatat secara digital dan transparan. Bahkan, menurut Dadan, Kementerian Keuangan pun bisa memantau seluruh transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG.

Kini, tidak ada satu pun kegiatan MBG yang boleh berjalan tanpa virtual account dan dana operasional untuk 10 hari ke depan telah masuk ke dalamnya.

Mekanisme reimbursement yang sebelumnya masih berlaku secara terbatas hingga awal tahun ini, kini resmi dihapuskan. Mulai minggu ini, mitra yang ingin melaksanakan program pada tanggal tertentu harus mengajukan proposal 15 hari sebelumnya.

Setelah diverifikasi, dana akan dikirim langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu ke virtual account, dan laporan penggunaan harus disampaikan secara rutin setiap 10 hari.

Skema ini juga mengatur dana bahan baku dan operasional bersifat at cost. Jika ada sisa dana karena efisiensi harga pasar, sisa tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Perubahan sistem ini turut didorong oleh kasus mitra dapur di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas. Akibatnya, dana yang sudah dikirim oleh BGN belum disalurkan ke pihak pemilik fasilitas, sehingga menimbulkan masalah publik.

"Sekarang kami mengutamakan pemilik fasilitas yang menjadi mitra utama. Jika belum memiliki yayasan sendiri, Badan Gizi akan merekomendasikan yayasan yang dapat digunakan sementara," kata Dadan.

Dadan pun menyebut BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal sepuluh SPPG.

Untuk yayasan yang bekerja lintas provinsi, jumlahnya dibatasi maksimal lima SPPG, kecuali yayasan nasional seperti Kartika Eka Paksi atau Muhammadiyah yang memiliki struktur dan pembinaan terpusat.

Demi memperkuat akurasi dan kelayakan mitra, Dadan mengatakan pendaftaran dilakukan hanya melalui situs mitra.dgn.go.id. Setelah itu, proses verifikasi berlapis dilakukan, mulai dari pemeriksaan online, survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penugasan cadangan penggerak pemerintah Indonesia sebagai Kepala SPPG.

Bila dinyatakan layak, maka BGN akan membuatkan virtual account sebagai syarat utama pencairan dana.

Setelah virtual account terbentuk dan kepala SPPG ditunjuk, mitra dan kepala satuan dapat mengajukan proposal melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk proses pencairan. Semua alur ini, kata Dadan, dirancang agar lebih transparan dan menghindari konflik kepentingan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melaksanakan pelatihan ulang bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum.

Langkah ini diambil menyusul sejumlah kasus keracunan yang terjadi akibat menu makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini akan dilakukan secara rutin setiap Sabtu dan Minggu.

"Seperti yang terjadi di Cianjur dan Tasikmalaya, kami sudah mengumpulkan petugas untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami juga akan mengumpulkan mereka untuk dilatih kembali," ujar Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pihaknya merencanakan pelatihan minimal dilakukan setiap dua bulan sekali untuk mencegah kelengahan petugas.

Diketahui, kasus keracunan di Cianjur melibatkan puluhan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur.

Hasil laboratorium atas sampel makanan tersebut menunjukkan hasil negatif racun.

Sementara itu, kasus keracunan di Tasikmalaya dan PALI terjadi akibat makanan yang diolah terlalu cepat.

Dadan meyakini bahwa makanan yang diolah telah memenuhi syarat, mengingat juru masaknya merupakan chef berpengalaman dari restoran. SPPG ini pun sebelumnya merupakan restoran.

Ia menekankan pentingnya pelatihan yang dilakukan secara rutin, minimal setiap dua bulan, untuk mencegah terulangnya kelengahan dalam proses pengolahan makanan.

Selain itu, BGN juga akan melakukan perbaikan pada standar operasional prosedur (SOP) di berbagai aspek.

Pertama, pemilihan bahan baku akan dilakukan secara lebih selektif.

BGN juga akan mempersingkat aturan waktu memasak dan penyiapan makanan, serta menetapkan waktu pengiriman untuk mencegah makanan menjadi basi.

Lalu, mempersingkat aturan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Dan kami ingin menetapkan kewajiban untuk uji organoleptik di sekolah sebelum makanan ini dibagikan. Kami akan tugaskan orang tertentu untuk uji organoleptik," ujar dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat). Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, Dadan memaparkan, hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji. Inilah kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji," ujarnya.

Dadan mengatakan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

Video: Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok

Video: Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) terkait program makan bergizi gratis (MBG) seusai banyaknya kasus keracunan akibat MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, salah satu evaluasi adalah kewajiban melakukan uji organoleptik atau kualitas produk sebelum menu MBG dibagikan ke siswa.

"Kami ingin menetapkan kewajiban uji organoleptik di sekolah sebelum makanan dibagikan. Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," kata Dadan dalam rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Evaluasi lainnya, BGN akan menekankan agar pemilihan bahan baku makanan lebih selektif sehingga lebih segar.

Dia mencontohkan kasus keracunan MBG di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang sebetulnya tidak ada masalah dalam pengolahan makanan.

Namun, menurut Dadan, bahan baku menu MBG disimpan cukup lama di lemari pembeku (freezer).

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke freezer, kemudian pada saat memasak dikeluarkan, dan kemudian diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan (kasus keracunan)," jelasnya.

Oleh karena itu, ia akan mengevaluasi agar bahan baku harus dipilih secara selektif.

"Kami memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," ucap dia.

Poin lain, BGN akan meminta agar menu MBG tidak diolah terlalu awal agar tidak cepat basi.

Sebab, ia menduga beberapa kejadian keracunan akibat menu MBG dimasak terlalu awal dan dimakan terlalu lama.

Dadan juga akan menetapkan batasan waktu penyiapan, pengiriman, hingga dikonsumsi siswa di sekolah.

"Kami ingin menerapkan aturan, bahwa waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat karena untuk mencegah terjadinya basi," ujar dia.

Selanjutnya, BGN juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah agar tidak terlalu lama.

BGN ingin ada mekanisme distribusi, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa yang lebih singkat.

"Kami juga akan terapkan toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Jadi kalau makan jam 9, jam 9 kurang 15 sudah harus sampai dan tidak lebih dari 15-30 menit makanan itu harus dikonsumsi," jelas Dadan.

Diketahui, kasus keracunan siswa usai menyantap MBG kerap terjadi di berbagai daerah.

Terbaru, terjadi keracunan terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Akibatnya, pelaksanaan MBG di sana disetop sementara waktu.

Tak hanya PALI, kejadian serupa baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya pada Kamis (1/5/2025).

Di Kabupaten Bandung, kejadian keracunan juga terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada 30 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung, Jawa Barat telah diolah dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Bahkan ia menyebut, makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana dimasak oleh chef dari restoran untuk memastikan mutunya.

"Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Dadan melanjutkan, BGN masih melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Namun ia menduga, keracunan MBG disebabkan oleh pengolahan makanan yang dilakukan terlalu awal.

"Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-delivery," kata Dadan.

Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah. Meski Dadan mengakui, penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi baru-baru ini di sejumlah daerah. Pertama adalah kasus keracunan di SMP Negeri 35 Bandung, pada 30 April 2025.

Kemudian, terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Terbaru, terjadi keracunan MBG terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Berhasil 99,99 Persen

Kendati kasus keracunan marak terjadi, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim program MBG berhasil 99,99 persen.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab, diketahui bahwa program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG setidaknya sudah dialami oleh lebih 200 orang. Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan hanya sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Namun, Prabowo tetap menyoroti kasus keracunan MBG menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia pun menargetkan, tidak boleh ada lagi keracunan MBG ke depannya.

Ini adalah rekening bersama yang dibuat BGN ketika mitra sudah terverifikasi, kemudian kita buatkan Virtual Account (VA), yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak...

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah pola mekanisme pencairan uang ke mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui akun virtual untuk mencegah kejadian penggelapan dana, seperti yang terjadi di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan, terulang kembali.

"Ini adalah rekening bersama yang dibuat BGN ketika mitra sudah terverifikasi, kemudian kita buatkan Virtual Account (VA), yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, satu oleh perwakilan yayasan, satu lagi oleh Kepala SPPG, jadi seluruh transaksi dilakukan melalui digital," kata Kepala BGN Dadan Hindayana Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa.

Untuk saat ini, lanjutnya, tidak ada lagi SPPG yang boleh berjalan sebelum memiliki VA dan uang muka untuk menjalankan Program MBG akan masuk 10 hari setelah SPPG memiliki VA.

Selain itu BGN kini juga tidak lagi mengizinkan mitra melakukan sistem mengganti biaya di belakang atau reimburse dan seluruh SPPG diminta untuk membuat proposal setelah uang muka masuk.

"Mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada VA dan uang muka itu masuk untuk 10 hari ke depan. Mulai pekan ini ke depan, seluruh transaksi menggunakan VA. Mitra-mitra bekerja dengan uang muka yang dikirim BGN untuk 10 hari ke depan. Misalnya kalau hari ini, Selasa (6/5), uang masuk VA, Kepala SPPG dan mitra sudah harus mulai membuat proposal untuk tanggal 15 Mei," ujar dia.

Dadan juga menegaskan apabila SPPG memiliki sisa anggaran, maka bagian keuntungan tersebut tidak menjadi milik mitra, tetapi disimpan untuk anggaran pada bulan berikutnya.

"Bahan baku dan operasional sifatnya at cost, kalau bahan baku harga pasar sedang murah, yang diusulkan contohnya Rp300 juta, kemudian digunakan Rp250 juta, maka yang Rp50 juta tidak menjadi bagian keuntungan mitra, tetapi digunakan untuk carry over (anggaran bulan berikutnya), sehingga tanggal 10 itu harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25, maka dicatat sisa Rp50 juta, sehingga BGN mengirimkan sisanya saja Rp250 juta," tuturnya.

Menurutnya, dengan mekanisme VA pemerintah bisa lebih mudah memantau anggaran yang masuk dan keluar pada masing-masing mitra atau yayasan dibawah BGN.

"Bahkan Kemenkeu bisa melihat semua transaksi yang ada di VA masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi satu yayasan di seluruh Indonesia, tetapi ketika dia mengelola SPPG, maka VA satu SPPG dengan SPPG lain berbeda," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus sistem reimburse untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) dan menggantinya dengan membuat virtual account (VA),

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, perubahan sistem ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan terkait lambatnya pencairan dana.

"Jadi yang dibuat oleh Badan Gizi, ketika mitra sudah terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi, kemudian kita buatkan virtual account. Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," kata Dadan dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Ia menyebutkan, SPPG tidak dapat beroperasi sebelum memiliki virtual account tersebut.

Dadan menuturkan, pemerintah akan mengirimkan kebutuhan anggaran untuk 10 hari ke depan melalui virtual account yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, yaitu oleh perwakilan yayasan dan oleh kepala SPPG.

Menurut rencana, sistem baru tersebut akan mulai diterapkan pada pekan ini.

Sementara pembayaran sistem reimburse yang diberlakukan sebelumnya, bakal diselesaikan maksimal minggu ini.

"Jadi kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dengan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk," kata Dadan.

Akibat perubahan sistem ini, lanjut Dadan, kepala SPPG harus membuat perencanaan anggaran yang dikirim kepada MBG untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum pencairan.

Proposal harus berisi tiga komponen utama, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif.

Proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, maka mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," ucap Dadan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, harga bahan baku pada proposal bersifat estimasi yang akan direvisi pada laporan realisasi anggaran.

Jika terdapat uang sisa dari pembelian bahan baku di minggu sebelumnya, BGN akan meng-carry over dana tersebut untuk keperluan membeli bahan baku di pekan depan.

"Yang diusulkan Rp 300 juta, yang digunakan Rp 250 juta, maka yang Rp 50 juta bukan jadi keuntungan mitra tapi digunakan untuk carry over. Sehingga pada tanggal 10 harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa," kata Dadan.

"Pada saat mengusulkan untuk tanggal 25, nanti usulannya Rp 300 juta, nanti dicatat uang sisa Rp 50 juta. Nanti BGN hanya mengirim sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening," imbuh dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. Ia menyebut, kejadian serupa juga pernah terjadi di negara-negara maju.

Dadan mengatakan, di luar negeri malah banyak peristiwa keracunan yang tidak terjadi saat awal-awal program, tidak seperti yang dialami Indonesia. Di Indonesia, program MBG baru berjalan selama tiga bulan dan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang baru beroperasi.

"Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program pada tahun 1991 kejadiannya 2017. Di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit dan 435 lainnya terdampak, setelah 26 tahun kemudian. Di Tiongkok bahkan ada beberapa yang meninggal, itu setelah 10-13 tahun, di Jepang setelah 49 tahun kejadian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

"Jadi ini kelihatannya pengalaman-pengalaman negara lain yang harus kita selalu acu. Sudah menjadi rutinitas, kemudian terjadi kelengahan," sambungnya.

Tidak hanya di Mesir, China, Jepang, bahkan Amerika Serikat (AS) juga pernah mengalami kondisi serupa setelah lebih dari 51 tahun program berjalan. Begitu pula di Finlandia, terjadi kasus keracunan setelah program berjalan 80 tahun.

Kondisi serupa juga terjadi di Republik Dominika, dengan 300 anak sakit karena mengkonsumsi susu terkontaminasi pada 2010, setelah program tersebut berjalan selama 7 tahun. Lalu kasus serupa juga terjadi di Afrika Selatan pada 2014 setelah program MBG berjalan 20 tahun lamanya, satu anak meninggal dunia.

"Ini adalah contoh-contoh kejadian di negara lain yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati oleh para siswa setelah ke dalam keadaan bersih higienis, sehat, dan menyehatkan karena target dari BGN adalah nol kejadian," ujarnya.

Keracunan MBG di Indonesia

Sedangkan di Indonesia, Dadan mengakui bahwa telah terjadi beberapa peristiwa keracunan. Salah satunya, kejadian keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada awal Januari lalu. Kejadian ini berdampak pada sekitar 40 siswa.

"Ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai (program). Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dari Sukuharjo dan sampai sekarang Alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi," kata dia.

Kejadian serupa juga di Batang Jawa Tengah. Saat itu masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu. Namun karena saat itu di sekolah ada acara, sehingga makanan itu terlambat dimakan.

Berikutnya kasus keracunan di Cianjur, Jawa Barat. Dadan mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan hasilnya yakni ada dua sekolah yang terdampak dari 9 sekolah. Adapun dari 72 siswa yang terdampak, hasil uji laboratorium menunjukkan negatif racun.

"Hasilnya sudah keluar dari lab, baik itu untuk tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi siswa, termasuk muntahannya, dan alhamdulillah hasilnya negatif (racun)," kata Dadan.

Saat ini, pihaknya masih terus mencari apa yang menyebabkan peristiwa muntah-muntah yang dialami para siswa. Selain Cianjur, pihaknya juga masih mendalami kejadian di Bandung, Tasik, hingga Pali Sumatera Selatan.

"Kami sampai sekarang belum dapat laporan, tapi baik yang di Bandung maupun di Tasik maupun di Pali, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, BGN setidaknya memerlukan anggaran tambahan Rp 51 triliun lagi pada tahun ini untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini diungkapkan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, penyerapan anggaran ditargetkan Rp 116 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima MBG.

“Kami memiliki target bulan Juni sudah Rp 4,71 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp 16 triliun. Agustus sudah Rp 18 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program MBG. Dadan mengatakan, BGN telah memproyeksikan penyerapan anggaran lebih dari Rp 71 triliun.

“Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta,” kata Dadan.

Dengan demikian, mengikuti mekanisme yang sudah direncanakan, BGN akan membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 116,6 triliun untuk memberikan layanan kepada 82,9 juta penerima MBG.

“Sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan ada Rp 51 triliun sudah cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember (2025),” ujar Dadan.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai, dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru dianggarkan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan,” kata Dadan. “Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menyatakan, tagihan dana untuk tempat makan atau ompreng oleh bu Ira bukan untuk dapur di Kalibata.

"Terkait ompreng, ternyata ini setelah didalami pakai data, ompreng yang dipakai oleh Ibu Ira itu digunakan untuk calon dapur-dapur beliau, bukan dapur Kalibata," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa.

Timoty mengatakan pihaknya terus membantu terkait dana yang dibutuhkan sang mitra dapur, termasuk ompreng.

Menurut mereka, terkait rincian pendanaan ompreng seharusnya dibedakan oleh mitra dapur.

"Jadi, kita yayasan membantu. Dia kasih uang muka (down payment/DP), kita membantu dengan sisanya, kita bayar Rp340 jutaan. Ini tak dipergunakan untuk yang Kalibata," ujarnya.

Maka itu, pihaknya menyayangkan ibu Ira yang langsung melaporkan yayasan MBG dengan perkara pidana penggelapan dana.

Menurut dia, penting bagi ibu Ira untuk melampirkan seluruh bukti tagihan yang dikumpulkan terlebih dahulu, baru dana dicairkan.

"Kita tidak menempuh upaya pidana ataupun gugatan perdata, tapi kita menempuh pemutusan. Itu akan ditempuh dalam minggu-minggu ini," ucapnya.

Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse).

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025.

Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025