Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya menghemat anggaran besar-besaran untuk program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Meski menghemat, pemerintah juga melakukan manajemen ekonomi dan anggaran secara hati-hati.

"Dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan adalah penghematan besar-besaran ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Salah satu program strategis yang dipaparkan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga kini, program MBG sudah tersebar di 1.286 titik dengan total penerima 3,4 juta.

"Kita mampu menggelar, roll out, program MBG kita tanggal 6 Januari, dan terus menerus dilaksanakan dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini. Saya dapat laporan barusan, sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta," papar Prabowo.

Pada awal Mei, Prabowo menargetkan MBG bisa menjangkau hingga 4 juta penerima dan pada akhir Juni mencapai 6 juta. Lebih lanjut, pada Agustus bisa menyentuh 22 juta penerima, terakhir target besarnya pada November 2025 mencapai 82,9 juta penerima.

'Simak juga Video Sederet Arahan Prabowo di Rakornas: Berantas Judol-Hemat Anggaran'

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun untuk mencapai target penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Angka ini membengkak dari prediksi semula Rp100 triliun.

Dia menjelaskan bahwa total anggaran mencapai Rp116 triliun itu diperlukan guna merealisasikan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penyaluran Makan Bergizi Gratis tembus 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.

“Jika mengikuti mekanisme yang kami rencanakan, akan dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan pada 82,9 juta,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dia menegaskan, saat ini total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, pihaknya masih membutuhkan injeksi APBN sebesar Rp50 triliun untuk merealisasikan target tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Dadan merinci bahwa pada Juni 2025 pihaknya menargetkan bakal menyerap anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Juli 2025 sebesar Rp16,12 triliun, dan Agustus Rp28,03 triliun.

Kemudian, pada September BGN menargetkan menyerap anggaran Rp51,44 triliun, Oktober Rp60,51 triliun, November Rp88,07 triliun, dan Desember Rp116,6 triliun.

“Jadi kalau sekarang Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember 2025,” pungkasnya.

Sementara hingga saat ini, BGN mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun dari total pagu tersedia Rp71 triliun. Di mana, penyerapan tersebut paling besar untuk mendukung produksi MBG.

Kemudian, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Prabowo juga menyebut saat ini terdapat 3,4 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima manfaat Makan Bergizi Gratis dan posisinya dibidik terus bertambah dan terakselerasi.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun selama 4 bulan belakangan ini untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyerapan anggaran itu paling banyak digunakan untuk biaya produksi MBG mencapai Rp2,386 triliun.

“Ini realisasi anggaran sampai sekarang. Jadi, BGN memiliki anggaran Rp71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp2,386 triliun jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Sementara itu, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sementara, remunerasi manajemen BGN disebut hingga saat ini belum dibayarkan. Hal itulah yang menyebabkan realisasi anggaran belanja pegawai masih sangat minim.

“Kami baru bulan ini atau bulan depan menerima gaji, jadi nanti pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis dilaporkan telah menembus 3,5 juta orang.

Dadan menjelaskan bahwa MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 Provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari Paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa Pondok Pesantren, Ibu Menyusui, Ibu Hami, hingga Balita.

Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

"Oleh karena itu pemahaman kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang cukup bagi tubuh sangat diperlukan. Dengan meningkatkan asupan gizi, diharapkan Program MBG dapat menekan kasus stunting," kata Rahmawati Herdian.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) bakal membatasi yayasan hanya bisa mengelola 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum untuk mencegah penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk sementara ini, kami kemudian membatasi juga yayasan yang bisa mengelola SPPG untuk satu provinsi. Maka maksimal satu yayasan hanya boleh mengelola 10 SPPG," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, jumlahnya SPPG yang dikelola satu yayasan akan lebih kecil jika SPPG tersebut berada di lintas provinsi.

Namun, yayasan yang terafiliasi dengan institusi besar dan berpengalaman akan dikecualikan dari pembatasan tersebut.

"Kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi. Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah (hanya ada) satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," kata Dadan.

Di sisi lain, ia pun memprioritaskan yayasan yang memiliki fasilitas dapur umum atau SPPG sebagai mitra menyusul kasus tepatnya pembayaran dari yayasan sehingga operasional SPPG di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat terhenti.

Saat pemilihan mitra, BGN akan bertanya terlebih dahulu mengenai fasilitas yang dimiliki.

Jika SPPG belum memiliki mitra yayasan, BGN akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara, sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan tersendiri.

"Kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Tetapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra)," kata Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa kini mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse untuk menjalankan operasionalnya. Solusi ini menyusul serangkaian keluhan terkait lamanya waktu pencairan dana.

Kini tidak boleh ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang boleh menjalankan operasionalnya sebelum memiliki virtual account (VA) khusus. VA ini akan menjadi sarana transaksi antara pemerintah dengan mitra dan SPPG yang hanya bisa diakses kedua pihak tersebut.

Dadan menjelaskan, dana modal atau uang muka operasional akan cair dan masuk ke rekening VA dari pemerintah. Uang akan cair setiap 10 hari operasional dapur.

"Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggung dan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk (setiap) 10 hari ke depan," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih membenahi dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Harapannya, sistem seluruh dapur bisa rampung minggu ini sehingga seluruh transaksi bisa lebih tertata menggunakan virtual account.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, mitra yang ingin melaksanakan program MBG harus membuat proposal terlebih dulu di setiap periode 10 hari operasional. Dari sana, BGN baru memverifikasi, setelah rampung uangnya akan dikirim langsung ke rekening virtual account.

Setelah itu, mitra harus membuat laporan penggunaan uang. Dengan demikian, setiap periode 10 hari, mitra harus membuat proposal baru, diikuti dengan laporan keuangan setiap akhir periode.

"Begitu uang masuk ke rekening virtual account maka pada tanggal 5 (Mei), kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15 (Mei). Siklusnya demikian. Nah, kemudian pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk maka mitra dan kepala SPPG sudah harus membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10," jelasnya.

Bakal ada tiga komponen utama dalam program MBG yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Untuk bahan baku dan operasional sifatnya add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

"Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25 nanti usulannya Rp 300 juta tetapi dicatat uang sisa Rp 50 juta. Sehingga BGN nanti hanya mengirimkan sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya, sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian," terangnya lagi.

Dadan meyakini, kehadiran virtual account akan sangat memudahkan pemantauan, bahkan Kementerian Keuangan bisa melihat semua transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi, tetapi tetap virtual account-nya per SPPG sehingga dari satu SPPG ke SPPG lain berbeda.

Simak juga Video 'Respons Kepala BGN soal Dapur Makan Gratis Terdampak Banjir di Bekasi':

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 116,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Dadan menyebut pihaknya membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun dari Rp 71 triliun anggaran yang telah dimiliki.

Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran hingga Mei tahun ini baru di angka Rp 2,386 triliun atau 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Dadan dalam rapat.

Dadan mengatakan pihaknya akan maksimal merealisasikan anggaran yang dimiliki. Ditargetkan pada Juni 2025 anggaran yang terserap bisa di angka Rp 4,7 triliun, Juli Rp 16 triliun, dan Agustus Rp 28 triliun.

"September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," ujar Dadan.

Ia mengatakan anggaran Rp 71 triliun sudah disepakati oleh DPR RI. Kendati demikian, untuk percepatan pelayanan Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

"Jadi kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

"Jadi MBG ini, jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta," tambahnya.

Dadan pun menyinggung pihaknya membutuhkan tambahan senilai Rp 50 triliun. Total anggaran Rp 116,6 triliun itu akan digunakan sampai Desember 2025.

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan hingga kini struktural pegawai di institusinya belum mendapat gaji. Ia mengatakan, dari anggaran senilai Rp 71 triliun bagi BGN, penyerapannya baru di angka Rp 2,386 triliun.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran BGN baru di angka 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen terkait dengan pegawai baru 0,11 persen," ujar Dadan dalam rapat.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," sambungnya.

Dadan menyebut penyerapan anggaran untuk pegawai masih rendah. Adapun yang diprioritaskan oleh Badan Gizi untuk gaji pegawai baru di ranah Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ungkapnya.

Dadan mengatakan, untuk Makan Bergizi Gratis, penyerapan anggaran baru 4,16 persen atau senilai Rp 2.386.275.222.490 (triliun). Sedangkan penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386.873.982 (juta).

"Kemudian untuk Makan Bergizi Gratis sendiri ini baru 4,16 persen, untuk modal masih 0 persen, karena kami masuk dalam tahap perencanaan," imbuhnya.

'Simak juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap penyebab dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Dadan menyebut penyebab keracunan di sana lantaran masakan terlalu awal dimasak.

"Baik yang di Bandung, maupun di Tasik, maupun di PALI yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan pihaknya telah memperbaiki prosedur menyikapi kasus ini. Ia menyebut pemilihan bahan baku juga dilakukan lebih selektif.

"Karena ini terjadi di PALI di mana ikan diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak dikeluarkan, kemudian diolah setengah matang, setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah," ujar Dadan.

"Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan. Kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," sambungnya.

Sebelumnya, jumlah siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel mencapai 121 orang. Dinkes PALI masih menyelidiki penyebab keracunan massal ini.

Ratusan siswa itu berasal dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Jumlah ini berdasarkan data Dinkes PALI.

"Laporan terbaru dari Dinkes PALI ada 121 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA yang diduga keracunan usai makan-makanan MBG," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel, Deddy Irawan dilansir detikSumbagsel, Senin (5/5).

Dia memastikan, dugaan keracunan ratusan siswa itu usai menyantap MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing.

Selanjutnya, sebanyak 50 siswa dari 121 siswa itu sudah diperbolehkan pulang. Kondisi para siswa mulai membaik pasca mendapat perawatan.

"Ada 50 siswa yang sudah diperbolehkan pulang malam ini karena kondisinya sudah membaik. Sisanya, 71 siswa masih dirawat untuk diobservasi lanjutan," ujar Deddy.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 mencapai Rp116,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp71 triliun, sehingga butuh tambahan sekitar Rp50 triliun untuk bisa menjangkau seluruh target penerima manfaat hingga akhir tahun.

"Makan bergizi gratis ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima). Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Dalam laporan realisasi dan rencana penyerapan anggaran, Dadan menyebut hingga awal Mei 2025 ini, serapan anggaran BGN masih tergolong rendah. Dari total Rp71 triliun yang tersedia, baru terserap sekitar Rp2,386 triliun atau 3,36 persen.

Penyerapan anggaran untuk belanja pegawai bahkan baru mencapai 0,01 persen atau Rp386,8 juta karena sebagian besar struktur organisasi BGN belum menerima gaji.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah, karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji," ujarnya.

Sementara untuk program MBG sendiri, serapan baru mencapai 4,16 persen, dan belanja modal masih berada di angka nol persen karena masih dalam tahap perencanaan.

Dadan memaparkan proses akselerasi anggaran akan dimulai Juni, dengan target penyerapan Rp4,7 triliun. Lalu meningkat ke Rp16 triliun pada Juli, Rp28 triliun di Agustus, Rp51 triliun di September, Rp60 triliun di Oktober, Rp88 triliun di November, dan Rp116 triliun di Desember.

Adapun saat ini BGN telah memiliki sebanyak 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi dan melayani 3,5 juta penerima manfaat secara kumulatif.

Program ini menyasar 19 kelompok, termasuk anak PAUD, pelajar, ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta penerima manfaat di sekolah luar biasa (SLB) dan pondok pesantren. Sejauh ini tercatat 87 SLB dan 108 pesantren telah terlayani.

Dadan juga mengungkapkan pada 14 Mei mendatang, akan ada tambahan 219 SPPG baru yang sudah diverifikasi, dengan estimasi tambahan penerima manfaat sekitar 657 ribu orang.

Dengan demikian, jumlah SPPG aktif akan menjadi sekitar 1.505 unit, yang ditargetkan melayani lebih dari 4 juta penerima manfaat pada pertengahan Mei, dan 6 juta di akhir Mei.

"Kunci sukses MBG yang pertama adalah anggaran, yang kedua SDM (sumber daya manusia), yang ketiga infrastruktur," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengakreditasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum program makan bergizi gratis (MBG) untuk menentukan besaran insentif petugas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

"Kami akan bekerja sama dan sekarang sedang bekerja sama dengan KAN untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi. Dan itu akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," beber Dadan.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

SPPG akan diaudit lewat lembaga independen untuk sertifikasi dan akreditasi.

"Dengan hasil audit, maka insentif yang diterima oleh SPPG atau mitra yang kualitasnya baik pasti akan beda dengan yang cukup atau baik sekali. Kan dibedakan dari situ. Jadi nanti hasilnya mungkin ada unggul, ada baik sekali, dan baik," jelas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengubah mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan perubahan itu, kini pembayaran MBG tak lagi menggunakan sistem reimburse.

Ia menyebut dengan skema baru ini, seluruh kegiatan program wajib didanai terlebih dahulu melalui model uang muka yang dikirim ke rekening virtual account. Hal ini sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Dadan menegaskan MBG merupakan program bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan sosial, yang sejak awal tidak dipercayakan kepada individu maupun kelompok masyarakat, melainkan kepada yayasan berbadan hukum.

Skema ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dirinya menjelaskan sebelumnya dana bantuan disalurkan ke rekening yayasan dan dapat langsung digunakan. Namun, BGN kemudian mengubah mekanisme itu menjadi lebih ketat, dengan pengawasan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kini diperkuat lagi dengan penggunaan sistem virtual account.

"Virtual account adalah rekening bersama yang dibuat oleh Badan Gizi ketika mitra sudah terverifikasi. Rekening ini hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan sistem ini dirancang agar semua transaksi tercatat secara digital dan transparan. Bahkan, menurut Dadan, Kementerian Keuangan pun bisa memantau seluruh transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG.

Kini, tidak ada satu pun kegiatan MBG yang boleh berjalan tanpa virtual account dan dana operasional untuk 10 hari ke depan telah masuk ke dalamnya.

Mekanisme reimbursement yang sebelumnya masih berlaku secara terbatas hingga awal tahun ini, kini resmi dihapuskan. Mulai minggu ini, mitra yang ingin melaksanakan program pada tanggal tertentu harus mengajukan proposal 15 hari sebelumnya.

Setelah diverifikasi, dana akan dikirim langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu ke virtual account, dan laporan penggunaan harus disampaikan secara rutin setiap 10 hari.

Skema ini juga mengatur dana bahan baku dan operasional bersifat at cost. Jika ada sisa dana karena efisiensi harga pasar, sisa tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Perubahan sistem ini turut didorong oleh kasus mitra dapur di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas. Akibatnya, dana yang sudah dikirim oleh BGN belum disalurkan ke pihak pemilik fasilitas, sehingga menimbulkan masalah publik.

"Sekarang kami mengutamakan pemilik fasilitas yang menjadi mitra utama. Jika belum memiliki yayasan sendiri, Badan Gizi akan merekomendasikan yayasan yang dapat digunakan sementara," kata Dadan.

Dadan pun menyebut BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal sepuluh SPPG.

Untuk yayasan yang bekerja lintas provinsi, jumlahnya dibatasi maksimal lima SPPG, kecuali yayasan nasional seperti Kartika Eka Paksi atau Muhammadiyah yang memiliki struktur dan pembinaan terpusat.

Demi memperkuat akurasi dan kelayakan mitra, Dadan mengatakan pendaftaran dilakukan hanya melalui situs mitra.dgn.go.id. Setelah itu, proses verifikasi berlapis dilakukan, mulai dari pemeriksaan online, survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penugasan cadangan penggerak pemerintah Indonesia sebagai Kepala SPPG.

Bila dinyatakan layak, maka BGN akan membuatkan virtual account sebagai syarat utama pencairan dana.

Setelah virtual account terbentuk dan kepala SPPG ditunjuk, mitra dan kepala satuan dapat mengajukan proposal melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk proses pencairan. Semua alur ini, kata Dadan, dirancang agar lebih transparan dan menghindari konflik kepentingan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.