Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

“Itu sudah akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan atau Rp1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi satu hari, Pak. Kementerian lain satu tahun,” ujarnya sambil tertawa.

Adapun, Dadan mengeklaim saat ini manfaat MBG telah mencapai tiga juta penerima dengan 1.009 SPPG pada Maret 2025 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Selanjutnya, pada April 2025, BGN menargetkan akan memiliki 1.533 SPPG dengan 4,59 juta penerima manfaat. Nantinya, penerima manfaat MBG akan terus bertambah secara bertahap, begitu pula dengan jumlah SPPG.

“Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Tanah Air.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki sistem pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sehingga ia memastikan, laporan terkait pelaksanaan program MBG yang diterimanya bukan merupakan laporan yang isinya "asal bapak senang" atau ABS.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik. Dan, BGN itu punya sistem. Tiap jam 4 sore, semua manajer laporan online. Ada koordinator. Tata-tata laporan. Tiap sore jam 4," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

"Jadi, mereka reaktif. Kita tanamkan, jangan kalau laporan ABS karena ini membahayakan. Karena ini nasib anak-anak," sambungnya.

Prabowo melanjutkan, Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian juga akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal pengawasan agar program MBG tidak dikorupsi.

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo.

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Sebelumnya, BGN meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi program kerja mereka yang pada tahun ini anggarannya akan mencapai Rp 171 triliun.

“Saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri sehingga kami butuh arahan, bimbingan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat konferensi pers seperti terlihat di YouTube Kejaksaan Agung RI, Kamis (20/3/2025).

Saat ini, anggaran yang diterima BGN untuk melaksanakan program MBG baru mencapai Rp 71 triliun. Namun, Prabowo berjanji bahwa BGN akan mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Presiden Prabowo: Kita Berpikir Besar karena Indonesia Besar (3-Habis)"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal pengawasan agar program MBG tidak dikorupsi.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo mengaku percaya diri dengan keberhasilan program MBG untuk mendukung gizi anak-anak Indonesia.

Kepercayaan dirinya juga semakin kuat setelah ia bertemu dengan mantan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang juga memiliki program MBG di negaranya.

"Saya ketemu mantan Presiden Brasil, Ibu Dilma Rousseff. Dia cerita, Brasil untuk kasih makan anak-anak mereka, itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta, butuh 11 tahun. Kita 82 juta dalam satu tahun," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima.

Menurutnya, ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025.

Program MBG yang berjalan saat ini hanya untuk 3 juta penerima manfaat dengan anggaran di kisaran Rp 1 triliun per bulan. Namun, dengan rencana percepatan menjadi 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.

Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Presiden Prabowo: Kita Berpikir Besar karena Indonesia Besar (3-Habis)"

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim berhasil memberdayakan restoran yang hampir bangkrut di sejumlah wilayah melalui program kemitraan. Hal ini dinilai sebagai dampak dari program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG memberikan dampak berganda bagi sektor makanan dan minuman karena menjadi mitra penyedia paket pemenuhan gizi.

"Ini (MBG) peluang juga yang bekerja di food and beverage, restoran-restoran di Jakarta yang kurang laku sekarang dikonversi untuk menjadi layanan pemenuhan gizi, untuk menjadi mitra Badan Gizi. Di daerah-daerah juga banyak yang restorannya sudah hampir bangkrut sekarang bangkit kembali," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Melalui MBG, kata Dadan, BGN berhasil menjadi offtaker bagi produk lokal. Pasalnya, MBG membutuhkan 200 kilogram (kg) beras dan 6.000 telur ayam untuk 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

"Kalau 82,9 juta sudah dilaksanakan pada bulan November (2024), maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton. Kalau dua kali saja seminggu kita masak, maka butuh 10.000 ton. Artinya, kalau satu tahun itu butuh 400 ribu ton telur," ungkapnya.

Selain telur, BGN juga membutuhkan 350 kg daging ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah setiap hari untuk memenuhi gizi pada menu MBG. Bahkan, Dadan mengatakan, penjual pisang di Bogor mengaku senang lantaran hasil panennya diserap program MBG.

"Jadi ini produk-produk lokal akhirnya sekarang bangkit karena adanya program Makan Bergizi Gratis," ungkapnya.

MBG membutuhkan hingga 50 liter susu per hari di satu SPPG. Artinya, secara nasional MBG membutuhkan 1,5 juta ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu segar.

"Kami untuk awal ini mewajibkan susu diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, di daerah-daerah yang ada sapi perahnya. Ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

(ara/ara)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

(ara/ara)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mulai berhasil menggerakkan ekonomi rakyat kecil hingga menghapus kemiskinan ekstrem.

Salah satu dampaknya, banyak ibu rumah tangga berusia 40-45 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2 juta per bulan dengan bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang, Pak. Tidak punya pendapatan menjadi pendapatan Rp2 juta per bulan. Kemiskinan ekstrem langsung hilang. Dan sekarang sudah bekerja 50 ribu orang," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Program MBG ini menurut Dadan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap satu SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja langsung.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, maka program ini diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, keberadaan SPPG juga menciptakan minimal 15 pengusaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok telur, beras, sayur, tepung, mi, hingga pengelola limbah minyak jelantah. Bahkan dalam proyek percontohan di Warung Kiara, Sukabumi, seluruh supplier yang bergabung merupakan pengusaha baru.

"Jadi setiap satuan pelayanan itu meng-create new entrepreneur minimal 15 karena banyak yang diusahakan," jelasnya.

Dadan menuturkan hingga April 2025, sudah ada 1.009 SPPG yang beroperasi dan ditargetkan akan bertambah menjadi 1.533.

Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG tersebut dibangun tanpa menggunakan dana APBN sepeser pun, melainkan hasil kemitraan dengan UMKM, restoran, dan catering yang sebelumnya hampir bangkrut.

Menurutnya, berkat kerja sama ini, restoran-restoran kecil yang sempat sepi kini kembali bergeliat karena mendapatkan pelanggan tetap minimal 3.000 orang per hari.

"Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," ujarnya.

Besarnya kebutuhan pangan dari program MBG ini juga dipastikan bakal menyerap surplus produksi pangan nasional. Untuk telur saja, kata Dadan, jika 82,9 juta penerima program dilayani, maka butuh 5.000 ton telur dalam sekali masak.

Jika dua kali seminggu, maka butuh 10 ribu ton, atau 400 ribu ton telur dalam setahun. Padahal, surplus telur nasional saat ini hanya 200 ribu ton per tahun.

"Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200 ribu (ton surplus telur) itu sebentar saja langsung terserap," ujarnya.

Selain telur, program ini juga setiap hari membutuhkan 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 40-50 liter susu untuk satu SPPG. Jika skala nasional diterapkan, Dadan memperkirakan Indonesia akan membutuhkan tambahan 1,5 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu.

Guna memperkuat ekosistem SPPG, ia menyebut pihaknya juga telah bermitra dengan berbagai lembaga dan kementerian.

Menurut Dadan, TNI berkomitmen membangun 2.000 SPPG, Polri 1.000 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG. Masyarakat umum pun diajak untuk ikut serta, misalnya dengan memanfaatkan rumah kosong untuk dioperasikan sebagai SPPG.

Dadan optimistis program MBG ini tidak hanya menghapus kemiskinan ekstrem tetapi juga mendorong produktivitas pertanian dan peternakan lokal. Ia memperkirakan ke depan tidak akan ada lagi pekarangan rumah yang dibiarkan kosong, bahkan di daerah perkotaan.

"Jadi saya perkirakan ketika program ini sudah jalan, tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur. Termasuk di perkotaan seperti idenya Pak Presiden mungkin akan ada practical farming," ungkapnya.

Untuk itu, BGN juga berharap adanya koperasi-koperasi lokal sebagai agregator guna mengatur pola tanam petani agar sesuai kebutuhan SPPG setiap harinya.

"Karena setiap hari butuh 300 kg sayur, maka memang butuh agregator yang bisa mengatur pola tanam," tandas dirinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah yang akan kembali dimulai usai libur Lebaran 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa operasional akan kembali berjalan mulai 11 April mendatang sementara ekspansi layanan akan menyusul tiga hari kemudian dengan total 1.050 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) bakal beroperasi.

"Untuk yang sudah jalan, mulai tanggal 11 sudah kembali. Untuk yang baru mulai tanggal 14," ujar Dadan kepada Bisnis saat dihubungi Minggu (6/4/2025).

Dadan menyebut, setidaknya ada 1.050 unit SPPG baru yang siap mulai beroperasi pada 14 April, menandai langkah signifikan dalam perluasan cakupan layanan gizi nasional kepada peserta didik di seluruh Indonesia.

“Minimal 1050 SPPG akan operasional total tanggal 14 April,” ucapnya.

Terkait menu makanan, Dadan memastikan bahwa setelah Ramadan, program Makan Bergizi akan kembali menghadirkan sajian makanan segar (fresh food), berbeda dengan pola saat bulan puasa lalu yang disesuaikan dengan kondisi.

Apalagi, kata Dadan, program Makan Bergizi yang dikelola BGN ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memperbaiki kualitas asupan gizi anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan mendukung produktivitas generasi muda.

"Menu kembali ke fresh food," pungkas Dadan.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Menurutnya, pelaksanaan MBG sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi projek, tidak. Evaluasi pelaksanaan," kata JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. "Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?" ujar JK.



Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan. Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan pada pemerinrah daerah.

"Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya," ucap JK.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia. Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

"Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dadan menekankan capaian ini menjadi langkah signifikan dalam pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Dadan juga menyebut pekan ini program tersebut sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. "Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Minggu ini insyaAllah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga hingga sejumlah pejabat lainnya menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Adapun sejumlah senator yang hadir berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi di antaranya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

Selanjutnya, sejumlah legislator yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron, mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani bersama istri Mulan Jameela.

Lalu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad, dan lainnya. Selain itu hingga pukul 12.00 WIB, tampak hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Komplek Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga hingga sejumlah pejabat lainnya menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Adapun sejumlah senator yang hadir berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi di antaranya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

Selanjutnya, sejumlah legislator yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron, mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani bersama istri Mulan Jameela.

Lalu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad, dan lainnya. Selain itu hingga pukul 12.00 WIB, tampak hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Komplek Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia masih berada di angka 8,53 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Data tersebut menunjukkan banyak anak di Indonesia yang masih kurang asupan gizi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Selain itu, tantangan gizi anak di Indonesia juga semakin kompleks, dengan tingginya angka kekurangan zat gizi mikro yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas akibat pola makan yang tidak sehat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

“Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses keluarga miskin terhadap makanan dengan gizi seimbang," kata Dadan dalam keterangan pers, Kamis (27/3/2025) malam.

Dadan menyebutkan, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik. Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu.

"Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, kita berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045,” ucap Dadan.

Kerjasama dengan Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman memperkuat kerja sama dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program ini, dengan tujuan utama memastikan kerja sama yang lebih erat antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di lingkungan sekolah.

Diketahui, pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya nasional dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Alhamdulillah, kita bersyukur program-program Badan Gizi Nasional berjalan lebih cepat dan melampaui ekspektasi sebelumnya. Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mu'ti dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Mu’ti menambahkan bahwa Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai utama, seperti kebersamaan, tanggung jawab, serta kesantunan. Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” ujar Mu'ti.

Dadan menambahkan, bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, bertambah sekitar enam orang per menit atau tiga juta per tahun. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman ini mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan edukasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.

“Nota Kesepahaman ini telah melalui proses yang cukup panjang sejak Februari lalu dan akhirnya siap untuk ditandatangani hari ini. Komunikasi antara Kemendikdasmen dengan Badan Gizi Nasional sudah dijalin sejak September 2024. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi pemenuhan gizi peserta didik,” terang Suharti.

Dengan adanya sinergi ini, intervensi gizi diharapkan lebih tepat sasaran, tidak hanya mengatasi kekurangan gizi tetapi juga membentuk karakter dan mendukung gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

KOMPAS.com -Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi penerima terbanyak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (27/3/2025).

"Alhamdulillah, kita bersyukur program-program Badan Gizi Nasional berjalan lebih cepat dan melampaui ekspektasi sebelumnya," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis.

"Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter," lanjut dia.

Program MBG mulai dijalankan secara penuh pada Januari 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem kesehatan anak-anak di sekolah.

Mu’ti menjelaskan, bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi siswa, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter.

Seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Oleh karena itu, kata Mu'ti, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai utama, seperti kebersamaan, tanggung jawab, serta kesantunan," ujarnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah.

Melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

"Saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, bertambah sekitar enam orang per menit atau tiga juta per tahun. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak," tutur Dadan.

Adapun nota kesepahaman ini mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan edukasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.