IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui dan melakukan diskusi bersama 39 konsumen apartemen Meikarta.

Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait proyek apartemen Meikarta.

"Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya. Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," kata Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami.

Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? janjinya kapan apartemen mau diserahkan?," tanya Menteri PKP.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017 dan ada juga yang masih memgangsur dan ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Menteri PKP pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Harus ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," kata Maruarar.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta, Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu.

Namun hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Terima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah memfollow up dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

"Dari data yang ada, saya mendapatkan laporan dari Pak Heru, pengalokasiannya itu sepertinya sudah mau habis," katanya.

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun.

Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa dapatkan fasilitas FLPP ini.

Tahun 2025 ini, BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergitas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan Ground Breaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masih sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Ketum DPP Apersi) Junaidi Abdillah meminta diajak berbincang-bincang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terkait blueprint atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program yang masih berjalan hingga sampai saat ini adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Artinya, yang lain-lain kita merasakan belum berjalan itu. Makanya, kita pengennya itu diajak berbincang bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?" ungkap Junaidi sebelum acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sementara sebelumnya, dia telah bertemu dengan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang beberapa waktu lalu mengenai buku putih program tersebut.

"Itu bagus sekali. Tapi, ketika dengan menterinya kita tunggu blueprint. Karena, yang punya legalitas kan Kementerian PKP, nah kita pengen keluarnya dari Kementerian PKP walaupun rekomendasi dari Satgas itu sudah baik," tegas Junaidi.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masalah apartemen Meikarta segera dibereskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya sudah membahas masalah ini dengan Prabowo ketika mendampinginya ke Doha, Qatar.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas saya, namanya Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," katanya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (21/04/2025).

Sementara Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masalah apartemen Meikarta segera dibereskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya sudah membahas masalah ini dengan Prabowo ketika mendampinginya ke Doha, Qatar.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas saya, namanya Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," katanya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (21/04/2025).

Sementara Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

Pengembang Real Estate Indonesia (REI) telah menyiapkan program untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan pihaknya siap untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan tanpa bantuan anggaran negara yakni APBN.

"Hari REI me-launching Propertinomic 2.0. REI siap bangun 1 juta rumah di desa tanpa APBN. Kami berharap apa yang kita sampaikan, nanti dokumennya kita serahkan, ini cara kita untuk sama-sama mendorong program mulia, Program 3 Juta Rumah untuk segera bisa berjalan," kata Joko kepada awak media saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menyampaikan dalam dokumen Propertinomic 2.0 terdapat empat poin penting yang didorong oleh REI kepada pemerintah, yakni mengenai pertanahan, perizinan, perbankan atau pembiayaan, dan pengawasan.

"Membutuhkan 4 kebijakan, pertama adalah mengenai pertanahan, kebijakan perizinan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya, pertanahan berarti sertifikat dong, Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dong. Ketiganya adalah kebijakan pembiayaan atau perbankannya. Yang keempat adalah kebijakan pengawasan," sebut Joko.

Pria yang juga sering disebut sebagai Crazy Rich Grobogan ini menjelaskan Propertinomic 2.0 dapat berjalan apabila pemerintah telah mengeluarkan mengesahkan kebijakan untuk mendukung program ini. Ia berharap lewat kebijakan tersebut tertera jelas mengenai target pasar konsumen rumah di desa, luas rumahnya, batasan penghasilan konsumen, dan lain-lain.

"Kalau sudah ada kriterianya, sudah ada kebijakan ini, kita tinggal bangun. Kita biasa bangun. Ketika bangun itu (Propertinomic 2.0 berjalan) karena sudah ada kriteria, batas pendapatannya, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menilai dengan adanya program ini perekonomian di desa akan berjalan. Lalu, akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang mendukung pasokan kebutuhan pembangunan seperti pengusaha batu bata, kusen, kayu, dan lain-lain.

"Karena kita tahu bahwa properti itu kan padat karya. Industri yang related ke sana (properti) itu 180 industri. Karena rumah itu kan hilir, bukan hulu. Hulunya pabrik-pabrik sama sumber daya alam," ujarnya.

Seusai acara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan untuk program yang diusung REI tersebut.

"Bagus dong. REI ini kan organisasi tertua, dan terbesar dari pengembang. (Apakah akan ada bantuan dari pemerintah agar program ini berjalan?) Sudah saya bilang, kami ini sudah punya track record. Kalau soal mendukung pengembang, misalnya soal ke OJK, saya bantu nggak ke OJK? (Iya). Saya berani ngomong bukti-bukti yang sudah saya dukung untuk pengembang," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta yang merasa dirugikan karena sudah membeli unit namun tak kunjung mendapatkannya. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya telah melaporkan persoalan Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto saat mendampinginya ke Doha, Qatar. Ia menyampaikan, Prabowo memintanya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Karena Presiden kita, Prabowo, adalah Presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat dan kebenaran dan keadilan," katanya dalam pertemuan tersebut.

Ara mengatakan akan turut mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan konsumen Meikarta. Ia juga mengungkapkan pihak Meikarta juga bersedia untuk mencari solusi.

"Dan dari omongan saya dan Pak James, Pak James bersedia untuk mencari solusi yang terbaik," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara akan mengundang bos Lippo Group, James Riady, ke kantornya untuk duduk bersama konsumen Meikarta yang mengalami kerugian atas pembelian unit. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Rabu, (23/4/2025) mendatang.

"Saya undang Pak James, dan saya sudah bicara Pak James hari Rabu luas saya akan undang beliau ke sini," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Ara sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

Video: Menteri PKP Izin ke Bos Lippo Group Tiru Desain Rumah Contoh untuk MBR

Video: Menteri PKP Izin ke Bos Lippo Group Tiru Desain Rumah Contoh untuk MBR

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara untuk membereskan kasus proyek kompleks apartemen Meikarta.

Ini diungkap Ara saat menerima puluhan pembeli apartemen yang merasa ditipu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang di bawah naungan Lippo Group. Sang menteri mengaku sudah melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Qatar beberapa waktu lalu.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo), namanya Pak Hashim. Pak Presiden (Prabowo) sudah minta (kasus Meikarta) dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," ungkapnya di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

"Karena presiden kita adalah presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat, kebenaran, dan keadilan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tegas Ara.

Maruarar Sirait mengklaim Kementerian PKP sudah menjalin komunikasi dengan CEO Lippo Group James Riady. Ia menyebut bos dari grup pengembang Meikarta itu sudah bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik.

Ara menegaskan bakal memanggil James Riady dan jajaran petinggi Lippo Group ke kantornya pada Rabu (23/4) mendatang. Oleh karena itu, anak buah Prabowo tersebut meminta para korban mengonsolidasikan data yang ada agar pertemuan nanti berlangsung efektif.

Ia mengaku pihaknya juga melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sampai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kasus ini. Ia ingin penanganannya bisa sekaligus dan berjalan efektif.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pihaknya sudah menerima aduan resmi terkait kasus perumahan, termasuk Meikarta melalui layanan BENAR-PKP. Ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Kita validasi ada 35 konsumen (Meikarta) yang datang. Kita sudah validasi, hasilnya itu ada sekitar Rp6,8 miliar yang harus dikembalikan," beber Fitrah selepas acara.

"Jadi, target saya adalah maksimal empat bulan itu sudah selesai, tapi itu maksimal. Kalau bisa satu bulan selesai, kenapa tidak?" tegas anak buah Ara itu.

Fitrah menegaskan Kementerian PKP masih terus membuka layanan pengaduan terkait kasus Meikarta. Dengan kata lain, ada peluang tambahan kasus, jika ada aduan baru yang masuk ke layanan BENAR-PKP.

Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin penyelesaian Meikarta dituntaskan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan.

"Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," ujar Ara saat berdiskusi dengan konsumen Meikarta, di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP juga siap menuntaskan pengaduan konsumen Meikarta. "Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya," kata Ara pula.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Ara diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ara pun menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.

Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi, di Jakarta, Senin.

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami. Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? Janjinya kapan apartemen mau diserahkan?" kata Ara.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017, dan ada juga yang masih mengangsur, serta ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Ara pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Musti ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," katanya pula.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu. Namun demikian hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Kami berterima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah menindaklanjuti dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menjamin konsumen bisa dapat keadilan dan bisa direalisasi secepatnya, karena saya masih bayar angsuran Meikarta sampai sekarang," kata Trianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

"Dari data yang ada, saya mendapatkan laporan dari Pak Heru, pengalokasiannya itu sepertinya sudah mau habis," katanya.

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun.

Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa dapatkan fasilitas FLPP ini.

Tahun 2025 ini, BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergitas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan Ground Breaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masih sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pertemuan tersebut rencananya akan membahas mengenai pembangunan rumah di atas lahan sawah yang kini sudah tidak bisa dilakukan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk mencari solusi, harus ada solusinya bagaimana dua-duanya (sektor pangan dan perumahan) maju," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Menara Mandiri I, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Ia juga menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh lagi dialihfungsi.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat. Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya," ucap Ara.

Menurut Ara, hal ini merupakan tantangan bagi pengembang dan Kementerian PKP untuk tetap menyediakan hunian di tengah keterbatasan lahan.

"Sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara sebagai pemerintah," kata Ara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo mengeluhkan proyeknya yang terhambat Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hari mengatakan, pihaknya telah melakukan pembebasan sejumlah lahan di Bekasi, Jawa Barat karena awalnya lahan tersebut masuk dalam zona kuning. Zona kuning artinya lahan yang diperuntukkan untuk permukiman.

Namun, sebagian besar lahan tersebut merupakan persawahan yang mana kini tidak boleh lagi dialihfungsikan.

"Nah sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning juga sudah habis," ungkap Hari.

"Sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan yang sawah zonanya kuning," katanya melanjutkan.