Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Babinsa yang telah berperan aktif dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan olehnya saat meninjau Program MBG di acara 'Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa' Kabupaten Ngawi, Sabtu (22/3).

"Saya seperti anak pulang ke rumah. Mengingat di masa-masa itu, saya juga sebagai anak tentara, tinggal di tangsi-tangsi militer. Ternyata, tidak berbeda, penerimaan, kehangatan, dan kekeluargaan dari tentara-tentara Republik Indonesia," kata Ibas dalam keterangan, Minggu (23/3/2025).

Ibas menyampaikan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang menjadi perhatian publik.

"Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di Tanah Air. Setuju?" ucapnya.

"Dan saya yakin, Presiden Prabowo, juga mengerti tentang hal itu. Untuk itulah, kami justru memberikan pembatasan, melakukan penyempurnaan, agar TNI yang hari ini, tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi," sambungnya.

Ibas juga mengapresiasi peran Kodim Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

"Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri," tuturnya.

"Mari kita semuanya, ikhtiar, mendukung program MBG ini karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut Tanah Air ini ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil, pastikan anak-anak kita dari Tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, merasakan, dengan kualitas yang baik dan sehat," tambahnya.

Edhie Baskoro juga menyoroti pentingnya menjawab kegelisahan masyarakat dengan aksi nyata.

"Kadang-kadang, berita yang tidak baik, menjadi berita besar. Tapi, bukan berarti kita tidak mendengar, harapan, dan aspirasi dan masukannya. Sehingga saya juga ingin bapak-bapak semua di sini tetap peka, terhadap keputusan dan aspirasi masyarakat. Apa yang mereka harapkan, sesuai dengan karakter kewilayahan, sesuai dengan kebutuhan, dan selera, anak-anak kita," ungkapnya.

"Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program Makan Bergizi Gratis, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran," sambungnya.

Ibas menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan TNI dan POLRI.

"Di DPR RI, kami semuanya memperjuangkan juga kesejahteraan untuk TNI dan POLRI kita. Itulah komitmen kami. Memastikan, tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk-pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu," ungkapnya.

Dia berharap kesejahteraan TNI tidak hanya kepada mereka yang bertugas tapi juga pada keluarganya, istri, dan anak-anak prajurit.

"Sehingga kami juga mohon saran dan kolaborasi jika anak-anak dari keluarga besar TNI dan POLRI yang ada di Kabupaten Ngawi yang memerlukan program-program terkait pendidikan, beasiswa, dan lain sebagainya, kami bisa terus mensinkronkan agar mereka mendapatkan manfaat. Termasuk ibu-ibu dari para Babinsa," tuturnya.

Edhie Baskoro pun mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi," jelasnya.

Sementara itu, ahli gizi dapur MBG, Werdiningtyas menyambut baik kehadiran Ibas saat meninjau program MBG di Ngawi. Dia berharap kehadiran Ibas mampu membuat dapur MBG menjadi lebih berkembang.

"Terima kasih Mas Ibas atas kedatangannya langsung menemui kami. Di sini, saya sebagai ahli gizi, dalam menentukan variasi menu memang ada panduan dari pusat, tapi tetap disesuaikan dengan bahan, komoditas, kekayaan alam dari Kabupaten Ngawi. Telur, ayam, dan lainnya bervariasi. Semoga dengan kedatangan Mas Ibas, dapur MBG ini bisa terus berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak lagi," tutup Werdiningtyas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana yang menyebutkan kekalahan Timnas Sepakbola Indonesia disebabkan oleh gizi para pemainnya yang tidak bagus.

Menurut Lalu, komentar Dadan terhadap Timnas Indonesia terlalu berlebihan karena Dadan tidak seharusnya mengaitkan persoalan makan bergizi yang dijalankannya dengan persoalan Timnas Indonesia.

"Kepala BGN jangan terlalu lebay menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi. Apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi,” ujar Lalu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

Lalu menilai, Kepala BGN seharusnya fokus menjalani tugasnya dalam menyukseskan Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan malah mengurusi persoalan lain.

Politikus PKB itu pun mengingatkan bahwa masih banyak kekurangan dan keluhan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, yang ditujukan bagi siswa.

"Kurang pas statement tersebut. Sebaiknya Kepala BGN fokus saja mensukseskan program MBG, jangan buat gimmick statement," kata Lalu.

"Apalagi program MBG masih ditemukan banyak kekurangan dan keluhan dalam pelaksanaannya. Jadi fokus urus pelaksanaan Makan Bergizi Gratis saja. Laksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (23/3/2025).

Kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

Karena itu, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun, hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa.

Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk akan mencapai 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan data, apabila ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga dan 12 keluarga memiliki anak dua.

Jika 100 keluarga miskin dan rentan miskin digabungkan, maka 50 keluarga mempunyai 3 anak dan 50 keluarga sisanya memiliki dua anak.

“Di situ sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari dulu, sampai sekarang, dan yang akan datang. Jadi Pak Presiden gelisah, kalau kita tidak intervensi (dengan program Makan Bergizi Gratis), kelompok ini 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," ungkap Dadan.

"Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mi atau bihun, kerupuk, kecap, ada semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting asal bisa hidup, dan 60 persen dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak mampu minum susu,” ujarnya lagi.

Adapun pertumbuhan penduduk dari angka rumah tangga kalangan atas dan menengah dinilai tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertambahan penduduk.

“Jadi, kalau ada 100 orang keluarga kelas atas, itu 84 keluarga anaknya satu, 16 keluarga tidak punya anak. (Lalu) kalau ada 100 orang kelas menengah, 12 keluarga anaknya dua, 88 anaknya satu,” kata Kepala BGN itu lagi.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana punya pandangan soal performa tim nasional (timnas) sepakbola Indonesia yang sulit menang dalam sejumlah laga.

Alasannya, kata Dadan, karena banyak masalah gizi di Indonesia dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa yang bisa dibilang kurang memenuhi kecukupan gizi yang layak.

Selama bertahun-tahun, performa timnas Indonesia yang berada di bawah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sangat dipengaruhi kualitas asupan makanan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (23/3/2025).

Namun kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara awal asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

MBG jadi solusi

Menurut Dadan yang juga pakar serangga ini, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berharap ada perbaikan asupan gizi anak-anak di Indonesia.

Pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi pemerintah agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa.

Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk hingga 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan data, apabila ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga dan 12 keluarga anak dua. Jika 100 keluarga miskin dan rentan miskin digabungkan, maka 50 keluarga mempunyai 3 anak dan 50 keluarga sisanya memiliki dua anak.

“Di situ sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari dulu, sampai sekarang, dan yang akan datang. Jadi Pak Presiden gelisah, kalau kita tidak intervensi (dengan program Makan Bergizi Gratis), ini kelompok ini 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," ungkap Dadan.

"Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mi atau bihun, kerupuk, kecap ada semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting asal bisa hidup, dan 60 persen dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu bukan karena tidak mau, tapi tak mampu minum susu,” ujarnya lagi.

Adapun pertumbuhan penduduk angka rumah tangga kalangan atas dan menengah dinilai tak memberikan pengaruh signifikan pertambahan penduduk.

“Jadi, kalau ada 100 orang keluarga kelas atas, itu 84 keluarga anaknya satu, 16 keluarga tidak punya anak, (lalu) kalau ada 100 orang kelas menengah, 12 keluarga anaknya dua, 88 anaknya satu,” kata Kepala BGN itu lagi.

Mimpi Prabowo

Untuk diketahui, sejak masa kampanye Pilpres 2024, Prabowo selalu menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Prabowo menilai bahwa intervensi pemerintah terhadap 70 persen penduduk yang selama ini tidak mampu mengakses makanan dengan gizi seimbang bisa membantu menciptakan generasi emas.

Tercatat rumah tangga Indonesia terbagi menjadi lima kelompok yakni kelompok miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas, di mana tiga kelompok pertama merupakan rumah tangga yang masih rentan dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang mencukupi.

Nah menurut prediksi Prabowo, populasi penduduk miskin ini akan terus bertambah karena gizi yang tidak mencukupi pada anak-anak dari keluarga miskin, kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah perlu melakukan intervensi sehingga bisa memutus rantai kemiskinan.

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti mendapatkan MBG hingga akhir 2025, meskipun tidak seketika. Karena, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

"Saya yakin bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," ungkap Prabowo saat kunjungan kerja ke Sumedang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Pemberian MBG juga merupakan sarana edukasi membentuk kebiasaan anak untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang sehingga dalam jangka panjang mereka menjadi generasi yang sehat dan melahirkan generasi yang sehat pula.

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

"Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana punya pandangan soal performa tim nasional (timnas) sepakbola Indonesia yang sulit menang dalam sejumlah laga.

Alasannya, kata Dadan, karena banyak masalah gizi di Indonesia dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa yang bisa dibilang kurang memenuhi kecukupan gizi yang layak.

Selama bertahun-tahun, performa timnas Indonesia yang berada di bawah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sangat dipengaruhi kualitas asupan makanan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (23/3/2025).

Namun kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara awal asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

MBG jadi solusi

Menurut Dadan yang juga pakar serangga ini, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berharap ada perbaikan asupan gizi anak-anak di Indonesia.

Pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi pemerintah agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa.

Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk hingga 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan data, apabila ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga dan 12 keluarga anak dua. Jika 100 keluarga miskin dan rentan miskin digabungkan, maka 50 keluarga mempunyai 3 anak dan 50 keluarga sisanya memiliki dua anak.

“Di situ sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari dulu, sampai sekarang, dan yang akan datang. Jadi Pak Presiden gelisah, kalau kita tidak intervensi (dengan program Makan Bergizi Gratis), ini kelompok ini 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," ungkap Dadan.

"Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mi atau bihun, kerupuk, kecap ada semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting asal bisa hidup, dan 60 persen dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu bukan karena tidak mau, tapi tak mampu minum susu,” ujarnya lagi.

Adapun pertumbuhan penduduk angka rumah tangga kalangan atas dan menengah dinilai tak memberikan pengaruh signifikan pertambahan penduduk.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (23/3/2025).

Kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara awal asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

Karena itu, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa.

Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk hingga 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan data, apabila ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga dan 12 keluarga anak dua. Jika 100 keluarga miskin dan rentan miskin digabungkan, maka 50 keluarga mempunyai 3 anak dan 50 keluarga sisanya memiliki dua anak.

“Di situ sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari dulu, sampai sekarang, dan yang akan datang. Jadi Pak Presiden gelisah, kalau kita tidak intervensi (dengan program Makan Bergizi Gratis), ini kelompok ini 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," ungkap Dadan.

"Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mi atau bihun, kerupuk, kecap ada semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting asal bisa hidup, dan 60 persen dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu bukan karena tidak mau, tapi tak mampu minum susu,” ujarnya lagi.

Adapun pertumbuhan penduduk angka rumah tangga kalangan atas dan menengah dinilai tak memberikan pengaruh signifikan pertambahan penduduk.

“Jadi, kalau ada 100 orang keluarga kelas atas, itu 84 keluarga anaknya satu, 16 keluarga tidak punya anak, (lalu) kalau ada 100 orang kelas menengah, 12 keluarga anaknya dua, 88 anaknya satu,” kata Kepala BGN itu lagi.

Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu.

Kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara awal asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

Karena itu, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa. Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk hingga 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan data, apabila ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga dan 12 keluarga anak dua. Jika 100 keluarga miskin dan rentan miskin digabungkan, maka 50 keluarga mempunyai 3 anak dan 50 keluarga sisanya memiliki dua anak.

“Di situ sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari dulu, sampai sekarang, dan yang akan datang. Jadi Pak Presiden gelisah, kalau kita tidak intervensi (dengan program Makan Bergizi Gratis), ini kelompok ini 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mi atau bihun, kerupuk, kecap ada semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting asal bisa hidup, dan 60 persen dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu bukan karena tidak mau, tapi tak mampu minum susu,” ujar Dadan pula.

Adapun pertumbuhan penduduk angka rumah tangga kalangan atas dan menengah dinilai tak memberikan pengaruh signifikan pertambahan penduduk.

“Jadi, kalau ada 100 orang keluarga kelas atas, itu 84 keluarga anaknya satu, 16 keluarga tidak punya anak.. (lalu) kalau ada 100 orang kelas menengah, 12 keluarga anaknya dua, 88 anaknya satu,” kata Kepala BGN itu lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Kami tawarkan lahan kepada investor untuk pembangunan perumahan MBR pada site expose," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melalui keterangan pers tertulis diterima Antara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu.

Pada site expose tersebut ditawarkan empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut, jelas dia, secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

"Site expose itu komitmen Badan Bank Tanah dukung Astacita dalam penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk tiga juta rumah," tambah Parman Nataatmadja.

Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan model sinergi percepat perluasan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan,” kata Rachmat, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Sabtu.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program MBG.

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu, juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

“Jadi, ini adalah kolaborasi yang menarik. Bapak Presiden menginginkan bahwa tercapai pelayanan pada penerima manfaat (makanan bergizi) mencapai 82,9 juta dan ini membutuhkan kecepatan yang luar biasa. Untuk melakukan kecepatan, kita perlu bersinergi,” ujar Menteri PPN.

Rachmat Pambudy menilai, dapat yang dikembangkan oleh Kementerian PU paling lengkap. Mulai dari proses pembangunan dapur, pengelolaan limbah, hingga tempat parkir.

“Apalagi, ini adalah program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang ada hubungannya dengan Kementerian PU. Jadi, barangkali ini akan jadi model dapur yang terbaik pada periode sampai hari ini. kita berharap yang paling baik. Kalau ini bisa dijadikan model, maka dengan model seperti ini akan terjadi percepatan yang luar biasa. Jadi, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah dan swasta, akan membuat percepatan ini akan bisa dilakukan,” kata Kepala Bappenas itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Banjir besar melanda perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Penyebab utama banjir ini berasal dari luapan limpasan air Sungai Cikarang dan curah hujan yang tinggi.

Pengembang The Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo berjibaku membantu warga perumahan yang terdampak. Beberapa tim diturunkan dibantu dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses pemulihan.

Bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Kemudian, pengungsian darurat dan dapur umum pun didirikan. Semua bantuan tersebut didistribusikan dibantu oleh perwakilan Prisma Properties dan pengurus Paguyuban Perumahan The Arthera Hill 2.

Banjir yang melanda bukan hanya membawa air, melainkan lumpur tebal. Setelah surut, lumpur tersebut tertinggal di halaman rumah warga, selokan, hingga ke jalanan. Pengembang bekerja sama dengan pemadam kebakaran melakukan pembersihan lumpur pada area jalan dan selokan agar akses di perumahan lancar dan saluran air tidak mampet.

Tim khusus juga diturunkan untuk memperbaiki kanopi rumah warga yang rusak imbas diterjang banjir. Bantuan alat berat juga disediakan untuk mengangkut puing-puing barang yang berserakan imbas terseret air.

Lalu, perbaikan infrastruktur di perumahan The Arthera Hill 2 juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana jangka panjang yakni meninggikan tanggul dan memperkuat struktur tanah di sekitarnya. Selain itu, sistem drainase juga dioptimalkan dengan menambah kapasitas pompa penyedot air agar debit di dalamnya tidak meluap dan membuat water pond untuk mencegah terjadinya genangan.

Setelah banjir terjadi, banyak warga yang menginginkan adanya keringanan angsuran KPR. Seperti yang diketahui, perumahan The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang sebagian besar warganya mengambil KPR dengan masa angsuran yang baru berjalan sekitar 1 tahun.

Pengembang memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keluhannya terkait KPR di posko khusus yang dihadiri oleh perwakilan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Minggu (16/3/2025) lalu.

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait batal diterapkan.

Ara, sapaan Maruarar, sempat mengusulkan pengubahan pembiayaan FLPP dari semula 75 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen perbankan, menjadi sama rata 50:50.

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).

Artinya, jika mengacu kepada target awal Ara, pembaruan skema FLPP itu akan terbit pada Maret 2025.

Ada pun pembatalan pengubahan skema FLPP ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

"Itu sudah diputuskan enggak jadi, tetap pakai skema eksisting, cuma saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk exercise tambahan dananya," kata Heru saat ditemui di Kantor Badan Bank Tanah (BBT), Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Heru menjelaskan, pembatalan skema baru FLPP tersebut karena banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kesiapan perbankan hingga dunia usaha properti.

Ini juga mencakup pertimbangan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tidak naik dari angka 5 persen.

"50:50 memang exercise-nya ini masih cukup belum ketemu gitu ya. Dengan kepentingan berbagai pihak tadi," jelas Heru.

Pengembang mengeluhkan Program 3 Juta Rumah belum menunjukkan progres. Hal ini menimbulkan keraguan terkait kemungkinan target program tersebut dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat bisa diwujudkan. Pihaknya pun sedang berupaya untuk mendapatkan dana tambahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak buat program ini.

"Kita berdoa, berusaha, berkolaborasi. Seperti hari ini dukungannya luar biasa. Kita kan berusaha bekerja. FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ujar Ara usai melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Kita nggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya. Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu," tuturnya

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan tersebut tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Lalu, 70 ribu kuota FLPP sudah dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah. Ara menyebutkan dirinya akan mulai menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada Selasa (25/3) mendatang.

Di samping itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kuota FLPP mengungkapkan tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah FLPP yang tersalurkan. Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini udah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto telah mengutarakan bahwa para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian PKP dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait batal diterapkan.

Ara, sapaan Maruarar, sempat mengusulkan pengubahan pembiayaan FLPP dari semula 75 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen perbankan, menjadi sama rata 50:50.

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).

Artinya, jika mengacu kepada target awal Ara, pembaruan skema FLPP itu akan terbit pada Maret 2025.

Ada pun pembatalan pengubahan skema FLPP ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

"Itu sudah diputuskan enggak jadi, tetap pakai skema eksisting, cuma saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk exercise tambahan dananya," kata Heru saat ditemui di Kantor Badan Bank Tanah (BBT), Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Heru menjelaskan, pembatalan skema baru FLPP tersebut karena banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kesiapan perbankan hingga dunia usaha properti.

Ini juga mencakup pertimbangan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tidak naik dari angka 5 persen.

"50:50 memang exercise-nya ini masih cukup belum ketemu gitu ya. Dengan kepentingan berbagai pihak tadi," jelas Heru.