Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.​

Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.

Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.

Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

No	Wilayah	Jumlah SPPG
1	Jakarta	5 titik
2	Jawa Tengah	40 titik
3	Jawa Timur	32 titik
4	Jawa Barat	58 titik
5	Banten	3 titik
6	Yogyakarta	3 titik
7	Aceh	6 titik
8	Bali	1 titik
9	Gorontalo	1 titik
10	Kalimantan Selatan	2 titik
11	Kalimantan Timur	1 titik
12	Kalimantan Utara	1 titik
13	Kepulauan Riau	8 titik
14	Lampung	4 titik
15	Maluku	2 titik
16	Maluku Utara	2 titik
17	Nusa Tenggara Timur	1 titik
18	Papua Barat	2 titik
19	Papua Selatan	1 titik
20	Riau	3 titik
21	Sulawesi Barat	1 titik
22	Sulawesi Utara	1 titik
23	Sulawesi Selatan	8 titik
24	Sulawesi Tenggara	2 titik
25	Sumatra Barat	1 titik
26	Sumatra Utara	1 titik
Total	26 Provinsi	190 titik

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Tak Ada Susu di Menu MBG

Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong.

“Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024).

Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.

“Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.

Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

“Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

“Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).

Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin.

“Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya.

Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu.

Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

“Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.

Perbesar

Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo

Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.

“Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya

Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)

"[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya.

Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," tandas Hasan.

Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.

“Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).

Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.

Tumbuhkan Perekonomian Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.

“Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).

Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.

Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menilai bahwa program makan gratis atau MBG yang mulai dilakukan pada Senin (6/1/2025) kemarin adalah bentuk dari investasi untuk generasi muda.

“MBG ini tidak sekadar memberi makanan bergizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui, tapi juga investasi buat generasi muda,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Agus berharap, program makan bergizi gratis dapat mendorong generasi yang hebat dan unggul menyongsong Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Ia mengatakan, melalui makanan yang bergizi, generasi muda Indonesia akan memiliki pikiran yang cerdas dan fisik yang kuat seperti yang diharapkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Dengan demikian, para generasi muda itu menjadi aktor penting dalam menyongsong masa depan gemilang sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045.

“Kalian harus jadi generasi tangguh dan unggul,” kata dia.

Agus menjelaskan, Program MBG dilaksanakan secara bertahap di 25 provinsi dan dioperasikan oleh 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur.

Dia menargetkan, program ini disalurkan kepada 3 juta penerima pada hingga akhir Januari 2025.

“Mudah-mudahan di akhir Januari target tiga juta penerima manfaat bisa terpenuhi,” lanjutnya.

Sementara, target pada akhir 2025 sebanyak lima belas juta penerima manfaat, dan di tahun 2029 ditargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.

Agus juga mendorong kolaborasi dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan program MBG, agar terlibat aktif dan bergotong royong untuk menyukseskan program MBG.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menjelaskan anggaran untuk Program MBG yang dicanangkan yaitu sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pelaksanaannya, Program MBG memiliki tiga standar, yaitu standar kecukupan gizi, standar higienitas terkait food safety, dan standar pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

“Tidak ada standar menu, yang ada hanyalah standar gizi yaitu terpenuhinya kebutuhan gizi harian berupa karbohidrat, protein, dan vitamin,” ujarnya.

“Untuk menu bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti di Papua kebutuhan karbohidratnya berasal dari sagu, dan tadi juga ada anak yang fobia nasi, kita ganti menjadi kentang,” tambah dia.

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

(dpw/dpw)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang memastikan bahwa program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan kepada wartawan Senin, (6/1/2024).

Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," katanya.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafidz menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

"Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain," ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat.

Meutya mengatakan menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah.

Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia," ujar dia.

"Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai," sambungnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan setiap bahan dalam paket makanan bergizi gratis (MBG) tidak mengandung bahan berbahaya, baik bumbu maupun pengawet.

Hal ini ditegaskan Juri usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 08 Pagi dan SMPN 174, Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur.

“Terpenting juga menu ini juga menurut keterangannya (ahli gizi) tak mengandung hal-hal yang membuat makanan ini (kehilangan gizi), tak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan bumbu-bumbu berbahaya. Semuanya sehat dan dari pasar lokal kita,” ucap Juri.

Juri juga mengatakan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jadi tempat pengolahan, penyajian dan pengukuran gizi paket MPG sudah didampingi oleh ahli gizi.

Setiap gizi yang terkandung dalam menu MBG sudah diukur kecukupan gizinya, dan disajikan higienis.

“Terpenting mereka SPPG ini sudah didampingi ahli gizi dan mereka sudah mengukur kecukupan gizi dari setiap menu yang disajikan, jadi Insyaallah sehat, higienis dan enak,” katanya.

Adapun Juri menyebut menu makanan dalam paket MBG tidak akan selalu sama. Total ada 30 jenis variasi menu yang sudah disiapkan dan dihitung kecukupan gizinya.

Variasi menu ini dilakukan agar para pelajar sekolah maupun penerima manfaat lainnya tidak bosan menyantap MBG yang akan dibagikan dari Senin - Jumat.

“Mereka (ahli gizi) sudah membuat pola variasi menu itu sehingga dalam satu bulan bahkan lebih varian makan tiap hari akan berbeda,” kata Juri.

Pemerintah menargetkan ada 3 juta penerima manfaat yang mendapat program makan bergizi gratis pada bulan Januari 2025. Sedangkan target yang dicanangkan untuk tahun 2025 adalah 15 juta penerima manfaat.

Selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 target penerima manfaat program MBG sebesar 87 juta orang. Angka ini termasuk penyaluran kepada para pelajar, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Prabowo Gunakan Uang Pribadi Biayai Makan Bergizi Gratis di Kendari, Ini Penjelasannya

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Senin (6/1), mulai dari pengawasan pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

KLH siap awasi pengelolaan sampah pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan pihaknya akan mengawasi pengelolaan sampah berjalan baik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang serentak digelar mulai Senin.

"Besok saya akan pimpin langsung monitoring makan bergizi gratis ini di seluruh Indonesia, saya akan ambil sample-sample meskipun secara teknis kami sudah melakukan surat edaran, tetapi lebih efektif kalau kami lihat langsung," ujar Menteri LH Hanif ketika ditemui usai pelantikan pejabat tinggi madya di Kantor KLH Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Wamensos ingatkan anak SD kurangi konsumsi makanan instan

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengingatkan anak-anak Sekolah Dasar (SD) Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat, untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji (instan).

"Belajar makan sayur, belajar makan buah. Jangan makanan yang 'instan-instan' terus, harus makanan bergizi supaya menjadi generasi yang hebat," kata Agus saat meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Barunawati Palmerah, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Kemenag pastikan entitas pendidikan Islam gelar program makan bergizi

Kementerian Agama memastikan seluruh entitas pendidikan Islam yang berada di bawah kewenangannya menggelar program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Menag: Penurunan biaya Haji 2025 sesuai harapan Presiden Prabowo

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa langkah penurunan biaya Haji 2025 diikuti dengan upaya pemberian kualitas pelayanan yang tidak ikut menurun merupakan harapan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami, Kemenag dan BPH -Badan Penyelenggara Haji- bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jamaah haji akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," kata Nasaruddin saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat bersama Panja Biaya Haji dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

Jakarta -

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025). MBG dilaksanakan di 26 provinsi seluruh Indonesia dengan mengoperasikan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG mengungkap tanggal ini dipilih karena menyesuaikan jadwal masuk peserta didik sekolah.

"Pelaksanaan program ini akan dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah," tulis BGN dikutip dari laman resminya, Senin (6/1/2025).

Meski begitu, pelaksanaannya tidak hanya dilakukan untuk anak sekolah. tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Jam Pembagian dan Menu Makan Bergizi Gratis

Setiap harinya MBG akan diproduksi oleh SPPG. Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sarjoko menjelaskan ada beberapa menu MBG yang dilaksanakan di Jakarta.

Salah satunya adalah ayam teriyaki, tumis buncis, hingga susu dengan nilai Rp 10 ribu/paket. Di Jakarta sendiri ada empat SPPG yang menyalurkan MBG ke sekolah PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA.

"Menu tanggal 6 Januari 2025 yaitu ayam teriyaki, tumis buncis wortel, pisang, susu, nasi dengan nilai Rp 10.000/paket," katanya dikutip dari detikNews.

Distribusi makanan akan dibagi menjadi 2 termin. Yakni kelas 1 hingga 3 SD pada pukul 8.00 WIB sedangkan kelas 4 SD hingga SMA di jam 11.00 WIB.

Dilaksanakan Serentak di 26 Provinsi

Pada pelaksanaan awal, MBG dilakukan di 26 provinsi termasuk wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T), yakni:

• Aceh
• Bali
• Sumatera Barat
• Sumatera Utara
• Kepulauan Riau
• Riau
• Lampung
• Banten
• Jawa Barat
• Jakarta
• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• DI Yogyakarta
• Gorontalo
• Sulawesi Barat
• Sulawesi Selatan
• Sulawesi Tenggara
• Sulawesi Utara
• Kalimantan Timur
• Kalimantan Utara
• Kalimantan Selatan
• Maluku
• Maluku Utara
• Nusa Tenggara Timur
• Papua Barat
• Papua Selatan.

Dipantau Menteri Kabinet Merah Putih

Dikutip dari Kantor Berita Antara, menteri dan pejabat publik Kabinet Merah Putih memantau secara langsung berlangsungnya MBG serentak ini. Siapa saja? Ini daftarnya.

• Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berkunjung ke SPPG Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat.
• Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.
• Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menijau di SDN Cilangkap 5 Depok, dan SDN Cilangkap 3 Depok, Jawa Barat.
• Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengunjungi SPPG kawasan Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan SD 05 Halim.
• Wakil Menteri Sosial Agus Jabo memantau di SPPG Palmerah, Jakarta.
• Wamen Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wamendikdasmen Atip Latipulhayat mengunjungi SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.
• Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memantau SMP-SMA di Semarang, Jawa Timur.

(det/nwy)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

"Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui," ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025).

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Turun Gunung Pantau MBG

Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, dengan prioritas utama di bulan Januari 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025), menjelaskan bahwa fokus pemberian Makan Bergizi Gratis ini kepada para siswa sekolah, terutama di tahap awal pelaksanaan.

Misi besar MBG untuk 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 937 dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.000 dapur MBG ditargetkan dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Penerima manfaat mencakup peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, hingga Papua Selatan.

Pada hari pertama pelaksanaan program, sejumlah menteri dan pejabat publik meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi dijadwalkan mengunjungi SPPG Tanah Sereal di Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meninjau SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan meninjau pelaksanaan program di SDN Cilangkap 5 dan SDN Cilangkap 3 di Depok, Jawa Barat.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, serta pelaksanaan program di SD 05 Halim.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo turut meninjau SPPG Palmerah, Jakarta. Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat direncanakan mengecek pelaksanaan di SPPG Bojong Koneng, Karawang, Jawa Barat.

Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti akan memantau sekolah tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Kolaborasi antar-kementerian untuk keberlanjutan program

Program MBG dijalankan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Desa, dan Perum Bulog.

Menurut Dadan, pihaknya memanfaatkan data keluarga dari BKKBN dan melibatkan Penyuluh KB serta Tim Pendamping Keluarga untuk mendukung distribusi dan edukasi gizi.

Selain itu, BPOM memastikan keamanan pangan, sedangkan Bumdes menjadi pemasok bahan baku dapur umum.

Program ini juga menggandeng beberapa yayasan di Jakarta sebagai mitra pelayanan, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Yayasan Salman Peduli Berkarya, dan Yayasan Peleton Media Kasih.

Dengan keberlanjutan program MBG, pemerintah berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, juga beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendukung program MBG yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)