Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta unit rumah menjadi andalan mendorong pertumbuhan ekonomi ke 8%. Hal ini diungkapkan oleh adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim menerangkan, pada awal program MBG dilaksankan dengan anggaran Rp 71 triliun, akan menambah 0,83% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, akan ada tambahan sebanyak Rp 100 triliun untuk program tersebut, sehingga penambahan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2%.

"Jadi dengan program makanan gratis itu sendiri, kita akan menambahkan 2%. Kenapa? Karena pengeluaran akan dilakukan langsung ke ekonomi lokal. Kami menargetkan (MBG) untuk 82 juta (penerima) yang harus diberi makan setiap hari," kata Hashim dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Kami memperkirakan dengan program tersebut (dana) Rp 171 triliun, itu menambah pertumbuhan ekonomi 2%," tambahnya.

Lebih lanjut, program pembangunan 3 juta unit rumah juga diyakini akan menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Utusan Presiden untuk COP29 itu juga menyebut dengan proyek tersebut, ekonomi Indonesia dapat bertambah 2%.

"Ketika kita mencapai kondisi stabil, 3 juta unit per tahun, kami memperkirakan kami dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kami sebesar 2% hingga 2,5% per tahun. (Jadi pertumbuhan ekonomi) Itu sudah lebih dari 8%," jelasnya.

Dia meyakini pembangunan 3 juta rumah per tahun ini dapat terwujud, karena banyak investor yang tertarik membiayai proyek tersebut. Hashim menyebut, rincian 3 juta rumah terdiri dari 2 juta rumah tapak di pedesaan, 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Pemerintah Qatar, saya sudah umumkan dua minggu lalu, pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan, 3 hingga 5 juta unit. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membangun 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi," ungkapnya.

Menurut Hashim, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi lagi, karena masih banyak proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

(ada/hns)

Jakarta -

Pengembang menyayangkan mencuatnya stigma developer nakal dari pemerintah. Hal ini dinilai mengganggu iklim usaha di sektor perumahan.

Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Pengembang pun merasa serba salah dalam memberikan penjelasan.

"Kita bingung menjawabnya, dijawab dianggap kita membela yang salah, yaitu tentang developer nakal, rumahnya tidak berkualitas dan seterusnya. Itu pasti ada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menggaransi itu pasti sedikit, lebih banyak yang dengan baik melaksanakan program pemerintah," ujar Ari dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ari mengaku sudah dikonfirmasi dari data BP Tapera, bahwa jumlah pengembang nakal sangat sedikit. Namun, tidak disebutkan berapa pengembang nakal dari data tersebut.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan tentu ada pengembang yang performanya kurang baik. Namun, adanya stigma tersebut justru membuat persoalan internal bagi pengembang.

"Pengembang itu sudah menyediakan perumahan, sudah memberikan lapangan pekerjaan, sudah membayar pajak tanpa ada bimbingan kita berjalan, kok masih kurang?" katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan klarifikasi dengan data yang terukur. Lalu, harus ada pendekatan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh pengembang.

Joko mengatakan butuh identifikasi masalah dengan jelas. Lalu, ia menyebutkan yang dihadapi pengembang, di antaranya bisa terkait kewajiban kredit, infrastruktur, kewajiban legalitas, dan cash flow.

Selain itu, pengembang juga bisa saja berhadapan dengan mafia tanah. Hal itu mengakibatkan sertifikat tanah terblokir, sehingga tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah.

"Kita mesti tegas bahwa kita harus bank sehat itu kita support, masyarakat membeli atau konsumen mendapatkan haknya, kita support. Yang ketiga kita juga men-support pengembang yang profesional, yang proper. Kita tidak men-support pengembang yang aneh-aneh, yang main-main, kita juga nggak suka karena satu itu akan membuat mengintimidasi posisi kami," tuturnya.

Ia pun menambahkan pengembang merasa gusar dengan ajakan pemerintah kepada organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Langkah ini dinilai aneh dalam dunia usaha. Sebab, pengusaha tentu menginginkan usahanya berjalan dengan baik dan 'clear and clean'.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOMPAS.com - Kota Jakarta Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Salah satu pilihan hunian terjangkau di Kota Jakarta Selatan adalarMahata Tanjung Barat: Tipe Studio A.

Terletak di Jagakarsa, proyek ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 416 hunian dengan harga per unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 208 unit telah terjual, sementara 208 unit lainnya masih tersedia.

Dengan demikian, Kota Jakarta Selatan menyediakan alternatif menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga yang terjangkau, terutama melalui proyek seperti Perumnas Mahata Tanjung Barat.

Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel), disetop sementara setelah delapan siswa SD Negeri 7 Tebingtinggi dilarikan ke puskesmas karena mengeluh sakit diduga karena mengonsumsi lauk basi dan ada ulatnya.

"Ya hari ini (Rabu) penyaluran MBG di Kabupaten Empat Lawang kita setop sementara. Kita masih selidiki temuan diduga ada ulat dan lauk basi di dalam penyaluran MBG di SD Negeri 7 Tebingtinggi," kata Kapolres Kabupaten Empat Lawang AKBP Abdul Aziz kepada detikSumbagsel, Rabu (19/2).

Aziz mengatakan penyetopan program secara sementara murni karena kasus delapan siswa yang harus dibawa ke puskesmas usai menyantap makanan tersebut. Saat ini polisi tengah memeriksa sejumlah saksi dan pihak ketiga penyedia makanan program MBG.

Adapun sampel makan yang disajikan dalam program MBG sedang diperiksa Bidlabfor Polda Sumsel. Pemeriksaan untuk mengetahui apakah makanan tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi," jelasnya.

Program MBG di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dilaunching pada hari pertama yakni Senin 17 Februari 2025.

Launching itu dihadiri oleh Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri, Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Empat Lawang, Kajari Empat Lawang, Dandim 0405 Lahat, KA BNN Empat Lawang, Camat Tebing Tinggi, Perwakilan BGN, Pimpinan Pondok 2 Sepakat Empat Lawang (selaku penyedia MBG).

Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran awal program ini mencakup taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas. Di antaranya, TK Aulia, SD Negeri 5, 7, dan 8, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, dan MAN 1 Tebing Tinggi, dengan total distribusi 3.088 paket makanan bergizi yang menggunakan kemasan rantang stainlees.

Pada hari pertama peluncuran MBG itu, Aziz mengungkapkan bahwa kegiatan pelaksanaan Launching Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini berlangsung hingga pukul 10.00 WIB dan terpantau dalam keadaan aman dan kondusif.

"Sementara pada hari kedua terdapat keluhan bagi siswa yang kami tangani saat ini dan hari ini MBG di Empat Lawang distop," katanya, dikutip dari Antara.

KOMPAS.com - Kota Jakarta Barat saat ini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menjadi sorotan karena menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Salah satu cara untuk mengakses informasi mengenai rumah subsidi ini adalah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang menawarkan hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah pilihan hunian yang dapat ditemukan di Kota Jakarta Barat:

Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B, terletak di Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Terdapat 32 hunian yang ditawarkan dengan harga Rp 199 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 hunian telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ada, Kota Jakarta Barat menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Jakarta -

Asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Kami sebagai pengusaha mengambil posisi bahwa untuk saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2025).

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Kemudian, Joko mengatakan usaha pengembang tidak boleh mengalami penghentian seketika atau kenaikan dan penurunan, seperti yang dialami dari pola penyaluran FLPP saat ini. Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Adapun skema baru setara FLPP yang diharapkan harus memiliki collateral atau jaminan yang terjaga dari segi perizinan, legalitas, dan kapasitas. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi produk kredit.

"Pertama dari kolateral, yang kedua adalah dari sisi market jadi emisi market kan sudah ketahuan, berapa mereka. Kalau menggunakan pendekatannya FLPP, kita tahu desil 4 sampai 8 itu yang cover. Kemudian yang empat ke bawah untuk kabupaten yang tertentu memang masih bisa. Tetapi kalau yang mendekati kota besar itu akan susah. Yang ketiga berarti adalah pendekatannya adalah perizinannya," jelasnya.

Di samping itu, Joko menyebut FLPP masih menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Namun berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, bukan berarti semua pengadaan rumah harus melalui FLPP. Ia mengharapkan ada upaya lain, sehingga tidak terlalu fokus membahas FLPP.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

"Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban)," kata Joko.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebutkan kini seharusnya sudah banyak rumah yang terbangun untuk Program 3 Juta Rumah. Akan tetapi, selama beberapa bulan pemerintah masih terus membahas soal FLPP. Padahal, tahun sebelumnya FLPP berjalan lancar meski kehabisan kuota.

"(Pengembang) Takut ini (ketidakpastian) makanya kami ingatkan, kita ambil sikap semoga Pak Prabowo dengan penanggungjawab ini berkenan kalau diinginkan ngobrol dengan kita semua, karena dari awal Satgas (perumahan) ini kita memohon agar kita diterima, keluh kesah kita ini sampai dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengembang resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Joko mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Garut merupakan kota priangan yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kabupaten ini terletak di Jawa Barat dikenal dengan julukan "Switzerland van Java" karena keindahan alamnya yang memukau.

Selain itu, Garut juga memiliki aksesibilitas yang cukup baik karena menghubungkan Kota Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat. Salah satu kecamatan yang bisa kamu pilih sebagai tempat tinggal adalah Tarogong Kaler.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kecamatan Tarogong Kaler, berikut adalah lima rekomendasi rumah subsidi mulai dari Rp140 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tarogong Kaler

Perumahan subsidi di Tarogong Kaler. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Bumi Mekarwangi

Perumahan ini berlokasi di Mekarwangi, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat ini dibangun oleh Bumi Widjaja Utama. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 4 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp142,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 64 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap menggunakan baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata merah plesteran acian, lantai mulya 30x30, serta pondasi batu kali slup bertulang.

2. Rancabango Hills

Rumah ini berlokasi di Rancabango, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Fauzan Priatna Mandiri dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 229 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 34 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan dengan atap spandek, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Cemara Pandan Indah

Berlokasi di Sinarjaya, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Djibril Cemara Oetama dengan jumlah unit tersedia sebanyak 164 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 Juta dengan luas bangunan 34 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata merah, plester, aci, dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 serta batu kali dan struktur bertulang.

4. Griya Mutiara Rancabango

Berlokasi di Rancabango, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Satria Griya Abadi dengan jumlah 48 unit subsidi yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, genteng multiroof berpasir, dinding bata merah, plesteran, acian, dan cat. Lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali dan pasang sloof.

5. Putri Dinar Lestari

Rumah ini berlokasi di Tanjung Kamunung, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Yudha Perkasa Indonesia Jaya dengan 11 unit subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng pletong, dinding bata merah diplester di cat tembok, lantai keramik putih 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sejumlah progres kerja di sektor perumahan. Salah satunya Wisma Atlet di Kemayoran siap diresmikan.

"Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan. Kemudian 7 tower sudah siap di bulan April akhir, jadi total 10 tower," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Februari 2025.

Menteri Ara juga menyampaikan perkembangan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP, yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan. Total per hari ini 104 ribu per hari ini," ujar Menteri Ara.

Menteri Ara dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan perkembangan kelanjutan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk insentif likuiditas dalam rangka dukungan Bank Indonesia untuk program pemerintah di sektor perumahan.

"Supaya jelas, dari BI kami sudah mendapatkan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank itu ada uangnya di BI, dan itu BI siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun dan kami akan matangkan persiapannya besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, dengan BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu, untuk merealisasikan dalam rangka dukungan dari Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah baik yang dibangun atau direnovasi," jelas Ara.

Menteri Ara juga menyampaikan ada sejumlah kasus terkait perumahan yang harus diselesaikan. Seperti kasus pagar laut di PIK.

"Kasus pagar di PIK. Itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi harus ada jalan, ya, di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat. Besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan hal itu dengan Pemda DKI, agar bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," ungkap dia.

(KIE)

Jakarta -

Lima ketua umum asosiasi pengembang berkumpul menyoroti Program 3 Juta Rumah. Mereka berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu guna membahas program tersebut.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pengembang selama ini mendukung program pemerintah, tetapi sektor properti saat ini menghadapi ketidakpastian dan kebingungan. Untuk itu, para pengembang ingin mendengar langsung konsep Program 3 Juta Rumah dari Prabowo.

"Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan kepada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait Program 3 Juta Rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut kepada kami," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ia menyebutkan ketidakpastian tersebut berdampak kepada pengembang dan masyarakat. Salah satunya terkait tertahannya penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menghambat usaha pengembang. Lalu, masyarakat mempertanyakan terkait isu pengembang nakal, sementara menurut Joko data pengembang itu masih perlu klarifikasi dan klasifikasi.

Joko mengungkapkan para asosiasi pengembang sepakat akan mengambil sikap menghadapi kondisi sektor properti saat ini. Selagi menunggu penjelasan Prabowo dan Satuan Tugas (satgas) Perumahan, pengembang akan terus melanjutkan program FLPP. Kemudian, pengembang juga meminta pihak perbankan untuk memformulasikan skema baru setara FLPP agar industri tetap berjalan.

"Makanya yang namanya blueprint, skema, bahkan prototypenya mau dikerjakan di mana, mestinya bisa berjalan. Kita insyaallah minggu ini akan bersurat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan blueprintnya, mungkin juga skemanya, bahkan juga komitmen kita untuk menjadi bagian untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali mengatakan pengembang mendukung untuk berdialog dengan Prabowo. Semua stakeholder akan dilibatkan mulai dari pengembang hingga masyarakat.

"Semua elemen stakeholder harus mengerti, paham, 3 juta itu tidak sedikit. Itungnya aja susah, gimana bangun rumah 3 juta. Namun, kita yakin dan percaya dengan kita para ketua umum bersatu, berkumpul, memberikan solusi, gambaran baiknya merealisasi 3 juta rumah ini dengan cara terbaik dan efisien," tuturnya.

Sebagai informasi, konferensi pers tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, dan Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad.

(dhw/das)

Empat Lawang -

Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel), disetop sementara. Hal itu imbas dari delapan siswa SD Negeri 7 Tebingtinggi dilarikan ke puskesmas karena mengeluh sakit perut diduga usai mengonsumsi lauk basi dan ada ulatnya.

"Ya hari ini (Rabu) penyaluran MBG di Kabupaten Empat Lawang kita setop sementara. Kita masih selidiki temuan diduga ada ulat dan lauk basi di dalam penyaluran MBG di SD Negeri 7 Tebingtinggi," kata Kapolres Kabupaten Empat Lawang AKBP Abdul Aziz kepada detikSumbagsel, Rabu (19/2/2025).

Aziz mengatakan penyetopan dilakukan bukan karena tidak mendukung program Presiden Prabowo, namun karena sudah ada delapan korban yang dilarikan ke puskesmas usai menyantap makan tersebut.

"Saya tegaskan saya mendukung penuh program Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dalam hal MBG ini, namun sekarang ada korban jadi pihak ketiga penyedia makanan harus evaluasi dulu jadi kita setop sementara dulu ini," ungkapnya.

Saat ini, kata Aziz, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan pihak ketiga penyedia makanan tersebut.

"Untuk sementara ini kita lakukan pemeriksaan beberapa saksi dan penyedia makanan, sambil menunggu hasil pemeriksaan Bidlabfor Polda Sumsel terkait makanan tersebut apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi," jelasnya.

Kata Aziz, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan baru dua hari memulai program MBG dengan total 3.092 porsi yang dibagikan.

"MBG di Kabupaten Empat Lawang baru dua hari, dimulai dan diawali di Kecamatan Tebingtinggi, jumlah paket yang dibagikan untuk siswa sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan SMA sebanyak 3.088 ada tambahan empat selain siswa jadi total 3.092 per hari dibagikan," ujarnya.

(csb/csb)

KLATEN, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diuji coba di Klaten, Jawa Tengah, pada Selasa (18/2/2025).

Uji coba ini dilaksanakan di dua sekolah, yakni SDN 1 Prambanan dan SMPN 4 Klaten, dengan total 879 siswa penerima manfaat.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyebutkan bahwa uji coba ini merupakan tahap awal sebelum mendapatkan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Ini baru uji coba dan selanjutnya menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat," ujar Sri Mulyani saat meninjau kegiatan MBG.

Anggaran Rp 10.000 per Porsi

Meskipun anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 10.000 per porsi, Sri Mulyani menegaskan bahwa kandungan gizi tetap menjadi prioritas utama.

Menu yang disajikan dalam uji coba kali ini terdiri dari nasi, ayam, sayur, jus buah, dan tempe. Para siswa terlihat menikmati makanan yang disajikan dalam wadah berbahan plastik.

"Meskipun sederhana, kandungan gizinya memenuhi standar. Makanan untuk MBG disediakan oleh katering," jelasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk mendukung program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"MBG ini memang baru uji coba, tetapi sudah dianggarkan oleh Pemkab Klaten di APBD 2025," tambahnya.

Siswa Senang dengan Program MBG

Salah satu siswa kelas 2 SDN 1 Prambanan, Arumi, mengaku senang dengan program ini dan menikmati makanan yang disediakan.

"Senang dapat program MBG. Rasanya enak," katanya dengan antusias.

Dengan hasil uji coba yang positif, diharapkan program MBG dapat segera diterapkan secara lebih luas untuk mendukung kesehatan dan gizi siswa di seluruh Indonesia.

PALOPO, KOMPAS.com – Polres Palopo mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi guru, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di SD Negeri 27 Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Selasa (18/2/2025).

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan tenaga pendidik serta upaya mendukung tumbuh kembang anak.

"PKG diperuntukkan bagi para guru untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, sementara MBG diberikan kepada siswa," ujar Supriadi.

Selain PKG dan MBG, Polres Palopo juga memberikan sosialisasi Kamtibmas kepada siswa kelas VI.

Materi yang diberikan mencakup pentingnya disiplin, keselamatan, serta peran Polri dalam menjaga keamanan masyarakat.

Ketua Bhayangkari Polres Palopo, Nadya Safi’i, menyebutkan bahwa program MBG diikuti oleh 146 siswa dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pola makan sehat.

"Kami ingin memastikan anak-anak, khususnya di lingkungan kurang mampu, mendapatkan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan cerdas," jelas Nadya.

Para siswa menerima makanan bergizi berupa nasi, lauk sehat, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, Bhayangkari Polres Palopo juga memberikan edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat.

Kepala SD Negeri 27 Lebang, Cathrinie, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program serupa terus berlanjut.

"Diharapkan semakin banyak anak mendapatkan manfaat dari program makan bergizi sehingga membantu meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar mereka," tuturnya.