Jakarta: Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Pemalang, Pekalongan, Banyumas dan Banjarnegara.

Kabupaten ini terkenal dengan sentral industri sehingga menarik untuk masyarakat yang ingin mencari pekerjaan dan menetap di Purbalingga.

Purbalingga menawarkan berbagai pilihan rumah murah dengan harga bervariasi. Medcom merangkum beberapa rumah murah dengan harga mulai dari Rp150 jutaan buat kamu.

Di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah di Purbalingga dikutip dari laman resmi SiKumbang milik Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Purbalingga

Perumahan subsidi di Purbalingga. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Kalika

Perumahan yang berlokasi di Sokawera, Padamara, kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Saka Qinarya. Ada 217 unit rumah yang dijual dengan harga Rp166 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka atap baja ringan penutup semg galvalum, dinding bata ringan, lantai dan pondasi keramik 40 × 40 dan batu kali sloof cor beton bertulang.

2. Smart Brilliant Regency

Selanjutnya ada perumahan dengan lokasi strategis di kawasan Lambur, Mrebet, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. Dibangun oleh Duta Pelangi Membangun, dengan jumlah unit sebanyak 103 unit, yang dijual dengan harga 150 jutaan.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap gentenv metal, dinding hebel, lantai dan pondasi keramik dan batu kali

3. Pusaka Mulia

Rumah ini berlokasi di Karangpule, Padamara, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. Dibangun oleh Segitiga Mulia Realty, ada sebanyak 36 unit yang dijual dengan harga Rp162 jutaan.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap multiroof rangka baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

4. Kamila Residence Jatisaba

Rumah yang berlokasi di Jatisaba, Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Sumber Rezeki Mudatama, dengan jumlah unit sebanyak 86 unit, yang dijual dengan harga Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta di lengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka baja atap genteng, dinding pasangan bata ringan plesteran acian dan pengecetan, lantai dan pondasi aasangan keramik dan pasangan batu kali atau gungung.

5. Madina Permata Sentul

Rumah dengan lokasi strategis yang berada dikawasan Babakan, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Emarald Sakha Graha. Ada 57 unit rumah yang dijual dengan harga Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka baja atap genteng, dinding pasangan bata ringan, plesteran, acia dan pengecetan, lantai dan pondasi pasangan keramik dan pasangan batu kali atau gunung.

(KIE)

Jakarta - Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan masih ada rumah-rumah yang harganya mulai Rp 156,5 juta. Penasaran seperti apa bentuk dan spesifikasinya? Yuk cek informasi berikut ini.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Kamis (28/11/2024), berikut ini daftarnya.

Simak Video "Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN"
[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).

IDXChannel - Perum Perumnas memastikan 50 persen program 3 juta rumah akan dialokasikan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Sedangkan, 50 persen lainnya untuk segmen komersial.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pada program 3 juta rumah, alokasi hunian untuk segmen MBR naik dari ketentuan yang ada sebesar 20 persen.

"Saat ini perumahan untuk MBR hanya 20 persen, lebihnya bisa komersial. Tapi saat ini yang kita lakukan adalah 50 persen komersial, 50 persen untuk MBR,” ujar Budi, Kamis (28/11/2024).

Budi yakin, bisnis perusahaan tidak tertekan walaupun 50 persen proyek hunian dialokasikan bagi masyarakat kelas menengah bawah.

“Portofolionya yang kita atur, mana yang menjadi kewajiban Perumnas mendukung pemerintah, mana yang dijadikan oleh Perumnas sebagai faktor pendorong pertumbuhan perusahaan,” kata dia.

BUMN di sektor properti ini memang dipercaya pemerintah sebagai pengembang dalam program 3 juta rumah. Budi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung target pembangunan proyek tersebut.

Di luar pulau Jawa, tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah mulai dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero).

Rinciannya, 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disediakan PTPN.

Lalu, 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

“Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,” kata dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare.

Budi menyebut, proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar. “Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,” tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek rumah garapan dua perusahaan tambang terbesar di Indonesia akan dimulai pada bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hal ini usai menyerahkan kunci kepada penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

"Bulan depan doakan saya akan menghadiri, atau staf akan saya tugaskan menghadiri dua groundbreaking, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," ujar Ara.

Dua perusahaan tersebut, yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) di Kalimantan Timur dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di Kalimantan Selatan.

"Kenapa mereka di sana? Karena mereka tambangnya di sana," lanjutnya.

Ada pun pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program 3 juta rumah tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

"Ada 6 konglomerat yang sudah komit ya untuk membangun rumah rakyat. Dan itu diberikan bukan untuk dijual, tapi untuk diberikan," ungkap Ara.

IDXChannel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.

Penghapusan BPHTB dan PBG ini dilakukan guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyambut baik kebijakan Pemerintah yang baru saja disahkan ini. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah patut untuk diapresiasi.

"Saya sampaikan kita patut berikan apresiasi. Penghapusan BPHTB sangat bermanfaat bagi calon pembeli rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Junaidi dalam program Market Review yang ditayangkan di IDX Channel, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan, dengan kebijakan tersebut, beban konsumen semakin berkurang dan diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Karena selama ini BPHTB itu juga yang paling memberatkan untuk masyarakat MBR, ya Rp4-6 juta itu menurut saya untuk masyarakat MBR itu sangat berat," kata dia.

Meski demikian, Junaidi menekankan agar Pemerintah Pusat tegas dan konsisten untuk benar-benar merealisasikan kebijakan ini. Jangan sampai niat baik Pemerintah Pusat justru terkendala karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah.

Junaidi mengungkapkan bahwa kebijakan pengurangan BPHTB sebenarnya juga pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angin segar yang diberikan Pemerintah Pusat tidak bisa dirasakan masyarakat.

"Kalau tidak ada pressure, pasti agak lama ya. Dulu kan sebenarnya ini kan juga pernah terjadi bahwa BPHTB itu kan maksimal 5 persen, tapi kan tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tetap saja maksimal yang dipakai. Jadi harus ada ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menekan pemerintah daerah supaya segera ini dilaksanakan," ujar Junaidi.

Dia menyarankan agar Pemerintah Pusat memberikan deadline kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga penghapusan BPHTB bisa berjalan beriringan tanpa ada kendala.

"Ya mungkin ada deadline, kapan ini bisa dilaksanakan. Harapan kita di tahun 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi, ada satu bulan ini mungkin Pemerintah Daerah sudah mengatur Perda di daerah-daerahnya masing-masing," kaat dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Sayembara bikinan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berhadiah Rp8 miliar bagi yang menemukan Harun Masiku direspons Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus. Menurut Deddy, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan protes terhadap sayembara yang digelar oleh Ara tersebut.

"Harusnya yang protes itu KPK, kenapa Ara? Searogan itu, sesongong itu," ujar Deddy di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Deddy menilai Ara telah menistakan KPK dengan menggelar sayembara tersebut. Sebab, kata dia, sayembara bikinan Ara tersebut sama saja tidak percaya dengan kinerja KPK dalam memburu Harun Masiku.



"Apa yang dilakukan oleh Ara itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming Rp8 miliar untuk menangkap buronan KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait menggelar sayembara dengan hadiah uang Rp8 miliar. Uang itu akan diberikan bagi yang bisa menemukan buronan KPK Harun Masiku.

Dia berpendapat, uang yang ia gunakan untuk sayembara itu merupakan uang pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum.

?Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?? kata pria yang akrab disapa Ara ini, Kamis (28/11/2024).

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima kunci hunian Rusun Pasar Rumput kepada sejumlah penghuni Rusun di Jakarta. Guru, TNI, ASN hingga wartawan dapat menghuni Rusun Pasar Rumput dengan harga sewa yang murah dan terjangkau serta fasilitas yang memadai.

“Kini Rusun Pasar Rumput bisa dihuni oleh warga dengan harga sewa yang murah dan terjangkau. Selain itu fasilitasnya juga sangat memadai karena lokasinya strategis,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 November 2024.

Menteri PKP menyatakan, dengan serah terima kunci ini tentu Rusun Pasar Rumput tidak kosong lagi dan PD Pasar Jaya bisa mengelola dengan baik.
“Minat masyarakat baik dari warga, kalangan guru, TNI, ASN hingga wartawan untuk menghuni rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta sangat tinggi. Hal ini dapat menjadi ekosistem yang baik dalam satu lingkungan Rusun,” katanya.

Prosesi serah terima kunci rusun dilaksanakan oleh 6 perwakilan calon penghuni yakni dari warga, ASN, guru, TNI dan wartawan dengan simbolis penyerahan kunci oleh Menteri PKP, Mendagri, Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Pd Pasar Jaya. Ratusan warga yang akan menghuni Rusun juga berdatangan dari pagi untuk mengurus proses administrasi penghunian.

Menteri PKP mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan penuntasan penyediaan hunian untuk seluruh warga Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah.

“Proses penghunian Rusun ini merupakan langkah konkret, tanpa bantuan dari Mendagri, Mensos, Pj. Gubernur DKI dan intruksi langsung pak presiden kita tidak dapat melaksanakan hal ini sendiri," ujar dia.

Menteri PKP juga mengatakan bahwa konsep penghunian Rusun ini merupakan hunian layak dan efisiensi yang berarti dekat dengan tempat kerja, memudahkan masyarakat dalam jangkauan transportasi dan meringankan beban sewa untuk tempat tinggal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah sendiri, terlantar, atau gelandangan yang membutuhkan hunian layak.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan spesifik khusus dengan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipisahkan dari Kementerian PUPR agar program perumahan ini betul-betul fokus.

“Saya banyak berdiskusi dengan Menteri PKP dan saya tahu beliau diberikan tugas menjadi lead yang utama, pemimpin sektor ini dan beliau cepat sekali merangkul semua pihak. Oleh karenanya kita semua mendukung karena memang program ini tidak akan bisa dikerjakan sendiri tetapi melalui kolaborasi antara pemegang APBN di Kementerian Perumahan, Sosial dan lain-lain," ungkap Mendagri.

Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan dari total hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput ada 1.984 unit. Sampai hari ini tercatat calon penghuni yang sudah mendaftar baik secara online maupun offline sebanyak 1.314.

"Para penghuni yang sudah clear dan clean untuk menyelesaikan segala persyaratan administrasi sebanyak 334 pendaftar. Dari pendaftar Rusun ada ASN, guru, TNI, Polri, pedagang UMKM, masyarakat sekitar, dan juga wartawan, serta generasi millennial," jelas dia.

Ada dua tipe unit hunian tipe hook dan tipe standar di Rusun Pasar Rumput. Spesifikasi tipe hook dengan luas 38 meter persegi dilengkapi air PDAM, daya listrik 1.300 watt, dengan closet duduk dan shower.

Sedangkan tipe standar yakni 36 meter persegi dengan spesifikasi yang sama.Fasilitas umum yang tersedia pada area Rusun ini ada pasar tradisional, klinik kesehatan, balai warga, taman warga, Paud, ATM Center dan Jakmart.

(KIE)

IDX Channel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan SKB 3 Kementerian ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses kredit pemilikan rumah, dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, SKB tersebut juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung, yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.

Tito memastikan, langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB. Kemudian, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MBR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibuktikan dengan tiga proyek Transit Oriented Development (TOD) yang dimiliki salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Ketiganya adalah Samesta Mahata Margonda yang menempel dengan Stasiun Pondok Cina, Samesta Mahata Tanjung Barat yang menempel Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Mahata Serpong yang terhubung dengan Stasiun Rawa Buntu.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kita punya aset banyak, kita bisa berdayakan di mana itu memang di-support (didukung) oleh Perumnas, ya kita bisa bangun," ungkap Budi di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Budi menjabarkan, Apartemen Samesta Mahata Margonda memiliki 1.400 unit, Samesta Mahata Tanjung Barat sekitar 1.200 unit, dan Samesta Mahata Serping 940 unit.

"Rawa Buntu harapannya tower 1 ini pada akhir Desember selesai, satu tower ya. Semua kan ada tiga tower. Itu kurang lebih 600-700 unit," tambah Budi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan catatan penting di salah satu proyek milik Perumnas yakni Samesta Mahata Margonda.

Proyek apartemen ini dinilai Ara perlu perbaikan lift.

"Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus perbaiki, nomor satu, lift. Bapak terima tidak liftnya masalah ini? Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick enam kali, empat kali itu kita padahal cuma 4-5 orang, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa turun," terang Ara di sela-sela kunjungannya tersebut pada hari yang sama.

Kedua, masih banyaknya area komersial yang kosong. Padahal, fasilitas ini sangat dibutuhkan ketika musim hujan seperti kondisi sekarang.

"Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi, saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan, supaya ini fasilitas Pak," ungkap Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjajakan program 3 juta rumah ke China dan negara-negara Uni Emirat Arab (UEA).

"Saya minta Pak Wamen, Pak Fahri (Fahri Hamzah) yang ke luar negeri. Pertama ke RRC (China), yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menyerahkan kunci bagi penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ara juga mengisyaratkan, kunjungan Wamen PKP ke negara-negara tetangga tersebut membuahkan dokumen nota kesepahaman (MoU).

"Tentu kita mesti kawal, karena pengalaman MoU itu tidak semua berhasil. Jadi kita mesti detailkan," lanjut Ara.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan rincian 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

Ada pun Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk membangun rumah.

Saat ini anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun yang merupakan limpahan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," kata Ara saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).