JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara soal program 3 Juta Rumah.

Junaidi mengatakan dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Empat asosiasi pengembang yang dimaksud adalah Real Estat Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi mengatakan, pengembang merasa yang awalnya optimistis menjadi pesimis karena sikap Ara.

“Program 3 juta rumah ini optimis bisa berubah menjadi pesimis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk program 3 juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan,” jelas Junaidi.

Untuk diketahui, 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

“Kalau kondisi pemerintahan BKP Ini cara pemimpin dan kaya kepemimpinannya Itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan,” tegas dia.

Sedangkan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko dalam kesempatan yang sama.

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kali ini program tersebut menyasar 871 siswa SMP Negeri 16 dan 402 siswa SD Negeri 016 di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Program MBG itu pun mendapat respons positif dari siswa.

“Para siswa sangat antusias. Selain membantu pemenuhan gizi harian, mereka juga menjadi lebih semangat dalam belajar,” kata Kepala Sekolah SMPN 16 Tanjungpinang Lili Damayanti di sela meninjau pendistribusian MBG di sekolahnya, Rabu.

Lili menjelaskan setiap paket makanan yang diberikan kepada siswa berisi nasi, susu, buah, sayur, dan daging ayam yang dikemas secara higienis.

Selain itu, kata dia, penyaluran makanan turut melibatkan pengawasan ahli gizi guna memastikan kandungan nutrisinya sesuai standar kesehatan.

"Harapannya Program MBG terus berlanjut karena berdampak baik bagi masyarakat, terutama siswa," ucapnya.

Salah seorang siswa SMPN 16 Tanjungpinang mengaku sangat senang dengan Program MBG, apalagi makanan yang disajikan segar dan lezat.

“Makanannya enak dan lengkap. Kami merasa lebih bertenaga untuk mengikuti pelajaran,” katanya.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Tanjungpinang Novi Perdana Wari mengatakan Program MBG merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

"Dengan makanan bergizi, diharapkan siswa lebih fokus belajar, kemudian tumbuh sehat, serta berdaya saing tinggi," ujarnya.

Hingga saat ini total ada tujuh sekolah di Tanjungpinang yang telah menerima manfaat dari Program MBG, yaitu SMAN 4, SMPN 4, SMPN 16, SDN 016, SDN 011, SDN 002, dan SDN 007.

Pewarta: Ogen
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, 30 juta unit rumah bisa dibangun selama 10 tahun dari realisasi program 3 juta rumah per tahun.

Menurut Hashim, program tersebut bisa mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2-2,5 persen per tahunnya .

"Jadi dalam keadaan stabil, 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit," ujar Hashim pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (18/2/2025).

"Hal ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5 persen," tuturnya.

Hashim menjelaskan, program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto rencananya memang bisa berjalan paling tidak selama 10 tahun mendatang.

Yang mana setiap tahunnya ada 3 juta rumah yang dibangun. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta rumah di kawasan desa termasuk rumah untuk nelayan di pesisir.

Dari program ini, ada perputaran ekonomi dari pembelian bahan bangunan seperti semen, alumunium, furniture dan sebagainya.

"Kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 hingga 2,5 persen per tahun," ungkapnya.

Lebih lanjut Hashim mengungkapkan, ia optimistis program 3 juta rumah bisa berjalan lancar hingga 1 dekade mendatang.

Pasalnya saat ini sudah ada beberapa sumber investasi untuk mendukung program itu.

Antara lain dari pemerintah Qatar, pengusaha swasta asal Qatar, pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) hingga China.

"Pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan mengembangkan 3 hingga 5 juta unit. Seorang pengusaha sektor swasta Qatar dan kelompoknya akan memproduksi 1 juta unit. Itu hanyalah negara bagian Qatar saja," ungkap Hashim.

"UEA telah berkomitmen untuk melakukan 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi. Ini hanyalah dua negara, hanya dua negara. Saya telah berkunjung China," lanjutnya.

Hashim bilang, saat ini sektor konstruksi China sedang tertekan sehingga mereka mencari pasar lain.

Selain itu, pengembang perumahan asal India, Masen, juga sudah memberikan contoh pembangunan rumah dengan biaya 3.000-4.000 dollar AS (sekitar Rp 48-65 juta) di luar biaya tanah.

KUPANG, KOMPAS.com - Sebanyak 29 siswa Sekolah Dasar (SD) Katolik Andaluri, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mengalami keracunan makanan yang disediakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Polres Sumba Timur telah bergerak cepat mendatangi lokasi pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 12.00 Wita," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Hendry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2025).

Sejumlah personel Polres Sumba Timur, lanjut Hendry, langsung berkoordinasi dengan petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Waingapu untuk memberikan pertolongan pertama kepada murid yang terdampak.

"Beberapa murid mengalami gejala dugaan keracunan dan telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sambil menunggu hasil laboratorium," kata Hendry.

Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, para siswa mual, muntah, pusing, dan sakit perut setelah menyantap hidangan tersebut pada Selasa (18/2/2024) siang.

Beberapa siswa menyebutkan bahwa makanan yang mereka konsumsi terasa basi dan tidak enak.

Awalnya, hanya beberapa siswa saja yang mengeluh. Setelah itu, banyak siswa yang muntah dan mual.

Petugas puskesmas lalu merawat para siswa di sekolah hingga kondisi fisik mereka normal kembali dan akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.

Polres Sumba Timur bersama BPOM Sumba Timur telah mengambil sampel makanan dan juga telah melakukan pemeriksaan pihak terkait.

"Saat ini, sampel tersebut telah dibawa ke BPOM Provinsi NTT di Kupang untuk uji laboratorium. Penyelidikan masih berlangsung, dan kami akan memberikan informasi lebih lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujar Hendry.

Asosiasi pengembang segera menyurati Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendesak kejelasan terkait program 3 juta rumah di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). #prabowo #asosiasipengembang #perumahan #pkp #permukiman #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kota Gorontalo (ANTARA) - Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan Program Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan baik dan sesuai standar.

Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra di Gorontalo, Rabu mengatakan bahwa inspeksi itu dilakukan untuk mengawasi layanan SPPG pada siswa yang menjadi target program makan bergizi gratis.

"Tim Ombudsman datang untuk melakukan pengecekan terhadap menu makanan, proses distribusi, dan sumber daya yang ada di setiap SPPG," ucap Muslimin.

Ia mengungkapkan, di Kota Gorontalo, terdapat empat puluh tujuh tenaga kerja yang terlibat. Rata-rata tenaga kerja berasal dari Gorontalo dan direkrut dari sekitar area SPPG.

"Kita melakukan inspeksi di dapur, ternyata di dapur sudah selesai proses masaknya, yang ada tinggal proses pembungkusan dalam piring itu, jadi kita menyaksikan proses itu dan setelah itu akan didistribusikan," jelas Muslimin.

Untuk wilayah Kota Gorontalo, terdapat dua armada yang melayani distribusi makanan. Masing-masing armada melakukan dua hingga tiga kali proses pengantaran ke sekolah target.

Ombudsman berharap bahwa tenaga kerja yang dilibatkan dalam program itu adalah warga Kota Gorontalo. Selain itu, makanan atau sumber daya alam yang dimanfaatkan juga diharapkan berasal dari Gorontalo, seperti ikan dan sayur.

Tahap awal Program MBG di Kota Gorontalo dilaksanakan di 14 PAUD hingga SMA dengan total penerima manfaat sebanyak 2.892 siswa dan 118 ibu hamil.

Sekolah tersebut yakni PAUD Al-Hijrah, PAUD Al-Ishlah, TK Al-Hijrah, TK Qurata Ayun, TK Kartika, TK Adhiyaksa, dan TK Al-Ishlah. Selanjutnya SDN 74, 77, dan 78 Kota Tengah, serta SD Al-Ishlah. Berikutnya SMP Negeri 3 dan 8, serta SMK Tridharma Kota Gorontalo.

Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang dinamis bagi pemerintah daerah guna memastikan efektivitas program yang dijalankan, termasuk dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Perencanaan anggaran harus berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta selaras dengan program Quick Win Astacita Presiden Prabowo Subianto. Untuk memastikan hal tersebut, evaluasi menyeluruh atas perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan, termasuk dengan pendekatan ex-ante evaluation untuk menganalisis risiko ke depan," kata Rudi saat melakukan pertemuan dengan Pj. Bupati Sanggau, Suherman, dan Wakil Bupati Terpilih Sanggau Periode 2025-2030, Susana Herpena, di Sanggau, Rabu, (19/2).

Dalam lingkup Kalimantan Barat, Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih guna memastikan program MBG berjalan optimal.

"BPKP akan membantu kepala daerah terpilih agar inline dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 640," tuturnya.

Sejalan dengan itu, Rudy menjabarkan peran strategis organisasi perangkat daerah (OPD) di Sanggau dalam menyukseskan program MBG. Bappeda, misalnya, diharapkan dapat mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran yang mendukung program MBG serta menjalin sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan unsur TNI. Dinas Kesehatan bertanggung jawab memfasilitasi sertifikasi hygiene dan sanitasi, sementara Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan harus menjamin ketersediaan serta keamanan bahan pangan lokal.

Dinas Pendidikan juga memiliki peran penting dalam menyiapkan data penerima MBG, infrastruktur air bersih, serta sistem distribusi makanan ke sekolah. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan untuk mengakomodasi Mitra MBG dari sisi demand dan supply agar manfaat ekonomi program ini tetap dirasakan oleh masyarakat lokal.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Sanggau Suherman menegaskan komitmen pihaknya dalam bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan program MBG berjalan efektif dan efisien.

"Hadirnya BPKP menunjukkan komitmen untuk mendorong efektivitas dan efisiensi perencanaan serta penganggaran demi terwujudnya Kabupaten Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata Suherman.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, Rudy bersama jajaran Pemkab Sanggau juga melakukan kunjungan ke dapur Mitra MBG di Kecamatan Kapuas. Program MBG di Sanggau saat ini akan menyasar 10 sekolah dengan total 2.389 penerima manfaat, sementara distribusi makanan dirancang agar tetap berada dalam jangkauan ideal dengan waktu tempuh maksimal 500 meter dari dapur produksi.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Rudy juga menyarankan Pemkab Sanggau menggandeng Bank Kalbar dalam penyediaan skema permodalan bagi mitra serta Yayasan Pondok Pesantren Al Fatih. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan program, terutama dalam mengatasi potensi keterlambatan pembayaran bagi mitra MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Developer cluster Setia Mekar Residence 2 berinisial AB dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dengan nomor registrasi LP/B/664/II/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Senin (17/2/2025).

AB dilaporkan oleh empat penghuni cluster berinisial V, I, L, dan N atas dugaan penipuan dan penggelapan jual-beli tanah dan bangunan di cluster tersebut pada 2020.

Menurut kuasa hukum keempat pelapor, Kurdi, AB tak memberi tahu calon penghuni bahwa lahannya perumahan itu bermasalah saat bertransaksi.

Pengembang juga meyakinkan para pelapor bahwa lokasi cluster strategis dan cocok untuk membuka usaha.

Kecurigaan pelapor terhadap developer muncul ketika tidak dilibatkan selama proses peralihan surat tanah. Bahkan, mereka tidak dilibatkan ketika eksekusi dilakukan.

"Klien kami tidak diikutsertakan untuk proses (peralihan surat), pihak developer yang melakukan proses untuk perubahan itu," ungkap Kurdi, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Diketahui, sejumlah rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan dasar hasil gugatan yang diajukan seorang bernama Mimi Jamilah.

Meski demikian, para terlapor tetap mengantongi dokumen dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Rinciannya, tiga dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) dan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dua ruko dan empat rumah.

Kurdi mengungkapkan, keempat kliennya telah melunasi angsuran. Namun, mereka mengalami kerugian atas transaksi ini. Kerugian ditaksir mencapai Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar.

"Sudah lunas semua. Sertifikat yang dimiliki oleh klien kami itu bukan palsu," jelas Kurdi.

Kompas.com telah mengirim pesan singkat dan menghubungi terlapor. Namun, hingga kini belum ada respons dari terlapor atas upaya konfirmasi pelaporan ini.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Di sisi lain, langkah pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Developer cluster Setia Mekar Residence 2 berinisial AB dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dengan nomor registrasi LP/B/664/II/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Senin (17/2/2025).

AB dilaporkan oleh empat penghuni cluster berinisial V, I, L, dan N atas dugaan penipuan dan penggelapan jual-beli tanah dan bangunan di cluster tersebut pada 2020.

Menurut kuasa hukum keempat pelapor, Kurdi, AB tak memberi tahu calon penghuni bahwa lahannya perumahan itu bermasalah saat bertransaksi.

Pengembang juga meyakinkan para pelapor bahwa lokasi cluster strategis dan cocok untuk membuka usaha.

Kecurigaan pelapor terhadap developer muncul ketika tidak dilibatkan selama proses peralihan surat tanah. Bahkan, mereka tidak dilibatkan ketika eksekusi dilakukan.

"Klien kami tidak diikutsertakan untuk proses (peralihan surat), pihak developer yang melakukan proses untuk perubahan itu," ungkap Kurdi, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Diketahui, sejumlah rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan dasar hasil gugatan yang diajukan seorang bernama Mimi Jamilah.

Meski demikian, para terlapor tetap mengantongi dokumen dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Rinciannya, tiga dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) dan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dua ruko dan empat rumah.

Kurdi mengungkapkan, keempat kliennya telah melunasi angsuran. Namun, mereka mengalami kerugian atas transaksi ini. Kerugian ditaksir mencapai Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar.

"Sudah lunas semua. Sertifikat yang dimiliki oleh klien kami itu bukan palsu," jelas Kurdi.

Kompas.com telah mengirim pesan singkat dan menghubungi terlapor. Namun, hingga kini belum ada respons dari terlapor atas upaya konfirmasi pelaporan ini.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Di sisi lain, langkah pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Pengembang perumahan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendukung sebuah proyek perumahan. Selain menawarkan produk dan mengambil keuntungan dari penjualan, pengembang juga harus memastikan konsumen nyaman tinggal di perumahan besutannya.

Selain itu, fasilitas pendukung juga penting untuk menambah daya tarik proyek perumahan tersebut. Lebih jauh lagi, kawasan yang dikembangkan juga akan kian menarik. Misalnya, pengembang perumahan Giantara Serpong City yang membangun underpass untuk memudahkan akses kawasan perumahan seluas 109 hektare tersebut.

Chief Executive Officer Giantara Group, Cindy Giantara menjelaskan underpass ini sangat mendukung mobilitas para penghuni Giantara Serpong City, karena terkoneksi dengan boulevard Giantara Serpong City sepanjang 1,5 kilometer yang telah terbangun.

"Selain itu, underpass ini juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitar Giantara Serpong City," jelas Cindy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Underpass ini dibangun selama 6 bulan dan mulai beroperasi pada Selasa 18 Februari kemarin. Peresmian Underpass Giantara Serpong City ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian, BUMN dan pimpinan dari perangkat daerah setempat, dan diresmikan langsung oleh Direktur Jendral Perkeretaapian, Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD, MM, IPM. Dengan panjang 350 meter dan lebar 20 meter, underpass ini dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan akan terkoneksi dengan jalan provinsi, Jl Raya Cisauk - Kadusirung.

Dalam mengembangkan kawasan dengan skala kota ini, Giantara Serpong City berkolaborasi dengan Traffic Clinic Centre Indonesia, Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD, MM, IPU sebagai konsultan pengembangan transportasi kawasan. Konsep pengembangan Giantara Serpong City dirancang sebagai kawasan pembangunan hijau berbasis Transit Oriented Development (TOD) dan Pedestrian Oriented Development (POD).

"Giantara Serpong City memiliki lokasi strategis dekat dengan pintu tol Cisauk (Tol Serpong - Balaraja) dan kawasan intermoda BSD," ucap Cindy.

Selain itu, Giantara Serpong City tengah mempersiapkan pembangunan area komersial yang akan berlokasi di muka kota Giantara Serpong City seluas 3,5 hektar. Cindy menyebutkan bahwa area komersial berkonsep ikonik ini sangat dibutuhkan, terutama dengan segera dilakukannya serah terima unit rumah kepada pemiliknya.

"Area komersil ini akan menjadi icon kawasan Serpong dan Cisauk karena lokasinya yang strategis di jalan boulevard utama dan bersebelahan dengan jalan raya provinsi," tegas Cindy.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa siswa Papua lebih membutuhkan pendidikan yang layak dibandingkan dengan makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Komarudin Watubun mengatakan bahwa orang tua para siswa di Papua mampu memberikan makan bergizi kepada anaknya.

Maka dari itu, menurut Komarudin, wajar saja jika siswa Papua menolak MBG dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Makanya tuntunan anak-anak Papua itu harus dipahami, mereka itu butuh tempat belajar. Makan minum gratis orang tua bisa berikan kok," tutur Komarudin di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Dia juga protes kepada aparat penegak hukum baik Polri maupun TNI yang lebih memilih mengambil sikap represif kepada anak sekolah yang menolak pemberian MBG.

"Jangan represif, cukup pendekatan yang baik supaya program Prabowo bisa diterima dengan baik," katanya.

Menurut Komarudin, tindakan represif yang selalu diutamakan TNI-Polri terhadap warga Papua. membuat pemerintahan Prabowo-Gibran gagal mengambil hati warga Papua.

"Makanya begini, masalah Papua itu jangan dipikir sekarang tenang lalu aman. Papua itu seperti api dalam sekam, jangan cari gara-gara, kalau ada masalah itu polisi dan tentara harus lewat pendekatan lebih baik. Republik ini gagal membangun Papua," ujar Komarudin.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan sejumlah investor asing berminat untuk mendukung program 3 juta rumah.

Hashim menyebut sejumlah investor asing itu berasal dari Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan China. Dia menuturkan bahwa UEA tengah mempertimbangkan untuk membangun lebih banyak unit guna mendukung program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hashim menyebut, Uni Emirat Arab sebelumnya telah berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah. Terbaru, negara itu mempertimbangkan untuk membangun lebih banyak hunian di Indonesia.

“Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk melakukan 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi,” kata Hashim dalam agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Selain Uni Emirat Arab, Hashim yang juga merupakan adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan membangun 3 juta - 5 juta unit rumah. Kemudian, dari pihak swasta bersedia membangun 1 juta unit.

“Pengusaha swasta Qatar dan kelompoknya akan membangun 1 juta unit. Itu baru negara Qatar sendiri,” katanya.

Hashim mengaku sudah tiga kali menyambangi Beijing, China pada tahun ini untuk menarik lebih banyak investor dalam program tersebut.

Dari hasil kunjungannya, Hashim menyebut bahwa perusahaan konstruksi China sangat ingin ke Indonesia. Mengingat, sektor konstruksi China saat ini sedang lesu, memaksa sektor ini untuk mencari pasar lain.

“Kami datang di waktu yang tepat. Permintaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan China,” ujarnya.

Selain berkunjung ke China, Hashim juga melakukan kunjungan ke New Delhi, India. Dia mengungkap, sektor konstruksi di India dapat membangun rumah dengan biaya sekitar US$3.000-US$4.000 per unit di luar biaya tanah.

Dia mengharapkan, program ini dapat tercapai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan investasi sekitar 2%-2,5%.

“Jadi dalam kondisi stabil, 3 juta unit per tahun, kami berharap dapat melakukannya selama 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5%,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal membuka peluang lebar bagi para investor asing yang hendak ikut terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

“Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).