Kepala Sekolah SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Damiyati (56) dan dua siswanya diduga keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (24/4) lalu.

Damiyati mengatakan menu yang disajikan saat itu berupa daging ayam, soto, dan susu. Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia mengirim makanan tersebut ke sekolah pukul 07.30 WIB.

Damiyati mengatakan sesuai prosedur, makanan harus dicicipi oleh guru penanggung jawab (PIC) sebelum disajikan kepada murid-murid.

"Kebetulan guru PIC-nya puasa, saya yang mencicipi," kata dia, Selasa (29/4).

Saat itu, Damiyati merasakan daging ayam di menu tersebut hambar. Namun ia tidak merasa ada yang salah dengan makanan tersebut.

"Untuk daging saya bisa merasakan itu enggak ada rasanya tapi tidak bisa mengatakan itu basi atau tidak, enggak tahu. Ya, kita makan saja," kata dia.

"Dan saat itu saya juga tidak begitu berpikir aneh-aneh. Karena waktu itu kita rasakan biasa saja," lanjutnya.

Namun pada saat dibagikan ke kelas sekitar pukul 09.30 WIB, beberapa murid mengeluhkan ada masalah dengan daging ayam di menu MBG. Tak hanya daging, mereka juga mengeluhkan kuah soto yang sudah basi.

"Termasuk punya saya, dagingnya kan enggak saya habiskan. Saya lihat lagi, ternyata sudah lengket (berlendir), sudah bau," kata dia.

"Guru yang lain juga memeriksa kuahnya, ternyata sudah asam," kata dia.

Mendapati menu MBG dalam kondisi tidak layak makan, pihak sekolah langsung meminta seluruh murid untuk tidak mengonsumsi menu pada hari itu. Namun sayangnya, sebagian murid terlanjur memakan menu tersebut.

"Yang sudah terlanjur makan itu, sekitar jam 11 itu merasa perutnya sakit. Ada dua anak," kata dia.

Sekolah pun segera melarikan dua murid tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka juga menghubungi SPPG untuk melaporkan kejadian tersebut.

"Pengawas dapur (SPPG) dua orang ke sini, kita crosscheck, saya tanya-tanya," kata Damiyati.

Dari situ, diketahui daging yang disajikan sudah dimasak semalam sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB.

"Baru paginya dikirim ke sini. Rasanya juga hambar, nggak digoreng juga," kata dia.

Sekolah juga menanyakan tentang kuah soto yang sudah basi. Pihak SPPG mengatakan kuah tersebut dimasak pagi.

"Kuahnya dimasak pagi. Cuma mungkin dia basi karena dibungkus saat masih panas, dan ditutup seperti itu sampai setengah sepuluh," kata dia.

Damiyati sendiri tidak merasakan gejala apa pun sampai malam harinya. Sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, ia terbangun karena sakit perut.

"Sakitnya muter. Kadang sakit, kadang hilang. Saya juga diare," kata dia.

"Sampai subuh itu lima kali (ke toilet)," lanjutnya.

Usai salat subuh, ia langsung berangkat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Beruntung beberapa jam kemudian sakitnya mulai mereda.

"Alhamdulillah, sudah tidak sakit, saya berangkat (ke sekolah," kata dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut program perumahan yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto akan mengutamakan rumah vertikal dibandingkan tapak, khususnya di perkotaan.

Alasan utamanya, persoalan harga tanah tinggi di perkotaan. Selain itu, lahan di perkotaan semakin sedikit.

"Di perkotaan itu orientasinya adalah sekalipun juga kita menata kota, memperbaiki kota, menyelesaikan kawasan polusi dan kumuh, mengatur kembali kehidupan masyarakat di dalam tradisi rumah vertikal karena di perkotaan itu tanahnya mahal sekali," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri memahami masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan konsep hunian vertikal. Namun, dia berpendapat pembiasaan harus dimulai saat ini.

Fahri membandingkan Indonesia dengan China. Dia berkata China sudah melarang pembangunan rumah tapak di perkotaan.

"Karena dianggap rumah, tanah, adalah alat produksi. Kalau tanah itu dibikin rumah atau bangunan, maka alat produksi kita berkurang. Kalau alat produksi kita berkurang, produktivitas nasional terancam, terutama untuk pangan," ujar Fahri.

Fahri berkata pemerintah sedang mengkaji pembangunan perumahan vertikal di tanah-tanah milik negara di perkotaan. Dia mencontohkan rencana pembangunan perumahan vertikal di atas gedung sekolah di Jakarta.

Selain itu, Fahri juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hunian vertikal di atas pasar tradisional. Ada pula rencana membangun perumahan di atas 80 stasiun kereta api di Jakarta.

"Kita prioritaskan tanah pemerintah, tanah pemda, tanah BUMN, BUMD, dan space yang sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat program 3 juta rumah per tahun. Pemerintah ingin membangun rumah baru dan merenovasi rumah tak layak huni.

Prabowo menargetkan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut sekitar 15 juta orang di Indonesia tidak punya rumah.

Fahri menyampaikan data antrean perumahan atau backlog di Badan Pusat Statistik (BPS) memang menyebut 9,9 juta orang tak punya rumah. Namun, Fahri berkata ada pembaruan data.

"Ini sedang kami koordinasi dengan BPS karena data backlog terbaru, keperluan rumah sekarang ini antrean untuk rumah baru itu lebih kurang 15 juta," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri juga menyampaikan ada 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Menurutnya, dua hal itu menunjukkan masih banyak orang Indonesia yang tidak punya rumah.

Meski begitu, Fahri berkata tak terlihat banyak tuna wisma di Indonesia seperti di Amerika Serikat (AS). Hal itu disebabkan banyak orang yang tak punya rumah masih tinggal bersama orang tua.

"Karena ada sistem extended family di kita di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah. Itu ditaruh di dalam keluarganya," ujar Fahri.

"Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia keleleran," ucapnya.

Fahri mengatakan persoalan ini menjadi perhatian pemerintah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai program 3 juta rumah setahun.

Program itu meliputi pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Program ini disebar di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Pemerintah akan fokus membangun hunian vertikal di perkotaan. Perumahan itu dibangun di atas tanah-tanah pemerintah. Sementara itu, program perumahan di desa akan berfokus pada renovasi rumah tak layak huni.

Fahri menyampaikan program ini telah berjalan. Namun, program itu baru akan maksimal tahun depan.

"Karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," kata Fahri.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," ujar Fahri.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

(KIE)

Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program nasional yakni pembangunan perumahan rakyat melalui Program Gratispol.

"Prinsipnya Kaltim sangat mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satunya mendukung pembangunan perumahan untuk rakyat," katanya dalam keterangan di Samarinda, Selasa.

Pada kesempatan itu, Sekda Sri Wahyuhi turut
menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dibuka Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, para gubernur, bupati, wali kota dan kepala Dinas PUPR se-Indonesia.

Sekda menjelaskan dukungan Kaltim dituangkan dalam Program Gratispol, khususnya untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program Gratispol untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR ini sudah diluncurkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur pada Senin, 21 April 2025," kata Sri Wahyuni.

Melalui bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah tersebut, lanjutnya, diharapkan seluruh rumah tangga dan keluarga di Kaltim memiliki rumah yang layak huni.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan rakyat ini perlu pemetaan mulai dari skala persoalan, bagaimana menyelesaikannya dan apa tugas masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini.

Fahri Hamzah mengungkapkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru saat ini terdapat 1 juta keluarga miskin ekstrem. Jumlah jiwanya mencapai 9,31 juta orang.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

"Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia," katanya.

Mengatasi permasalahan perumahan rakyat ini diperlukan dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerah, perusahaan swasta (melalui corporate sosial responsibility/CSR) dan juga para pengembang.

"Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat," katanya.

Demi pemerataan pembangunan perumahan secara nasional, Fahri Hamzah akan terus mendorong penerapan sistem digital. Hal ini penting untuk mengurangi potensi-potensi penyelewengan dan kongkalikong pusat dan daerah.

"Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri PKP Maruarar Sirait mendukung proyek percontohan ekosistem hijau dalam pembangunan perumahan. Maruarar mendorong perumahan ramah lingkungan dan ramah bagi penghuninya.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada warga penghuni Perumahan Bumi Svarga Asri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun menggunakan teknologi bata interlock presisi oleh ekosistem perumahan dan ramah lingkungan serta proses pengerjaannya cepat serta tahan gempa.

"Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan wujud nyata semangat ekosistem perumahan yang bekerja secara superteam untuk membangun hunian layak berkualitas bagi rakyat," kata Maruarar dalam keterangan pers pada Selasa (29/4/2025).

Pembangunan perumahan itu berada di atas lahan Badan Bank Tanah dan mendapat dukungan penuh dari Semen Indonesia Gresik (SIG), Kementerian PKP, SMF, BTN, Pemkab Kendal dan BP Tapera. Berdasarkan data yang dihimpun, pengembang perumahan Bumi Svarga Asri dilaksanakan oleh PT. Asatu Realty di lokasi Margosari, Limbangan, Kabupaten Kendal. Sedangkan tipenya adalah 30/60 dan memiliki berbagai prasarana dan sarana serta utilitas pendukung yang baik.

Beberapa keunggulan pembangunan rumah menggunakan bata interlock presisi adalah prosesnya cepat dan hemat. Waktu penyelesaikan rumah tipe 36 hanya dalam waktu 21-30 hari dan dua kali lebih cepat dari cara biasa, lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas serta lolos uji sertifikasi dan SNI, kuat dan tahan gempa.

"Rumah ramah lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan. Ini saatnya yang tepat bagi rakyat jika ingin memiliki rumah bersubsidi dan kami harap pengembang perumahan ini bertanggung jawab apabila ada keluhan dan aduan dari warga," ujar Maruarar.

Selain bangunan rumah subsidi yang memiliki tipe 27/72, pihak pengembang membangun jalan lingkungan cor beton yang cukup lebar, saluran drainase yang memadai dan setiap rumah juga telah memiliki biopori.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah untuk tidak sekedar mengeluarkan izin prinsip pembangunan rumah, tapi juga harus melihat track record pengembang. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak tertipu oleh pengembang yang hanya mengumbar janji dan menjual leaflet namun tidak membangun rumah bersubsidi berkualitas.

"Untuk mewujudkan rumah bersubsidi berkualitas kuncinya adalah Pemda jangan hanya melihat syarat lahan, mengeluarkan izin prinsip pembangun perumahan tapi juga harus cek kualitas reputasi pengembang. Rakyat jangan membeli rumah dengan iming-iming harga murah dan leaflet saja dan kita sebagai pemerintah harus bisa melindungi rakyat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujar Maruarar.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan 80 ribu koperasi. Salah satunya yang akan dibentuk adalah koperasi khusus perumahan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, koperasi ini nantinya akan beroperasi untuk mendukung program 3 juta rumah di mana lebih banyak menyasar di pedesaan.

"Sekali lagi, di desa itu pelibatannya adalah koperasi, BUMDes. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi, salah satunya nanti akan menjadi koperasi perumahan," ujarnya usai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan bersama Kemendagri, Selasa (29/4/2025).

Fahri Hamzah menilai, konsep gotong royong masyarakat perlu dihidupkan kembali lewat koperasi. Termasuk dengan pembentukan koperasi perumahan yang diharapkan mampu mengakomodasi target pemerintah di sektor perumahan.

"Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualisme berkurang, kegotongroyongannya bertambah. Karena dulu kalau orang kampung, yang namanya renovasi rumah itu ongkosnya hanya kasih makan tetangga. Itu tidak perlu ada uang, hanya mengajak saja," kata dia.

Fahri Hamzah menambahkan, dalam merealisasikan target 3 juta rumah selama Pemerintahan Prabowo–Gibran tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga investasi dari asing.

Program 3 juta rumah tersebut meliputi pembangunan dan renovasi rumah sebanyak 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

"Jadi di desa itu aktivitasnya, koperasi, BUMDes, UKM. Sementara perkotaan kita arahkan ke rumah vertikal, dan ongkosnya mahal. Itu silakan terlibat (pelaku usaha), termasuk investasi luar negeri," katanya.

Dalam RPJMN 2025–2029, Fahri Hamzah juga mengatakan pemerintah telah menetapkan bahwa penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan akan ditingkatkan dari semula 62,5 persen menjadi 74 persen pada akhir 2029. Target ini optimistis dapat dicapai jika program 3 juta rumah per tahun dapat direalisasikan.

"Sejumlah strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP meliputi konsolidasi data lintas kementerian/lembaga, penyederhanaan perizinan, identifikasi dan pendataan lahan-lahan idle, pengembangan skema pembiayaan perumahan, alternatif pembiayaan perumahan melalui skema investasi luar negeri, serta pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi teknologi pembangunan perumahan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan, angka backlog perumahan di Indonesia sangat tinggi. Artinya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengatakan, kondisi tersebut membuat banyak keluarga tak memiliki rumah, terutama mereka yang baru menikah atau baru memiliki anak. Kendati demikian, keluarga-keluarga ini tak menjadi gelandangan seperti di Amerika Serikat (AS) karena memilih tinggal dengan orang tua atau mertua.

"Artinya orang yang tidak punya rumah itu semakin banyak, tapi kita tidak melihat homeless seperti di Amerika Serikat atau Eropa, karena ada sistem extended family di kita," katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan Bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Di mana keluarga mengabsorb kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah, itu ditaruh di dalam keluarganya, masih sebagai tanggung jawab orang tua menampung mereka," ujar Fahri.

Kondisi ini, kata Fahri, berdampak besar terhadap jumlah anggota keluarga inti (nuclear family). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Fahri, indeks keluarga di Indonesia saat ini berada di 3,2 yang artinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak satu. Padahal, angkanya biasanya berada di 4,7 alias satu keluarga memiliki 4-5 anggota keluarga, termasuk suami dan istri.

"Sekarang ini indeks keluarga kita berubah, indeks keluarga yang lama itu 4,7 orang per keluarga, sekarang ini 1 keluarga itu hanya 3,2, artinya keluarga Indonesia mengecil," katanya.

"Memang ada bonus demografi, anak muda Indonesia mulai kawin. Tapi ketika membentuk keluarga dia takut (tidak punya rumah), sehingga keluarganya mengecil, hanya punya satu anak," ujarnya.

Wakil Ketua DPR 2014-2019 itu menilai, jumlah keluarga di Indonesia per Februari 2024 mencapai 93 juta keluarga. Sementara, angka backlog perumahan mencapai 15 juta, sehingga membuat antrean pembelian rumah makin besar.

Atas dasar itulah, pemerintah mendorong pembangunan tiga juta unit rumah per tahun. Dengan demikian, angka backlog bisa teratasi dalam lima tahun ke depan.

(Rahmat Fiansyah)

DEPOK, KOMPAS.com - Lahan seluas 1,5 hektar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang ditempati warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, diusulkan menjadi lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

Ide ini mencuat dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk merumuskan solusi nasib warga Kampung Baru yang tidak memiliki KTP Depok.

“Kalau kami yang di lahan 1,5 hektar, mungkin kalau boleh diizinkan, kita usulkan untuk Kementerian PKP lahannya sebagai bangunan yang akan menjadi program Pak Presiden soal tiga juta rumah,” kata Wali Kota Depok Supian Suri saat rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).

Rencana ini dilandasi berdasarkan hasil diskusi bersama Disdukcapil yang melihat sebagian warga Kampung Baru juga sudah menempati lahan Pemkot Depok.

“Itu kan ada lahan 1,5 hektar, mungkin dari program itu prioritasnya adalah warga sekitar situ juga,” ujar Supian.

Menurut Supian Suri, pembangunan program 3 juta rumah di lokasi itu dinilai lebih efektif ketimbang pembagunan sekolah.

“Lahan 1,5 hektar awalnya kami rencanakan untuk SMK 3, tetapi dalam perjalanannya memang tidak mudah untuk merelokasi warga yang tinggal di situ,” ucap Supian.

Lahan di Kampung Baru Depok itu juga dimiliki oleh Sekretariat Negara (Setneg) seluas 3,5 hektar, lalu perusahaan properti swasta, dan bagian kecil milik BUMN.

Para pemilik lahan memiliki kewenangan dalam memberikan izin kepada warga untuk tinggal di sana.

Adapun Kampung Baru merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (18/4/2025).

Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinisial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (18/4/2025) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.

“Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan," kata Bambang kepada wartawan, Jumat.

Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku.

Keributan ini kemudian diketahui oleh warga lingkungan kediaman pelaku.

Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.

Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi.

Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.

Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru.

Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.

Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Lima orang sudah ditahan, sementara empat lainnya masih buron.

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Ketapang mengenai tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan inisiatif strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kami menekankan pentingnya pemahaman terhadap tujuan utama program MBG, yakni menyediakan asupan gizi seimbang untuk peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, santri di pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," kata Perwakilan BGN, Dedi Supriyadi, di Ketapang, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Ia juga menyampaikan pentingnya literasi gizi bagi masyarakat guna menekan angka stunting dan gizi buruk.

"Tujuan utama program MBG adalah memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi berkualitas. Ini adalah langkah konkret negara dalam menciptakan SDM unggul dan berdaya saing," ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa melalui program ini, pemerintah ingin mengedukasi masyarakat agar memahami nilai penting gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada prestasi belajar dan produktivitas generasi muda.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini di daerah pemilihan Kalimantan Barat. Ia menilai MBG sebagai langkah progresif yang harus didukung seluruh elemen masyarakat.

"Program ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi bangsa melalui peningkatan kualitas gizi. Ini bukan sekadar bantuan makanan, tapi bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia," kata Alifudin.

BGN juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program, setiap dapur MBG akan melibatkan 45 hingga 50 tenaga kerja lokal untuk proses persiapan, memasak, hingga distribusi makanan bergizi. Selain mendukung pemenuhan gizi, program ini turut memberdayakan ekonomi lokal.

Dedi juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu terkait program ini. Ia menegaskan bahwa BGN tidak pernah memungut biaya dalam proses pendirian dapur MBG maupun rekrutmen tenaga kerja.

"Kami imbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN dan meminta uang dalam bentuk apapun," katanya.

Dengan adanya sosialisasi ini, BGN berharap masyarakat Kabupaten Ketapang dapat memahami secara utuh tujuan dan manfaat Program Makan Bergizi Gratis serta ikut berperan aktif dalam pelaksanaannya.

Jakarta -

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

(aqi/aqi)

Jakarta -

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

(aqi/zlf)