Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Selasa (3/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

Meski demikian, Dirgayuza tidak menyebutkan nominal perkiraan harga per menu tersebut.

Padahal, Prabowo Subianto telah mengumumkan harga seporsi MBG untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000 dari semula Rp15.000.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Berikut usulan daftar menu Makan Bergizi Gratis Per Daerah

Area 1: Sebagian Besar Sumatra

Karbohidrat: Nasi

Lauk: Daging ayam, tahu

Buah: papaya, manggis

Sayur: kangkung

Area 2: Mentawai

Karbohidrat: Sagu, talas

Lauk: udang, ikan

Buah: pisang, nangka, durian

Sayur: daun papaya

Area 3: Riau dan Bangka Belitung

Karbohidrat: Sagu

Lauk: udang, ikan

Buah: papaya, durian, nanas

Sayur: kangkung, timun, terong

Area 4: Kalimantan

Karbohidrat: Talas, singkong

Lauk: ikan, daging sapi

Buah: pisang, rambutan, jeruk

Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

Area 5: Banten – Jawa tengah

Karbohidrat: Nasi, jagung

Lauk: daging ayam

Buah: papaya, jeruk

Sayur: labu, buncis

Area 6: DIY – Jatim

Karbohidrat: Nasi, jagung, singkong

Lauk: udang, ikan, telur, daging

Buah: manga, alpukat, buah naga

Sayur: kol, kacang panjang, wortel

Area 7: Bali

Karbohidrat: Nasi

Lauk: ikan, tahu

Buah: salak, jeruk, pisang, mangga

Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

Area 8: NTB – NTT

Karbohidrat: Jagung, sorgum

Lauk: daging sapi

Buah: jeruk, pisang, pepaya

Sayur: daun kelor, terong, papaya

Area 9: Sulawesi

Karbohidrat: Jagung, sorgum

Lauk: daging sapi

Buah: jeruk, pisang, pepaya

Sayur: daun kelor, terong, papaya

Area 10: Maluku

Karbohidrat: Sagu, jagung, singkong

Lauk: ikan, daging sapi

Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya

Sayur: pare, terong, kangkung

Area 11: Papua

Karbohidrat: Sagu, singkong, ubi jalar

Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan

Buah: Matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga

Sayur: buncis, kembang papaya

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, awalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun depan Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini bertambah Rp 40,59 triliun, dari sebelumnya Rp 75,63 triliun.

Namun, setelah Perumahan Rakyat dipisah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggaran tersebut dipangkas.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," terang Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut mencakup Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

"Untuk 2025 sebetulnya kami berniat mengajukan tambahan Rp 60,6 triliun, antara lain untuk dukungan ke IKN, juga Papua, karena ada pemekaran provinsi di sana," jelasnya.

Besaran alokasi proyek IKN ialah sebesar Rp 14,87 triliun. Terdiri atas proyek Ditjen Bina Marga Rp 9,9 triliun dan proyek Ditjen Cipta Karya 4,96 triliun. Sedangkan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sebesar Rp 4 triliun.

Selain itu, Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Prioritaskan Pembangunan IKN-Giant Sea Wall

Sementara itu IKN masuk dalam daftar proyek prioritas atau quick wins yang disusun Kementerian PU. Selain IKN, mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) juga masuk ke dalamnya.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis K/L lainnya meliputi pembangunan Giant Sea Wall atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU.

Selanjutnya, ada Quick Wins 3 yakni mendukung Ketahanan Pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan.

"Untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain," katanya.

Terakhir, ada Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air. Kementerian PU menargetkan pelaksanaan untuk 11.420 unit sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggagas pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Semen Merah Putih melihat program ini sebagai tantangan sekaligus peluang besar bagi industri konstruksi.

“Kami percaya, untuk mendukung program ini, diperlukan solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup seluruh proses, mulai dari produksi semen hingga pengaplikasian beton,” ujar GM Sales & Marketing PT Cemindo Gemilang Tbk Oza Guswara dalam siaran pers, Senin (2/12/2024).

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Semen Merah Putih bersama Beton Merah Putih sedang mengembangkan untuk menghadirkan solusi berupa material beton pra-cetak (precast) bagi rumah modular.

Konsep ini mempercepat proses konstruksi sekaligus memastikan efisiensi dan konsistensi kualitas dalam setiap unit rumah yang dibangun.

Sementara Direktur Operasional Beton Merah Putih (PT Motive Mulia, anak usaha Cemindo Gemilang) Akhmad Syamsuddin mengungkapkan, rumah modular adalah rumah yang dibangun dengan modul hasil prefabrikasi industri.

"Sehingga, tidak hanya akan menghemat waktu dan tenaga kerja konstruksi, tetapi memastikan akan sama atau bahkan lebih dari rumah yang dibangun secara konvensional," terang Akhmad.

Kualitas rumah modular ini diperkuat dengan penggunaan semen hijau dari Semen Merah Putih, untuk mendukung konsep konstruksi berkelanjutan.

Dia juga menjelaskan, penggunaan jenis semen hidrolis telah terbukti andal dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek besar di Batam.

Adapun semen hidrolis Semen Merah Putih tidak hanya lebih ramah lingkungan tetapi didesain dan dikembangkan sebagai performance based cement. Sehingga, akan menghasilkan konstruksi yang kuat dan tahan lama sesuai kebutuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuai kontra dari wakil rakyat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ujar Yasti dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah sebagai program andalan Presiden Prabowo tidak memiliki data yang jelas.

Belum lagi, Kementerian PKP hanya mendapatkan kucuran anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 5,27 triliun.

Yasti lantas mempertanyakan apakah Kementerian PKP sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo terkait anggaran yang mini tersebut.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," lanjut Yasti.

Senada dengan Yasti, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan blueprint atau rancangan kerja yang belum juga dilaporkan.

"Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan Pak Menteri PKP karena di anggaran ini tidak dijelaskan," kata Lasarus.

Pada kesempatan tersebut, Ara mengatakan bahwa akan berusaha mewujudkan pembangunan 3 juta rumah setahun di tengah keterbasan anggaran.

Langkah yang diambilnya adalah dengan mengajak swasta ikut membangun rumah rakyat, meskipun pemerintah tidak menawarkan imbal hasil apa pun.

"Upaya-upaya kita di tengah anggaran yang terbatas, kita tetap harus semangat dengan anggaran yang ada," tutur Ara saat ditemui usai Raker.

Sebelumnya, telah dilakukan peletakan batu pertama proyek rumah tapak di Kabupaten Tangeran, Banten.

Tanah seluas 2,5 hektar untuk proyek 3 juta rumah itu merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG) yang merupakan perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Ara mengungkapkan, tanah tersebut sebagain dimiliki Ara dan sebagian Bumi Samboro Sukses.

"Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," ungkap Ara dalam sambutannya, Jumat (1/11/2024).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto ingin masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam penyediaan makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Yandri berharap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) jadi pemasok bahan utama program makan bergizi gratis.

"Jadi Badan Usaha Milik Desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi. Karena di desa-desa itu potensinya sangat bagus," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).

Yandri yakin Bumdes mampu berperan sebagai penyuplai utama bahan baku makan bergizi gratis dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Ia mengaku sudah berkunjung ke sejumlah daerah sejak menjabat jadi menteri.

"Mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya. Mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa," tambahnya.

Yandri juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Ia berharap keterlibatan Bumdes dalam program makan bergizi gratis dapat mengurangi kasus warga desa yang tertipu agen imigran ilegal.

"Nah, ini yang kita mau urai, dengan melibatkan kerjasama kementerian lembaga yang lain," tutur dia.

Presiden Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Penetapan itu diputuskan setelah rapat terbatas di Istana pada Jumat (29/11).

"Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari," kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak. Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30-40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," jelas dia.

Jakarta (ANTARA) - Tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan udara, TNI Angkatan Udara (AU) juga memperluas perannya dalam upaya sosial kemasyarakatan.

Salah satu aksi nyata mereka adalah mendukung program makan bergizi gratis, menjangkau masyarakat yang membutuhkan asupan gizi yang lebih baik

Para kesatria udara ini tampaknya tidak hanya siap menjaga kedaulatan langit Indonesia melainkan juga sigap dalam membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menilai program ini penting untuk didukung demi memastikan seluruh anak-anak mendapatkan gizi yang baik sehingga terhindar dari gizi buruk hingga tengkes (stunting).

Dengan pemberian gizi yang berkualitas sejak dini, Tonny yakin Indonesia akan mendapatkan bonus demografi SDM yang berkualitas saat Indonesia Emas 2045 mendatang.

Tonny beserta jajarannya pun langsung membahas tentang program makan bergizi gratis di beberapa rapat internal dengan pejabat TNI AU.

Berdasarkan pembahasan di internal, Tonny dan jajarannya memutuskan untuk membangun unit pelayanan berupa dapur besar yang bertugas menyajikan makan bergizi gratis.

Dapur pelayanan makan bergizi gratis itu disediakan oleh seluruh pangkalan TNI AU (lanud) yang ada di Indonesia.

Proses pembangunan dapur pelayanan itu pun tidak sembarangan. Tonny memastikan dapur-dapur itu memiliki kapasitas yang layak untuk memproduksi makanan yang berkualitas.

Tidak hanya itu, bahan makanan dan tatacara mengelola bahan tersebut juga harus sesuai standard demi memastikan makanan yang diproduksi memiliki kualitas tinggi.

Karenanya, TNI AU menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dalam proses pembangunan dapur, pemilihan bahan-bahan makanan hingga proses memasak.

Nantinya, dapur pelayanan tersebut akan memproduksi makan bergizi gratis untuk pelajar di sekolah yang ada di sekitar lanud. Dengan adanya dapur tersebut, Tonny yakin pihaknya dapat memberikan makan bergizi kepada 2,81 juta jiwa anak bangsa.

Dapur makanan bergizi ala TNI AU

Saat ini dapur-dapur tersebut telah dibangun di masing-masing wilayah lanud seluruh Indonesia. Bahkan beberapa ada yang sudah beroperasi dan melakukan uji coba pembagian makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar lanud.

Beberapa lanud yang telah menjalankan uji coba makan bergizi gratis yakni Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Raden Sadjad Natuna, Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Mataram dan Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

Tonny sendiri menargetkan setiap lanud dapat mensuplai makanan bergizi sebanyak 3.000 sampai 4.000 porsi per hari.

Rangkaian uji coba tersebut dipastikan Tonny akan terus bergulir guna mematangkan persiapan sebelum program makan bergizi gratis benar-benar bergulir pada 2 Januari 2025 mendatang.

ANTARA pun sempat menelusuri salah satu dapur milik TNI AU yang berlokasi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Dapur tersebut terdiri dari enam ruangan yang cukup besar. Ruangan utama dapur sendiri dilengkapi dengan dua alat masak cukup besar serta ruangan khusus untuk mengemas makanan.

Selain itu, dapur juga memiliki ruangan untuk mencuci bahan pangan, ruangan khusus pengolahan sayuran dan ruangan khusus untuk mengelola daging sapi, daging ayam serta ikan.

Selain itu, dapur juga dilengkapi dengan kulkas besar untuk menyimpan seluruh bahan pangan yang akan diolah. Pihak Lanud Halim Perdanakusuma sendiri memastikan dapur tersebut dapat memproduksi 11.000 porsi makan bergizi setiap hari.

Komandan Lanud (Danlanud) Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Muzafar juga menjamin makanan yang diproduksi pihaknya memiliki kualitas tinggi.

Pasalnya seluruh proses dari mulai pembangunan dapur, pemilihan bahan pangan hingga proses memasak telah memalui pengawasan pihak BGN.

Lanud Halim Perdanakusuma sendiri menargetkan memberikan makan bergizi gratis kepada 22 sekolah yang ada radius terdekat lanud. Dari 22 sekolah tersebut tercatat ada 10.304 siswa, di luar peserta didik tingkat TK dan Pendidikan anak usia dini (PAUD).

Tidak hanya itu Lanud Halim Perdanakusuma memanfaatkan 6,5 hektare lahan menjadi sawah dan Perkebunan. Hasil tani tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan anggota dan memasok bahan baku ke dapur makan bergizi gratis.

Efektivitas peran TNI AU

Pelibatan TNI, khususnya TNI AU dinilai sebagai langkah tepat untuk mempercepat pendistribusian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah. Hal tersebut dikarenakan TNI AU memiliki sumber daya yang mumpuni dari mulai sumber daya manusia, fasilitas dan teritorial.

Menurut Pengamat sekaligus Co-Founder Institute For Security dan Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi, jumlah personel yang cukup banyak di setiap daerah memungkinkan TNI AU dapat mempercepat proses pembagian makan bergizi gratis.

Selain itu, lokasi setiap lanud yang ada di daerah juga sangat strategis karena berada di tengah-tengah permukiman warga. Kondisi ini membuat setiap lanud mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan makan bergizi gratis.

Terakhir soal fasilitas yang mumpuni yakni dapur besar yang tersedia di setiap lanud. Dengan kapasitas dapur yang besar dan mampu memproduksi ribuan porsi per hari, Fahmi yakin program makan bergizi gratis akan mudah dijalankan jajaran TNI AU.

Namun demikian, peran TNI AU tidak pula luput dari beberapa catatan yang harus diperhatikan. Khairul Fahmi menilai peran TNI AU harus diperjelas yakni sebatas sebagai pendukung.

TNI tidak berperan sebagai regulator usaha. Pihak pemerintah yang dinaungi instansi sipil harus menjadi pihak utama yang menjalankan program tersebut.

Karenanya, Fahmi menilai penting bagi TNI AU menggandeng pemerintah daerah setempat atau kementerian terkait dalam menjalankan program ini ketika sudah efektif berjalan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Selain itu, TNI AU juga harus memastikan program itu berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Dengan demikian TNI AU dapat mengerahkan anggaran semaksimal mungkin untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

TNI AU juga harus sadar bahwa kegiatan ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan TNI secara keseluruhan. Karenanya, Fahmi berharap program ini bisa dijalankan TNI AU dengan cermat demi membantu masyarakat.

Melalui program makan bergizi gratis ini, TNI AU tidak hanya mempertegas perannya sebagai penjaga langit, tetapi juga sebagai garda depan dalam mengatasi permasalahan sosial bangsa.

Dengan kolaborasi strategis bersama pemerintah dan transparansi pelaksanaan, program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, berkualitas, dan siap menyongsong masa depan gemilang pada 2045.

Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyuplai bahan pokok untuk program makan siang bergizi gratis. Ia menyebut potensi sumber daya manusia hingga sumber daya alam di desa sangat menunjang.

"Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Ia berharap desa tak hanya jadi penonton dari program makan bergizi gratis. Ia menyebut BUMDes mumpuni untuk menjadi suplai bahan pokok makan bergizi gratis itu.

"Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku, mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

Ia mengatakan perputaran ekonomi di program tersebut sangat baik. Bahkan, ia mendorong adanya kolaborasi antarunsur kementerian.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. Ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan," ujar Yandri.

"Maka Kementerian Desa sudah bekerja sama dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri kelautan Perikanan, dengan Kementerian Sosial, dengan Badan Pangan Nasional. Semua kita lakukan kolaborasi," tambahnya.

Yandri mengatakan banyak masyarakat desa justru ke luar negeri dan akhirnya ada yang berujung pada kejadian tak mengenakkan. Yandri pun mendorong BUMDes terlibat dalam kegiatan makan siang gratis.

"Termasuk tadi karena di desa itu banyak sebagai penyuplai tenaga migran keluar negeri yang banyak menjadi korban persoalan ketika mereka bekerja atau banyak penipuan. Tadi kami sudah kerjasama juga Menteri Desa, dengan Menteri Pendapatan Pekerjaan Migran Indonesia, bersama Menteri Dalam Negeri," tutur Yandri.

"Mungkin akan ada desa-desa yang dibuatkan khusus peraturan desa tentang rekrutmen pekerjaan migran. Intinya, semua potensi ada di desa, tapi banyak juga persoalan ada di desa," imbuhnya.

Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap wilayah dilibatkan dalam program makan bergizi gratis yang dilaksanakan mulai 2 Januari 2025.

“Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi,” ujar Yandri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Yandri berpandangan, desa-desa di berbagai wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan telah dikelola melalui BUMDes.

Hal ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sambil memberdayakan desa-desa agar memaksimalkan potensi yang dimiliki.

“Karena di desa-desa itu potensinya sangat bagus. Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku,” kata Yandri.

Dia mencontohkan potensi desa untuk bisa menyuplai beras dan padi ataupun bahan lain yang bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis.

Dengan begitu, lanjut Yandri, perputaran ekonomi yang besar di balik program makan bergizi gratis juga bisa dirasakan oleh desa.

“Mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya,” tutur Yandri.

“Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15.000 per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).