Samarinda (ANTARA) - Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Provinsi Kalimantan Timur, menyiapkan dapur sehat untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Anggara Sitompul di Samarinda, Kamis, mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah. Program ini dijadwalkan akan resmi diluncurkan di Kota Samarinda pada tanggal 2 Januari 2025.

“Program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyukseskan. Kami akan memastikan titik-titik dapur yang telah ditentukan dapat melayani kebutuhan anak-anak sekolah,” ujar Anggara.

Saat ini Korem 091/ASN telah memiliki satu dapur sehat di kawasan Air Putih, Jalan Suryanata, Samarinda. Dapur tersebut dikelola oleh 50 orang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk segera mengoperasikannya dalam mendukung program makan bergizi gratis.

“Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia mendukung program tersebut,” katanya.

Menurut dia, satu dapur sehat mampu melayani 3.000 hingga 4.000 siswa. Selain itu, dapur-dapur ini juga akan memberdayakan petani lokal di sekitar lokasi.

Danrem juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program ini. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan agar berjalan maksimal.

Dia berharap pihak swasta turut berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis ini. "Korem akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini berhasil," ujarnya.

Pewarta: Arumanto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA,investor.id – Peneliti bidang Pangan dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian memandang perlunya pemerintah mengkaji model dapur dalam penerapan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Eliza mengatakan, model dapur yang seharusnya diterapkan yakni berbasis komunitas lokal seperti koperasi, guna ikut menunjang bergeraknya ekonomi daerah.

Dia menjelaskan, basis dapur yang melibatkan komunitas lokal ini mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan cita rasa anak-anak siswa berdasarkan pada budaya makanan masing-masing daerahnya.

“Setiap daerah di Indonesia ini mestinya berbeda model dapurnya, tidak bisa semuanya central kitchen atau juga tidak bisa UMKM semuanya,” jelas Eliza saat dihubungi, pada Kamis (26/12/2024).

Dia mengungkapkan, pendistribusian MBG jika dilakukan di Pulau Jawa, maka model dapur sentral, dapat dilakukan. Hal ini lantaran setiap sekolah yang ada di Jawa rata-rata jaraknya tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah dan efisien.

“Tapi kalau konteksnya remote area ini mestinya model dapurnya adalah berbasis komunitas lokal atau koperasi. Karena dengan komunitas lokal ini akan jauh lebih efisien,” tutur Eliza.

Efisiensi yang dimaksud, Eliza menerangkan, seperti dekatnya dapur dengan sekolah, komunitas orang tua murid yang bisa ikut membantu proses memasak MBG bagi para siswa dan variasi menu yang menyesuaikan cita rasa lokal daerah.

Terkhusus variasi menu yang fleksibel, Eliza mencontohkan tantangan seperti syarat buah-buahan potong yang harus tersedia. Tidak semua buah dapat diberikan oleh setiap daerah di Indonesia.

“Karena disarankan dalam MBG ini buahnya itu yang berbiji-bijian seperti pisang, jeruk, salak, Lengkeng atau anggur. Masalahnya kan buah itu mahal dan belum tentu tersedia di semua daerah,” terang Eliza.

Eliza menilai keterlibatan komunitas lokal dalam penyuksesan MBG, dapat menjadi penting. Selain efisien serta menyesuaikan cita rasa lokal, anggaran MBG dapat lebih efektif membangun roda perekonomian masing-masing daerah di Indonesia.

“Tidak bisa semuanya central kitchen. Pemerintah harus mengidentifikasi enabler dan karakteristik serta potensi daerah tersebut sehingga model pembangunan dapurnya tepat,” tutur Eliza.

Diketahui, Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Probolinggo -

Polisi tengah gencar mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan memberi makan gratis bergizi kepada para pelajar.

Tak terkecuali Polres Probolinggo. Dalam kesempatan ini, mereka mendatangi MTs Nurud Dzalam Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Di sana, rombongan Satbinmas Polres Probolinggo membagikan makan gratis bergizi kepada para pelajar. Acara ini disambut antusias para guru dan pelajar.

Kasi Humas Iptu Merdhania Pravita Shanty mengatakan, pembagian makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak.

"Melalui asupan gizi yang optimal, kita dukung fisik dan mental anak-anak generasi penerus bangsa ini tumbuh dengan baik," kata Vita, Kamis (26/12/2024).

Dalam kesempatan ini, lanjut Vita, pihaknya juga memberikan semangat kepada para siswa agar belajar secara sungguh-sungguh supaya bisa mewujudkan cita-cita mereka nanti.

Nur Komari, salah satu guru mengaku senang dengan pembagian makan siang gratis bergizi ini. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Probolinggo atas program tersebut.

"Terimakasih kepada Kapolres Probolinggo beserta jajaran, atas pemberian makan siang gratis ini yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kami," ujar Nur.

(abq/iwd)

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal ini merespons kabar adanya ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, klaim ormas tersebut tidak berdasar karena pihaknya tidak pernah sekalipun memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis.

"Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/202Kelo

Dia mengaku prihatin dengan adanya oknum ormas yang secara terang-terangan mengklaim legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," ucapnya.

Oleh karenanya, BGN akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

BGN juga memastikan akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

"Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal ini merespons kabar adanya ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, klaim ormas tersebut tidak berdasar karena pihaknya tidak pernah sekalipun memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis.

"Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/202Kelo

Dia mengaku prihatin dengan adanya oknum ormas yang secara terang-terangan mengklaim legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," ucapnya.

Oleh karenanya, BGN akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

BGN juga memastikan akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

SEMARANG - Menu makan bergizi gratis yang digelar oleh Badan Gizi Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah diprotes ibu pemilik bayi di bawah usia satu tahun. Mereka keberatan karena menu yang disajikan dianggap terlalu kasar dan tidak sesuai untuk kebutuhan bayi.

Uji coba makan bergizi gratis dilaksanakan di tujuh pos pelayanan terpadu (Posyandu) di Kecamatan Ngaliyan dan Mijen, Kamis (26/12/2024). Lebih dari 300 paket makanan bergizi dibagikan setiap hari oleh petugas Badan Gizi Nasional, bekerja sama dengan siswa SMK Bagimu Negriku, Semarang, yang bertugas sebagai juru masak. Paket makanan terdiri dari nasi putih, ikan fillet, capcay, tempe orek, dan buah-buahan, dengan nilai gizi setara Rp13.000 per paket.

Ikawati, salah satu orang tua bayi berusia 10 bulan, mengatakan, meski nilai gizi makanan tersebut sudah memadai, tekstur makanan tidak sesuai untuk bayi, terutama yang masih membutuhkan makanan dengan tekstur lebih halus.



"Ini kayak makanan dewasa. Anakku kan belum bisa makan ini to, jadi paling nasinya sama kuahnya atau apa. Tidak bisa makan makanan yang terlalu kasar," katanya, Kamis (26/12/2024).

Sementara itu, seorang ibu hamil Rahmawati mengaku cocok dengan menu yang diberikan. Menurutnya, dari segi gizi bagi ibu hamil, menunya juga telah memenuhi.

"Cocok (makanannya), memenuhi (gizinya)," katanya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus PT Asata Pangan Nusantara Semarang, Julio Utari Putra menjelaskan, sasaran uji coba makan bergizi adalah balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Sebanyak lebih dari 303 paket dibagikan setiap harinya, dengan variasi menu yang diatur tanpa tambahan susu kemasan.

"Menu disesuikan dengan masa tumbuh anak. Yang balita porsinya perlu ditingkatkan karena di Ngaliyan lebih banyak balita kurang gizi, perekonomian warga juga ada yang kurang, jadi kami membagikannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, sama balita," katanya.

Program uji coba makan bergizi gratis ini direncanakan berlangsung selama tiga hari, dengan menu bernilai Rp10.000 hingga Rp13.000 per paket.

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi usai viral kabar orang tua siswa wajib membeli wadah makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan kabar soal pungutan tersebut tidak benar alias hoaks.

"Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada siswa atau orang tua," tegas Lalu dalam keterangan resmi, Selasa (24/12).

"Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa," imbuhnya.

Lalu menegaskan jika ada yang mewajibkan pembelian wadah makan, maka itu adalah pungutan liar (pungli).

Ia mengingatkan program makan bergizi gratis hadir untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak tanpa membebani orang tua.

Oleh karena itu, pihak sekolah dilarang memberikan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Video dugaan pungli beredar di media sosial beberapa waktu ke belakang. Salah satu video berasal dari akun TikTok @ahm*d.l*han6.

Dalam video yang telah ditonton oleh 3,2 juta pengguna tersebut, tampak orang tua siswa sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Kemudian, si perekam heran lantaran orang tua murid diwajibkan membeli wadah makan sebanyak 2 unit per siswa. Harga satu unitnya adalah Rp30 ribu.

Artinya, masing-masing siswa dikenakan biaya Rp60 ribu untuk mendapatkan makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar penunjukan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk ikut menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan ormas-ormas yang mengaku bekerja sama dengan BGN berbohong.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," kata Lalu melalui keterangan tertulis, Kamis (26/12).

Iwan prihatin ada sejumlah kelompok yang mengklaim mendapatkan mandat dari BGN untuk mengurus Makan Bergizi Gratis. Kelompok-kelompok itu kemudian mencari keuntungan untuk mereka sendiri dengan menipu masyarakat.

Dia berkata kelakuan sejumlah kelompok itu merugikan BGN dan masyarakat. Bahkan, pihaknya akan menempuh jalur hukum agar masyarakat tak mendapatkan informasi sesat.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," ucap Lalu.

Pada saat bersamaan, Lalu mengimbau masyarakat tak mudah percaya bila ada orang-orang yang mengklaim mendapat mandat dari BGN.

Lalu juga menegaskan komitmen BGN menjalankan Makan Bergizi Gratis. Dia berkata program itu akan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami," ujarnya.

Sejumlah isu beredar jelang penerapan kebijakan Makan Bergizi Gratis. Selain penunjukan ormas, ada isu pungutan liar di sekolah.

Sebuah video viral di media sosial menunjukkan rapat orang tua siswa dan pihak sekolah. Orang tua diminta membeli alat malan untuk Makan Bergizi Gratis. Setiap anak diwajibkan memiliki dua perangkat alat makan dengan total harga Rp60 ribu.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) akan memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025 mendatang. Menjelang pelaksanaannya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan persiapan terus dilakukan, salah satunya mengenai penyajian menu makanan yang diantaranya susu hingga daun kelor.

“Sedang disiapkan. (Persiapannya) siap jalan bertahap mulai 6 Januari 2025),” kata Dadan saat dihubungi, pada Kamis (26/12/2024).

Rencananya, pada awal Januari tersebut, program Makan Bergizi Gratis akan dimulai di 932 titik. Kemudian, pelaksanaan program akan diperluas menjadi 2.000 titik pada April 2025. Lalu pada Juli-Agustus 2025, ditargetkan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis telah diterapkan di 5.000 titik di seluruh Indonesia.

Dalam penerapannya, Dadan mengatakan nantinya menu makanan akan berbeda-beda tergantung kemampuan wilayahnya. Dadan mengungkapkan adanya rencana penggantian jenis lauk sesuai kandungan gizi.

Dadan juga menjelaskan, menu susu dapat diganti dengan telur atau ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Sedangkan kebutuhan kalsium anak-anak dapat dipenuhi melalui daun kelor.

“Di wilayah-wilayah yang sapi perah banyak, susu menjadi bagian makan bergizi. Di wilayah yang sulit sapi, proteinnya bisa diganti telur atau ikan. Kalsiumnya bisa salah satunya dari kelor,” jelas Dadan.

Kendati adanya perbedaan menu makanan, Dadan memastikan setiap porsi makanan mengandung gizi yang sama. “Menu bervariasi tergantung daerah, yang jadi pegangan adalah pertama kalori tiap jenjang dan kedua komposisi gizi,” tegas Dadan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian.

Menurut Ara, Kementerian PKP memiliki tiga fungsi yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.

"Kalau operator kita hanya bisa 8 persen, dengan dana yang ada dari APBN hanya 8 persen, tapi yang tidak terbatas itu sebagai regulator dan fasilitator misalnya sebagai regulator itu bagaimana sudah keluar kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan di bawah Rp2 miliar itu gratis. Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol persen sehingga regulasi-regulasi ini prorakyat.

"Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu," kata Ara.

Dirinya berharap sejumlah kebijakan perumahan yang prorakyat tersebut juga dapat membantu daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

INDRAMAYU, investor.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, hasil tangkapan ikan di wilayah Indramayu dapat memasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG), yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ada badan gizi yang akan membangun sekitar 30 ribu dapur, satu dapur akan melayani 3.000 siswa, kalau kita bicara protein, yang paling murah dan tinggi proteinnya ya dari ikan," ungkapnya usai meninjau TPI Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024). 

Selain itu, Sakti mengatakan, pasokan ikan di Desa Karangsong tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Jadi salah satu produksi ikan terbesar di Jawa Barat itu di Karangsong, kita pastikan stoknya penuh dan harganya bagus. Memang kalau musim Nataru harga ikan itu menjadi hal yang baik untuk para nelayan," katanya.

Lebih lanjut, Sakti menambahkan, dalam satu hari TPI di Karangsong dapat mengirim ikan ke wilayah Jakarta sebanyak 14 ton. 

"Pasokan yang dikirim dari sini (Karangsong) ke Muara Baru saja 14 ton sehari dan 5 ton itu yang dikirim ke daerah Bandung, jadi pengiriman untuk titik tertentu kita siap untuk mendistribusikan," tambahnya.

Menurut Sakti, saat ini banyak penumpukan di pusat produksi karena distribusi hanya pada satu titik. Karena itu KKP  akan mengembangkan distribusi yang dapat langsung dari nelayan ke sentra pelanggan atau ke konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar harga ikan stabil.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tidak melibatkan organisasi masyarakat (ormas) manapun dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis. Hal ini ditegaskan Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menanggapi klaim sejumlah pihak yang mengaku mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI).

“BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” kata Lalu Iwan, dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2024). 

Menurut Iwan, hal ini bukan hanya membuat publik bingung, juga melukai nama baik institusi BGN. Dia pun menyayangkan sikap sejumlah pihak tersebut, dan tidak akan membiarkannya.

BGN melalui Biro Hukum akan mengambil langkah tegas dan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini,” ujarnya.

Iwan pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

“Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” pesannya.

Iwan menegaskan, BGN tetap menjalankan program-program sesuai aturan yang berlaku, dengan memastikan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

“Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News