KOTA JAMBI, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai disalurkan di sejumlah sekolah di Provinsi Jambi. Pada tahap pertama, sebanyak 14 sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA telah menerima manfaat dari program ini.

"Sudah ada 14 titik sekolah, baik TK, SD, SMP, maupun SMA, yang menerima manfaat," kata Ketua Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Jambi, Adityo Wirapranatha, saat meninjau pemberian MBG di SD Negeri 66 Kota Jambi, Senin (17/2/2025).

Adityo menambahkan, bagi sekolah yang belum menerima program ini, penyaluran akan dilakukan secara bertahap. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait mekanisme pemberian makan bergizi gratis saat bulan Ramadhan.

Pada tahap awal, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto menyasar 3.408 peserta didik di 14 sekolah, yaitu:

1. TK Al-Aqso
2. TK Al Fatih
3. TK Al-Hidayah
4. TK Islam Al-Amal
5. TK An-Nur
6. SDN 131 Kota Jambi
7. SDN 66 Kota Jambi
8. SDN 201 Kota Jambi
9. SDN 198 Kota Jambi
10. SDN 87 Kota Jambi
11. MIS Nurul Ihsan
12. SMPN 17 Kota Jambi
13. SMP Islam Al-Fatih
14. SMAN 10 Kota Jambi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pekutatan resmi diluncurkan dengan menyediakan makanan bergizi untuk 983 siswa di delapan sekolah. Dapur sehat di Pekutatan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Prabu saat ini masih menggunakan wadah plastik.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, mengatakan saat ini sudah ada dua dapur sehat di Jembrana, termasuk di Pekutatan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Prabu sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jembrana sudah memiliki dua dapur sehat, selain di wilayah kota, kini ada juga di Kecamatan Pekutatan oleh Yayasan Pelita Prabu. Hari ini sudah launching di delapan sekolah," ungkap Anom saat dikonfirmasi detikBali, Senin (17/2/2025).

Dapur sehat di Pekutatan berlokasi di sebelah Kantor Desa Pekutatan dan mendapatkan izin untuk menyediakan 1.000 porsi makanan. Namun, saat ini baru melayani 983 siswa.

"Izin diberikan bertahap sesuai rekomendasi dari BGN," jelas Anom.

Untuk distribusi makanan, sementara ini Yayasan Pelita Prabu menggunakan wadah plastik karena ompreng stainless atau wadah makanan berbaham stainless masih dalam proses pemesanan.

"Informasinya masih dalam perjalanan. Secara teknis, penggunaan cup plastik ini hanya boleh selama lima hari dan harus diganti dengan yang baru," kata Anom.

Selain itu, Anom juga menyampaikan Disdikpora akan mengevaluasi menu makanan yang disajikan. "Tadi belum ada susu, kami masih menunggu informasi. Kami juga akan mengevaluasi menu," imbuhnya.

Terkait dapur sehat di wilayah Negara, Anom mengaku dapat masukan terkait alergi siswa terhadap makanan tertentu.

"Nantinya yayasan dan BGN akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait hal ini," tandas Anom.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, Jawa Timur, bakal menggandeng puskesmas untuk memantau hasil pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Senin (3/2/2025).

Kepala Dispendik Banyuwangi, Suratno mengatakan, bidang terkait di Dispendik Banyuwangi bakal bekerja dengan puskesmas terdekat dengan tempat tinggal para penerima manfaat terkait hal tersebut.

Kemungkinan akan mulai diberlakukan setelah tahun ajaran baru. “Kita usul, bisa menugaskan tenaga kesehatan untuk memantau anak yang dapat MBG,” kata Suratno, di Banyuwangi, Senin (17/2/2025).

Para tenaga kesehatan akan memantau hasil dari pelaksanaan MBG yang berpengaruh pada siswa.

Indikatornya antara lain, penambahan tinggi badan, berat badan, peningkatan kecerdasan, hingga memantau kualitas makan para anak sehari-hari.

Pemantauan akan dilakukan selama satu tahun dengan evaluasi secara berkala untuk memastikan manfaat program MBG diterima para pelajar secara optimal.

“Kami akan mengawal bagaimana nantinya program ini berpengaruh pada kualitas belajar. Bisa jadi bagian riset,” tutur Suratno.

Sementara itu, pada minggu kedua pelaksanaannya, diurai Suratno, MBG di Banyuwangi telah mencakup 17 sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SLB, hingga pondok pesantren dengan total sajian 2.913 porsi.

Sebagai pengawas para penerima program MBG, Suratno mengatakan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada para pelajar terkait pengenalan budaya makan sehat dan hidup bersih.

“Misalnya anak-anak bawa sendok tidak bersih dari rumah. Kita edukasi, setelah makan ada sesi cuci sendok bersama. Kita dampingi yang seperti itu,” ujar dia.

Sementara itu, dua minggu berjalan, pelaksanaan MBG yang awalnya terkendala jalur pendistribusian kini disebutnya mulai konsisten.

Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memantau terus hal tersebut agar pendistribusian makanan tidak sampai terlambat.

Dia meminta kesigapan SPPG agar makanan sudah sampai di sekolah, paling tepat sebelum jam istirahat atau saat jam istirahat berlangsung agar tidak mengganggu pelajaran.

Suratno juga meminta SPPG memastikan kesegaran sajian makanan saat tiba di tangan para pelajar penerima program yang mayoritas adalah anak-anak.

“Mudah-mudahan makanan selalu fresh. Kalau di mata anak tidak fresh, mereka tidak mau, terutama sayur-sayuran yang rentan. Karena program ini bisa berdampak positif untuk peningkatan gizi anak-anak,” tandas dia.

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua DPRD Purbalingga, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan hari pertama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2/2025). Monitoring ini dilakukan oleh tiga tim di tiga lokasi berbeda guna memastikan kelancaran distribusi makanan bagi para siswa.

Bupati Tiwi meninjau langsung pelaksanaan di SMAN 1 Kemangkon, sementara Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, mengawasi jalannya program di SMPN 2 Purbalingga. Lokasi ketiga di SMPN 4 Bobotsari dipantau oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam.

Dalam kunjungannya ke SMAN 1 Kemangkon, Bupati Tiwi menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau 37 sekolah di Kabupaten Purbalingga, dengan total 9.540 siswa menerima makanan bergizi secara gratis setiap harinya.

"Alhamdulillah di hari pertama pendistribusian MBG semuanya berjalan dengan lancar. Kami meninjau mulai dari proses memasak di SPPG hingga distribusi di sekolah. Saya juga sempat berdiskusi dengan para siswa, mereka terlihat antusias dan menikmati hidangan yang disiapkan," ujar Bupati Tiwi dalam keterangannya, Senin.

Tiwi berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik dan menjadi berkah bagi masyarakat, sejalan dengan upaya menciptakan generasi muda yang sehat, unggul, dan berkualitas di Purbalingga.

Komandan Kodim 0702/Purbalingga, Letnan Kolonel Infanteri Untung Iswahyudi, menjelaskan bahwa program MBG ini didukung oleh tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Toyareka, Bobotsari, dan Purbalingga Wetan.

"Ketiga dapur ini mengcover kebutuhan makan bergizi bagi 9.540 siswa di 37 sekolah. SPPG merupakan perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan dalam penyediaan makanan bergizi bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak PAUD hingga ibu hamil" jelasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan generasi muda memiliki asupan gizi yang cukup, mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Di lokasi lain, Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, menegaskan pentingnya evaluasi program secara berkala. Ia meminta para siswa tidak ragu menyampaikan masukan terkait rasa atau kualitas makanan.

"Jika ada yang kurang sesuai terkait rasanya atau apapun, tolong sampaikan saja ke pihak sekolah agar ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepala sekolah dan guru untuk turut mengawasi distribusi makanan agar program ini berjalan optimal. "Jangan sampai kegiatan yang tujuannya baik tapi prosesnya kurang tepat dan akhirnya hasilnya kurang maksimal," tuturnya.

Salah satu siswa SMAN 1 Kemangkon, Thabita Dhenata Putri, mengungkapkan rasa senangnya dengan adanya program ini. "Pastinya sangat senang ya, bisa buat mengirit uang saku sekolah juga, terus jadi enggak perlu bangun pagi buat nyiapin bekal," ujarnya.

Ia juga menilai bahwa kemasan makanan yang diterima sangat higienis dengan porsi yang pas. "Saya suka lauk ayam sama sayur. Porsinya juga cukup, enggak terlalu banyak atau terlalu sedikit," tuturnya.

Editor : Arbi Anugrah

Warga salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor dinarasikan ditusuk gegara membuat 'polisi tidur'. Kabar ini viral di media sosial.

Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri membenarkan terkait laporan penusukan, namun terkait penyebab pihaknya masih menyelidiki kebenarannya.

"Untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan. Sementara ini (pelapor) dari pihak keluarga. (Korban) inisial D," kata Adi ketika dimintai konfirmasi, Senin (17/2/2025).

Ia menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi penusukan dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penusukan, termasuk mencari identitas pelaku.

"Cek TKP sudah (dilakukan) tadi malam, saat ini masih proses memeriksa saksi-saksi, mencari identitas pelaku. Selanjutnya langkah kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus yang sudah dilaporkan ini," kata Silfi.

Silfi mengatakan korban mengalami luka di bagian belakang akibat penusukan tersebut. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit.

"(Terluka) bagian belakang badan. Lengkapnya nanti menunggu hasil visum dokter. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan, karena korbannya belum dimintai keterangan, masih di RS," imbuhnya.

Gara-gara 'Polisi Tidur'?

Dihubungi terpisah, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan 'polisi tidur'.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumenep, Madura tidak dihentikan namun hanya diliburkan.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi di wilayah tersebut akan kembali dilaksanakan pada Selasa (18/2).

"Libur sehari, besok jalan. Tidak ada (pemberhentian)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/2).

Terkait dengan alasan pelaksanaan makan bergizi yang libur sehari pada hari ini, Dadan enggan menjelaskan dengan detail. Menurutnya, hanya masalah teknis saja.

"(Alasan libur) Teknis saja," kata dia.

Sebelumnya, keputusan pemberhentian makan bergizi gratis sementara ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang selama ini mengandalkan program tersebut.

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasa membawa wadah kosong untuk menampung sisa makanan dari MBG kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

"Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2).

Terkait kebingungan para wali murid, pihak sekolah hanya bisa meneruskan jawaban dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyebutkan bahwa mereka akan diberitahu jika program ini kembali dijalankan.

"Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini dihentikan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa nanti akan diinformasikan lagi," pungkas Didik.

Program Makan Begizi Gratis (MBG) di Kota Jogja mulai bergulir hari ini. Tiga sekolah dipilih jadi yang pertama menjalankan program ini, yaitu SDN Kotagede 3, SMPN 10 Jogja, dan SMKN 4 Jogja di Umbulharjo. Ada satu siswa yang minta menunya ditambah sushi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, mengatakan pemilihan tiga sekolah tersebut lantaran paling dekat dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo.

"Dari yang dekat dengan SPPG, nganternya tidak terlalu lama, jadi makanan itu masih fresh," kata dia saat ditemui wartawan di SMKN 4 Jogja, Senin (17/2/2025).

"Ini kan nanti bertahap, kami (Disdikpora DIY menaungi) yang SMK 4 dulu, kemudian nanti bertahap, kemarin SMA 5 juga tapi belum mulai," sambung Suhirman.

Suhirman berujar, pada pelaksanaan MBG hari pertama ini, pihaknya juga menerima masukan dari para siswa soal menu makanan. Dia bilang para siswa berharap agar menu masakannya bervariasi.

"Kami menerima masukan (soal menu) karena kan menunya juga berganti-ganti setiap hari," ujar dia.

Sementara itu Kepala SMKN 4 Jogja, Nurlatifah Hidayati, mengatakan pada hari pertama pelaksanaan MBG, sekolahnya menerima 640 porsi yang mengakomodir seluruh siswa kelas X.

"640 semua dapat, minggu ini baru kelas X saja karena yang kelas XI baru kunjungan industri seminggu. Sementara yang XII baru PKL 6 bulan. Minggu depan kelas X sama XI dapat semua," kata Nur.

Nur menjelaskan, pihaknya juga sudah membuat mekanisme pendistribusian makanan di tiap kelas. Makanan yang baru datang ditempatkan di aula untuk dihitung sebelum dibagikan.

"Kami membuat mekanisme, dari petugas kami sudah dipiketkan siapa yang jaga setiap harinya. Lalu dari siswa dibagi siapa yang mengambil dan mengembalikan," urainya.

"Nanti yang menerima dari distributor petugasnya menghitung dulu sampai semua lengkap, tidak langsung dibagi," sambung Nur.

Salah satu siswa kelas X di SMKN 4 Jogja, Reta, mengaku puas dengan porsi dan menu makanan yang dibagikan hari ini.

"Tadi ada tumis buncis, tahu bacem, ayam goreng, sama pisang," kata Reta.

"Cukup kenyang, (sarannya) ditambah susu sih. Boleh ditambah sushi sih," imbuh dia.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

JAKARTA, investor.id – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Mervin Komber mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo Subianto tidak wajib di semua sekolah. Menurut Komber, program MBG diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rata-rata siswanya membutuhkan peningkatan gizi.

“Program ini adalah program untuk peningkatan gizi anak sekolah, sehingga tidak semua sekolah dapat diberlakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karenanya pemerintah diharapkan melakukan langkah langkah strategis dalam memulai program ini,” ujar Komber kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Dia menerangkan, program MBG merupakan program yang sangat mulia dan merupakan keprihatinan Presiden Prabowo terhadap rendahnya gizi anak-anak sekolah di sejumlah tempat. Oleh karena itu, program MBG seharusnya fokus ke sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan gizi.

“Karena itu, saya mengusulkan agar pemerintah melakukan, pertama, pendataan setiap anak-anak sekolah yang masuk kategori gizi buruk dan rawan gizi buruk. Kedua, sekolah yang didata tersebut kemudian dikelompokkan menurut tiap daerah, by name, by school. Jadi jangan beri makan satu sekolah, tapi dipilih yang memang membutuhkan tambahan makan bergizi,” tutur Komber.

Ketiga, lanjut dia, pemerintah melalui struktur pemerintahan terkait mulai melakukan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan unsur terkait di masyarakat. Dia mencontohkan, melibatkan muslimat NU, Wanita Katolik RI (WKRI), Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia (PWGKI), Aisyiyah, TP PKK, Dharma Wanita dan unsur lainnya.

“Keempat, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat dapur baru, kelengkapan lainnya yang tentu akan menguras dana, cukup melibatkan organisasi keperempuanan terkait, seperti muslimat NU, WKRI, PWGKI Aisyiyah dan unsur-unsur masyarakat lainnya,” imbuh dia.

Komber menyatakan, usulan program MBG yang dilakukan secara selektif untuk sekolah-sekolah, bakal menekan biaya program MBG dan program tersebut bisa tepat sasaran. Apalagi, program tersebut ditopang dengan data yang valid dan kerja sama pemerintah dengan elemen organisasi keperempuanan di setiap daerah.

“Jika di suatu daerah merupakan mayoritas NU maka libatkan NU, demikian pula Muhammadiyah dan lainnya. Pelibatan ini akan bernilai ganda, di samping menyukseskan program Makan Bergizi Gratis, juga dapat memperkuat posisi Presiden Prabowo di 2029 nantinya,” pungkas Mantan Senator Papua itu.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bengkulu (ANTARA) - Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyampaikan mulai Senin, 17 Januari 2025, sebanyak 13 ribu pelajar menikmati program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah.

"Hari ini kami launching, untuk yang pertama ini ada empat dapur umum, satu di Kabupaten Mukomuko, satu di Kaur, dan dua dapur di Kota Bengkulu. Dan anak-anak penerima manfaat ada 13 ribu orang," kata Rosjonsyah di Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan, nantinya anak-anak yang akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis ini akan terus bertambah jumlahnya, menunggu kesiapan infrastruktur penyediaan makanan untuk Makan Bergizi Gratis.

"Jadi ini baru awal. Dan kali ini ada dari anak SD, SMP dan SMA, yang kami kunjungi kali ini sekolah terpadu SD, SMP, SMA dari SLB di Kota Bengkulu," kata dia lagi.

Rosjonsyah menyampaikan para pelajar bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Saat berkunjung tadi, ada anak SD yang salah mengira saya Presiden Prabowo, mereka bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, mengatakan terima kasih pak Prabowo," kata dia.

Siswi SD Salwa mengira Presiden Prabowo Subianto yang berkunjung ke sekolahnya sampai berlari mendekat sambil meneriakkan nama Presiden Prabowo Subianto.

"(Saya pikir) Pak Prabowo yang datang tadi, (karena Pak Prabowo yang memberikan Makan Bergizi Gratis), ternyata yang datang pak gubernur," kata dia.

Siswa SMA M Abrar Al Rasyid menyampaikan menu makanan yang didapat dari program Makan Bergizi Gratis yakni nasi putih, proteinnya ayam rendang dan tahu, sayurannya tumis buncis wortel dan buahnya pisang.

"Enak, ada ayam, tahu, buncis wortel dan pisang," kata Abrar.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

“BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya.

Selain program BSPS di Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan.

Keenamnya yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, dan Jempol di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lalu, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR.

Kemudian menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Singkawang (ANTARA) - Sebanyak 2.877 siswa di Kecamatan Singkawang Tengah, Kalimantan Barat telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada Senin (17/2).

Hal itu diungkapkan Devi Rizkia selaku Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG Singkawang Tengah disela-sela pelaksanaan program MBG di SMPN 3 Singkawang Tengah.

"Khusus di Kecamatan Singkawang Tengah, program ini tersebar di dua kelurahan yakni Condong dan Roban. Yang meliputi, SDN 2, SMPN 3, TK Trisula dan TK Bhayangkari. Kemudian, SDN 16, SDN 10, PAUD Miftahul Jannah, TK Al Ikhwan (TK, SD, SMP dan SMA), SMAN 3 dan SMPN 2," ujarnya.

Sedangkan menu yang disiapkan pada hari ini, antara lain nasi, chiken katsu, sayuran salad, tahu goreng, asam pedas, semangka dan ekstrak puding.

"Untuk menu, nanti akan di evaluasi kembali, saya akan tanyakan kepada kepala sekolah masing-masing apakah siswa-siswa selera dengan menu hari ini atau tidak," ujarnya.

Salah satu siswa Kelas IX SMPN 3 Singkawang, Ameera Aniq mengaku senang dan sangat menikmati menu yang diberikan.

"Menunya enak-enak, dan saya paling suka chicken katsu," katanya.

Dengan adanya program MBG ini, tentunya lebih menghemat uang jajan.

"Kalau bisa dilaksanakan setiap hari, tentunya bisa menghemat uang jajan," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Safari Hamzah mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian MBG yang disebar di dua kecamatan di Kota Singkawang.

"Alhamdulilah, proses pelaksanaan MBG sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Semuanya sudah berjalan dengan baik dan sekolah-sekolah juga sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti ruang transit dan tenaga-tenaga guru untuk memastikan pendistribusian terhadap makanan ini berjalan baik," katanya.

Peluncuran program MBG perdana di Singkawang kata dia, menyasar 18 sekolah yang ada, baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Dia berharap program MBG di Kota Singkawang kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Dadan usai ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran dipakai untuk membiayai MBG.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

Ditanya apakah Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran itu sudah digunakan, Dadan pun memastikannya.

Menurut dia, puluhan triliun rupiah hasil efisiensi anggaran itu memang dipakai untuk membiayai program MBG.

"(Dipakai) untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat," ucapnya.

Dadan menyatakan bahwa target total penerima manfaat MBG sejauh ini 82,9 juta orang.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program MBG.

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.