JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara (AU) mendistribusikan 12.100 kilogram atau setara 6.050 porsi makanan bergizi gratis (MBG) ke masyarakat di sekitar Pos Sugapa dan Pos Homeyo, yang terletak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (17/2/2025).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri mengatakan, TNI AU mengerahkan empat helikopter H225M Caracal tail number H-2207, H-2208, H-2212 dan H-2213 untuk mendistribusikan makan bergizi gratis tersebut.

"Pengiriman dilakukan menggunakan helikopter H225M Caracal untuk menjangkau wilayah pegunungan yang sulit diakses melalui jalur darat," kata Kadispenau dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

TNI AU yang melaksanakan kegiatan ini berasal dari Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja yang diperbantukan di Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III.

Ardi mengungkapkan, para penerbang yang bertugas sebagai Pilot in Command meliputi Letkol Pnb Adam Hardiman Ali, Mayor Pnb Arif Khoiruddin, Kapten Pnb Randi Kusnandar, Kapten Pnb Yogie Pradana dan Kapten Pnb Adhiyat Pramono Sakti.

Menurut dia, distribusi makan bergizi gratis oleh TNI AU telah berlangsung secara berkala sejak Januari 2025.

Dengan jadwal pengiriman pada 13, 15, 18 dan 29 Januari 2025. Kemudian, berlanjut pada 1, 8 dan 15 Februari 2025.

"Pendistribusian makanan bergizi gratis merupakan bagian dari komitmen TNI AU dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan gizi generasi penerus bangsa," ujar Ardi.

Terakhir, Ardi menyebutkan bahwa kehadiran helikopter H225M Caracal memastikan bantuan makan bergizi gratis dapat tersalurkan secara optimal kepada penerima manfaat di pegunungan Papua Tengah.

Pontianak (ANTARA) - Sebanyak 2.027 siswa terdiri dari lima sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

"Mulai hari ini program MBG perdana di Kabupaten Sambas dimulai. MBG dilaksanakan di TK PKK Dalam Kaum, SD Negeri 02 Dalam Kaum, SD Negeri 01 Mentawa, SD Islam Terpadu Sulthoniyah Sambas dan SMP Negeri 1 Sambas," ujar Sekda Kabupaten Sambas, Fery Madagaskar saat dihubungi di Sambas, Senin.

Fery Madagaskar menjelaskan bahwa MBG ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi anak-anak sekolah. Dengan harapan, para peserta didik dapat lebih fokus dalam belajar dan tumbuh dengan lebih sehat.

"Anak-anak adalah aset masa depan kita. Dengan program MBG ini, kami ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan asupan gizi yang baik. Sehingga dapat berkembang dengan optimal, baik dari segi akademik maupun kesehatan," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar menyambut baik program tersebut dan menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi.

"Kami sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis ini. Kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas, karena anak-anak yang sehat akan lebih mudah dalam menyerap pelajaran dan berprestasi," kata dia.

Dalam peluncuran program MBG, Sekda Sambas bersama Ketua DPRD dan unsur Forkopimda berkesempatan melihat langsung proses penyajian makanan di sekolah serta berbincang dengan para peserta didik.*

Polda Bali sedang membangun dapur sehat untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya berharap keberadaan dapur tersebut memberi berkontribusi positif bagi warga Bali.

Dikutip dari akun Instagram resmi Polda Bali, Selasa (18/2/2025), pembangunan dapur sehat ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya didampingi Wakapolda Bali Brigjen I Komang Sandi Arsana serta Pejabat Utama Polda Bali pada 12 Februari lalu.

Pembangunan dapur sehat ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dapur sehat ini juga dibangun oleh Polda Bali untuk mendukung upaya Badan Gizi Nasional (BGN) membangun 5.000 unit dapur sehat di seluruh Indonesia hingga 2025.

Sebagai bagian Polri, Polda Bali menyatakan siap berperan aktif dalam membangun dapur sehat di tingkat Polda. Keberadaan dapur sehat ini ditujukan untuk menjamin makanan bergizi gratis diproduksi dengan kualitas yang baik bagi para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dapur sehat Polda Bali ini dibangun di atas lahan milik Polri di eks Asrama Polisi, Jalan Plawa, Denpasar, dengan luas 153 meter persegi. Lokasi ini dipilih karena posisinya strategis dan akses yang mudah ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Dapur sehat Polda Bali ini akan dilengkapi dengan sarana pendukung seperti tim masak profesional dan kendaraan distribusi makan bergizi gratis. Irjen Daniel meminta semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengelola dan menjalankan program makan bergizi gratis.

"Saya juga ingin mengingatkan untuk seluruh pihak terkait, agar sinergi berjalan baik dalam mengelola dan menjalankan program ini, demi keberhasilan pemberian makan bergizi untuk para pelajar di Bali. Dengan demikian, kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan generasi muda Indonesia," ujar Daniel.

Makan bergizi gratis sendiri merupakan program prioritas Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menegaskan Polri siap menyukseskan program tersebut.

"Pemerintah memiliki program ketahanan pangan dan tentunya Polri juga mendukung penuh terkait dengan program dalam mendukung kebijakan swasembada pangan dan program makan bergizi gratis," kata Kapolri Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SUMENEP, KOMPAS.com - Sebanyak 150 siswa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sehari sebelumnya sempat dihentikan.

Namun, jumlah siswa yang menerima makan bergizi gratis itu jauh lebih sedikit dari penerima sebelumnya yang mencapai 2.965 siswa, yang tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

Kepada Kompas.com, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman menyampaikan bahwa makan bergizi gratis sempat dihentikan karena ada alat pemasak nasi baru yang sedang diuji coba.

"Kemarin (dihentikan) karena ada barang baru yang harus ditestimoni," kata Kholilur dalam rilisnya kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Kholilur menggarisbawahi bahwa mulai hari ini program makan bergizi gratis sudah kembali beroperasi.

Targetnya, yakni 150 siswa di Taman Kanak-Kanak (TK) Al Qadar, Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang pada Desember 2024 juga menjadi salah satu sekolah tempat uji coba makan bergizi gratis itu.

Kholilur menyampaikan bahwa pada Rabu (19/2/2025) program makan bergizi gratis akan kembali diproduksi untuk semua siswa yang tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

"Hari Rabu besok akan kembali normal," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah penerima makan bergizi gratis mengatakan bahwa program itu telah dihentikan, terhitung sejak Senin (17/2/2025).

Informasi itu disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, melalui grup WhatsApp yang berisi semua penerima makan bergizi gratis.

Saat dikonfirmasi, Kholilur membenarkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan karena ada kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, Kholilur tidak merinci apa kendala teknis yang dikatakannya sudah terjadi sejak satu pekan terakhir selama MBG.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.

Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara menyampaikan terima kasih kepada Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun, efisiensi anggaran dan sebagainya.

"Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara," ujar Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara maka Kementerian PKP akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

Polisi mengungkap dua alasan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melakukan demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG). Program BMG dinilai belum dibutuhkan di Nabire dan para siswa mendapat informasi pelajar keracunan makanan dari menu BMG.

Sejumlah pelajar tersebut melakukan aksi di Kota Baru dan di depan Gereja Sion, Distrik Karang Mulai, Kota Nabire pada Senin (17/2). Polisi kemudian menggiring para pelajar tersebut ke Mapolres Nabire untuk diberikan pembinaan.

"Pelajar yang melakukan demo ini menolak makan bergizi gratis dari pemerintah," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Samuel mengatakan para siswa menolak program MBG karena dianggap belum menjadi prioritas di Nabire. Dalam aksinya, siswa menginginkan difasilitasi program pendidikan gratis.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orang tua mereka sudah menyiapkannya," terangnya.

"Namun yang menjadi persoalan mendasar masyarakat khususnya di Nabire adalah kebutuhan akan sekolah gratis," sambung Samuel.

Selain itu, para siswa mendapat informasi sejumlah pelajar di Pulau Jawa keracunan makanan dari menu MBG. Namun Samuel menegaskan informasi pelajar keracunan belum tentu benar.

"Ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," katanya.

"Kami sampaikan bahwa kalau memang ada data soal di mana, kapan pelajar keracunan dari program MBG bisa langsung diberikan ke dinas pendidikan," lanjutnya.

Polisi Dalami Keterlibatan KNPB

Polisi mendalami keterlibatan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam aksi demonstrasi pelajar menolak program MBG di Nabire. Anggota KNPB Kabupaten Jayapura Zadrak Lagoan diduga berperan dalam aksi pelajar tersebut.

"Dari pengakuan pelajar berinisial MS yang kami periksa disebutkan ada keterlibatan KNPB wilayah Kabupaten Jayapura yaitu Zadrak Lagoan. Kami akan telisik lebih lanjut," kata Samuel.

Selain itu kata Samuel, pihaknya juga menyita sejumlah barang seperti gelang bermotif Bintang Kejora dan KNPB. Para pelajar yang ikut demonstrasi juga membawa noken bergambar bendera KNPB.

"Mereka (pelajar) menggunakan tali (gelang motif Bintang Kejora) bahkan tadi setelah diperiksa banyak bendera KNPB dalam lambang di noken yang mengarah ke hal yang tidak bagus," katanya.

Menurutnya, aksi para pelajar tersebut dipimpin oleh orang dari luar Nabire. Pasalnya ditemukan selebaran KNPB yang dibawa para pelajar saat turun aksi.

"Kami menghimbau kepada pelajar dan juga orang tua untuk lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum," imbuhnya.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" yang digelar di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) berlangsung cukup panas.

Aksi yang dimulai sejak pukul 15.00-20.25 WIB ini terus memborbardir pemerintah dengan berbagai kritikan pedas terhadap keputusan yang diputuskan selama ini.

Kritikan ini terus menggema di sepanjang aksi, menunjukkan kegelisahan massa terhadap pemerintahan saat ini.

Tak hanya kritikan secara verbal, kalimat protes juga tertuang di berbagai spanduk yang dibawa oleh para mahasiswa. Poster nyeleneh dengan desain “nakal” dan kalimat tegas juga terpampang.

Salah satu spanduk yang dibuat berisikan “Prabowo Puas, Kami Lemas” dengan warna pilok kombinasi hitam dan merah.

Sedangkan beberapa spanduk lainnya bertuliskan “Tut Wuri Efisiensi”, “EfisienShit!”, “Anaknya makan gratis, ortunya di-PHK”, “Will Prabowo come to save us?”, “#KrisisIklimKrisisDemokrasi”, dan “Kabinet Gemoy berulah lagi”.

Beberapa isu yang massa aksi bahas dalam unjuk rasa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut:

Program makan bergizi gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang naik daun sejak awal Januari 2025 ini menjadi topik terhangat yang dikritisi massa aksi Indonesia Gelap.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2024, Iqbal Cheisa Wiguna menilai realisasi program MBG tidak tepat sasaran.

“Kita melihat bahwa dalam perjalanannya (program MBG), banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal, terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat,” ucap Iqbal kepada wartawan di Lapangan FISIP UI, Senin (17/2/2025).

Tujuan awalnya, program ini dimaksudkan mengurangi angka stunting sekaligus langkah dalam meningkatkan kecerdasan anak.

Namun, kata Iqbal, visi itu justru tidak terlihat dalam fakta di lapangannya meski pelaksanaan program MBG baru berlangsung sebulan lebih dan masih ada evaluasi.

Salah satu hal yang menjadi kritikan dalam program tersebut adalah dugaan murid-murid yang keracunan makanan MBG.

“Ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan yang ada pada makanan gizi gratis,” ucap Iqbal.

Kritikan mahasiswa lainnya juga menggema pada toa dari mobil komando pertama yang tiba di depan Patung Kuda.

Salah seorang orator dari Ketua BEM Universitas Muhammadiyah mengeluhkan keresahannya tentang pendidikan yang ikut terganggu imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Kami enggak perlu makan yang kenyang oleh MBG (makan bergizi gratis)!" teriak Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta di hadapan massa aksi, Senin.

Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan.

"Kami butuh pendidikan untuk menata bangsa ke depannya. Kami tidak butuh perut yang kenyang, pendidikan sangat penting!" ujarnya.

Selain itu, ia sempat menyinggung beasiswa kuliah yang ikut terusik dan berpotensi membuat ratusan ribu penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah sebagaimana semestinya.

Efisiensi anggaran

Saat langit semakin sore, kritikan massa aksi semakin memanas hingga membakar para semangat demonstran sekalipun gerimis terus mengguyur.

Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Satria mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.

Pengertian efisiensi seolah tidak sejalan dengan realitas yang pemerintah terapkan, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.

“Efisisiensi-efisiensi, pendidikan dipotong, tapi melantik staf khusus dari influencer,” kata Satria dalam orasinya, merujuk pada pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Sorakan dari massa aksi lantas menyambut tanda sepakat pada orasi Satria.

Selain itu, Satria juga menyinggung agenda retret untuk para kepala daerah terpilih, yang direncanakan digelar pada akhir Februari 2025 mendatang.

“Efisiensi-efisiensi, tapi melakukan retreat pelatihan militer di Tidar untuk kepala daerah,” ungkap Satria.

Berbagai orasi kritikan terus terdengar bergiliran. Di penghujung aksi, mereka menuntut sebanyak 13 tuntutan untuk lekas dipenuhi atau dipertimbangkan.

Namun, hingga massa aksi bubar pada 20.25 WIB, tidak ada petinggi pemerintah yang menemui mereka untuk berdialog.

Program makan bergizi gratis digulirkan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun. Dengan program ini Presiden Prabowo Subianto berharap bisa menangani masalah stunting di Indonesia.

Indonesia saat ini memiliki lebih dari 150.000 sekolah dasar, jadi menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak setiap hari adalah tantangan besar. Namun, ada solusi inovatif datang dari sektor hospitality, yang mencakup sekitar 25.000 hotel dan 125.000 restoran di seluruh negeri.

Bayangkan jika dapur hotel dan restoran yang biasanya tidak terpakai di malam hari dimanfaatkan untuk memasak makanan sehat bagi siswa sekolah dasar.

Dengan keahlian dalam kebersihan, manajemen makanan, dan standar kuliner, industri perhotelan bisa membawa standar baru dalam penyediaan makanan sekolah yang lebih berkualitas dan higienis.

Satu Sekolah, Satu Mitra Kuliner

Konsep ini bukan sekadar memberikan makanan gratis, tetapi menciptakan sistem adopsi sekolah oleh hotel dan restoran.

Setiap sekolah bisa bekerja sama dengan satu mitra kuliner tetap, yang bertanggung jawab menyediakan makanan sehat bagi siswa setiap hari.

Model serupa sudah terbukti sukses di Amerika Serikat melalui program farm-to-table, di mana sekolah bekerja sama dengan petani lokal dan chef untuk menyediakan makanan segar sekaligus mengedukasi siswa tentang gizi dan pertanian.

Manfaat untuk Sekolah dan Industri Hospitality

Di Indonesia, sinergi ini bisa diatur melalui pertemuan bulanan antara pihak sekolah dan mitra kuliner untuk menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak. Alih-alih memberikan kotak makan siap saji, konsep kantin dengan sajian langsung bisa meningkatkan pengalaman makan siswa agar lebih menarik dan sehat.

Bagi industri hospitality, program ini bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga membuka peluang bisnis baru.

Dengan memanfaatkan dapur dan tenaga kerja di luar jam sibuk, hotel dan restoran bisa mendapatkan pendapatan tambahan serta memperkuat citra positif di mata publik.

Jika diterapkan dengan baik, model ini bisa merevolusi pola makan sekolah di Indonesia, menghadirkan makanan berkualitas lebih baik, meningkatkan kesadaran gizi, serta mempererat hubungan antara sekolah, komunitas, dan dunia usaha.

Makan siang sekolah bukan sekadar kebutuhan, tetapi bisa menjadi peluang besar untuk membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.

---

John Flood

CEO Archipelago, mengelolalebih dari 45.000 kamar dan residence di seluruh Asia Tenggara, Karibia, Timur Tengah, dan Oseania.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Jakarta (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Belum genap dua pekan sejak peluncurannya, muncul ide penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG. Tidak tanggung-tanggung, pencetusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin.

Wacana penggunaan dana zakat tersebut menuai perhatian luas. Meskipun tujuan mendukung perbaikan gizi generasi muda sangatlah mulia, penggunaan dana zakat untuk program MBG memunculkan potensi penyimpangan.

Persoalan utamanya adalah karena zakat memiliki fungsi khusus dalam sistem ekonomi Islam, yakni membantu memberdayakan mustahik yang terdiri dari delapan kelompok. Di antara mereka misalnya fakir, miskin, dan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang belakangan ini semakin relevan untuk dibantu dengan maraknya pinjaman daring.

Ketentuan terkait penggunaan dana zakat telah diatur jelas dalam Islam dan telah diartikulasikan dalam peraturan zakat nasional. Karana itu, mengalihkan dana zakat untuk program universal semacam MBG berpotensi melanggar prinsip syariat.

Karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG merupakan langkah yang kurang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu menggali instrumen yang sudah ajeg, misalnya melalui optimalisasi pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Opsi Ajeg

Sebagai instrumen keuangan publik, dana dari pajak secara pengalokasian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding zakat. Pajak menurut sejumlah sumber berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg”, yang berarti tetap atau tidak berubah. Ketika diserap sebagai pajak, maknanya menjadi pungutan tertentu pada waktu tertentu.

Meskipun tidak secara langsung berkontribusi pada penambahan pendapatan negara, earmarking tetap penting mengingat sifat dasar pajak yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya.

Dengan karakter pajak yang demikian, sering kali timbul keraguan atau skeptisisme dari masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaannya. Dengan demikian, adanya mekanisme earmarking memungkinkan masyarakat untuk melihat secara jelas manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Untuk mendanai MBG, ada beberapa opsi earmarking yang dapat dipertimbangkan. Pertama, earmarking Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor makanan dan minuman. PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara.

Dengan secara jelas mengalokasikan sebagian penerimaan dari penyerahan makanan dan minuman yang dikenai PPN, pemerintah bisa mendanai MBG secara pasti. Upaya ini cukup logis karena tidak memerlukan pengenaan pajak baru, melainkan hanya penyesuaian alokasi anggaran.

Kedua, earmarking pajak restoran yang saat ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak restoran (kini masuk kelompok pajak barang dan jasa tertentu), yang umumnya dikenakan sebesar 10 persen dari total nilai transaksi makanan dan minuman di restoran, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Dengan mengarahkan sebagian penerimaan pajak restoran untuk MBG, pemerintah daerah dapat menyumbang terhadap pendanaan program gizi anak-anak sekolah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tiap wilayah.

Selain melalui earmarking, ada pula peluang pendanaan tambahan secara fiskal, yaitu dengan implementasi segera cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sudah tertunda sekian lama. Selain untuk mengendalikan konsumsi minuman yang berisiko bagi kesehatan, penerimaan dari cukai MBDK dapat dialokasikan langsung untuk mendanai MBG.

Menurut analisis Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), pengenaan cukai MBDK di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan hingga Rp6 triliun per tahun. Jika setidaknya 20-30 persen penerimaan tersebut dialokasikan untuk MBG, hal ini akan sedikit meringankan beban pendanaan program tersebut.

*) Ismail Khozen adalah Manajer Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya bakal bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN dan Muslimat NU menjalin kesepakatan pengelolaan 1.000 dapur sehat untuk pelaksanaan MGB. Hal itu disampaikan Khofifah saat penutupan Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji, Surabaya.

"Saya menyampaikan plan of action yang prioritas adalah menyiapkan fasilitasi menjadi mitra dari MBG," kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (17/2).

Gubernur Jawa Timur terpilih itu menyatakan kerja sama ini sudah dikomunikasikan secara langsung dengan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mendapat persetujuan.

"Kita sudah menandatangani, sudah diparaf. Kira-kira Muslimat akan mendapatkan kuota 1.000 dapur sehat," ujarnya.

Pelaksanaan 1.000 dapur umum untuk MBG ini berlaku bagi semua cabang Muslimat NU di seluruh Indonesia. Khofifah pun meminta supaya teknis pelaksanaan tersebut segera dikoordinasikan guna mengukur kemampuan menyelenggarakan di berapa titik.

"Saya pesankan ke mereka untuk diindentifikasi, mereka sebetulnya siap untuk menyelenggarakan beberapa titik," tuturnya.

Khofifah menjelaskan mitra dapur sehat MBG dalam hal ini bisa berlaku bagi sejumlah pesantren.

"Mitra ini maskud saya ini banyak sekali pesantren-pesantren yang menjadi mitra strategis untuk bisa bersama-sama menjadi pelaksana MBG ini," katanya.

Kerja sama mengelola dapur sehat untuk MBG ini, kata Khofifah, disambut baik oleh sejumlah cabang Muslimat di Indonesia khususnya di wilayah Timur.

"Kemarin yang memberikan respons luar biasa itu daerah-daerah Papua, sampai yang mewakili Prof Dadan dari BGN itu surprise sekali karena menurut beliau ini nampak mengetahui detail kira-kira kalau MBG melalui dapur sehat seperti apa, SPPG seperti apa. Kawan-kawan dari Fak-Fak dan seterusnya, Timika dan seterusnya, mereka sangat siap," pungkas Khofifah.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara soal siswa di Jawawijaya dan Nabire demo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan mengingatkan menyampaikan aspirasi boleh saja asal jangan sampai ada kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Hasan mengatakan tidak masalah jika ada yang menolak makan bergizi gratis, asal jangan menghalangi ke siswa lain yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar dalam unjuk rasa pun tidak dalam menuntut untuk membatalkan makan bergizi gratis.

"Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami nggak usah dikasih', nggak apa-apa," ujarnya.

"Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," lanjutnya.

Sebelumnya, dilansir detikSulsel, siswa SMP dan SMA menggelar demo di sejumlah titik di Nabire pada Senin (17/2). Mereka kemudian digiring ke Mapolres Nabire untuk diberi pemahaman dan edukasi.

"Pelajar yang menggelar aksi demo ini karena ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2).

Namun, Samuel menegaskan isu siswa yang keracunan akibat program tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Samuel mengklaim belum ada bukti terkait kabar tersebut.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orangtua mereka sudah menyiapkannya," imbuhnya.

Di hari yang sama, demo pelajar menolak makan bergizi gratis juga terjadi di di Jalan Hom-Hom, Wamena, Jayawijaya, Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Demonstrasi tersebut melibatkan sekitar 2.500 hingga 3.000 pelajar SMA di Jayawijaya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id – PT Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan mengatakan selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada tahun ini perusahaan berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektar, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektar. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektar secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi (Hirwandi Gafar, Direktur BTN) saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Perumahan Pondok Taktakan Indah telah dikunjungi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan jajaran direksi BTN pada 12 Desember 2024.

Saat itu, Menteri PKP memuji kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan di Perumahan Pondok Taktakan Indah. Dia mengaku senang dan berpesan agar pengembang perumahan ini terus memproduksi rumah dengan menjaga kualitas terbaik dan terjangkau bagi masyarakat.

Berkat kualitas yang dikembangkan, Perumahan Pondok Taktakan Indah berhasil meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai Perumahan Subsidi dengan Inovasi Terbaik atau Best Innovative Subsidized Housing Project.

Penghargaan ini diberikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) BTN ke-75. BTN Awards 2025 berlangsung di JICC Jakarta, Sabtu (15/2). Penghargaan diterima langsung Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan.

BTN Awards 2025 diberikan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompetensi.

Dalam kesempatan tersebut, M. Ridwan menyampaikan syukur atas pencapaian yang diraih proyek Perumahan Pondok Taktakan Indah. Anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” ungkap Ridwan.

Disebutkan, selama ini dalam pengembangan Perumahan Pondok Taktakan Indah pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Menurut Ridwan, hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” tegasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News