Bengkulu (ANTARA) - Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyampaikan mulai Senin, 17 Januari 2025, sebanyak 13 ribu pelajar menikmati program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah.

"Hari ini kami launching, untuk yang pertama ini ada empat dapur umum, satu di Kabupaten Mukomuko, satu di Kaur, dan dua dapur di Kota Bengkulu. Dan anak-anak penerima manfaat ada 13 ribu orang," kata Rosjonsyah di Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan, nantinya anak-anak yang akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis ini akan terus bertambah jumlahnya, menunggu kesiapan infrastruktur penyediaan makanan untuk Makan Bergizi Gratis.

"Jadi ini baru awal. Dan kali ini ada dari anak SD, SMP dan SMA, yang kami kunjungi kali ini sekolah terpadu SD, SMP, SMA dari SLB di Kota Bengkulu," kata dia lagi.

Rosjonsyah menyampaikan para pelajar bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Saat berkunjung tadi, ada anak SD yang salah mengira saya Presiden Prabowo, mereka bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, mengatakan terima kasih pak Prabowo," kata dia.

Siswi SD Salwa mengira Presiden Prabowo Subianto yang berkunjung ke sekolahnya sampai berlari mendekat sambil meneriakkan nama Presiden Prabowo Subianto.

"(Saya pikir) Pak Prabowo yang datang tadi, (karena Pak Prabowo yang memberikan Makan Bergizi Gratis), ternyata yang datang pak gubernur," kata dia.

Siswa SMA M Abrar Al Rasyid menyampaikan menu makanan yang didapat dari program Makan Bergizi Gratis yakni nasi putih, proteinnya ayam rendang dan tahu, sayurannya tumis buncis wortel dan buahnya pisang.

"Enak, ada ayam, tahu, buncis wortel dan pisang," kata Abrar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.

“Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).

Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.

“Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.

Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.

“Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar.

Ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, juga dikucurkan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk peningkatan kualitas permukiman di enam kawasan yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, dan Jempol Kabupaten Sumbawa NTB.

Kemudian, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, serta Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (17/2/2025).

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (dana konversi, hunian berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR.

Kemudian menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara soal video kampanye program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Wamenkomdigi Nezar Patria menyebut pemanfaatan AI untuk video tersebut hanya bagian dari kreativitas.

"Itu kan bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence itu untuk pekerjaan kreatif," ujar Nezar di Kantor Komdigi, Senin (17/2).

Menurutnya, saat ini AI sudah banyak dimanfaatkan di berbagai media, mulai dari iklan, film, hingga animasi.

"Sekarang [AI] juga sudah banyak digunakan untuk iklan, untuk film, film animasi dan lain sebagainya," tuturnya.

Ia menambahkan video ini hanya salah satu format output yang dibuat Komdigi. Komdigi juga memanfaatkan tools lain yang menghasilkan output tanpa AI.

Sebelumnya, media sosial sempat diramaikan oleh video promosi program MBG yang dibuat menggunakan AI. Video tersebut menampilkan sosok mirip Presiden Prabowo Subianto tengah membagikan paket makan bergizi gratis ke sejumlah murid sekolah.

Anak-anak sekolah tersebut kemudian tampak berdoa dan menyantap makanan yang dibagikan.

"Dukung yuk makan bergizi gratis," tutup video kampanye program MBG tersebut.

Video ini diunggah oleh sejumlah pejabat tinggi Kabinet Merah Putih, di antaranya Menkomdigi Meutya Hafid di Instagram.

Sejumlah warganet di kolom komentar Meutya lantas menyinggung pemanfaatan AI untuk pembuatan video tersebut.

"Ini pake AI ya? Gerakan jarinya kayak aneh," ujar akun @amazedby.u.

Salah satu warganet menyayangkan penggunaan AI, dan menyebut masih banyak pekerja seni digital yang bagus di Tanah Air.

"Buk yok bisa yok buk kurangi penggunaan AI untuk seperti ini masih banyak lo para pekerja seni digital yang bagus bagus," tulis @intimaade_boyz.

JAKARTA, Investor.id - Kesuma Agung Selaras (KAS) Group meluncurkan W Club, fasilitas club house di proyek perumahan Graha Laras Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Sentul kini menjadi kawasan potensial bisnis perumahan. 

Bangunan serbaguna seluas 1.000 meter persegi (m2) itu dilengkapi dengan kolam renang, gym, dan ruang fungsional yang mampu menampung hingga 200 orang.

“Ruang fungsional ini bisa dimanfaatkan berbagai acara, mulai dari ruang pertemuan, untuk arisan, acara ulang tahun hingga resepsi pernikahan,” kata I Wayan Madik Kesuma, founder sekaligus direktur utama KAS Group di Bogor, dikutip dari siaran pers, Senin (17/2/2025). 

Dia menambahkan, pihaknya sudah mengundang perusahaan event organizer wedding untuk berkolaborasi. Respons mereka cukup bagus dan menilai W Club sangat potensial karena eksklusivitasnya.

“Selain itu, warga antusias karena fasilitas ini akan menaikkan nilai properti mereka di GLS,” tutur Wayan.

Peluncuran W Club bersamaan dengan diluncurkannya buku ‘I Wayan Madik Kesuma: Anak Bali yang Melanglang di Bisnis Properti’. Buku yang ditulis dua wartawan properti Edo Rusyanto dan M Hardiansyah itu mengulas sepak terjang Wayan hingga memiliki empat proyek perumahan di Bogor dan Bekasi.

“Saya terima kasih mendapat atensi dan dukungan hingga dibuatkan buku perjalanan usaha kami. Pastinya, setiap pembangunan yang kami lakukan bagian dari membangun peradaban dengan mengusung konsep berkelanjutan,” kata Wayan.

Potensi Sentul

Sementara itu, Martin Samuel Hutapea, associate director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia (Leads Property) di sela diskusi dan peluncuran buku mengatakan, kawasan Sentul, Bogor tergolong potensial bagi bisnis perumahan.

“Di kawasan Sentul, ada setidaknya sekitar 3.000 unit baru yang diluncurkan sejak pandemi tahun 2020 dengan tingkat penjualan cukup bagus dan tinggi yaitu berkisar 70-90%,” kata Martin. 

Dia menerangkan, uniknya, saat ini, harga-harga hunian tapak tersebut sudah di atas Rp 1 miliaran per unit. Bahkan, ada yang mencapai hingga Rp 3 miliar.

Sementara itu, Junaidi Abdillah, ketua umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan, potensi Bogor sebagai penyangga Jakarta besar. Untuk itu pengembang yang masuk ke kawasan ini harus jeli memanfaatkan potensi yang ada dengan memberikan produk yang tepat dan berkualitas.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Seorang pria berinisial D di Klapanunggal, Kabupaten Bogor terluka usai ditikam. Korban dibacok karena persoalan pembuatan 'polisi tidur' dalam kompleks perumahan.

Aksi penusukan ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Dalam video viral terlihat aksi penusukan terjadi pada malam hari di komplek perumahan.

Dalam video viral, terlihat diduga pelaku, pria berbaju putih beberapa kali menghunuskan pisau ke arah korban. Warga yang berada di lokasi tampak berusaha menghentikan pelaku, namun pelaku terus menyerang korban.

Korban tampak tersungkur karena diduga terkena tusukan senjata pelaku. Kejadian itu berhasil dilerai warga.

Dalam video viral itu juga memperlihatkan momen sejumlah pria terlibat cekcok mulut. Pria-pria dalam video itu tampak sedang berkumpul membicarakan suatu masalah.

"Tenang aja, kita pengurus semua di sini," kata seseorang dalam video seperti dilihat detikcom, Senin (17/2/2025).

Penjelasan Sekdes

Sekertaris Desa Cikahuripan Encin menjelaskan, peristiwa penusukan dalam video viral terjadi di dalam kawasan perumahan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal. Ia menyebut, penusukan dipicu masalah pembangunan 'polisi tidur'.

"Masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT, koordinasi lah," kata Encin dihubungi detikcom, Senin (17/2/2025).

"Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ. Di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri, mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan terkait kejadian itu. Saat ini polisi masih menyelidiki kejadian itu.

"Laporan penusukannya ada, untuk penyebab masih dalam proses penyelidikan, untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan. Sementara ini (pelapor) dari pihak keluarga. (Korban) inisial D," kata Silfi.

Silfi menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi penusukan dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penusukan, termasuk mencari identitas pelaku.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas kini menjangkau lebih banyak penerima. Mulai Senin (17/2/2025), program ini diperluas hingga mencakup 25 ribu siswa dari tingkat TK hingga SMA sederajat di berbagai wilayah Banyumas.

Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Armed Ida Bagus Adi Permana, mengungkapkan bahwa perluasan program ini ditandai dengan beroperasinya sembilan dapur sehat baru di berbagai titik. Lokasi dapur tersebut tersebar di Purwokerto Timur, dua dapur di Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Gumelar, Kemranjen, Sumpiuh, dan Kedungbanteng.

Dengan bertambahnya jumlah dapur, distribusi makanan tidak lagi hanya terpusat di Kota Purwokerto, tetapi juga mulai menjangkau daerah-daerah pelosok Banyumas.

"Hari ini, sembilan dapur sehat tambahan mulai beroperasi, bukan hanya di kota, tapi juga di wilayah pinggiran seperti Sumpiuh, Kemranjen, Gumelar, dan Kedungbanteng. Setiap dapur mampu melayani sekitar 2.500 siswa," kata Letkol Armed Ida Bagus usai diskusi publik bertema Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin.

Dapur sehat ini dikelola oleh yayasan dan pihak swasta yang telah melalui proses verifikasi ketat oleh Badan Gizi Nasional wilayah Banyumas dan Kodim 0701 Banyumas. Proses ini memastikan bahwa peralatan, standar gizi, serta kebersihan makanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Program MBG ini juga mendapat dukungan dari para petani lokal yang berkomitmen menjadi pemasok utama bahan makanan, seperti beras, sayuran, dan lauk pauk. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Banyumas, Jaka Budi Santoso, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjamin kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Namun, Jaka mengakui bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah permodalan. Pasalnya, sistem pembayaran dalam program ini tidak bisa dilakukan secara langsung seperti transaksi di pasar.

"Saya sudah ketemu dengan para petani di Banyumas, mereka sudah siap memasok sayuran, beras untuk MBG. Jadi persoalan dana yang dibutuhkan cukup besar, karena tidak langsung dibayar kaya beli di pasar," kata Jaka.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas pertama kali diluncurkan pada Senin (6/1) lalu dengan sasaran awal sebanyak 750 pelajar TK dan SD di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur. Seiring berjalannya waktu, program ini terus berkembang hingga kini mencakup puluhan ribu siswa di berbagai jenjang pendidikan.
 

Editor : Arbi Anugrah

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme 'earmarking'

Jakarta (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Belum genap dua pekan sejak peluncurannya, muncul ide penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG. Tidak tanggung-tanggung, pencetusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin.

Wacana penggunaan dana zakat tersebut menuai perhatian luas. Meskipun tujuan mendukung perbaikan gizi generasi muda sangatlah mulia, penggunaan dana zakat untuk program MBG memunculkan potensi penyimpangan.

Persoalan utamanya adalah karena zakat memiliki fungsi khusus dalam sistem ekonomi Islam, yakni membantu memberdayakan mustahik yang terdiri dari delapan kelompok. Di antara mereka misalnya fakir, miskin, dan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang belakangan ini semakin relevan untuk dibantu dengan maraknya pinjaman daring.

Ketentuan terkait penggunaan dana zakat telah diatur jelas dalam Islam dan telah diartikulasikan dalam peraturan zakat nasional. Karana itu, mengalihkan dana zakat untuk program universal semacam MBG berpotensi melanggar prinsip syariat.

Terlebih, bila ditelisik lebih lanjut, program MBG menyasar semua anak sekolah tanpa memandang kondisi ekonomi mereka. Artinya, anak-anak dari keluarga mampu juga akan menerima MBG sehingga penggunaan dana zakat menyalahi tujuan awal pengenaannya.

Lebih jauh lagi, penggunaan dana zakat secara tidak tepat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Dalam hal ini, para muzakki (pembayar zakat) sangat mungkin menjadi enggan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga resmi. Pada akhirnya, hal ini akan melemahkan kapasitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan lainnya yang telah digariskan.

Karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG merupakan langkah yang kurang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu menggali instrumen yang sudah ajeg, misalnya melalui optimalisasi pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Pajak Opsi Ajeg

Sebagai instrumen keuangan publik, dana dari pajak secara pengalokasian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding zakat. Pajak menurut sejumlah sumber berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg”, yang berarti tetap atau tidak berubah. Ketika diserap sebagai pajak, maknanya menjadi pungutan tertentu pada waktu tertentu.

Sebagaimana kata asalnya, pajak dapat menjadi sumber pendanaan yang ajeg, termasuk untuk program MBG. Melalui pengelolaan dana pajak yang baik, pemerintah bisa menggunakan dana yang terkumpul tersebut untuk mendanai program-program pembangunan secara ajeg.

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme earmarking, yaitu pengalokasian secara khusus penerimaan pajak untuk tujuan tertentu.

Meskipun tidak secara langsung berkontribusi pada penambahan pendapatan negara, earmarking tetap penting mengingat sifat dasar pajak yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya.

Dengan karakter pajak yang demikian, sering kali timbul keraguan atau skeptisisme dari masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaannya. Dengan demikian, adanya mekanisme earmarking memungkinkan masyarakat untuk melihat secara jelas manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Untuk mendanai MBG, ada beberapa opsi earmarking yang dapat dipertimbangkan. Pertama, earmarking Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor makanan dan minuman. PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara.

Dengan secara jelas mengalokasikan sebagian penerimaan dari penyerahan makanan dan minuman yang dikenai PPN, pemerintah bisa mendanai MBG secara pasti. Upaya ini cukup logis karena tidak memerlukan pengenaan pajak baru, melainkan hanya penyesuaian alokasi anggaran.

Kedua, earmarking pajak restoran yang saat ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak restoran (kini masuk kelompok pajak barang dan jasa tertentu), yang umumnya dikenakan sebesar 10 persen dari total nilai transaksi makanan dan minuman di restoran, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Dengan mengarahkan sebagian penerimaan pajak restoran untuk MBG, pemerintah daerah dapat menyumbang terhadap pendanaan program gizi anak-anak sekolah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tiap wilayah.

Selain melalui earmarking, ada pula peluang pendanaan tambahan secara fiskal, yaitu dengan implementasi segera cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sudah tertunda sekian lama. Selain untuk mengendalikan konsumsi minuman yang berisiko bagi kesehatan, penerimaan dari cukai MBDK dapat dialokasikan langsung untuk mendanai MBG.

Menurut analisis Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), pengenaan cukai MBDK di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan hingga Rp6 triliun per tahun. Jika setidaknya 20-30 persen penerimaan tersebut dialokasikan untuk MBG, hal ini akan sedikit meringankan beban pendanaan program tersebut.

Selain itu, urgensi pengenaan cukai MBDK bukan sekadar jumlah dana yang bisa terkumpul. Data dari Riset Kesehatan Dasar (2018) menunjukkan bahwa konsumsi MBDK masih cukup tinggi di kalangan anak-anak sekolah. Dua dari tiga anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun (66 persen) mengonsumsi MBDK sekali sehari atau lebih. Karenanya, implementasi cukai MBDK relevan untuk segera diterapkan demi menekan dampak kesehatan jangka panjang sekaligus menyokong dana untuk program nutrisi mereka.

Dengan demikian, daripada mengutak-atik zakat untuk program MBG, lebih baik pemerintah memanfaatkan instrumen pajak yang sudah terbukti penggunaannya lebih fleksibel dan pajak dapat menjadi solusi yang lebih ajeg dan berkelanjutan dalam mendukung program tersebut.

Cukai rokok

Sejumlah pihak mengusulkan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2025 ini untuk memberikan dampak positif pada penerimaan negara. Dengan kenaikan tarif tersebut, kelebihan target penerimaan dari cukai rokok dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran pada program-program strategis semacam MBG.

Namun, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) telah diatur secara ketat di Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 (PMK 215/2021). Alokasi DBH CHT sebagian besar diarahkan untuk bidang kesejahteraan masyarakat (50 persen), kesehatan (40 persen), dan penegakan hukum cukai ilegal (10 persen).

Saat ini, tidak ada ruang eksplisit di PMK tersebut yang memungkinkan penggunaan hasil cukai rokok secara langsung bagi program MBG. Akan tetapi, jika pemerintah ingin memanfaatkan hasil cukai rokok secara serius untuk mendanai program MBG, salah satu opsinya adalah merevisi PMK 215/2021.

Revisi tersebut perlu mencakup pengalokasian sebagian dari porsi DBH CHT untuk program-program kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi gratis. Namun, alokasi untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan lainnya perlu tetap dijaga.

Alternatif lainnya yaitu membuat program MBG masuk ke dalam kategori yang sudah ada dalam alokasi DBH CHT. Misalnya, pembinaan lingkungan sosial atau kesejahteraan masyarakat.

Jika demikian, program MBG bisa tetap mendapatkan pendanaan dari DBH CHT tanpa harus mengubah struktur alokasi secara keseluruhan. Terkait hal ini, koordinasi lintas sektor dan kajian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku instansi utama yang akan terdampak sangat dibutuhkan demi memastikan program MBG tetap sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan.

*) Ismail Khozen adalah Manajer Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

Copyright © ANTARA 2025

KOTA JAMBI, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai disalurkan di sejumlah sekolah di Provinsi Jambi. Pada tahap pertama, sebanyak 14 sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA telah menerima manfaat dari program ini.

"Sudah ada 14 titik sekolah, baik TK, SD, SMP, maupun SMA, yang menerima manfaat," kata Ketua Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Jambi, Adityo Wirapranatha, saat meninjau pemberian MBG di SD Negeri 66 Kota Jambi, Senin (17/2/2025).

Adityo menambahkan, bagi sekolah yang belum menerima program ini, penyaluran akan dilakukan secara bertahap. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait mekanisme pemberian makan bergizi gratis saat bulan Ramadhan.

Pada tahap awal, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto menyasar 3.408 peserta didik di 14 sekolah, yaitu:

1. TK Al-Aqso
2. TK Al Fatih
3. TK Al-Hidayah
4. TK Islam Al-Amal
5. TK An-Nur
6. SDN 131 Kota Jambi
7. SDN 66 Kota Jambi
8. SDN 201 Kota Jambi
9. SDN 198 Kota Jambi
10. SDN 87 Kota Jambi
11. MIS Nurul Ihsan
12. SMPN 17 Kota Jambi
13. SMP Islam Al-Fatih
14. SMAN 10 Kota Jambi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pekutatan resmi diluncurkan dengan menyediakan makanan bergizi untuk 983 siswa di delapan sekolah. Dapur sehat di Pekutatan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Prabu saat ini masih menggunakan wadah plastik.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, mengatakan saat ini sudah ada dua dapur sehat di Jembrana, termasuk di Pekutatan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Prabu sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jembrana sudah memiliki dua dapur sehat, selain di wilayah kota, kini ada juga di Kecamatan Pekutatan oleh Yayasan Pelita Prabu. Hari ini sudah launching di delapan sekolah," ungkap Anom saat dikonfirmasi detikBali, Senin (17/2/2025).

Dapur sehat di Pekutatan berlokasi di sebelah Kantor Desa Pekutatan dan mendapatkan izin untuk menyediakan 1.000 porsi makanan. Namun, saat ini baru melayani 983 siswa.

"Izin diberikan bertahap sesuai rekomendasi dari BGN," jelas Anom.

Untuk distribusi makanan, sementara ini Yayasan Pelita Prabu menggunakan wadah plastik karena ompreng stainless atau wadah makanan berbaham stainless masih dalam proses pemesanan.

"Informasinya masih dalam perjalanan. Secara teknis, penggunaan cup plastik ini hanya boleh selama lima hari dan harus diganti dengan yang baru," kata Anom.

Selain itu, Anom juga menyampaikan Disdikpora akan mengevaluasi menu makanan yang disajikan. "Tadi belum ada susu, kami masih menunggu informasi. Kami juga akan mengevaluasi menu," imbuhnya.

Terkait dapur sehat di wilayah Negara, Anom mengaku dapat masukan terkait alergi siswa terhadap makanan tertentu.

"Nantinya yayasan dan BGN akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait hal ini," tandas Anom.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, Jawa Timur, bakal menggandeng puskesmas untuk memantau hasil pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Senin (3/2/2025).

Kepala Dispendik Banyuwangi, Suratno mengatakan, bidang terkait di Dispendik Banyuwangi bakal bekerja dengan puskesmas terdekat dengan tempat tinggal para penerima manfaat terkait hal tersebut.

Kemungkinan akan mulai diberlakukan setelah tahun ajaran baru. “Kita usul, bisa menugaskan tenaga kesehatan untuk memantau anak yang dapat MBG,” kata Suratno, di Banyuwangi, Senin (17/2/2025).

Para tenaga kesehatan akan memantau hasil dari pelaksanaan MBG yang berpengaruh pada siswa.

Indikatornya antara lain, penambahan tinggi badan, berat badan, peningkatan kecerdasan, hingga memantau kualitas makan para anak sehari-hari.

Pemantauan akan dilakukan selama satu tahun dengan evaluasi secara berkala untuk memastikan manfaat program MBG diterima para pelajar secara optimal.

“Kami akan mengawal bagaimana nantinya program ini berpengaruh pada kualitas belajar. Bisa jadi bagian riset,” tutur Suratno.

Sementara itu, pada minggu kedua pelaksanaannya, diurai Suratno, MBG di Banyuwangi telah mencakup 17 sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SLB, hingga pondok pesantren dengan total sajian 2.913 porsi.

Sebagai pengawas para penerima program MBG, Suratno mengatakan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada para pelajar terkait pengenalan budaya makan sehat dan hidup bersih.

“Misalnya anak-anak bawa sendok tidak bersih dari rumah. Kita edukasi, setelah makan ada sesi cuci sendok bersama. Kita dampingi yang seperti itu,” ujar dia.

Sementara itu, dua minggu berjalan, pelaksanaan MBG yang awalnya terkendala jalur pendistribusian kini disebutnya mulai konsisten.

Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memantau terus hal tersebut agar pendistribusian makanan tidak sampai terlambat.

Dia meminta kesigapan SPPG agar makanan sudah sampai di sekolah, paling tepat sebelum jam istirahat atau saat jam istirahat berlangsung agar tidak mengganggu pelajaran.

Suratno juga meminta SPPG memastikan kesegaran sajian makanan saat tiba di tangan para pelajar penerima program yang mayoritas adalah anak-anak.

“Mudah-mudahan makanan selalu fresh. Kalau di mata anak tidak fresh, mereka tidak mau, terutama sayur-sayuran yang rentan. Karena program ini bisa berdampak positif untuk peningkatan gizi anak-anak,” tandas dia.

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua DPRD Purbalingga, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan hari pertama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2/2025). Monitoring ini dilakukan oleh tiga tim di tiga lokasi berbeda guna memastikan kelancaran distribusi makanan bagi para siswa.

Bupati Tiwi meninjau langsung pelaksanaan di SMAN 1 Kemangkon, sementara Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, mengawasi jalannya program di SMPN 2 Purbalingga. Lokasi ketiga di SMPN 4 Bobotsari dipantau oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam.

Dalam kunjungannya ke SMAN 1 Kemangkon, Bupati Tiwi menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau 37 sekolah di Kabupaten Purbalingga, dengan total 9.540 siswa menerima makanan bergizi secara gratis setiap harinya.

"Alhamdulillah di hari pertama pendistribusian MBG semuanya berjalan dengan lancar. Kami meninjau mulai dari proses memasak di SPPG hingga distribusi di sekolah. Saya juga sempat berdiskusi dengan para siswa, mereka terlihat antusias dan menikmati hidangan yang disiapkan," ujar Bupati Tiwi dalam keterangannya, Senin.

Tiwi berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik dan menjadi berkah bagi masyarakat, sejalan dengan upaya menciptakan generasi muda yang sehat, unggul, dan berkualitas di Purbalingga.

Komandan Kodim 0702/Purbalingga, Letnan Kolonel Infanteri Untung Iswahyudi, menjelaskan bahwa program MBG ini didukung oleh tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Toyareka, Bobotsari, dan Purbalingga Wetan.

"Ketiga dapur ini mengcover kebutuhan makan bergizi bagi 9.540 siswa di 37 sekolah. SPPG merupakan perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan dalam penyediaan makanan bergizi bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak PAUD hingga ibu hamil" jelasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan generasi muda memiliki asupan gizi yang cukup, mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Di lokasi lain, Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, menegaskan pentingnya evaluasi program secara berkala. Ia meminta para siswa tidak ragu menyampaikan masukan terkait rasa atau kualitas makanan.

"Jika ada yang kurang sesuai terkait rasanya atau apapun, tolong sampaikan saja ke pihak sekolah agar ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepala sekolah dan guru untuk turut mengawasi distribusi makanan agar program ini berjalan optimal. "Jangan sampai kegiatan yang tujuannya baik tapi prosesnya kurang tepat dan akhirnya hasilnya kurang maksimal," tuturnya.

Salah satu siswa SMAN 1 Kemangkon, Thabita Dhenata Putri, mengungkapkan rasa senangnya dengan adanya program ini. "Pastinya sangat senang ya, bisa buat mengirit uang saku sekolah juga, terus jadi enggak perlu bangun pagi buat nyiapin bekal," ujarnya.

Ia juga menilai bahwa kemasan makanan yang diterima sangat higienis dengan porsi yang pas. "Saya suka lauk ayam sama sayur. Porsinya juga cukup, enggak terlalu banyak atau terlalu sedikit," tuturnya.

Editor : Arbi Anugrah