Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

GOWA - Aksi penyerangan brutal terjadi di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (16/2/2025). Belasan remaja yang diduga merupakan kawanan geng motor menyerang permukiman warga dengan panah, menyebabkan tiga korban luka.

Korban, yang terdiri dari remaja, terkena panah di bagian pipi, lengan, dan kaki. Mereka segera dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, untuk mendapatkan perawatan medis.

Tak hanya melukai warga, para pelaku juga melempari rumah-rumah dengan batu hingga menyebabkan kaca jendela pecah. Kejadian ini bermula ketika salah satu korban, Andika Putra (17), sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Inspeksi Kanal, Kecamatan Somba Opu. Ia mengaku sempat diikuti oleh kawanan pelaku. Saat berhenti di depan rumah warga, Andika yang berboncengan dengan temannya langsung diserang dengan busur panah, mengenai kakinya.



Setelah menyerang Andika, kawanan pelaku yang mengendarai motor melanjutkan aksinya dengan menyerang sekelompok remaja yang sedang nongkrong di sekitar lokasi. Muhammad Afif terkena panah di pipi, sementara Rahman mengalami luka di lengan akibat serangan tersebut.

Petugas Reserse Kriminal Polsek Somba Opu yang tiba di lokasi kejadian segera meminta keterangan warga untuk mengidentifikasi para pelaku.

"Kami masih melakukan penyelidikan terkait kasus penyerangan ini dan berupaya mengidentifikasi para pelaku," ujar Kanit Reskrim Polsek Somba Opu, IPTU Ruswanda.

Hingga saat ini, kasus penyerangan yang dilakukan oleh belasan kawanan geng motor tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Warga setempat berharap aparat segera menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

IDXChannel - Kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinilai masih sangat potensial bagi bisnis di sektor perumahan. Sebab, tingkat penjualan sejak 2020 hingga saat ini cukup bagus dan tinggi yaitu berkisar 70-90 persen.

"Sentul masih bervariasi kenaikannya (tingkat penjualan) 80-90 persen. Proyek baru-baru bisa 70 persen. Masih banyak yang cari karena masih asri, hijau," kata Associate Director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia (Leads Property) Martin Samuel Hutapea dalam diskusi dan peluncuran buku ‘I Wayan Madik Kesuma: Anak Bali yang Melanglang di Bisnis Properti’, di Sentul, Sabtu (15/2/2025).

Bahkan uniknya, kata dia, saat ini harga-harga hunian tapak di kawasan Sentul sudah mencapai di atas Rp1 miliaran per unit. Bahkan, ada yang mencapai hingga Rp3 miliar.

"Uniknya, 2019 itu harga rata-rata pasar di kawasan Sentul masih Rp800 jutaan, tahun lalu Rp1,3 miliar. Jadi walau tambahan harga berarti 10 persen per tahun, entah itu pemakai langsung atau investor, tapi kan berarti ini investasi yang baik," kata dia.

“Oleh karena itu, selagi masih ada rumah dengan harga sekitar Rp1 miliar di Sentul, maka sekarang merupakan saat yang tepat untuk membeli. Beli sekarang sebelum suatu saat nanti, harganya bisa mencapai Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar, bahkan lebih seperti di daerah Tangerang,” kata Martin.

Apalagi, Martin menuturkan, Sentul memiliki beberapa keunggulan yang setidaknya mencakup aksesibilitas langsung ke Jalan Tol Jagorawi, LRT Harjamukti, AEON Mall, IKEA, rumah sakit, restoran, fasilitas olah raga, rekreasi, sekolah, dan convention hall.

"Belum lagi ada akses tol langsung ke Bandara Sukarno-Hatta lewat Tol Cijago, cukup sejam dari Kota Bogor ke Sukarno-Hatta, padahal dulu butuh 1,5–2 jam," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Founder sekaligus Direktur Utama KAS Group I Wayan Madik Kesuma mengakui bisnis perumahan di Sentul masih sangat potensial. Bahkan, tren pertumbuhan harganya tak kurang dari 8 persen per tahun.

"Griya Laras Sentul (GLS) sejak dipasarkan pada 2017, saat itu, tipe terkecilnya dijual dengan harga Rp500 jutaan per unit, sekarang tipe itu sudah Rp800 jutaan," ujar Wayan.

Saat ini, di Griya Laras Sentul untuk Cluster London harganya Rp1,2 miliar untuk tipe 60/60. Lalu, Cluster Munich Rp1,7 miliar tipe 69/105.

"Saat ini, klaster terbaru kami, yakni Kopenhagen mendapat respons cukup bagus dari konsumen. Sudah ada lima konsumen yang memesan. Padahal, harganya Rp2 miliaran. Kopenhagen mengusung konsep rumah tiga lantai dengan luas tanah berkisar 91 m2 dan 115 m2," kata Wayan.

Dia pun optimistis penjualan di 2025 akan cukup potensial seiring adanya insentif dari pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“PPN DTP akan menggerakkan pasar, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Apalagi kami punya persediaan rumah siap huni di dua proyek, yaitu di Griya Laras Sentul 50 unit dan di proyek Dramaga, Geriya Selaras sebanyak 90 unit,” ujar Wayan.

Khusus di Griya Laras Sentul, jelas Wayan, pihaknya menghadirkan W Club, yakni club house seluas 1.000 m2. Bangunan serba guna itu dilengkapi dengan kolam renang, gym, dan ruang fungsional yang mampu menampung hingga 200 orang.

“Ruang fungsional ini bisa dimanfaatkan berbagai acara, mulai dari ruang pertemuan, untuk arisan, acara ulang tahun hingga resepsi pernikahan. kehadiran W Club juga dapat meningkatkan nilai properti di Griya Laras Sentul,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

SUMENEP, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan sementara karena kendala teknis di internal penyelenggara.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, saat dikonfirmasi terkait penghentian program prioritas pemerintah itu.

"Iya, itu benar," kata Kholilur, Minggu (16/2/2025).

Kholilur menyebut, kendala teknis itu sudah terjadi sejak satu pekan terakhir. Pihaknya telah melaporkan kendala teknis itu kepada Badan Gizi Nasional (BGN) secara tertulis pada Rabu (12/2/2025). Namun, belum ada respons terkait laporan kendala teknis itu.

"Belum ada arahan dari BGN sampai saat ini," sambung dia.

Namun demikian, Kholilur tidak menjelaskan kendala teknis yang dimaksud.

Rencananya, program makan bergizi gratis akan kembali digelar minggu depan dengan tetap menunggu arahan dari BGN.

"Targetnya minggu depan bisa dimulai lagi. Tapi tetap menunggu arahan dari BGN," tutup dia.

Penghentian program makan bergizi gratis yang mencakup 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep itu terungkap setelah kepala sekolah menerima informasi bahwa program itu dihentikan sejak Senin (17/2/2025).

Pemberhentian itu disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, melalui grup WhatsApp yang berisi seluruh penerima makan bergizi gratis.

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang BTN Housingprenuer yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Dalam ajang tersebut, Ridwan Kamil mendapat kepercayaan sebagai salah satu juri BTN Housingprenuer.

Ridwan Kamil menyampaikan program pemerintah yakni menyediakan tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Apalagi, Kementerian PKP terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut. Menurut pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu, langkah yang dilakukan oleh BTN sudah tepat.

?Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan award bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan,? ungkap dia saat ditemui usai hadir dalam BTN Awards 2025 di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Minggu (16/2/2025).

Sebagai juri berlatar belakang arsitek, Kang Emil menyampaikan bahwa dia melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut. Menurut pria yang berpengalaman sebagai wali kota Bandung itu, terobosan-terobosan yang muncul sangat luar biasa. Terlebih bila melihat tantangan dunia saat ini. Termasuk diantaranya yang terkait dengan isu climate change.

Kang Emil menyampaikan dirinya sangat senang, bangga, dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide cemerlang dan tangan-tangan terampil para peserta. Secara keseluruhan, dia menyampaikan ada 400 inovasi yang muncul melalui ajang BTNhousingprenuer. Angka itu menunjukkan gairah yang besar dari para peserta untuk menghasilkan karya terbaik

?Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,? harapnya.

BTN menyelenggarakan BTN Awards 2025 sebagai apresiasi terhadap ekosistem yang selama ini menunjang penyediaan hunian bagi rakyat Indonesia. BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan mereka lewat BTN Property Awards. Sementara mitra bisnis potensial diberi penghargaan BTN Housingpreneur.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat. Dia yakin, ide-ide dari pemenang BTN Housingpreneur selaras dengan semangat pemerintah dalam Program Tiga Juta Rumah.

?Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional,? katanya.

Bima -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diluncurkan pada Senin (17/2/2025). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sebanyak 3.009 siswa dari 15 sekolah berbagai jenjang di Kota Bima.

"Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), besok (program MBG) akan di-launching," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Minggu (16/2/2025).

Lokasi peluncuran program MBG dipusatkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 28 Melayu, Kecamatan Asakota. "Titik dapur pertama program MBG Kota Bima, di wilayah Kecamatan Asakota, tepatnya di SDN 28 Melayu," tutur Humaidin.

Pada tahap awal, ada sebanyak 15 sekolah yang mendapatkan program MBG. Belasan sekolah itu mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD sampai sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Untuk besok, hanya 15 sekolah saja yang mendapatkan MBG. Dengan total siswa sebanyak 3.009 orang," imbuh Humaidin.

(hsa/hsa)

SUMENEP, KOMPAS.com - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan.

"Iya, itu benar," kata Kholilur saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (16/2/2025).

Menurut Kholilur, pemberhentian sementara program pemerintah itu disebabkan oleh kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, kepala SPPG itu enggan merinci apa kendala teknis tersebut. Dia hanya mengungkapkan bahwa kendala teknis itu sudah terjadi sejak satu pekan terakhir.

Pihaknya telah melaporkan kendala teknis itu kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada hari Rabu (12/2/2025) lalu.

Namun, laporan yang disampaikan secara tertulis itu hingga saat ini belum mendapatkan respons dari BGN, termasuk belum ada arahan apapun sejak laporan itu disampaikan.

"Belum ada arahan dari BGN sampai saat ini," sambung dia.

Kholilur menargetkan, program makan bergizi gratis yang mencakup 18 lembaga sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep bisa dimulai kembali minggu depan. Namun, target itu tetap menunggu arahan dari BGN.

"Targetnya minggu depan bisa dimulai lagi. Tapi tetap menunggu arahan dari BGN," tutup dia.

Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah penerima makan bergizi gratis mengatakan bahwa program itu telah dihentikan, terhitung mulai Senin (17/2/2025).

Pemberhentian itu disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep melalui grup WhatsApp yang berisi seluruh penerima makan bergizi gratis.

Akibatnya, sebanyak 2.965 siswa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tidak bisa lagi menikmati program pemerintah yang merupakan realisasi dari janji politik itu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid membuka suara terkait penggusuran rumah dan sengketa lahan yang terjadi di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nusron meyakini bahwa Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Cikarang tidak memiliki surat permohonan pengukuran terkait hal tersebut.

"Betul, dia sudah menyurati pada tahun 2022, tapi belum melakukan permohonan pengukuran," kata Nusron mengutip Antara, Minggu (16/2).

Namun, menurut Nusron, tidak ada surat permohonan yang menyatakan eksekusi lahan atau penggusuran lima rumah warga di Bekasi bakal dilakukan.

"Karena syarat sebelum eksekusi pengadilan itu, bukan sekadar pemberitahuan, ya, bukan sekadar pemberitahuan. Tapi, (ada juga) permohonan pengukuran untuk memastikan objek yang akan dieksekusi itu sesuai apa tidak," ujar Nusron.

Nusron pun menegaskan bahwa pihak-pihak terkait harus mematuhi prosedur sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebelum melakukan tindakan lebih jauh.

Terlebih, tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan sertifikat yang dimiliki warga untuk dibatalkan.

"Kita ini negara hukum, aturannya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, aturannya PP 18 Tahun 2021 itu, sebelum ada penggusuran atau eksekusi pengadilan, harus terlebih dahulu pengadilan mengajukan permohonan pengukuran," kata Nusron.

"Jadi, sebelum melakukan eksekusi itu harusnya terlebih dahulu melakukan proses permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang sebelumnya," ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Nusron menilai pengajuan pembatalan sertifikat itu seharusnya disampaikan lagi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat memerintahkan kepada BPN, untuk membatalkan sertifikat yang dimiliki warga.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membantah BPN tidak dilibatkan dalam eksekusi lahan di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, oleh PN Cikarang.

Juru Bicara MA Yanto saat konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2), mengatakan bahwa sebelum melakukan eksekusi, PN Cikarang telah melaksanakan pencocokan (constatering) dengan memohon bantuan kepada Kantor BPN setempat.

Berdasarkan berita acara tanggal 14 September 2022, imbuh Yanto, constatering telah dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN.

Selain itu, constatering juga disebut telah dilaksanakan dengan mengundang BPN, tetapi tidak hadir tanpa keterangan.

Eksekusi yang dilakukan PN Cikarang pada 30 Januari 2025 tersebut merupakan delegasi dari PN Bekasi. Terhadap permohonan eksekusi, PN Bekasi telah melakukan teguran (aanmaning) kepada para termohon eksekusi hingga mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menjadi juri untuk menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang "BTN Housingprenuer" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Ridwan Kamil di Jakarta, Minggu, mengatakan, program tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Apalagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut.

”Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan 'award' bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan," katanya usai "BTN Awards 2025" di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Sabtu (15/2)

Sebagai juri yang berlatarbelakang arsitek, Kang Emil melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut.

Terobosan yang muncul sangat luar biasa di tengah tantangan dunia saat ini, termasuk perubahan iklim.

Kang Emil yang sempat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 itu mengaku sangat senang, bangga dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide berlian dan tangan-tangan terampil para peserta.

Ada 400 inovasi yang muncul melalui ajang "BTN Housingprenuer", menunjukkan gairah yang besar dari para peserta untuk menghasilkan karya terbaik.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh pemerintah Prabowo Subianto sudah sampai untuk anak-anak di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah.

Berdasarkan video yang dibagikan tim media Prabowo, daerah itu sempat diduduki oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Setelahnya, TNI lewat Kogabwilhan III, Koops Habema hadir dan membebaskan Distrik Homeyo dari cengkraman OPM.

Kini program MBG di distrik ini berjalan seiring dengan dilaksanakannya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah usai sebelumnya OPM membawa teror dan membakar sekolah.

Anak-anak di sana diklaim menyambut antusias program MBG. Mereka memberikan hasil tanam keluarga mereka yang berupa sayuran, jagung, ubi untuk diolah di dapur umum dan dimasak oleh TNI sebagai bahan baku.

Menu MBG di distrik ini terdiri atas nasi, ikan atau daging, sayur, buah, dan susu.

"Hai adik, buat apa sayurannya?" kata personel TNI yang memasak di dapur umum kepada dua orang anak yang masing-masing membawa buncis dan kol.

"Buat ini," kata salah satu anak, menunjuk ke kuali masak.

Para orang tua siswa berharap pada Prabowo program ini bisa berkelanjutan.

"Itu senang pak. Makan sehat. Iya anak bisa makan enak juga. Makan [bergizi] gratis sehat dan enak," ujar Bagus Bagubau, seorang kepala keluarga di distrik itu.

Jakarta -

Siswa-siswa di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, kini merasakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Para siswa tampak antusias menyambut program tersebut.

Dalam dokumentasi diterima dari Tim Media Presiden, Minggu (16/2/2025), para siswa turut membantu program tersebut. Mereka membawakan hasil tanam keluarga berupa sayuran, jagung, ubi untuk diolah di dapur umum dan dimasak oleh TNI sebagai makanan bergizi di sekolah-sekolah.

Dokumentasi tersebut dibagikan oleh Kogabwilhan III selaku pelaksana program di Distrik Homeyo. Tampak siswa membawakan seikat kacang panjang dan sayur kol.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

"Hai, Adek. Buat apa sayurannya?" kata personel TNI yang memasak di dapur.

"Buat ini," kata salah satu anak, menunjuk ke kuali masak.

"Ya sini, masuk sini. Terima kasih," kata personel TNI itu.

Adapun menu Makan Bergizi Gratis di distrik tersebut terdiri atas nasi, ikan atau daging, sayur, buah dan susu.

Yames Bagau, orang tua dari siswa, menceritakan kehidupannya yang tidak bekerja melainkan berkebun. Ia menuturkan, keluarganya terbiasa mengandalkan hasil panen untuk mereka masak dan menjadi lauk sehari-hari. Daging ayam dan ikan merupakan makanan yang sangat jarang mereka makan karena keterbatasan uang.

"Saya tidak kerja. Kalau kebun ada, tanam ubi, kenari, sayur ubi, jagung. Kalau saya di sini tuh biasa makan ubi. Ayam, ikan itu satu-satu kali saja. Kalau ada uang kita beli, baru masak makan begitu," kata Yames, seorang orang tua murid.

"Terima kasih Bapak Prabowo untuk makan (bergizi) gratisnya," kata Yames.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

Senada, Agus Bagubau selaku orang tua siswa SDN Inpres Pogapa Intan Jaya Papua Tengah, mengatakan bahwa keluarganya terbiasa makan sayur ubi atau buncis yang mereka tanam di kebun.

"Sehari-sehari itu kerja di kebun terus babat rumput, terus bikin pagar. Makan sayur ubi dengan ada buncis, makan," ujar Agus.

Mereka pun menyampaikan apresiasi kepada Prabowo karena menu yang disajikan lengkap. Mereka berharap untuk program ini bisa berkelanjutan.

"Itu senang. Makan sehat. Iya anak bisa makan enak juga. Makan (bergizi) gratis sehat dan enak," ujar Bagus.

Program Makan Bergizi Gratis di Intan Jaya, Papua Tengah. (Dok Istimewa)

Adapun, Program Makan Bergizi Gratis di distrik itu dilaksanakan oleh Kogabwilhan III di bawah kepemimpinan Letjen TNI Bambang Trisnohadi diikuti dengan dilaksanakannya kembali kegiatan sekolah. Bahan makanan diperoleh dari hasil tanam warga dan diolah di dapur umum.

Program itu disebut juga bertujuan memulihkan keamanan distrik Homeyo yang sebelumnya OPM dapat membawa teror dan membakar sekolah anak-anak.

(fca/imk)