Jakarta -

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

(acd/acd)

Bogor -

Total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang. Badan Gizi Nasional turun tangan.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Kasus keracunan ini sedang diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel.

"Menunggu hasil lab," jelasnya.

Belum diketahui kapan hasil lab tersebut keluar. "Menunggu dari Dinkes," sambung Dadan.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan total pelajar di Bogor yang keracunan makanan program MBG menjadi 171 siswa. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Sri.

Sejauh ini data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor. Dinkes Kota Bogor tengah menginvestigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi ke masyarakat.

(isa/idn)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan agar kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat intensif secara maraton untuk merampungkan regulasi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Percepatan tersebut dilakukan agar MBG dapat segera menjangkau seluruh sasaran penerima sebanyak 82,9 juta orang.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi dan tindak lanjut teknis pelaksanaan program MBG. Ia mengatakan perlu perbaikan tata kelola program MBG agar lebih efektif dan efisien, mengingat target penerima manfaat program mencapai 82,9 juta orang.

Dia menyoroti meskipun program telah berjalan cukup baik sejauh ini, tetap ada catatan penting, terutama terkait dengan insiden-insiden yang harus dihindari di masa mendatang, seperti kasus keracunan yang belakangan marak terjadi.

"Ini rakor mengenai makan bergizi gratis atau MBG. Tentu yang pertama kita melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik tapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (Dadan Hindayana) yang akan berusaha keras untuk tidak ada accident seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta (penerima)," ujarnya di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Menurutnya, tata kelola program perlu disempurnakan agar percepatan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Untuk itu, ia menyarankan agar proses perumusan peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program dilakukan dengan diskusi mendalam dan tidak terburu-buru.

"Itu hasilnya seperti ini, kemudian akan ada pembahasan mengenai perpres. Jadi kesimpulannya kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait, memang enggak bisa satu jam-dua jam. Mungkin perlu waktu, enggak apa-apa konsinyering atau sering mungkin dua hari-tiga hari enggak apa-apa, sampai tuntas," tambah Zulhas.

Ia menekankan pentingnya merinci target penerima program secara detail, termasuk jumlah sekolah yang terlibat, serta kebutuhan logistik dan sumber daya pendukung lainnya. Setelah draft regulasi dirampungkan, rapat lanjutan akan digelar untuk mengambil keputusan final.

Sementara itu, Dadan Hindayana menjelaskan alasan mengapa aturan terkait program MBG belum diterbitkan meski sudah berjalan sejak Januari 2025. Ia menjelaskan proses kerja dan evaluasi lapangan justru menjadi dasar penting dalam penyusunan regulasi yang tepat.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung sering menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program MBG. Hal ini, menurutnya, menjadi dorongan untuk mempercepat perluasan cakupan program.

"Karena banyak.. Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima dibanding yang terimanya. Makanya kita membutuhkan percepatan seperti ini," ucap Dadan.

Bandung (ANTARA) - Tim sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir untuk warga Tegalsari sebagai langkah mewujudkan generasi sehat Indonesia, Jumat (9/5), program ini menyasar pada empat kelompok sasaran utama yakni pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kegiatan sosialisasi program MBG yang diinisiasi Komisi IX DPR RI berlangsung di Kabupaten Karawang bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dihadiri oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Tenaga Ahli Prokerna BGN Ade Tias Maulana, Dinkes Kabupaten Karawang Frids N S.

Sasaran program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak anak, lansia dan ibu hamil. Selain itu, program MBG juga akan melibatkan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bisa bergabung dengan ikut serta menjadi mitra dari BGN dengan cara bergabung menjadi bagian dari dapur sehat atau SPPG.

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana menyampaikan bahwa selain memberikan asupan gizi, program MBG juga memiliki banyak manfaatnya bagi masyarakat.

“Dengan kita mendukung program gratis banyak sekali manfaatnya, untuk warga Karawang umumnya di Indonesia. Berpartispasi dalam program MBG, selain tujuannya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 program MBG ini jg akan membuka banyak lapangan kerja baik dari Dapur Umumnya (memasak, menyuplai bahan pokok, dll),” papar Cellica Nurrachadiana.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, ia mendukung penuh program MBG dan berkomitmen penuh terhadap kelancaran program MBG.

“Makan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil dan bayi ini, memiliki dampak dari program ini bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Cellica.

Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah. Dengan melibatkan masyarakat sebagai control, program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan, dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

Cellica Nurrachadiana juga berharap sosialisasi program MBG ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai asupan gizi yang baik bagi tubuh.

“Kepada seluruh peserta, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali wawasan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional,” tutup Cellica.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpeluang mendorong rumah modular cerdas berbasis net zero emission milik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) untuk ikut berkontribusi dalam program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pendekatan modular yang efisien dan berkelanjutan sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Kami terbuka untuk saling memberikan support satu sama lain. Ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar Menko AHY dalam peluncuran Netro di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk diketahui, WEGE baru saja meluncurkan Netro, rumah berkonsep Smart Net-Zero Growing Modular House System. Hunian ini menggabungkan konstruksi modular berbasis industri, teknologi rumah pintar, serta prinsip net zero emission.

Menko AHY menyebut bahwa pihaknya berencana mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah komando Maruarar Sirait untuk menjajaki potensi pemanfaatan rumah modular bersama WIKA Group.

“Saya akan dorong kementerian PKP untuk duduk bersama dengan teman-teman dari WIKA untuk mempelajari prospeknya seperti apa, karena ini kan harus dihitung dengan baik dan semuanya harus berdampak positif,” ucapnya.

Menurut AHY, rumah modular cerdas seperti Netro dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional, sekaligus mendukung komitmen Indonesia menuju net-zero emission pada 2060.

Netro yang dipasarkan mulai dari Rp300 jutaan hadir dalam empat tipe unit, yakni 33, 49, 93, dan 129 meter persegi. Dibangun di atas lahan minimal 105 m² dengan lebar minimal 7 meter, Netro memanfaatkan konstruksi modular berbasis Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC).

PPVC diklaim mampu memangkas waktu pembangunan hingga 60% dibanding rumah konvensional, sehingga menghemat biaya tenaga kerja, peningkatan arus kas pengembang, serta mitigasi risiko fluktuasi bunga bagi lembaga pembiayaan.

Hunian tersebut juga dilengkapi sistem ventilasi alami, fitur smart wall untuk kontrol energi dan kualitas udara, serta integrasi panel surya dan aplikasi Greenship NZ App milik Green Building Council Indonesia (GBCI).

KOMPAS.com - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditambah Rp 50 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan mekanisme untuk menambahkan anggaran program MBG Rp 50 triliun sedang disusun dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Dadan.

Dadan menyampaikan hal itu usai membahas rancangan Perpres tentang tata kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta seperti yang dikutip dari Antara pada Jumat (9/5/2025).

Ia menegaskan anggaran program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, tapi untuk penambahannya tergantung kapan percepatan program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan.

Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah, sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah masih menggodok Perpres atau instruksi presiden (Inpres) untuk mempercepat capaian target program MBG sebanyak 82,9 juta orang.

Zulkifli menerangkan Perpres atau Inpres itu nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujarnya.

Menurutnya, untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak melakukan alih fungsi lembaga permasyarakatan (lapas) menjadi kompleks perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa nantinya proses alih fungsi tersebut bakal dimodali oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim [Kepala Satgas Perumahan] bahwa Danantara akan men-support full untuk sektor perumahan,” kata Ara saat ditemui di MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk merealisasikan alih fungsi lapas menjadi hunian itu, Ara juga menyebut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi alih fungsi lapas menjadi hunian.

Ara menegaskan, salah satu lapas yang bakal digarap pada tahap pertama yakni Lapas Cipinang. Nantinya, para tahanan yang ada di lapas Cipinang disebut-sebut bakal dipindahkan ke lapas pulau atau tempat lain yang lebih layak.

“Karena ada terobosan penjara menjadi perumahan, [napi akan] dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah overcrowd ya, jadi sangat penuh supaya juga lebih manusiawi,” ujarnya.

Dalam informasi sebelumnya, area hunian dari alih fungsi lapas itu nantinya bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi pegawai lapas yang belum memiliki hunian layak.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, saat ini terdapat 65.000 pegawai lapas yang belum memiliki rumah.

“Kami juga berterimakasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," katanya.

JAMBI - Pemerintah memutuskan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun ini. Sebelumnya, kuota yang ditetapkan adalah 220.000 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, jumlah ini merupakan angka terbesar sepanjang sejarah Indonesia. ?Periode pertama Pak Prabowo ini langsung memecahkan rekor,? kata Ara panggilan akrabnya di Kantor Kementerian PKP, beberapa waktu lalu.

Merespons hal tersebut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jambi Abror Lubis mewakili para pengembang properti di Provinsi Jambi, ini menyambut baik kepastian alokasi 350.000 unit kuota FLPP disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya.



"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian PKP yang telah memperjuangkan penambahan kuota ini. Disepanjang sejarah, penambahan kuota ini termasuk penambahan dengan jumlah paling banyak. Dengan penambahan kuota ini kami pengembang di Provinsi Jambi semakin semangat dalam berinvestasi untuk menyukseskan Program 3 juta rumah ini,? katanya.

Dia optimistis kesungguhan Menteri Maruarar Sirait ini membuat Program Presiden Prabowo Subianto ini akan berjalan sukses.

?Kami sebagai pengembang siap bekerja sama, bergandeng tangan dengan pemerintah, perbankan, dan stakeholders lainnya menyukseskan program mulia ini yaitu program 3 juta rumah untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Abror berharap dengan rencana tersebut FLPP supaya bisa dilakukan secara merata dan transparan. "Selain itu pengembang berharap agar proses FLPP dapat dilakukan secara merata dan transparan serta kami juga menginginkan adanya kepastian regulasi dan dukungan dari Pemerintah, termasuk percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini," ucapnya.

Jakarta -

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit. Hal itu dianggap sebagai angin segar bagi para pengembang.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai adanya tambahan kuota tersebut merupakan kabar baik bagi para pengembang. Sebab, kuota FLPP akan terus tersedia sampai akhir tahun.

"Secara prinsip, tambahan kuota tentu bagus sekali buat dunia perumahan kita dan itu suntikan angin segar buat Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (9/5/2025).

Walau demikian, Ari mengaku was-was jikalau tambahan kuota ini tidak terserap sepenuhnya. Ari mengaku saat ini ada permasalahan lain selain kuota FLPP, yaitu mayoritas konsumen kolektibilitas banknya sedang jatuh akibat banyak yang terjerat pinjaman online alias pinjol. Hal ini bisa saja membuat realisasi FLPP kurang maksimal.

"Saran saya, kalau (kuota) nggak habis langsung dipakai di tahun berikutnya. Karena gini, biasanya awal tahun nggak bisa langsung on. Kalau ini masih ada kan (sisa kuota) Januari bisa langsung akad, Februari bisa langsung akad," ujarnya.

Dihubungi terpisah, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah, jika kenaikan kuota FLPP itu ditujukan untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kepentingan industri properti, pihaknya akan mendukung penuh.

"Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah untuk bisa menghabiskan kuota yang diberikan. Jangan sampai 350 ribu kuota itu tidak bisa terealisasi. Dari sisi pengembang, kita berharap para pengembang untuk bisa menyesuaikan," katanya kepada detikcom.

Junaidi mengatakan, kuota yang diberikan setiap tahun sebisa mungkin harus habis. Sebab, jika tidak habis maka akan dijadikan evaluasi untuk tahun-tahun mendatang.

"Kemungkinan, ketika meminta tambahan kuota lagi, pemerintah harus hitung ulang (jika kuota FLPP tidak habis). Tapi saya punya keyakinan kalau 350 ribu unit ini akan terserap habis," tuturnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP pada tahun ini sudah ditetapkan menjadi 220.000 unit. Namun, pemerintah berencana untuk menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho sempat mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Bogor -

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, sebanyak 21 siswa dan guru masih dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Jenal memastikan biaya perawatan korban keracunan MBG ditanggung Pemkot Bogor.

"Sekarang yang masih dirawat (di rumah sakit) ada 21 orang, dari (total) 171 orang yang diduga keracunan akibat (konsumsi) MBG," kata Jenal usai menjenguk korban keracunan di rumah sakit Bogor, Jumat (9/5/2025).

"Soal biaya, bagi yang tidak memiliki asuransi atau BPJS, insyaallah Pemkot yang cover, bisa melalui Jamkesda, UAC atau BPJS juga bisa kita daftarkan. Jangan khawatir, biaya (perawatan) Pemkot yang cover," sambungnya.

Jenal mengatakan Pemkot akan terus memantau siswa dan guru yang kini sedang rawat jalan. Ia meminta para orangtua siswa melapor jika keluhan siswa berlanjut.

"Yang di rumah, yang sekarang rawat jalan pun berarti secara bahasa medis pun sudah sehat. Jadi bukan asumsi kita, tetapi berdasarkan asumsi medis. Kita terus terbuka, kalau ada keluhan, saya harap ortu tetap bawa korban ke rumah sakit," kata Jenal.

Jenal menambahkan, dari total 171 orang yang diduga keracunan MBG merupakan siswa dan guru. Jenal menyebut, para guru terdampak keracunan karena punya kewajiban ikut mencicipi menu MBG yang disajikan ke siswa.

"Jadi total yang terdampak diduga mengalami keracunan itu ada 171 orang, itu termasuk siswa dan guru. Kalau guru itu karena sebelum makanan itu dikonsumsi oleh murid, guru wajib mencoba dulu. Itu wajib dan SOP yang diberikan BGN, ya akhirnya memang kena (keracunan) juga," kata Jenal.

"Tetapi sekali lagi kita butuh proses lebih lanjut untuk identifikasi kejadian sebenarnya dan di depan dipastikan, diharapkan tidak terjadi lagi di Kota Bogor," lanjutnya.

Sebelumnya, Siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Data terbaru, dilaporkan ada 171 siswa mengalami keracunan.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan resminya, Kamis (8/5).

Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

(sol/azh)

Jakarta -

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Ketua RT mengatakan posisi perumahan berada di samping aliran kali.

Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), mengatakan sungai di dekat perumahan itu terakhir kali dikeruk saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur. Perumahan tersebut juga dihuni musisi Katon Bagaskara.

"Setiap hujan, banjir ya. Kalau umumnya, rumah saya setiap hujan pasti banjir, karena saya persis di samping kali. Setiap hujan pasti banjir," tutur Widianingtias (43), saat ditemui Jumat (9/5/2025).

Meski begitu, Widia mengatakan banjir di perumahan itu cepat surut. Dalam waktu kurang dari 2 jam, banjir biasanya sudah surut.

"Cepat surut sih, maksudnya nggak sampai 6 jam gitu, paling 1-2 jam terus udah surut," kata Widia.

Widia menyebut banjir cepat surut berkat bantuan pompa air yang dimiliki secara mandiri oleh warga kompleks. Berkat pompa tersebut, air banjir bisa cepat dibuang.

"Nah, kebetulan kita punya pompa tuh. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," kata Widia.

Pompa tersebut kerap digunakan untuk mengurangi debit air yang menggenang di Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan luapan Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Sebelumnya, penyanyi Katon Bagaskara juga menjadi salah satu korban banjir tersebut. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada (7/5).

Meski kini banjir sudah surut, Katon mengatakan dirinya belum merasa tenang. Ia khawatir jika hujan deras kembali turun dalam waktu lama, rumahnya akan kembali kebanjiran.

"Saat ini sudah surut airnya, tapi masih deg-degan kalau hujannya turun deras dan lama," kata Katon Bagaskara melalui pesan singkat kepada detikcom, Kamis (8/5/2025) malam.

Simak juga Video 'Tom Lembong soal Hakim Vonis Lepas Kasus Ekspor CPO: Patut Disesalkan':

(idn/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa gaji pejabat struktural BGN masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait makan bergizi gratis (MBG).

Diketahui, pemerintah sedang menggodok Perpres atau Instruksi Presiden (Inpres) soal tata kelola penyelenggaraan makan bergizi gratis (MBG).

“Perpresnya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya (tunjangan kinerja),” ujar Dadan usai rapat soal MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Dadan mengatakan, pemerintah berkomitmen membayar gaji pejabat struktural BGN yang belum dibayar pada 2025.

“Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi). Bukan gaji, tapi itu Perpres hak keuangan,” kata Dadan.

Dadan sebelumnya mengungkap bahwa pejabat struktural BGN belum menerima gaji pada tahun ini.

Hal ini dikatakan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Dadan menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru digunakan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gazi,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.