Jakarta: Pinjaman online (Pinjol) ilegal kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Pasalnya, pengajuan yang ditolak bank karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena akibat pinjol," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu dikutip dari Antara, Senin, 29 November 2024.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan. Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.
Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Summarecon Agung Tbk dan pengembang asal Jepang Sumitomo Forestry secara resmi memulai pembangunan The Morizen di Summarecon Mutiara Makassar.

Executive Director Summarecon Mutiara Makassar Indra W Antono mengatakan, setelah diperkenalkan kepada publik pada akhir Mei 2024, The Morizen mulai dibangun dalam waktu 24 bulan.

"Kami berharap pembangunannya lancar dan bisa diserahterimakan kepada konsumen tepat waktu pada Juni 2026, sesuai dengan komitmen yang selalu dilakukan oleh Summarecon," ujar Indra dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

Direktur PT Sumitomo Forestry Indonesia Toyosada Shima menambahkan, The Morizen adalah proyek kerja sama antara developer lokal, nasional, dan internasional.

"Kami berkomitmen proyek ini akan diserahterimakan tepat waktu dengan kualitas tinggi. Bukan hanya untuk rumah contoh, tetapi untuk semua unit di dalam cluster. Pembangunan dimulai sejak groundbreaking," imbuh Toyosada.

Summarecon Mutiara Makassar dan Sumitomo Forestry menunjuk Takahiro Fuwa, arsitek ternama di Jepang untuk mendesain The Morizen.

Takahiro Fuwa mengimplementasikan desain tradisional dari Jepang yaitu ‘Shakkei’.

Konsep ini dapat dilihat dari desain lanskap yang menggabungkan bagian taman dengan alam sebagai objek latar belakang, sehingga ada kesan seimbang antara rumah dan alam.

Takahiro Fuwa memadukan antara desain Jepang dengan budaya Indonesia pada bagian atapnya, sehingga memberikan kesan modern dan unik namun tetap menyesuaikan dengan cuaca tropis di Indonesia.

Berkonsep ramah lingkungan, The Morizen menekankan pada penghematan energi dan konsumsi air serta bahan material ramah lingkungan.

The Morizen telah tersertifikasi EDGE yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation (IFC), bisa menghemat 20 persen konsumsi energi dan air, serta karbon yang terkandung dalam bangunan jika dibandingkan dengan rata-rata bangunan lainnya.

Hunian eksklusif ini hadir dengan empat pilihan tipe hunian, yakni tipe Nara (12x20), tipe Keyaki (10x20), tipe Hiiragi (10x18), dan tipe Yanagi (8x18).

Sebagai bagian dari kawasan Summarecon Mutiara Makassar, The Morizen dapat diakses melalui Exit Tol Ir. Sutami KM 8, dan berjarak 15 menit dari tengah Kota Makassar.

Summarecon Mutiara Makassar sendiri dikembangkan di atas lahan seluas 500 hektar, dengan kondisi lahan berbukit, dilewati oleh sungai yang dikelilingi hutan mangrove, hingga pantai barat pesisir Makassar.

KOMPAS.com -Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi trekait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tanah Laut:

1. Amira Residence: Tipe 36

   Terletak di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, perumahan ini dikembangkan PT Dhaffa Graha Karya dengan banderol Rp 142 juta.

   Setiap unit dirancang dengan luas 36/135 meter persgei. Dari total 46 rumah yang ditawarkan, masih ada 23 unit lagi.

2. Cahaya Banyu Banua: Tipe Subsidi

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Anugrah Cahaya Alam yang terletak di Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut.

   Tersedia 174 rumah dengan harga Rp 142 juta dan dirancang seluas 36/150 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 12 unit lagi.

3. Aura Megah Regency: Tipe Aura Megah Regency

   Berlokasi di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Aura Megah Property dengan banderol Rp 142 juta.

   Setiap rumah dibangun dengan luas 36/150 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 19 unit dari total 82 rumah yang ditawarkan.

4. Berkat Pesona Karang Taruna 2: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan total 25 unit seharga Rp 142 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/150 meter persegi. PT Berkat Bersaudara Bersatu masih memasarkan sisa 3 unit lagi.

5. Cahaya Megah Residence: Tipe 36

   Di Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdapat perumahan 61 unit seharga Rp 142 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/120 meter persegi. PT Sumber Cahaya Citra Utama masih memasarkan 19 unit lagi.

30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bandung -

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, program Makan Bergizi yang digulirkan Presiden Prabowo bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu disampaikan Muzani dalam kegiatan 5 Tahun Darul Hikam Education Conference 2024 di Bandung.

"Ada 82,9 juta anak Indonesia untuk diperbaiki gizinya, itu di luar dari Rp722 triliun anggaran pendidikan. Kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik sudah luar biasa, keinginan kita untuk memperbaiki SDM ke depan," kata Muzani, Jumat (29/11/2024).

Muzani mengungkapkan, IPM saat ini pelan-pelan naik, literasi dan kemampuan membaca juga membaik. Menurutnya membangun pendidikan itu tidak gampang, apalagi membangun tradisi keilmuan dan pembangunan peradaban bangsa.

"Keunggulan keilmuan akan ditentukan oleh SDM dan keadaan politik akan menentukan keilmuan peradaban bangsa. Saya berharap 5-10 tahun pendatang ada penemuan keilmuan sains dan teknologi akibat dari tradisi yang kita bangun sangat bagus," tuturnya.

Muzani menurutkan, banyak penemuan-penemuan dari anak bangsa saat ini, seperti peternak sapi di Lampung yang bisa naikan bobot sapi sehari 1,6 kilogram, bahkan ada juga penemuan singkong yang berbobot 200 kilogram. Dengan perbaikan SDM pendidikan, dia ingin banyak penemuan di bidang sains dan teknologi yang dilakukan anak bangsa.

"Tapi itu memerlukan tradisi yang panjang dan suasana kondusif, ini yang diharap akan Pak Presiden Prabowo bahwa Indonesia. Apa yang ditanam hari ini belum tentu yang menanam menikmati, tapi yang menikmati untuk anak bangsa nanti," tuturnya.

"Orang tua kita, kakek nenek kita, pejuang dulu tidak pernah memikirkan apapun dan akhirnya anak dan cucunya yang menikmati. Begitu pula para pemimpin bangsa ini," tambahnya.

Muzani berpesan kepada para guru yang hadir dalam kegiatan tersebut agar menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan demi masa depan pendidikan Indonesia.

"Jangan repotkan orang tua murid, yang paling menyenangkan dan membahagiakan, ada upaya untuk makin mempermudah pendidikan rakyat, pendidikan lebih murah meski prakteknya mahal," tuturnya.

Disamping meningkatkan kualitas anak didik, pemerintah juga berencana melakukan seluruh guru baik di sekolah negeri atau pun swasta dengan diangkat menjadi ASN hingga kenaikan tunjangan.

"Saya sampaikan supaya kompetensi yang dimiliki para guru ini harus lurus dengan kesejahteraan sehingga menimbulkan semangat dan tanggungjawab di pendidikan. Kita akan melakukan banyak pelatihan guru agar memiliki keterampilan yang memadai dan menghasilkan guru yang kompeten dan melahirkan peserta didik yang kompeten ini keniscayaan," kata Wamendikdasmen Atif Latiful Hayat.

Menurutnya yang perlu ditingkatkan saat ini di sektor sains dan teknologi. Lalu kapan sertifikasi akan dilakukan? Atif sebut akan dilakukan di tahun depan. "Ya target direncanakan ini Insyaallah tahun depan akan ada lagi, tahun depan bertahap ya," tambahnya.

(wip/mso)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menjadikan makanan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi salah satu pihak yang turun tangan dalam pelaksanaan program ini, dan akan melaksanakan rapat teknis dengan badan gizi.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perlu memastikan di tiap dapur yang menjadi tempat produksi MBG ini ada produksi atau stok perikanan. Hal ini juga untuk mendorong penyerapan hasil ikan dari para penangkap ikan.

"Jadi nanti kita secara teknis itu akan kita lakukan rapat dengan badan gizi. Tetapi yang pasti kita harus pastikan di seluruh wilayah, dapur-dapur itu, itu ada produksi-produksi perikanan. Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ. Kita akan dorong para pelaku penangkapan ikan, di wilayah mana yang cocok, tematik ya," ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis kemarin.

Trenggono bilang bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) dalam hal ketersediaan protein dari sektor perikanan.

"Misalnya produksi saya dengan Menteri Desa sudah koordinasi, ada kampung lele nanti di situ, ada kampung gurame, ada kampung nila yang kita develop. Bahwa ketersediaan soal protein dari sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur makan bergizi gratis," katanya.

Perihal susu ikan dalam menu MBG, Trenggono menjelaskan bahwa kebutuhannya akan menyesuaikan dengan wilayahnya. Hal ini lantaran belum tentu semua penerima MBG nantinya akan suka susu ikan.

"Kan tidak semuanya, kalau di Indonesia Timur susu ikan 'kan pasti suka. Susu ikan sekarang sudah dimodifikasi dengan rasa-rasa yang macam-macam. Tetapi kalau kebiasaan minum susu sapi, terus bergeser 'kan agak sedikit ada perubahan. Tidak semua, itu 'kan substitusi, tetapi kalau mau 'kan tidak apa-apa juga," tambah Trenggono.

Trenggono menambahkan, sampai saat ini susu ikan untuk MBG masih dalam proses pemetaan, dan ia mengaku mengusulkan susu ikan agar masuk dalam MBG. "Artinya sedang dalam pemetaan. Ya, kita usulkan. Besok pastinya setelah kita berkoordinasi," katanya.

Terkait dengan penyimpanan atau storage produk perikanan di desa-desa, Trenggono membeberkan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa (PDT) untuk siap melakukan produksi sesuai dengan jenis-jenis ikan yang digemari di tiap daerah.

"Kita sudah kerja sama dengan Menteri Desa. Di mana ada produksi, di mana di wilayah tersebut itu siap dan ready untuk melakukan produksi sesuai dengan jenis-jenis ikan yang disukai. Seperti di Jawa Tengah, lele misalnya. Jawa Barat ada gurame, nila. Nah, itu yang kita kejar," tandas Trenggono.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rumah (MBR). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menyediakan tanah untuk membangun rumah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menyerahkan data ketersediaan tanah.

"Pertama isu tanah karena yang tanah sebuah pemukiman kan tak mungkin kita kasih tanah yang ada di perkebunan. Kita serahkan datanya kepada mereka (Kementerian PKP)," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, Nusron menghitung luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah. Ia mengasumsikan satu rumah membutuhkan 60 meter persegi tanah, maka membangun satu juta rumah membutuhkan 60 juta meter persegi atau setara 6 ribu hektare tanah. Dengan begitu, 3 juta rumah akan membutuhkan 18 ribu hektare tanah.

Selain itu, luas tanah untuk fasilitas umum 40% dari lahan rumah tersebut, yakni sekitar 8 ribu hektare. Oleh karena itu, total tanah yang dibutuhkan untuk membangun perumahan MBR sekitar 26 ribu hektare.

Menurutnya, ada Kementerian ATR/BPN memiliki potensi cadangan tanah telantar yang cukup untuk membangun 3 juta rumah. Ia pun menyerahkan keputusan kepada Kementerian PKP untuk memanfaatkan lahan tersebut.

"Jadi sebetulnya program rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare) Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron mengatakan pihaknya siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Ia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

(dhw/zlf)

JAKARTA, investor.id – Uni Emirat Arab (UEA) tengah merundingkan investasi untuk program perumahan Presiden RI Prabowo Subianto. Seorang diplomat Emirat mengungkapkan Indonesia telah mendekati beberapa bisnis dari negaranya untuk berinvestasi dalam program Prabowo untuk membangun tiga juta rumah setiap tahun.

Meskipun belum menutup kesepakatan, negosiasi sejauh ini berjalan dengan baik, menurut Duta Besar (Dubes) UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri.

Pemerintah Prabowo berjanji untuk membangun dua juta rumah di desa setiap tahun, dan satu juta rumah lainnya di kota-kota. Pembangunan besar-besaran ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan perumahan di Indonesia, merujuk pada jumlah rumah yang kurang di negara ini.

Adapun kekurangan perumahan di Indonesia saat ini mencapai angka 12,7 juta unit.

Terkait hal ini, Prabowo baru-baru ini mengakhiri lawatan luar negeri pertamanya dengan mengunjungi UEA untuk beberapa pembicaraan dengan mitranya dari Emirat, Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Al Dhaheri mengungkapkan pertemuan itu juga menyinggung kemungkinan keterlibatan bisnis Emirat dalam program perumahan.

Ia tidak menyebutkan nama-nama perusahaan Emirat yang telah didorong Indonesia untuk membantu membangun jutaan rumah terjangkau. Namun pembicaraan sedang berlangsung. Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, yang ikut bersama Prabowo dalam lawatannya ke UEA, bahkan telah berbicara dengan calon investor Emirat.

“Perusahaan-perusahaan itu belum diidentifikasi. ... Namun ia (Fahri) telah melakukan lebih dari delapan pertemuan dengan berbagai entitas di UEA. Saya telah mengatur setidaknya empat (dari) pertemuan itu untuknya. Kami telah membahas hasilnya. Fahri mengatakan ia sangat senang dengan diskusi yang ia lakukan dengan perusahaan-perusahaan itu,” kata Al Dhaheri dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Para investor Emirat ini juga berencana menuju Indonesia untuk mengevaluasi apa yang benar-benar dibutuhkan sektor perumahan negara itu. Ini termasuk mengidentifikasi provinsi mana yang ingin digarap oleh para investor, menurut AlDhaheri.

"Tapi kami positif," katanya.

Indonesia sebelumnya telah memberikan petunjuk mereka akan mencari mitra internasional untuk program perumahan tersebut.

Pejabat senior Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo belum lama ini mengungkapkan ia telah bertemu dengan calon investor dari China dan Qatar. Hashim, yang juga adik Prabowo, mengklaim China siap untuk ambil bagian.

China adalah salah satu sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia, mencapai sekitar US$ 5,8 miliar pada Januari-September 2024. Di sisi lain, UEA menginvestasikan US$ 22,8 juta selama periode yang sama, sementara arus masuk FDI dari Qatar mencapai hampir US$ 8,3 juta, menurut data resmi pemerintah.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pengusaha konstruksi menyambut baik rencana Pemerintahan Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah. Program tersebut diyakini membawa angin segar bagi industri properti dalam negeri.

Musa Kadzim Anwar Wakil Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mengatakan program 3 juta rumah Dari Pemerintahan Prabowo membawa angin Segar bagi industri properti di Indonesia. Pasca pandemi covid industri properti kurang menggeliat di tanah sir, tapi didukung dengan program 3 juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo akan membawa efek yang sangat bagus.

"Bahkan belum dimulainya saja program ini, sudah menggeliat untuk pasar-pasar properti menengah ke bawah yang sangat baik. Dan saya juga sebagai pelaku usaha di bidang properti juga sangat merasakan sekali," ungkap Musa, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Ia juga berharap pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat sehingga pendapatan masyarakat juga terus meningkat. Dan ekonomi membaik dengan kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Khususnya untuk daerah karena kita hidupkan lagi daerah-daerah. Dan tidak hanya main di pusat atau di Pulau Jawa, tapi di daerah-daerah lain seperti Bali, Nusra, Kalimantan Sumatera dan lain sebagainya harus dihidupkan. Mulai dari daerah agar pembangunan bisa merata," imbuhnya.

Sementara itu, produsen cat ikut mengapresiasi program 3 juta rumah dari pemerintah, menurut pemilik PT Surya Kumala Abadi (SKA) Herdy Dabari, program tersebut akan membuat industri cat makin menggeliat.

"Dengan menggeliatnya pembangunan fasilitas penunjang pariwisata dan mendukung program 3 juta rumah dari Kementrian PUPR. Inisiatif ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak," ujar Herdy.

Lebih lanjut dikatakannya melalui produk Warna Jaya Paint, pihaknya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperindah dan melindungi rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat. Maka dalam setiap pembangunan tersebut diperlukan cat yang berkualitas baik dan harga yang bersaing, sehingga kami mengambil peluang menjadi distributor Warna Jaya Paint.

"Sebagai distributor, kami akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan organisasi-organisasi seperti HIPMI, HMI, PII, GAPENSI dan lain lain. Kehadiran warna-warna cat terbaru ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali yang kaya akan seni dan budaya. Produk ini tidak hanya memberikan nilai estetika tetapi juga mendukung pengembangan sektor properti, pariwisata, dan infrastruktur yang terus berkembang di Bali," imbuhnya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menjangkau lebih banyak pelanggan, menyediakan produk yang ramah lingkungan, dan memberikan pelayanan terbaik.

"Dengan demikian, kami berharap produk ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya untuk sektor bisnis tetapi juga masyarakat Bali secara keseluruhan," tutupnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan, memastikan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bukan hunian eksklusif. Aguan mengatakan PIK akan membangun masjid dengan luas 1,5 hektare di lahan 10 hektare.

Awalnya, Aguan, memastikan bahwa kawasan PIK bukan hunian eksklusif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang datang ke PIK di saat libur akhir pekan dan libur panjang. Aguan mengatakan itu saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

"PIK ini kita rancang buat satu itu semua buat umum, kita tidak eksklusif, karena apa, kita bisa buktikan bahwasanya sekarang PIK di masuknya hari mau libur itu hampir 1 juta orang tiap hari. Menjelang lebaran itu dalam 5 hari itu 5 juta orang masuk ke PIK," kata Aguan dalam video yang diterima, Jumat (29/11/2024).

Dia mengatakan warga sering berkunjung ke Pasir Putih yang berada di PIK 2. Dia mengatakan warga bertamasya di sana tanpa dipungut biaya.

"Sehingga kita siapin, kenapa bisa itu, karena kita semua siapin yang misalnya pasir putih apa segala yang lain-lain itu semuanya tidak ada pungut bayaran, sehingga rakyat datang itu bisa betul-betul bertamasya di sana," imbuhnya.

Aguan juga menyebut ada isu-isu yang tidak benar tentang PIK. Kepada Ara, Aguan mengatakan mereka merelokasi warga perkampungan dan juga akan membangun masjid.

"Kedua, itu wisatawan yang kita bisa bawa terutana yang di PIK di sini pak supaya yang rame juga tahu banyak isu-isu yang tidak bener bahwa yang di sini hampir 90% lebih itu semuanya ladang ikan, ladang apa, tempat kumuh semuanya, terus kedua dia punya... untuk yang tinggal di sini kita yang ada kampung kita relokasi pak. kita bukan pebarisan, kita relokasi rumahnya itu sama besar kita bangun baru di sana, semua fasilitas ada, ada masjid, ada apa semuanya ada," katanya.

"Jadi masjid yang direncanakan itu kira-kira 10 hektare ya Pak?" tanya Ara kepada Aguan.

Aguan kemudian mengungkapkan rencana pembangunan masjid di lahan 10 hektare. Aguan mengatakan masjid itu nantinya dibangun seluas 1,5 hektare, sedangkan sisanya dibangun ruko-ruko makanan halal.

"Dan kita udah ada satu eh apa rencana yang besar, masjidnya itu, kita bangun masjid kemarin sudah kita lapor ke Pak Presiden juga, masjid ada 10 hektare kita bangun di sana, untuk masjidnya satu setengah hektare, sisanya ada ruko, ada makanan-makanan muslim, semuanya halal semuanya," jelasnya.

"Jadi di sana tempatnya ada di pinggir danau, viewnya luar biasa, sehingga masjidnya bisa buat orang kawin, bisa buat apa segala fasilitas ada," sambungnya.

Ara pun bertanya kembali ke Aguan, mengenai target rencana pembangunan tahun depan. Aguan mengatakan dirinya berencana membangun 10 ribu rumah di PIK.

"Baik Pak Aguan, jadi satu tahun 2025 ini PIK bangun berapa rumah? targetnya 2025 tahun depan?" tanya Ara.

"Untuk PIK bangun itu kira-kira paling sedikit bisa 10 ribu rumah," jawab Aguan.

Menteri Ara pun meminta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyiapkan. Ara pun berkelakar mengenai 'untung' Aguan.

"Oke berarti kerjaan kita lumayan Pak Fahri, tolong 10 ribuan ya. Untungnya banyak dong Pak Aguan ya?" kelakar Ara.

"Untung saya, untung baru bisa disumbang Pak ha-ha-ha," kata Aguan sambil tertawa.

Lihat juga Video 'Potret Masjid Ivan Gunawan yang Selesai Dibangun di Uganda':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.