Bisnis.com, JAKARTA – Bank swasta di Indonesia turut menyambut rencana pemerintah untuk mengguyur insentif likuiditas terhadap bank yang menyalurkan pembiayaan terkait program 3 juta rumah ala Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa bukan hanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), peran bank swasta diperlukan dalam mengatasi masalah backlog perumahan di Tanah Air.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kami harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap, meskipun tak menjelaskan rentang waktunya.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menyatakan bahwa pada prinsipnya, perseroan mendukung rencana pemerintah untuk memberikan insentif likuiditas itu.

Ivan Jaya selaku Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan solusi bagi nasabah dengan berbagai penawaran dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Jadi itu merupakan salah satu strategi kami untuk bisa tumbuh bersama dan juga untuk menunjang program-program pemerintah tersebut,” katanya saat ditanya Bisnis pada acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Kamis (14/2/2025).

Menurutnya, bisnis KPR di Bank Danamon pada 2024 tumbuh positif dengan laju pertumbuhan cukup tinggi, yakni melampaui 20% secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi itu turut menopang pertumbuhan kredit konsumer Bank Danamon yang juga mencakup bisnis kartu kredit.

Terkait proyeksi pada tahun ini, Ivan menyatakan bahwa permintaan KPR masih cukup tinggi, dan pertumbuhannya diperkirakan pada kisaran 15% yoy. Hal ini seiring dengan besaran nilai pembiayaan atau ticket size rumah yang terbilang tinggi, yakni dimulai pada rentang Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

“Tapi untuk saat ini yang kami coba untuk galakkan adalah penjualan bagi secondary market, jadi rumah yang dijual di luar developer,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memandang bahwa kebijakan BI yang memberikan kelonggaran likuiditas itu sebagai aspek positif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan bahwa BCA memberikan berbagai kemudahan bagi semua segmen nasabah, khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis KPR secara nasional.

“Penyaluran KPR BCA tercatat naik sebesar 11,2% yoy menjadi Rp135,5 triliun per Desember 2024,” katanya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

Ke depannya, Hera optimistis bahwa kredit properti dapat terus bertumbuh. Pihaknya menilai bahwa kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, baik untuk sektor industri properti maupun pelaku perbankan, dalam pembiayaan KPR, menjadi hal yang patut diperhatikan terkait hal ini.

Oleh karena itu, BCA disebutnya akan terus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko disiplin dalam penyaluran kredit.

SENTUL, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengatakan, per hari ini, jumlah anak-anak yang telah menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) ada sebanyak 770.000 anak.

“Saya diberitahu bahwa beberapa hari ini, sudah sampai 770.000 anak,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Diprediksi, hingga akhir Februari akan ada 1 juta anak yang menikmati program MBG.

Kemudian, jika sesuai dengan target yang ada, pada Juli 2025, akan ada 6 juta anak yang menikmati program MBG.

“Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengatakan, gerak cepat program MBG bisa terjadi berkat campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.

“Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita,” jelas Prabowo.

Bisa dibilang, pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan baru melewati 100 hari, tapi bisa jadi 200 hari.

Hal ini karena Jokowi beberapa kali sudah mengajak Prabowo diskusi terkait dengan beberapa lembaga baru yang akan didirikan nanti.

“Sebelum serah terima, beliau sudah memanggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu, beliau minta pandangan saya. Ini saya ceritakan, karena saya ingin rakyat tahu,” jelas Prabowo.

Dia sempat menyinggung soal pihak-pihak yang pesimis program MBG bisa berjalan.

“Badan Gizi Nasional, bisa begini cepat, di luar dugaan orang, biasa ada yang nyinyir. Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya enggak ada, uangnya ada,” kata Prabowo.

Dia menyinggung, Badan Gizi Nasional bisa dibentuk sebelum pemerintahannya resmi berjalan berkat arahan Jokowi.

“Tapi, siapa yang membentuk BGN, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober. Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober,” kata Prabowo lagi.

Hari ini, Gerindra merayakan hari jadinya yang ke-17. Dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, hadir jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan petinggi-petinggi partai politik (parpol).

Hadir di lokasi Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia;

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan;

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar; serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka ikut hadir dalam acara.

Sementara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri absen. Dia diwakili oleh Bendahara Umum Dolly Dondokambey dan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.

SENTUL, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengatakan, per hari ini, jumlah anak-anak yang telah menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) ada sebanyak 770.000 anak.

“Saya diberitahu bahwa beberapa hari ini, sudah sampai 770.000 anak,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Diprediksi, hingga akhir Februari akan ada 1 juta anak yang menikmati program MBG.

Kemudian, jika sesuai dengan target yang ada, pada Juli 2025, akan ada 6 juta anak yang menikmati program MBG.

“Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengatakan, gerak cepat program MBG bisa terjadi berkat campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.

“Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita,” jelas Prabowo.

Bisa dibilang, pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan baru melewati 100 hari, tapi bisa jadi 200 hari.

Hal ini karena Jokowi beberapa kali sudah mengajak Prabowo diskusi terkait dengan beberapa lembaga baru yang akan didirikan nanti.

“Sebelum serah terima, beliau sudah memanggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu, beliau minta pandangan saya. Ini saya ceritakan, karena saya ingin rakyat tahu,” jelas Prabowo.

Dia sempat menyinggung soal pihak-pihak yang pesimis program MBG bisa berjalan.

“Badan Gizi Nasional, bisa begini cepat, di luar dugaan orang, biasa ada yang nyinyir. Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya enggak ada, uangnya ada,” kata Prabowo.

Dia menyinggung, Badan Gizi Nasional bisa dibentuk sebelum pemerintahannya resmi berjalan berkat arahan Jokowi.

“Tapi, siapa yang membentuk BGN, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober. Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober,” kata Prabowo lagi.

Blangpidie (ANTARA) - Polres Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 234 siswa-siswi SMP 1 Kecamatan Setia yang belum terdata sebagai penerima program makan bergizi gratis dari BGN.

Adapun kegiatan pemberian makan bergizi gratis ini berlangsung di SMP 1 Kecamatan Setia, Kabupaten Abdya pada Sabtu dan dipimpin langsung oleh Kapolres Abdya, AKBP Agus Sulistianto.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 234 siswa dan siswi SMP 1 Kecamatan Setia. Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025," kata Agus di Blangpidie.

Kegiatan ini merupakan uji coba dari Polres Abdya, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Desa Cinta Makmur, Kecamatan Setia, untuk melaksanakan program Pekarangan Pangan Bergizi.

Program ini dimulai pada bulan November 2024 oleh kelompok tani dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Abdya.

Kemudian pada 3 Februari 2025, Polres Abdya telah melaksanakan panen perdana berupa timun, terong, kacang panjang, ikan, dan telur. Hasil panen dari para petani Kecamatan Setia tersebut kini diimplementasikan sebagai salah satu menu makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di Kecamatan Setia.

"Kegiatan ini akan terus kami evaluasi dan lanjutkan ke depannya, dan berharap bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan bergizi," kata Agus.

Agus juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok tani.

"Kami berharap bahwa program ini terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan Antara di lokasi menunjukkan bahwa ratusan siswa-siswi terlihat bergembira dan tertawa riang saat menerima makan bergizi gratis dari pihak Kepolisian setempat.

Pemberian makan bergizi gratis ini juga didampingi oleh sejumlah pejabat Abdya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Abdya Safliati, Kepala Dinas Pertanian Abdya Hendri Yadi, Kepala Dinas Pendidikan Abdya Evi Gusviarni, serta Camat Setia Arifin, dan tokoh masyarakat serta sejumlah pejabat Polres setempat.

Agus juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

"Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera," ujarnya.

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

KOMPAS.com -Kabupaten Pulau Morotai di Maluku Utara saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Harga rumah subsidi di kawasan ini berkisar di bawah Rp 200 juta, menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi masyarakat.

Berikut adalah salah satu pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Pulau Morotai:

Grand Morotai Residence: Tipe 36/120

Terletak di Morotai Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Morsel Star.

Masing-masing rumah dibangun dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, dan dibanderol seharga Rp 158 juta.

Dari total tersebut, 10 rumah sudah terjual, sedangkan 10 unit lainnya masih tersedia untuk dijual.

Dengan harga yang bersaing dan lokasi yang strategis, Kabupaten Pulau Morotai semakin menarik bagi para calon pemilik rumah yang ingin memiliki hunian dengan investasi yang terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto singgung salah satu program di pemerintahannya yang kerap mendapat cibiran. Program tersebut yakni makan bergizi gratis (MBG).

Prabowo mengungkapkan bahwa banyak pihak yang mempertanyakan apakah program tersebut dapat berjalan, lantaran dinilai tidak memiliki cukup dana untuk membiayai program tersebut.

“Biasa ada yang nyinyir, ‘mana bisa kasih makan, mana bisa? Uangnya nggak ada’. Uangnya ada bung, ada,” kata Prabowo dalam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menjalankan program tersebut, dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah telah mengerjakan program ini jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden ke-9 RI pada 20 Oktober 2025.

Lebih lanjut hingga saat ini, Prabowo mengungkap bahwa sejak berjalan pada Januari 2025, program makan bergizi gratis sudah diberikan kepada 770.000 anak.

Dia memperkirakan, jumlah tersebut akan meningkat hingga mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025. Kepala Negara mengharapkan, hingga akhi Juli 2025 sudah ada minimal 6 juta anak yang turut menikmati program tersebut.

“Akhir Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan pada awal program ini dimulai, tepatnya pada Januari 2025.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM, Ema Setyawati, menuturkan bahwa BPOM sudah memiliki panduan kualitas bahan pangan hingga menjadi makanan siap konsumsi untuk siswa.

"Kita itu tidak boleh take it for granted, pengawasannya post-market aja. Harus prepare, pencegahan sebelum kejadian (keracunan)," kata Ema saat ditemui media usai seminar Yakult bertajuk "Shokuiku: Nutrisi dan Edukasi", Kamis (13/2/2025).

Adapun pencegahan keracunan dalam program MBG meliputi pelatih Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk diteruskan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, memberi pencerahan bagi penjamah pangan yang didominasi oleh ibu-ibu dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Kemudian, dapurnya kami lakukan inspeksi mendadak untuk memastikan praktiknya memang sudah sesuai sertifikasi," kata Ema.

Kemudian, penerima MBG berupa anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui juga wajib dibekali pendidikan makanan.

Kompas.com/Krisda Tiofani Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM, Ema Setyawati, saat ditemui media usai seminar bertajuk Shokuiku: Nutrisi dan Edukasi, Kamis (13/2/2025).

Pendidikan makanan tersebut meliputi pengetahuan ciri makanan layak, seperti perubahan rasa, bau, dan tekstur.

Menurut Ema, kewaspadaan penerima MBG perlu ditingkatkan. Khusus ibu hamil dan menyusui, sebagian besar dinilai sudah memahami pendidikan dasar tersebut.

Namun, bagi anak sekolah, khususnya murid SD, memerlukan pendidikan makanan untuk mencegah keracunan masal.

• Wacana Serangga Jadi Lauk Makan Bergizi Gratis, Masyarakat Jangan Salah Paham
• Panduan Makan Makanan Bergizi dalam Kehidupan Sehari-hari

"Jadi, pemerintah itu sudah merapatkan diri sebetulnya, agar tidak terjadi hal yang aneh-aneh, tetapi kembali lagi, ini proyek raksasa baru. Artinya, risikonya juga besar," pungkas Ema.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah banyak membantu dirinya. Ia mengatakan bantuan Jokowi kepadanya bahkan jauh sebelum dirinya dilantik jadi presiden.

"Saya mau katakan kita berada di jalan yang benar, Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita, sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari, mungkin ya 200 hari lah," kata Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo mengaku kerap dipanggil Jokowi sebelum dilantik presiden. Prabowo selalu dimintai pandangan oleh Jokowi.

"Sebelum serah terima beliau sudah manggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya," ujarnya.

Prabowo menyebut salah satu peran Jokowi yakni pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) jauh sebelum dirinya dilantik. Oleh karena itu lah, program makan bergizi gratis bisa cepat berjalan secepat mungkin.

"Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, 'mana bisa kasih makan, mana bisa uangnya ngga ada', uangnya ada bung ada uangnya," ujarnya.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober yang bentuk adalah Pak Joko Widodo, beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober, dan Januari kita sudah gelar," lanjut Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Prabowo Subianto berbicara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden ke-8 RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan negara punya duit untuk membiayai program itu.

Penjelasan ini disampaikan Prabowo dari mimbar HUT Ke-17 Gerindra, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Badan Gizi Nasional bisa begini cepat, di luar dugaan orang biasa, ada yang nyinyir, 'Mana bisa kasih makan?'," kata Prabowo sambil memperagakan mimik orang nyinyir.

Para hadirin tersenyum dan tertawa melihat ekspresi Prabowo di mimbar pidato politik ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga terlihat tersenyum.

"'Mana bisa, uangnya nggak ada'," kata Prabowo menirukan pihak yang dia nilai sebagai orang-orang nyinyir.

"Uangnya ada, Bung. Ada uangnya," kata Prabowo menjawab keraguan pihak yang nyinyir.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional dibentuk oleh Jokowi sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Pada Januari kemarin, program makan bergizi gratis bisa bergulir.

"Saya diberi tahu bahwa beberapa hari ini sudah sampai 770 ribu anak (yang menerima makan bergizi gratis)," ujar Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto menanggapi terkait banyaknya sindiran yang datang untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengira program tersebut tidak bisa dijalankan lantaran terkendala anggaran.

Awalnya, Prabowo mengatakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) bisa cepat di luar perkiraan banyak orang. Kemudian dia menyinggung terkait banyaknya sindiran untuk program tersebut.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Gizi masih di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, persiapan program MBG sudah berjalan sebelum pelantikan Prabowo.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, saat ini sudah ada 770 ribu anak yang menerima MBG. Prabowo menyebut akhir Februari, penerimanya akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia berharap akhir Juli nanti, ada 6 juta anak yang menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung efisiensi anggaran. Dia menyebut langkah ini dilakukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Koalisi Indonesia Maju plus, bahwa kita harus berjuang buat rakyat, efisiensi untuk kepentingan rakyat. Hal-hal yang bisa dikurangi seperti perjalanan dinas, hal-hal yang tidak perlu buat kepentingan rakyat langsung," ujar Ara kepada wartawan ditemui dalam Puncak Acara HUT Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Ara menyampaikan KIM Plus juga saat ini mendominasi di DPR RI dengan dikoordinasikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengakomodir program efisiensi anggaran ini. Dia mengatakan selesai Pemilu, seluruh elemen pun diharapkan dapat bersatu untuk membangun masyarakat.

"Di DPR kita punya 80 persen KIM Plus, dikoordinir sama Pak Dasco dengan sangat baik, sangat demokratis, sangat efektif, saya rasa itu, dan ini waktunya membangun bangsa, setelah kontestasi politik Pilpres, Pilkada, Pileg selesai, ini waktunya membangun masyarakat," ujar Ara.

Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Simak juga Video: Puan Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: Untuk Kesejahteraan Rakyat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini