pkp

Satgas Klaim Program 3 Juta Rumah Tekan Kemiskinan, Pembangunan Merata

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengeklaim program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengentaskan angka masyarakat miskin turun hingga 1,8%. Pemerataan pembangunan menjadi pendorong.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa angka kemiskinan itu dapat ditekan lantaran terciptanya pertumbuhan ekonomi lewat adanya pengembangan perumahan.

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Bonny menjelaskan, sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sementara sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

Sejalan dengan hal itu, Satgas Perumahan optimis program 3 juta rumah itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah.

Di mana, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sementara itu, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Dengan demikian, apabila angka kemiskinan diproyeksi bakal ditekan hingga 1,8% maka jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,22 juta bakal berkurang sebanyak 453.960 juta orang pada 2025.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Satgas Perumahan Usul Tapera Jadi Badan Investasi Perumahan

Jakarta -

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diubah menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan supaya BP Tapera dapat membantu pembiayaan perumahan tanpa perlu membebani APBN.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

"Nah, karena ini (Tapera) program pemerintah sehingga kerugiannya itu disubsidi. Kita menginginkan untuk mengatasi backlog harus adanya likuiditas sehingga Satgas melihat baiknya Tapera itu menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan uang dia bisa memutarkan uang itu benar-benar langsung, direct, tidak berinvestasi ke MI (manajer investasi) tapi sifatnya investasi yang tidak memiliki risiko. Hasil dari keuntungan itu untuk membantu likuiditas perumahan. Itu hematnya Satgas," tambahnya.

Apabila ingin mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia, perlu dilakukan revisi undang-undang terlebih dahulu. Sebab, BP Tapera merupakan sebuah badan yang lahir berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal tersebut, Bonny mengaku sudah mengusulkan revisi UU Tapera kepada Prabowo. Hal itu disampaikan di Magelang pada saat acara retreat bersama kabinet dan para utusan presiden.

"(Revisi UU sudah diusulkan?) Sudah dong. Itu kan rekomendasi kita ke presiden. (Kapan diusulkan?) di Magelang. (Pas retreat?) iya," tutur Bonny.

Ke depan, pihaknya juga akan tetap mengusulkan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia kepada Presiden Prabowo.

"Tetap, tetap kita usulkan. Tapi kan Tapera bukan di bawah Kementerian Perumahan, Tapera itu berdiri sendiri. (Yang ngajuin) kita ke presiden," ujarnya.

Meski demikian, sampai saat ini masih belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait revisi UU Tapera. Hal itu karena hingga akhir tahun ini masih merupakan masa transisi.

"(Sudah ada pembahasan RUU?) Belum. Ini kan DPR aja baru, ini kita sedang menyiapkan Perpres-Perpres, jadi itu (RUU Tapera) tidak perlu buru-buru, tapi akan mengarah ke sana. (Pembahasannya akan lama?) Ya setahun dua tahun lah," katanya.

(abr/das)

Program Tiga Juta Rumah dapat Mengurangi Kemiskinan

Jakarta, Investor.id – Program Tiga Juta Rumah diharapkan ikut menekan angka kemiskinan di Indonesia.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program Tiga Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program Tiga Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, dalam siaran pers Forwapera dikutip Minggu (22/12/2024).

Rincian Program Tiga Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Lalu, sebanyak satu juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk dua juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dia meyakini, Program Tiga Juta Rumah akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan dua juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” tutur Bonny.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Terkait pembiayaan perumahan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar,” kata dia.

Menurut Junaidi, pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN.

Sementara itu, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencatat, sebanyak 77% nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR FLPP. Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” kata Aviv Mustaghfirin, wakil ketua umum DPP Himperra.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Melihat Benteng Ambarketawang yang Tersembunyi di Tengah Perumahan

Sleman -

Cikal bakal berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hanya Pesanggrahan Ambarketawang. Berada di sisi timurnya, terdapat pula cagar budaya Ambarketawang, tepatnya di dalam Perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Cagar budaya yang dimaksud berbentuk seperti tembok tebal setinggi pinggang orang dewasa. Panjangnya kini hanya sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 2 meter.

detikJogja mendatangi lokasi benteng yang masih utuh. Lokasinya berada di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang. Untuk mengakses bisa melalui Ring Road Barat Gamping atau Jalan Wates.

Kondisinya saat ini tidak terawat. Terlihat dari banyaknya semak belukar dan tanaman besar di sisi kanan dan kiri benteng. Sementara pada sisi baratnya sudah berdiri taman bermain komplek perumahan.

Mulyono (49), tokoh masyarakat Ambarketawang menyebut cagar budaya Ambarketawang dalam wujud tembok benteng itu adalah yang tersisa dari formasi utuh.

"Dari zaman kakek saya dulu yang tersisa ya tinggal itu saja. Tembok benteng sepanjang 20 meter, tingginya sepinggang orang dewasa dan lebarnya sekitar 2 meter," jelasnya saat ditemui di kediamannya, Jumat sore (20/12/2024).

"Mau bersihkan takut, takutnya dianggap merusak karena saat ini sudah cagar budaya. Semak itu muncul 1 tahunan ini karena jarang dibersihkan," katanya.

Mbah Mul, sapaannya, mengakui memang tak banyak yang tahu akan keberadaan Cagar Budaya Ambarketawang. Ini karena lokasinya yang berada di tengah perumahan. Berbeda dengan Situs Gunung Gamping dan Pesanggrahan Ambarketawang yang bisa diakses secara bebas.

Walau begitu, dia menceritakan bahwa benteng itu dulunya berada pada ruang terbuka. Ini karena perumahan Metro Harmoni Ambarketawang baru berusia 5 tahun. Sebelum perumahan itu berdiri, warga masih bisa melewati kawasan tersebut secara bebas.

Tokoh masyarakat Ambarketawang, Mulyono, saat ditemui di kediamannya, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Jumat (20/12/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

"Perumahan itu kan baru 5 tahunan ini berdirinya. Dulu di situ masih sawah dan benteng itu sudah ada. Kondisinya ya sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah," katanya.

Dia sendiri tak mengetahui persis mulai kapan benteng tersebut tergerus. Hingga akhirnya hanya tersisa 20 meter seperti saat ini.

Hanya saja sebelum ramai bangunan di sekitarnya, sempat terlihat serpihan runtuhan benteng. Berupa reruntuhan batu bata di area pemukiman warga. Membentang dari benteng ke Utara hingga Pasar Gamping di Jalan Wates.

"Awal mula dari Pesanggrahan Ambarketawang juga, dulu itu seperti sungai cerita dari kakek saya. Dulu sampai dekat pasar di Utara itu tapi berserakan. Bentuknya sudah bata dan putusnya di situ. Kalau yang utuh yang cuma di dalam perumahan ini," ujarnya.

Walau berstatus cagar budaya dan peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I, namun Mbah Mul memastikan tak ada ritual khusus di benteng tersebut. Adapun upacara adat Saparan Bekakak juga tidak melalui rute Cagar Budaya Ambarketawang.

Namun, dia meyakini bahwa bangunan tersebut dibangun era Pesanggarahan Ambarketawang. Selain ciri bangunan, juga materialnya yang masih sama. Terbukti dari kemiripan bangunan benteng dengan tembok Pesanggrahan Ambarketawang.

"Ritual tidak ada, kalau belakak itu di Gunung Gamping. Tapi benteng memang masuk dalam kawasan Pesanggrahan. Bangunannya mirip, pakai bata merah dan dibangunnya bersamaan," ujarnya.

Benteng tersisa dari Cagar Budaya Ambarketawang yang terletak di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang. Foto: Dwi Agus/detikJogja

Mbah Mul juga memastikan tak ada berita mistis di sekitar benteng tersebut. Terbukti dengan penghuni perumahan yang adem ayem. Bahkan anak-anak juga kerap beraktivitas di sekitar taman bermain.

"Dipasang plakat cagar budaya itu semenjak berdiri perumahan, agar tidak ada yang masuk atau naik benteng. Aktivitas ya normal, tidak ada cerita yang aneh-aneh," katanya.

Satu Komplek Pesanggrahan Ambarketawang

Kepala Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dian Lakshmi Pratiwi menuturkan Pesanggrahan Ambarketawang dibangun era Sri Sultan Hamengku Buwono I masih bergelar Pangeran Mangkubumi. Pesanggarahan mulai didiami pada tahun 1755.

Berdasarkan data ini, besar kemungkinan bangunan benteng dibangun sebelum tahun 1755. Tepatnya saat Pangeran Mangkubumi hijrah ke Ambarketawang. Hingga akhirnya kembali ke kota setelah pembangunan istana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selesai.

"Pesanggrahan Ambarketawang digunakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai tempat tinggal sementara sembari menunggu pembangunan Karaton selesai. Mulai ditempati 1755 Masehi sebelum akhirnya pindah 1756," ujarnya.

Menurut sumber kepustakaan, lanjutnya, pesanggrahan ini dibangun sebelum perjanjian Giyanti. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita lisan turun temurun. Disebutkan bahwa pesanggrahan ini dulu dikenal dengan nama Purapara.

Pembangunan Pesanggrahan Ambarketawang layaknya Ndalem Pangeran. Selain bangunan utama adapula benteng yang mengelilinginya. Inilah yang tersisa pada sisi terluar bangunan utama.

"Kalau Purapara itu mempunyai arti istana sebagai tempat untuk persinggahan pada waktu orang tengah berpergian atau berburu. Untuk kapan tahun pembangunannya memang masih dikaji," katanya.

(afn/aku)

Apersi harap ada alternatif sumber pembiayaan perumahan

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Apersi harapkan ada alternatif sumber pembiayaan perumahan

Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara.