Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan penghematan anggaran pada tahun pertama kepemimpinannya dengan target total mencapai US$44 miliar atau Rp750 triliun.

Rencananya, anggaran tersebut akan direalokasikan ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya akan diinvestasikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prabowo menjelaskan bahwa hasil efisiensi senilai US$24 miliar atau sekitar Rp390 triliun (kurs Rp16.252 per dolar AS) akan dirinya pakai untuk membiayai MBG.

“Sisanya berarti kita akan punya US$20 miliar, dan ini tidak akan kita pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” tuturnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

Mengacu dalam materi paparan Prabowo, tercantum bahwa efisiensi anggaran dilakukan melalui tiga putaran. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.

Kedua, penghematan sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9. Namun, Rp58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga.

Jumlah tersebut berbeda dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang menyebutkan efisiensi senilai Rp306,69 triliun. Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan apakah penghematan Rp308 triliun tersebut merupakan hasil Inpres atau bukan.

Ketiga, penghematan berasal dari tambahan penerimaan dividen BUMN 2025 yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun. Namun, Rp100 triliun akan dikembalikan sebagai penyertaan modal kerja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara perinci realokasi anggaran tersebut untuk apa saja.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah MBG.

"Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak terkendala. Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya kritikan terhadap program tersebut.

Awalnya, Prabowo memuji kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang bisa cepat melaksanakan program unggulannya tersebut. hal itu kata dia di luar perkiraan banyak orang. Kemudian Prabowo menyinggung banyaknya sindiran terhadap program tersebut terkait anggaran.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 dilansir detikFinance, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo lalu menjelaskan bahwa Badan Gizi telah dibentuk di era pemerintahan Joko Widodo. Sehingga persiapan program MBG sudah berjalan bahkan sebelum dirinya dilantik.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Ia juga menyebut sudah 770 ribu anak menerima MBG di sekolah. Prabowo menambahkan, pada akhir Februari, penerima program tersebut akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia juga berharap nantinya pada akhir Juli, 6 juta anak sudah menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

Video BGN: Prabowo Gelisah Banyak Anak Belum Dapat Makan Gratis

Video BGN: Prabowo Gelisah Banyak Anak Belum Dapat Makan Gratis

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Halaman berikut: BTN jamin tepat sasaran

Tepat sasaran

Sebagai bagian dari program unggulan dan disubsidi langsung oleh pemerintah, BTN menjamin setiap unit rumah tepat sasaran yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Detilnya, subsidi akan menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Untuk memastikan program itu betul-betul tepat sasaran BTN telah menyiapkan dan menyusun regulasi yang ketat agar dalam implementasinya tidak ada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas memanfaatkan program itu sebagai investasi.

"Skema dan regulasi yang ketat ini semata-mata agar program tiga juta rumah ini tepat sasaran yakni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk investasi," kata dia menegaskan.

BTN sendiri memiliki produk pembiayaan berupa KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan KPR BTN Tapera (khusus PNS).

Salah satu harapan BTN agar kombinasi skema selisih suku bunga dan FLPP dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi terbaik. Sebab, hal ini tidak membebankan APBN dan dapat membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun Ke-10.

Dua skema ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dimana suku bunga ringan, jangka waktu panjang serta BTN telah menjalin kerja sama dengan hampir seluruh pengembang perumahan dan properti di seluruh Indonesia.

Dalam realisasinya program tiga juta rumah ini akan menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sektor informal yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR subsidi BTN.

"Lewat penyaluran KPR subsidi ini BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga sejalan dengan visi kami yakni menjadi mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia," kata dia.

Ia menambahkan program tiga juta rumah bukan hanya sekadar membangun fisik bangunan tetapi juga menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mendirikan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, taman, taman bermain hingga ruang publik yang ramah.

"Kami melihat dengan kondisi rumah yang layak huni, dekat dengan lokasi pekerjaan maupun akses dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga menciptakan kenyamanan," ujarnya.

Halaman berikut: Progran tiga juta rumah menghidupkan rantai ekonomi

Rantai ekonomi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

Menurut eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, Presiden Prabowo sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Di sisi lain, Fahri memprediksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) akan mengambil peran penting karena menjadi pemasok bata interlock presisi untuk pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.

Ia menyakini Semen Indonesia Group juga akan memperbanyak kapasitas produksi apabila nantinya bata interlock presisi digunakan secara nasional. Dengan demikian, secara langsung hal tersebut akan menggerakkan ekonomi.

Sejalan dengan itu, pembangunan rumah yang masif di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air. Ide pembangunan tiga juta rumah setahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di dalam garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya dalam waktu dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

"Program tiga juta rumah akan menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni," kata dia menegaskan.

Program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama kementerian dan lembaga terkait merupakan salah satu cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berkeadilan seutuhnya, termasuk dari sisi hunian yang layak.

ACEHBARATDAYA, iNewsPortalAceh.id - Sebanyak 234 Siswa-Siswi SMP N 1 Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terima makan bergizi gratis dari Polres setempat, Sabtu (15/2/2025).

Kegiatan pemberian makan bergizi gratis ini merupakan uji coba dari Polres Abdya kepada sekolah yang belum terdata sebagai penerima program makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ratusan siswa menegah ini terlihat senang dan gembira saat Kapolres dan jajarannya memberikan makan bergizi gratis.

“Pemberian makan bergizi gratis di sekolah SMPN 1 Setia ini karena sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025,” kata Kapolres Agus di Blangpidie.

Agus menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

“Kegiatan ini akan terus kami evaluasi dan lanjutkan ke depannya, dengan harapan bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan bergizi,” tambahnya.

Pemberian makan berguzi gratis ini turut didampingi Kadis Kesehatan Abdya, Kadis Pertanian, Kadis Pendidikan, serta Camat Setia dan tokoh masyarakat Abdya.

Sebelumnya Polres Abdya telah bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani di Desa Cinta Makmur Kecamatan Setia dalam melaksanakan program Pekarangan Pangan Bergizi sejak November 2024 lalu.

Diketahui, Polres Abdya juga telah melaksanakan panen perdana berupa timun, terong, kacang panjang, ikan dan telur.

Hasil panen dari petani Kecamatan Setia tersebut diimplementasikan sebagai salah satu menu makan bergizi gratis kepada siswa-siswa di Kecamatan tersebut.

“Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakay lain untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan bekerjasama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera,” pungkasnya.

Editor : Jamaluddin

Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN

Banda Aceh (ANTARA) - Polres Aceh Barat Daya (Abdya) memberikan makan bergizi gratis kepada 234 siswa-siswi SMP 1 Kecamatan Setia di kabupaten itu yang belum terdata sebagai penerima program makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto, Sabtu, memimpin langsung kegiatan pemberian makan bergizi gratis yang berlangsung di SMP 1 Kecamatan Setia, Abdya, dengan penerima sebanyak 234 siswa dan siswi.

"Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025," kata Agus di Blangpidie.

Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan uji coba dari Polres Abdya, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Desa Cinta Makmur, Kecamatan Setia, untuk melaksanakan program pekarangan pangan bergizi.

Ia menjelaskan program pekarangan pangan gizi itu dimulai pada November 2024 oleh kelompok tani dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Abdya.

Kemudian pada Senin (3/2) lalu, Polres Abdya telah melaksanakan panen perdana berupa timun, terong, kacang panjang, ikan, dan telur.

Hasil panen dari para petani Kecamatan Setia tersebut kini diimplementasikan sebagai salah satu menu makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di Kecamatan Setia.

"Kegiatan ini akan terus kami evaluasi dan lanjutkan ke depannya, dan berharap bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan bergizi," kata Agus.

Agus juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok tani.

"Kami berharap bahwa program ini terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan ANTARA, ratusan siswa-siswi SMP tersebut terlihat bergembira saat menerima makan bergizi gratis dari pihak Kepolisian setempat.

Pemberian makan bergizi gratis ini juga didampingi sejumlah pejabat Abdya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Abdya Safliati, Kepala Dinas Pertanian Abdya Hendri Yadi, Kepala Dinas Pendidikan Abdya Evi Gusviarni, serta Camat Setia Arifin, dan tokoh masyarakat serta sejumlah pejabat Polres setempat.

Agus juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

"Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera," ujarnya.

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini, mereka meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

"Supaya bahan koreksi buat kita. Kan belum sampai 4 bulan ini (kabinet terbentuk) supaya ke depannya kami juga bisa belajar," ungkapnya .

Ara mengatakan untuk audit ini akan menyasar ke rusun dan rumah khusus di seluruh Indonesia. Untuk rusun sendiri, Ara menyebutkan minimal ada 3 rusun yang akan diaudit. Adapun lokasinya akan ditentukan oleh BPK.

"Semua (diaudit). Saya juga mendapat informasi ada beberapa rumah susun yang tidak terpakai. Makanya saya mohon untuk dilakukan audit, supaya diukur. Supaya Kementerian yang baru ini bisa belajar dari pengalaman yang ada dan transparan," ucap Ara.

Ia menjelaskan untuk menjalankan visi kementeriannya yang transparan dan anti korupsi, mereka melibatkan inspektur dari luar kementerian yakni dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), dan KPK .

"Kita punya inspektor itu dari Jaksa Agung, Kejaksaan, 2 dari BPKP , satu dari KPK . Dan kita tidak punya inspektor dari dalam, semua dari luar Kementerian. Tujuannya profesional aja, objektif, bukan teman sejawat, biar bisa tegas," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya , siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan langkah lanjutan atas temuan mereka mengenai pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan penyediaan rumah MBR seharusnya tepat sasaran dan memiliki kualitas yang tak kalah bagus dengan rumah komersial. Namun di lapangan, beberapa kali ia menemukan ada perumahan subsidi yang kondisinya tidak sesuai standar seperti banyak genangan meski tidak hujan dan dinding yang retak-retak.

"Rumah subsidi itu harus tepat sasaran dan harus dijaga kualitasnya. Artinya tepat sasaran itu, harus ada kriterianya yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengenai kualitas, kita sudah ngecek langsung ke lapangan. Eselon 1 semuanya ngecek di lapangan dan menemukan beberapa yang menurut kami itu tidak sesuai dengan yang seharusnya," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, mereka meminta kepada BPK untuk melakukan audit. Mengingat penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75 persennya memakai dana dari APBN yakni uang dari negara dan 25 persennya dari perbankan.

"Makanya Irjen mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit supaya hak-hak rakyat terlindungi," imbuhnya.

Di samping itu, Ara menegaskan jangan sampai karena ulah pengembang nakal, pengembang yang bertanggung jawab terkena dampaknya. Sebab, di lapangan banyak pula ia temukan pengembang-pengembang yang berhasil menyediakan rumah yang nyaman, layak huni, dan mementingkan penghijauan sesuai AMDAL.

"Tapi saya juga percaya, saya sudah banyak turun, seperti di rumah yang dibangun Ketua Umum REI yang di Bandung, itu ada penghijauan, rumahnya bagus, airnya bagus. Seperti juga dibangun Pak Wawan di Serang, Samuel di Serang. Terus Pak Angga itu bagus di Bogor dan banyak dapat penghargaan. Menurut saya banyak (pengembang) yang bagus," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya tindak lanjut dan audit dari BPK, penyediaan rumah subsidi tepat sasaran dan dapat dilakukan oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Supaya rakyat-rakyat yang mendapat rumah subsidi juga tetap berkualitas, bukan berarti rumah subsidi kualitasnya asal-asalan. Nggak boleh begitu dan supaya ke depannya yang mengerjakan rumah subsidi adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan eskpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga kader Partai Gerindra, Maruarar Sirait, merespons positif keinginan Koalisi Indonesa Maju (KIM) menjadi koalisi permanen. Ara, demikian Maruarar disapa, menyebut sosok Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad jadi kunci.

"Koalisi Indonesia Maju 80% di Parlemen, Pak Dasco efektif dan demokratis," kata Maruarar Sirait kepada wartawan, sebagaimana tertulis di siaran persnya, Sabtu (15/2/2025).

Ara menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2) kemarin. Di acara tersebut disebutkan Presiden Prabowo Subianto menghendaki koalisi permanen dengan kekuatan besar di DPR.

Maruarar lantas berharap semua koalisi solid. Iya juga mendorong para pembantu presiden fokus bekerja untuk rakyat.

"Bekerja jujur dan amanah," katanya.

Ara juga berharap semua pihak mendukung program efisiensi Prabowo. Tujuannya untuk menambah kekuatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Harus efisien dan fokus pada kepentingan rakyat," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran berfoto dengan para pemenang ajang Kompetisi BTN Housingpreneur di Jakarta, Sabtu (15/2).

BTN Housingpreneur yang diikuti hampir 1.000 peserta sukses digelar dengan 4 kategori yang dikompetisikan yakni Housing Related Inovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara. Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp1 miliar.

BTN Housingpreneur merupakan ajang kompetisi yang tidak hanya diikuti oleh para wirausahawan sektor properti dan industri pendukungnya, namun juga oleh mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung terciptanya wirausaha muda dalam ekosistem perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) yang dapat mendukung Program 3 Juta Rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank swasta di Indonesia turut menyambut rencana pemerintah untuk mengguyur insentif likuiditas terhadap bank yang menyalurkan pembiayaan terkait program 3 juta rumah ala Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa bukan hanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), peran bank swasta diperlukan dalam mengatasi masalah backlog perumahan di Tanah Air.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kami harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap, meskipun tak menjelaskan rentang waktunya.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menyatakan bahwa pada prinsipnya, perseroan mendukung rencana pemerintah untuk memberikan insentif likuiditas itu.

Ivan Jaya selaku Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan solusi bagi nasabah dengan berbagai penawaran dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Jadi itu merupakan salah satu strategi kami untuk bisa tumbuh bersama dan juga untuk menunjang program-program pemerintah tersebut,” katanya saat ditanya Bisnis pada acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Kamis (14/2/2025).

Menurutnya, bisnis KPR di Bank Danamon pada 2024 tumbuh positif dengan laju pertumbuhan cukup tinggi, yakni melampaui 20% secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi itu turut menopang pertumbuhan kredit konsumer Bank Danamon yang juga mencakup bisnis kartu kredit.

Terkait proyeksi pada tahun ini, Ivan menyatakan bahwa permintaan KPR masih cukup tinggi, dan pertumbuhannya diperkirakan pada kisaran 15% yoy. Hal ini seiring dengan besaran nilai pembiayaan atau ticket size rumah yang terbilang tinggi, yakni dimulai pada rentang Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

“Tapi untuk saat ini yang kami coba untuk galakkan adalah penjualan bagi secondary market, jadi rumah yang dijual di luar developer,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memandang bahwa kebijakan BI yang memberikan kelonggaran likuiditas itu sebagai aspek positif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan bahwa BCA memberikan berbagai kemudahan bagi semua segmen nasabah, khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis KPR secara nasional.

“Penyaluran KPR BCA tercatat naik sebesar 11,2% yoy menjadi Rp135,5 triliun per Desember 2024,” katanya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

Ke depannya, Hera optimistis bahwa kredit properti dapat terus bertumbuh. Pihaknya menilai bahwa kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, baik untuk sektor industri properti maupun pelaku perbankan, dalam pembiayaan KPR, menjadi hal yang patut diperhatikan terkait hal ini.

Oleh karena itu, BCA disebutnya akan terus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko disiplin dalam penyaluran kredit.

SENTUL, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengatakan, per hari ini, jumlah anak-anak yang telah menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) ada sebanyak 770.000 anak.

“Saya diberitahu bahwa beberapa hari ini, sudah sampai 770.000 anak,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Diprediksi, hingga akhir Februari akan ada 1 juta anak yang menikmati program MBG.

Kemudian, jika sesuai dengan target yang ada, pada Juli 2025, akan ada 6 juta anak yang menikmati program MBG.

“Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengatakan, gerak cepat program MBG bisa terjadi berkat campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.

“Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita,” jelas Prabowo.

Bisa dibilang, pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan baru melewati 100 hari, tapi bisa jadi 200 hari.

Hal ini karena Jokowi beberapa kali sudah mengajak Prabowo diskusi terkait dengan beberapa lembaga baru yang akan didirikan nanti.

“Sebelum serah terima, beliau sudah memanggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu, beliau minta pandangan saya. Ini saya ceritakan, karena saya ingin rakyat tahu,” jelas Prabowo.

Dia sempat menyinggung soal pihak-pihak yang pesimis program MBG bisa berjalan.

“Badan Gizi Nasional, bisa begini cepat, di luar dugaan orang, biasa ada yang nyinyir. Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya enggak ada, uangnya ada,” kata Prabowo.

Dia menyinggung, Badan Gizi Nasional bisa dibentuk sebelum pemerintahannya resmi berjalan berkat arahan Jokowi.

“Tapi, siapa yang membentuk BGN, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober. Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober,” kata Prabowo lagi.

Hari ini, Gerindra merayakan hari jadinya yang ke-17. Dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, hadir jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan petinggi-petinggi partai politik (parpol).

Hadir di lokasi Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia;

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan;

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar; serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka ikut hadir dalam acara.

Sementara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri absen. Dia diwakili oleh Bendahara Umum Dolly Dondokambey dan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.

SENTUL, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengatakan, per hari ini, jumlah anak-anak yang telah menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) ada sebanyak 770.000 anak.

“Saya diberitahu bahwa beberapa hari ini, sudah sampai 770.000 anak,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Diprediksi, hingga akhir Februari akan ada 1 juta anak yang menikmati program MBG.

Kemudian, jika sesuai dengan target yang ada, pada Juli 2025, akan ada 6 juta anak yang menikmati program MBG.

“Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengatakan, gerak cepat program MBG bisa terjadi berkat campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.

“Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita,” jelas Prabowo.

Bisa dibilang, pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan baru melewati 100 hari, tapi bisa jadi 200 hari.

Hal ini karena Jokowi beberapa kali sudah mengajak Prabowo diskusi terkait dengan beberapa lembaga baru yang akan didirikan nanti.

“Sebelum serah terima, beliau sudah memanggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu, beliau minta pandangan saya. Ini saya ceritakan, karena saya ingin rakyat tahu,” jelas Prabowo.

Dia sempat menyinggung soal pihak-pihak yang pesimis program MBG bisa berjalan.

“Badan Gizi Nasional, bisa begini cepat, di luar dugaan orang, biasa ada yang nyinyir. Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya enggak ada, uangnya ada,” kata Prabowo.

Dia menyinggung, Badan Gizi Nasional bisa dibentuk sebelum pemerintahannya resmi berjalan berkat arahan Jokowi.

“Tapi, siapa yang membentuk BGN, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober. Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober,” kata Prabowo lagi.