Blangpidie (ANTARA) - Polres Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 234 siswa-siswi SMP 1 Kecamatan Setia yang belum terdata sebagai penerima program makan bergizi gratis dari BGN.

Adapun kegiatan pemberian makan bergizi gratis ini berlangsung di SMP 1 Kecamatan Setia, Kabupaten Abdya pada Sabtu dan dipimpin langsung oleh Kapolres Abdya, AKBP Agus Sulistianto.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 234 siswa dan siswi SMP 1 Kecamatan Setia. Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025," kata Agus di Blangpidie.

Kegiatan ini merupakan uji coba dari Polres Abdya, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Desa Cinta Makmur, Kecamatan Setia, untuk melaksanakan program Pekarangan Pangan Bergizi.

Program ini dimulai pada bulan November 2024 oleh kelompok tani dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Abdya.

Kemudian pada 3 Februari 2025, Polres Abdya telah melaksanakan panen perdana berupa timun, terong, kacang panjang, ikan, dan telur. Hasil panen dari para petani Kecamatan Setia tersebut kini diimplementasikan sebagai salah satu menu makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di Kecamatan Setia.

"Kegiatan ini akan terus kami evaluasi dan lanjutkan ke depannya, dan berharap bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan bergizi," kata Agus.

Agus juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok tani.

"Kami berharap bahwa program ini terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan Antara di lokasi menunjukkan bahwa ratusan siswa-siswi terlihat bergembira dan tertawa riang saat menerima makan bergizi gratis dari pihak Kepolisian setempat.

Pemberian makan bergizi gratis ini juga didampingi oleh sejumlah pejabat Abdya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Abdya Safliati, Kepala Dinas Pertanian Abdya Hendri Yadi, Kepala Dinas Pendidikan Abdya Evi Gusviarni, serta Camat Setia Arifin, dan tokoh masyarakat serta sejumlah pejabat Polres setempat.

Agus juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

"Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera," ujarnya.

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

KOMPAS.com -Kabupaten Pulau Morotai di Maluku Utara saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Harga rumah subsidi di kawasan ini berkisar di bawah Rp 200 juta, menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi masyarakat.

Berikut adalah salah satu pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Pulau Morotai:

Grand Morotai Residence: Tipe 36/120

Terletak di Morotai Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Morsel Star.

Masing-masing rumah dibangun dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, dan dibanderol seharga Rp 158 juta.

Dari total tersebut, 10 rumah sudah terjual, sedangkan 10 unit lainnya masih tersedia untuk dijual.

Dengan harga yang bersaing dan lokasi yang strategis, Kabupaten Pulau Morotai semakin menarik bagi para calon pemilik rumah yang ingin memiliki hunian dengan investasi yang terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto singgung salah satu program di pemerintahannya yang kerap mendapat cibiran. Program tersebut yakni makan bergizi gratis (MBG).

Prabowo mengungkapkan bahwa banyak pihak yang mempertanyakan apakah program tersebut dapat berjalan, lantaran dinilai tidak memiliki cukup dana untuk membiayai program tersebut.

“Biasa ada yang nyinyir, ‘mana bisa kasih makan, mana bisa? Uangnya nggak ada’. Uangnya ada bung, ada,” kata Prabowo dalam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menjalankan program tersebut, dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah telah mengerjakan program ini jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden ke-9 RI pada 20 Oktober 2025.

Lebih lanjut hingga saat ini, Prabowo mengungkap bahwa sejak berjalan pada Januari 2025, program makan bergizi gratis sudah diberikan kepada 770.000 anak.

Dia memperkirakan, jumlah tersebut akan meningkat hingga mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025. Kepala Negara mengharapkan, hingga akhi Juli 2025 sudah ada minimal 6 juta anak yang turut menikmati program tersebut.

“Akhir Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan pada awal program ini dimulai, tepatnya pada Januari 2025.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM, Ema Setyawati, menuturkan bahwa BPOM sudah memiliki panduan kualitas bahan pangan hingga menjadi makanan siap konsumsi untuk siswa.

"Kita itu tidak boleh take it for granted, pengawasannya post-market aja. Harus prepare, pencegahan sebelum kejadian (keracunan)," kata Ema saat ditemui media usai seminar Yakult bertajuk "Shokuiku: Nutrisi dan Edukasi", Kamis (13/2/2025).

Adapun pencegahan keracunan dalam program MBG meliputi pelatih Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk diteruskan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, memberi pencerahan bagi penjamah pangan yang didominasi oleh ibu-ibu dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Kemudian, dapurnya kami lakukan inspeksi mendadak untuk memastikan praktiknya memang sudah sesuai sertifikasi," kata Ema.

Kemudian, penerima MBG berupa anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui juga wajib dibekali pendidikan makanan.

Kompas.com/Krisda Tiofani Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM, Ema Setyawati, saat ditemui media usai seminar bertajuk Shokuiku: Nutrisi dan Edukasi, Kamis (13/2/2025).

Pendidikan makanan tersebut meliputi pengetahuan ciri makanan layak, seperti perubahan rasa, bau, dan tekstur.

Menurut Ema, kewaspadaan penerima MBG perlu ditingkatkan. Khusus ibu hamil dan menyusui, sebagian besar dinilai sudah memahami pendidikan dasar tersebut.

Namun, bagi anak sekolah, khususnya murid SD, memerlukan pendidikan makanan untuk mencegah keracunan masal.

• Wacana Serangga Jadi Lauk Makan Bergizi Gratis, Masyarakat Jangan Salah Paham
• Panduan Makan Makanan Bergizi dalam Kehidupan Sehari-hari

"Jadi, pemerintah itu sudah merapatkan diri sebetulnya, agar tidak terjadi hal yang aneh-aneh, tetapi kembali lagi, ini proyek raksasa baru. Artinya, risikonya juga besar," pungkas Ema.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah banyak membantu dirinya. Ia mengatakan bantuan Jokowi kepadanya bahkan jauh sebelum dirinya dilantik jadi presiden.

"Saya mau katakan kita berada di jalan yang benar, Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita, sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari, mungkin ya 200 hari lah," kata Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo mengaku kerap dipanggil Jokowi sebelum dilantik presiden. Prabowo selalu dimintai pandangan oleh Jokowi.

"Sebelum serah terima beliau sudah manggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya," ujarnya.

Prabowo menyebut salah satu peran Jokowi yakni pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) jauh sebelum dirinya dilantik. Oleh karena itu lah, program makan bergizi gratis bisa cepat berjalan secepat mungkin.

"Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, 'mana bisa kasih makan, mana bisa uangnya ngga ada', uangnya ada bung ada uangnya," ujarnya.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober yang bentuk adalah Pak Joko Widodo, beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober, dan Januari kita sudah gelar," lanjut Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Prabowo Subianto berbicara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden ke-8 RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan negara punya duit untuk membiayai program itu.

Penjelasan ini disampaikan Prabowo dari mimbar HUT Ke-17 Gerindra, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Badan Gizi Nasional bisa begini cepat, di luar dugaan orang biasa, ada yang nyinyir, 'Mana bisa kasih makan?'," kata Prabowo sambil memperagakan mimik orang nyinyir.

Para hadirin tersenyum dan tertawa melihat ekspresi Prabowo di mimbar pidato politik ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga terlihat tersenyum.

"'Mana bisa, uangnya nggak ada'," kata Prabowo menirukan pihak yang dia nilai sebagai orang-orang nyinyir.

"Uangnya ada, Bung. Ada uangnya," kata Prabowo menjawab keraguan pihak yang nyinyir.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional dibentuk oleh Jokowi sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Pada Januari kemarin, program makan bergizi gratis bisa bergulir.

"Saya diberi tahu bahwa beberapa hari ini sudah sampai 770 ribu anak (yang menerima makan bergizi gratis)," ujar Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto menanggapi terkait banyaknya sindiran yang datang untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengira program tersebut tidak bisa dijalankan lantaran terkendala anggaran.

Awalnya, Prabowo mengatakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) bisa cepat di luar perkiraan banyak orang. Kemudian dia menyinggung terkait banyaknya sindiran untuk program tersebut.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Gizi masih di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, persiapan program MBG sudah berjalan sebelum pelantikan Prabowo.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, saat ini sudah ada 770 ribu anak yang menerima MBG. Prabowo menyebut akhir Februari, penerimanya akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia berharap akhir Juli nanti, ada 6 juta anak yang menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung efisiensi anggaran. Dia menyebut langkah ini dilakukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Koalisi Indonesia Maju plus, bahwa kita harus berjuang buat rakyat, efisiensi untuk kepentingan rakyat. Hal-hal yang bisa dikurangi seperti perjalanan dinas, hal-hal yang tidak perlu buat kepentingan rakyat langsung," ujar Ara kepada wartawan ditemui dalam Puncak Acara HUT Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Ara menyampaikan KIM Plus juga saat ini mendominasi di DPR RI dengan dikoordinasikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengakomodir program efisiensi anggaran ini. Dia mengatakan selesai Pemilu, seluruh elemen pun diharapkan dapat bersatu untuk membangun masyarakat.

"Di DPR kita punya 80 persen KIM Plus, dikoordinir sama Pak Dasco dengan sangat baik, sangat demokratis, sangat efektif, saya rasa itu, dan ini waktunya membangun bangsa, setelah kontestasi politik Pilpres, Pilkada, Pileg selesai, ini waktunya membangun masyarakat," ujar Ara.

Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Simak juga Video: Puan Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: Untuk Kesejahteraan Rakyat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Beberapa waktu lalu, detikProperti bertemu dengan seorang kawan di bilangan Jakarta Selatan. Dia nampak bimbang dan banyak pikiran. Seringkali dia melamun sambil mengepulkan asap rokok yang sudah berbatang-batang dia hisap.

"Lagi pusing nih, udah lama cari rumah nggak dapet-dapet. Bosen hidup ngontrak terus," ujar Hadi (31) membuka obrolan.

Dia pun mulai cerita masalahnya. Hingga saat ini dia masih tinggal di kontrakan. Jarak yang jauh, pengembang yang tak kredibel, sampai proses bank yang ribet dalam membeli rumah menjadi biang keladinya.

Masalah Hadi ini hampir pasti juga dialami oleh banyak orang lain di luar sana. Kondisi ini juga menjadi bukti isu permukiman di Indonesia tidak selesai-selesai. Persoalannya bukan hanya masalah kurang pasok (backlog) rumah saja, yang menurut data pemerintah kini mencapai 9,9 juta. Banyak juga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Padahal, hak untuk mendapatkan hunian yang layak telah diamanatkan dalam UUD 1945 ayat 28 H ayat 1. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman sama pentingnya dengan memperoleh layanan kesehatan.

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." demikian bunyinya.

Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR akhir tahun lalu menyebut, sekitar 120 juta masyarakat Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni.

"Kemudian ada 24 juta keluarga yang memiliki rumah. Namun kita kategorikan tidak layak huni. Jadi persoalan PR-nya masih banyak, kurang lebih 34 juta keluarga. Kalau satu keluarga dikali empat orang, berarti masih ada 120 juta orang hidup tanpa rumah atau tidak layak huni," kata Nixon.

Perlahan tapi pasti, persoalan itu terjawab dengan program pembangunan 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dimotori oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, program 3 juta rumah dinilai bisa mengakselerasi solusi dari masalah-masalah tersebut.

Program ini tidak akan berjalan mulus tanpa ada campur tangan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti pengembang, kontraktor, pelaku industri properti turunan hingga yang paling penting dan punya peran vital adalah perbankan.

Nixon mengatakan, program ini menantang. BTN, menurutnya, akan all out untuk memuluskan jalannya program ini. Sepekan sebelum pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Nixon berucap terkait program ini, BTN akan menjadi bank KPR terbaik di Asia Tenggara.

Dirut BTN Nixon Napitupulu/Foto: Dok. BTN

"Pak Prabowo mintanya 3 juta rumah termasuk 2 juta rumah di desa. Nah ini menjadi satu visi-visi di mana kalau BTN bisa tunggu dengan angka yang seperti itu, kita akan menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia," kata Nixon dalam acara BUMN Learning Festival di Lantai 6 Menara BTN, Oktober 2024 lalu.

Salah satu usulan dari BTN untuk menggenjot penyaluran 3 juta rumah adalah dengan memperpanjang tenor pinjaman untuk KPR subsidi hingga 30 tahun. Saat ini, tenor pinjaman kredit untuk KPR maksimal selama 20 tahun. Perpanjangan ini dinilai tidak akan membebani APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Selain itu, ada juga beberapa skema pembiayaan yang diusulkan oleh BTN demi suksesnya program 3 juta rumah.

Skema Pembiayan untuk program 3 Juta Rumah

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Nur Ridho menyebut, skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan empat layanan pembiayaan, di antaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang, yaitu bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit, yaitu hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Di sisi lain, persoalan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan KPR banyak disebabkan oleh persyaratan yang terkait dengan bank. Karena selama ini informasi yang diketahui masyarakat soal persyaratan mutlak KPR adalah mereka yang bergaji tetap dan memiliki slip gaji.

Lalu, bagaimana dengan pekerja informal seperti sopir ojek, tukang bakso, tukang cukur, hingga pedagang pasar yang penghasilannya tidak menentu?

BTN pun menjawab hal itu. Demi memperluas jangkauan kredit untuk para pekerja informal yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah backlog, BTN memiliki program KPR Informal yang memang ditujukan untuk para pekerja informal. Nixon menyebut, porsi KPR informal dari semua KPR subsidi baru mencapai 10%.

Meski belum semua pekerja informal bisa punya akses untuk mendapatkan KPR subsidi, hal ini sudah menjadi angin segar bagi mereka yang mendambakan rumah impian namun terkendala penghasilan tetap.

"Yang jelas at least kita ingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan ke sektor informal," ujar Nixon.

Salah satu inisiatif BTN untuk membantu sektor informal punya rumah adalah bekerjasama dengan aplikator ojek online. Melalui kerjasama itu para mitra ojek online (ojol) berkesempatan untuk mengajukan KPR informal.

Salah satu pengemudi ojol yang beruntung adalah Donny Eka Prasetyo. Dengan nada gembira dia menceritakan bagaimana impiannya memiliki rumah bisa terwujud.

Sebelumnya Donny sudah hampir pasrah. Dia tahu betul syarat mutlak mengajukan KPR adalah slip gaji dan harus berstatus karyawan tetap. Persyaratan yang tak mungkin dia penuhi.

"Saya sudah sempat pasrah buat punya rumah. Pernah ngajuin tapi ditolak," ucapnya saat berbincang dengan detikProperti.

Asa itu muncul ketika ponselnya berdering. Senyum bahagia tersungging dari bibirnya saat dia dapat pesan dari aplikator bahwa dirinya adalah salah satu mitra terpilih untuk mengajukan KPR informal. Itu merupakan program BTN yang bekerja sama dengan Gojek.

"Pihak dari Gojek ngasih tau kalau driver itu ada slip gajinya dan ada catatan pendapatannya per bulan," terangnya.

Berdasarkan data itu, ternyata kinerja Donny selama menjadi mitra Gojek sangat baik. Bahkan data pendapatannya per bulan jauh melebihi UMR di daerahnya.

Sebagai syarat, Donny harus rela pendapatannya dipotong Rp 50 ribu/hari dengan masa tenor 20 tahun sebagai cicilan KPR. Dia tak keberatan. Yang terpenting, impian punya rumah sendiri tepat di depan mata.

Langkah BTN untuk mendukung masyarakat agar memiliki rumah juga telah dilakukan lewat digital mortgage ecosystem.

Dengan Digital Mortgage Ecosystem, Bank BTN ingin menghubungkan berbagai sektor terkait perumahan dalam satu ekosistem yang tidak terpisahkan, baik dari sisi pencari rumah hingga ke pengembang. Sistem ini mengakomodir empat aspek yang dibutuhkan pemilik rumah mulai dari aspek living, renting, buying dan selling.

Tentu sederet program inisiatif BTN tersebut belum bisa dikatakan sempurna. Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan, bagi konsumen KPR, 3 tahun pertama adalah masa yang penuh tantangan.

"Karena pertama kalau kita KPR itu kan harus bayar biaya APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), terus kedua harus membayar asuransi, sertifikat, dan lain-lain. Itu kan biaya cukup besar kalau pihak atau bank memberikan bunga yang lunak fixed dan rendah selama tiga tahun pertama itu akan membantu sekali," terangnya.

Steve berharap bank penyalur KPR seperti BTN bisa memberikan bunga fixed yang rendah di tiga tahun pertama. Dengan begitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbantukan untuk memiliki rumah.

Meski begitu, dia menilai BTN yang sudah berusia 75 tahun telah memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor perumahan di Indonesia. BTN juga sudah tentu telah menyalurkan banyak pinjaman kepada konsumen KPR, termasuk KPR subsidi.

"Saya lihat sih udah cukup banyak perannya untuk Republik ini ya, untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Pernyataan yang diucapkan Steve bukan tanpa alasan. Sejarah panjang BTN sebagai penyalur KPR khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memang panjang.

Dikutip dari buku "68 Tahun Jejak Langkah Bank BTN", pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah melalui Surat Menteri Keuangan nomor B-49/MK/I/1974. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang saat itu tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Pada tahun 1976 Bank BTN melakukan realisasi KPR pertama untuk 9 debitur di daerah Tanah Mas, Semarang.

Sejak saat itu, Bank BTN diberi kepercayaan pemerintah untuk menyalurkan dana untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perjalanannya, Bank BTN menghadirkan program dan produk tidak hanya KPR subsidi tapi juga non subsidi serta kredit konstruksi yang mendukung perumahan.

Dengan rekam jejak tersebut, BTN menjadi top of mind masyarakat yang ingin memiliki rumah lewat KPR. Dari hal itu ditambah bergulirnya program 3 juta rumah, pintu untuk BTN menjadi Bank KPR Terbaik di Asia Tenggara kian terbuka lebar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

JAKARTA, Investor.id – Industri bahan bangunan menyodorkan solusi untuk membangun rumah subsidi berkualitas sekaligus ramah lingkungan, yakni menggunakan semen hijau dan bata interlock presisi. 

Adapun permintaan rumah subsidi harus berkualitas disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Menurur dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan rumah subsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan. 

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah subsidi dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Maruarar Sirait saat pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, belum lama ini. 

Sebelumnya, dalam acara focus group discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (6/2/2025), Maruarar juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan  material yang ramah lingkungan.

PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan. 

Selain itu, kata Donny, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

”Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny Arsal.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, mulai menyalurkan bantuan sosial makan gratis kepada 1.227 warga rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.

Program ini berlangsung selama 30 hari dengan anggaran mencapai Rp1,1 miliar.

Sekretaris Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Nurudin Araniri, menjelaskan bahwa setiap penerima mendapatkan dua kali makan per hari, dengan harga Rp12.500 per paket.

"Untuk makanan, karena sekali pengantaran sebanyak dua kali paket, maka harga per paket makanannya Rp12.500," ujar Nurudin, Jumat (14/2/2025).

Sistem Distribusi Melibatkan Kelompok Masyarakat

Distribusi bansos ini menggunakan model swakelola tipe empat, di mana pelaksanaan dan penyaluran makanan dilakukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) di tiap kapanewon.

"Alurnya setelah data penerima (by name by address) diperoleh, alokasi dana dicairkan ke rekening Pokmas. Kemudian, Pokmas yang bertanggung jawab memasak dan mendistribusikan makanan," jelas Nurudin.

Meski pelaksanaan dikelola oleh Pokmas, menu makanan tetap ditentukan oleh Dinas Sosial P3A. Setiap paket berisi nasi, sayur, lauk, dan buah.

Setiap minggu, program ini akan dievaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan penerima pindah, menolak bantuan, atau meninggal dunia.

"Jika ada paket makanan yang tidak tersalurkan, maka alokasi anggarannya harus dikembalikan ke pemerintah," tegas Nurudin.

Rincian Anggaran Bansos Makan Gratis

Dana APBD 2025 sebesar Rp1.104.300.000 digunakan untuk program ini. Rinciannya:

• Rp 30.000 per penerima per hari
• Minimal Rp 25.000 untuk makanan
• Maksimal Rp 5.000 untuk pengantaran dan administrasi

Program ini dipastikan tetap berjalan selama satu bulan penuh guna membantu warga yang membutuhkan.