Jakarta: Makan siang bergizi gratis diuji coba di Sekolah Dasar Negeri SDN 2 Tambun dan SDN Mokintob di Desa Pinonobatu, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Uji coba diinisiasi Kapolres Bolmong AKBP Muhammad Chaidir.

"Hari ini kita memberikan makan siang gratis untuk anak sekolah. Anak-anak senang karena bisa menikmati makan siang gratis yang bergizi ini," kata AKBP Chaidir dalam keterangan yang dikutip Selasa, 26 November 2026.

Kapolres hadir di di SDN 2 Tambun dan SDN Mokintob saat jam makan siang. Nampak keceriaan seluruh siswa/siswi menyambut Kedatangan kapolres. Satu per satu pelajar mendapat bagian makanan bergizi. Tak ketinggalan susu untuk pemenuhan gizi mereka.
Kapolres Bolmong AKBP Muhammad Chaidir mengatakan pembagian makan siang gratis ini sebagai wujud mendukung progam Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, program ini juga guna memberikan asupan gizi yang sehat bagi generasi muda.

Menu makan siang yang diberikan tentu tak sembarangan, sebelumnya sudah disesuaikan dengan angka kebutuhan gizi anak-anak yang dihitung oleh ahli gizi.

"Kita berikan makan bergizi ini supaya para siswa sekolah dasar ini asupan gizinya lebih baik dan sehat, makanannya merupakan empat sehat lima sempurna seperti nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan susu," jelasnya.

Kapolres turut berbaur dengan siswa-siwi sambil bercengkrama. Kemudian, ikut mencicipi makanan yang dibagikan untuk para siswa tersebut.

"Usai membagikan makanan Kita sambil berinteraksi langsung dengan anak-anak, menciptakan suasana hangat dan penuh keceriaan," tuturnya.

Kegiatan ini juga untuk mempererat hubungan masyarakat dan aparat kepolisian. Menurut dia, hal tersebut dibutuhkan untuk memperkuat ikatan sosial.

"Memperkuat ikatan sosial antara aparat dan masyarakat demi membangun generasi muda yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Bolmong," kata dia.

(ADN)

Jakarta -

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengklaim program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Rencananya program tersebut mulai dilaksanakan tahun 2025.

Menurut Febrian, kontribusi program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 0,1% basis poin per tahun. Selain itu sektor-sektor lain yang berkaitan akan merasakan dampak positifnya.

"Program ini juga menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani dan meningkatkan daya masyarakat beli yang semua ini akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi Sebesar 0,1% basis poin per tahun," kata Febrian dalam CEO Insight-15th Kompas 100 CEO Forum di The Langham, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Apalagi, kata dia, Indonesia wajib mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target Prabowo. Selain terhadap ekonomi, program makan bergizi gratis juga diharapkan mengatasi persoalan gizi di Tanah Air.

"Dalam periode 2025-2029 Indonesia harus, tidak bisa tidak, harus mampu tumbuh menuju 8% Sesuai dengan visi dan misi Presiden terpilih program makan bergizi gratis memiliki pengaruh yang luas untuk mengatasi kekurangan nutrisi pencegahan stunting kematian anak usia dini dan berat badan balita di bawah ideal," ujarnya.

Febrian menyebut Indonesia masih menghadapi persoalan kesehatan yang perlu diatasi. Ia menyinggung tingginya angka stunting serta angka kematian ibu dan bayi.

"Di bidang kesehatan, masih dihadapi oleh angka stunting yang cukup tinggi, kematian ibu dan kematian bayi yang masih juga tinggi. Dan tentunya yang paling penting perlu upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," tutupnya.

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah per tahun yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Pria yang karib dipanggil Oho mengaku siap terlibat dalam proyek tersebut. Sebab, pihaknya telah menyiapkan teknologi dengan model 3D untuk merancang, merencanakan, dan mengelola informasi untuk proyek-proyek konstruksi bernama Building Information Modelling (BIM). Meski begitu, pihaknya masih memetakkan daerah-daerah mana yang dapat dikerjakan untuk melakukan proyek tersebut.

"Program 3 juta rumah dalam 1 tahun tidak kecil. Artinya kebutuhan perusahaan kontraktor diperlukan. Sebenarnya kita punya teknologi pembangunan konsep 3D kita juga harus memiliki teknologi itu harapannya pastinya Waskita akan masuk, kontribusi program 3 juta rumah," kata Oho dalam acara Public Expose, di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis (26/11/2024).

Sementara itu, Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital Rudi Purnomo mengatakan pihaknya telah melakukan menyampaikan aset-aset idle milik Waskita dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Bahkan pihaknya tengah melakukan riset mulai dari segi anggaran yang dibutuhkan, desain, hingga fungsi hunian yang dapat memberikan kelayakan.

Sebab, Waskita biasanya mengerjakan hunian yang ditujukan untuk kalangan menengah atas. Namun, dalam program tersebut, pihaknya harus beradaptasi lagi lantaran diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita sudah ketemu dengan Kementerian PKP. Memang kita sudah sampaikan bahwa aset-aset yang idle, tinggal skemanya seperti apa. Karena ini middle low, (kami) akan coba (riset) secara cost (agar) bisa memberikan kontribusi cukup ekonomis secara fungsi juga akan memberikan kelayakan. Ini juga kita sedang riset, memang belum kita ekspose cuma kita akan adjust lagi sesuaikan dengan kebutuhan Kementerian PKP seperti apa," terang Rudi.

Dia juga menjelaskan pihaknya telah berpengalaman membangun hunian, seperti Rusun Pasar Rumput hingga Rusun Kemayoran. Beberapa proyek yang sebelumnya digarap ini, Rudi menilai dapat menjadi parameter pihaknya dalam berkontribusi untuk program 3 juta rumah. Namun, dia bilang tetap masih menunggu arahan dari Kementerian PKP.

"Tapi memang saat ini secara kebutuhan plannya sudah ada beberapa lokasi yang kemarin kita sempat sampaikan ke Kementerian," imbuh Rudi.

(kil/kil)

Sleman -

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menerjunkan timnya ke lokasi longsor di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean. Hasilnya, pihak kontraktor proyek perumahan yang diduga pemicu longsor diimbau untuk menghentikan aktivitas sementara waktu.

Tim Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman, Pratiwanto, menuturkan pihaknya mendapatkan sejumlah catatan. Pertama tingkat elevasi lahan calon perumahan tergolong tinggi sehingga potensi aliran air maupun longsoran bisa terjadi sewaktu-waktu.

"Catatannya ini kondisi elevasi tinggi, pasti ada air mengalir ke bawah pasti ada. Sementara berhenti dulu, karena ada ini (longsor). Sudah sampaikan ke kontraktor harus tanggung jawab atas dampak yang terjadi atas pembangunan," jelasnya saat ditemui di Dusun Jering VI, Selasa (26/11/2024).

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Dalam catatannya, dia juga meminta kontraktor menghentikan aktivitas sementara waktu. Setidaknya hingga adanya pembangunan talut maupun drainase. Agar luncuran air maupun longsoran material tidak jatuh ke permukiman.

Wanto, sapaannya, juga menyebut material sisi timur dan utara dekat dengan permukiman. Inilah yang akhirnya hanyut terbawa air dan menyebabkan banjir lumpur di rumah tiga warga yakni Suparjan, Sukarman, dan Sugiyanto.

"Dekat perbatasan dengan pemukiman makanya besok mau buat talut biar nanti aliran air tidak ke arah pemukiman tapi langsung turun. Idealnya kan ada talut arah bawah dan nanti airnya di alirkan ke selokan air di bawah itu," katanya.

Selain itu, Wanto juga meminta perangkat pemerintah tingkat padukuhan aktif agar mampu menjembatani keluhan yang muncul dari warga. Terutama atas dampak pembangunan calon perumahan tersebut.

Wanto menuturkan pembangunan calon perumahan berdampak ke tiga rumah warga. Seluruhnya mendapatkan kiriman air lumpur dan batu. Dari ketiganya, rumah Suparjan yang mengalami kerusakan parah.

"Intinya kalau ada dampak lagi akan komunikasi lagi yang jembatani Pak Dukuh. Kami sudah ke kontraktor, dia akan membuat drainase diarahkan agar air mengalir ke bawah. Ini sifatnya imbauan, karena kewenangan kami belum masuk ke sini," ujarnya.

Wanto juga menyebut akan ada koordinasi lintas instansi. Dalam hal ini dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY. Selain itu juga dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Sleman.

Tim Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman saat meninjau lokasi longsor di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, Selasa (26/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Dinas PUP-ESDM DIY berperan dalam pengawasan teknik konstruksi cut and fill. Berupa tindakan yang melibatkan proses penggalian dan penimbunan tanah untuk membuat permukaan tanah menjadi lebih rata. Sementara Dispetaru Sleman terkait tata ruang.

"Cut and fill harus izin ke PU Provinsi, ambil memotong bukit harus ada izin Provinsi. Soal area tata ruang izinnya ke Dispetaru Sleman. Nanti PU Sleman belakangan, setelah semua selesai dan diizinkan pemotongan dan tata ruang baru ajukan izin pembangunan," katanya.

Wanto mengaku sempat bertemu dengan penanggung jawab lapangan. Hanya saja dia belum mendapatkan jawab detail dari penanggung jawab lapangan tersebut.

"Tadi yang di lapangan belum bisa menyampaikan. Katanya yang mengurusi kantor jadi belum paham detailnya. Hasil ini tetap kami sampaikan ke atasan sebagai laporan tinjauan lapangan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya diduga dampak pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian sekitar satu meter.

(rih/apl)

Jakarta -

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025. Target awal, program tersebut akan menyasar 3 juta anak di tiga bulan pertama.

"Januari mungkin 3 juta anak untuk 3 bulan pertama, 3 bukan berikutnya kita tambah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan mengatakan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per anak. Namun, anggaran tersebut fleksibel tergantung nilai bahan pokok di tiap daerah.

"Begini hitungan APBN itu adalah Rp 15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah, mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing. Kami kan tidak beli paket makan, kami beli bahan baku yang akan dimasak," katanya.

Terkait menu, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak mengatur hal tersebut. Menu akan ditentukan para ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan di wilayah.

"Menu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi gizi nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan," ujarnya.

Dadan menyebut pihaknya akan memperkerjakan masyarakat lokal untuk memasak. Ia tidak menutup kesempatan bagi usaha katering yang siap bekerja sama, tapi tetap di bawah pengawasan Badan Gizi untuk menjamin kualitas makanannya.

"Sistemnya itu kita akan membangun satuan pelayanan yang seluruhnya dikelola badan gizi tapi yang kerja adalah masyarakat lokal," ujarnya.

"Kalau ada katering yang bersedia dan siap hadir bagian Badan Gizi Nasional, kita gunakan catering itu tapi kita akan tempatkan personel Badan Gizi untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas," ujarnya.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

(eva/azh)

Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya. Satu rumah itu bisa menggerakkan 150-an industri turunan mulai dari pasir, genteng, batu, semen sampai dengan peralatan perumahan, itu panjang rantai pasoknya," ujar Staf Ahli Menteri (SAM) PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, target Presiden RI Prabowo Subianto adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan menyebut angka 8 persen. Salah satu yang menjadi kontributor untuk pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa konstruksi.

"Sektor jasa konstruksi ini memberikan kontribusi 10-12 persen dari pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita berdasarkan data tersebut, berarti kita harus menggerakkan sektor konstruksi ini seoptimal mungkin supaya bahkan bisa lebih dari itu termasuk di dalamnya Tingkat Komponen Dalam Negerinya (TKDN) tinggi, sektor jasa konstruksi ini impornya rendah, jadi kita masih bisa ambil dari sumber daya lokal," kata Staf Ahli V Menteri PU itu.

SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun juga memiliki dalam mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi SKB Tiga Menteri semangatnya di situ. Artinya ada output-nya berbentuk rumah untuk rakyat, tapi juga ada dampak turunannya atau dampak di dalam proses konstruksinya itu masyarakat sudah bisa menerima manfaat selama proses konstruksi. Itulah yang dimaksud dengan semangat dari SKB Tiga Menteri tersebut," kata Endra.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Perum Griya Jaya Asri: Tipe 36/150

   Terletak di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, perumahan ini dikembangkan PT Putra Manshurin dengan banderol Rp 135 juta.

   Bangunan rumah dibuat 36/150 meter persegi. Dari total 129 unit, hingga kini masih tersedia 55 rumah lagi.

2. Ratu Residence : Tipe 36/108

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Tigasatu Mandiri Prima yang terletak di Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan banderol Rp 151 juta.

   Luas rumah masing-masing dirancang 36/108 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 4 unit, dan menyisakan 48 rumah lagi.

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) terus mendorong inovasi di sektor perumahan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan yang memenuhi pilar ekonomi, sosial dan lingkungan.

Salah satunya dengan menggelar ajang kompetisi BTN Housingpreneur. “Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih sebagai roadshow perdana ajang ini, dikarenakan UGM sudah terbukti sebagai wadah dan tempat yang sukses dalam membangun kreativitas bagi mahasiswa. Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Jasmin dalam rilis Selasa (26/11/2024).

Jasmin mengungkapkan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang- bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

“Kami berharap acara ini dapat turut menciptakan munculnya wirausahawan baru yang akan berkontribusi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia sekaligus untuk mendukung program 3 juta rumah. Pada akhirnya nanti, setiap pemenang berkesempatan menjadi mitra bisnis BTN dan tergabung dalam komunitas ekosistem perumahan skala nasional,” katanya.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menambahkan, dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur total hadiah yang disediakan sekitar Rp1 miliar. Untuk itu, dia berharap seluruh masyarakat dan mahasiswa di Indonesia bisa berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Menurut Ramon, BTN Housingpreneur layak diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa karena ajang ini dimaksudkan untuk memberdayakan pengusaha muda dan inovator yang peduli dengan kelestarian lingkungan dalam industri properti. Harapannya, acara ini dapat meng-akselerasi "Next Level" para Wirausahawan Properti dengan orientasi berkelanjutan.

"Untuk itu, BTN HousingPreneur menjadi salah satu kontribusi kami terhadap visi Indonesia Emas 2045 dengan menumbuhkembangkan wirausahawan muda unggul dan berkualitas di bidang properti," ujar Ramon.

Adapun, ajang kompetisi ini akan mencari ide-ide unggulan dari beberapa kategori. Ada kategori yang bisa diikuti oleh developer dan pengusaha yang sudah memiliki bisnis established seperti, Best Eco House Design, Best Housing Related Innovation,

Best Landed Residential: Best Affordable House Development, Best Resdential: Best Eco Residential, dan Best Residential: Best Syariah Project. Lalu, ada juga dua kategori lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan umum yang berbentuk ide bisnis, yakni Best Eco House Design dan Best Housing-Related Innovations.

Peserta BTN Housingpreneur akan menjalani 2 tahap penjurian, tahap pertama adalah seleksi berkas dan evaluasi bisnis serta ide. Lalu, tahap kedua melakukan Live Pitching an Grand Judging.

Setelah acara Kick Off di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini, BTN Housingpreneur akan dilanjutkan dengan Roadshow di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

(kunthi fahmar sandy)

Sleman -

Suparjan dan keluarganya yang terdampak longsor diduga imbas proyek perumahan di Jering VI, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, memutuskan mengungsi. Hal itu karena ada bagian rumah mereka yang rusak dan sumur terendam lumpur.

"Kalau air belum ada, keluarga belum kembali ke sini karena kebutuhan air kan krusial. Sementara masih di rumah adik dulu, simbah juga masih di sana," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Selasa (26/11/2024).

Sementara itu, saat ini Suparjan melakukan pembersihan sumur secara manual. Secara perlahan material lumpur dikeluarkan dengan ember kecil.

Suparjan menuturkan pembersihan sumur tergolong sulit karena endapan sumur mencapai ketebalan sekitar satu meter. Ditambah lagi tekstur lumpur yang cenderung liat dan mengeras karena sudah empat hari.

"Hari ini dari pagi menguras sumur, karena tumpukannya belum bersih. Tebal lumpurnya ini 1 meter lebih, jadi tidak butuh waktu lama," ujarnya.

Kondisi kerusakan di rumah Suparjan memang tergolong parah dibanding dua rumah lainnya yang turut terdampak longsor. Selain sisi dalam rumah dibanjiri air, lumpur dan batu, kondisi sumur juga rusak.

"Sumurnya memang tidak pakai bibir buis beton jadi air lumpurnya kemarin langsung masuk ke bawah. Kalau ke dalam sumur ini sekitar empat meter," katanya.

"Dulu ini tuk (sumber mata air) terus akhirnya dijadikan sumur. Makanya tingginya cuma empat meter, kalau sumur lain sekitarnya lebih dalam lagi," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Mirza Anfansury sebut timnya akan melakukan tinjauan hari ini. Baik di lokasi calon perumahan maupun rumah warga terdampak.

Tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan catatan atas kejadian longsoran. Termasuk evaluasi bagi pihak kontraktor calon perumahan. Khususnya sisi lahan yang berhadapan dengan permukiman.

"Hari ini tim sudah perintahkan agar meninjau lokasi calon perumahan itu. Nanti akan ada sejumlah catatan untuk kontraktor pascatinjauan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya adalah pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian 1 meter.

(rih/rih)

Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap nasib harga rumah subsidi tahun depan usai pemerintah resmi memangkas pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dia menyebut, dirinya bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan menteri keuangan membahas kemungkinan merevisi harga rumah subsidi.

“Kita kan di Indonesia itu kan punya masing-masing keundangan, makanya kita perlu koordinasi. Nanti saya koordinasi sama menteri keuangan,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (26/11/2024).

Ara menegaskan, koordinasi tersebut penting dilakukan guna memastikan ketersediaan anggaran agar lebih terukur.

Untuk diketahui, saat ini harga rumah subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.60 Tahun 2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Berdasarkan catatan Bisnis, harga rumah subsidi terakhir mengalami kenaikan pada 2023. Kenaikannya mencapai 8% dari semula di kisaran Rp150,5 juta - Rp219 juta menjadi Rp162 juta - Rp234 juta.

Tak sampai di sana, kenaikan harga rumah murah ini juga akan kembali disesuaikan pada 2024 dengan harga dimulai dari Rp166 juta - Rp240 juta sesuai dengan zona wilayah.

Secara terperinci, berikut batas harga jual rumah subsidi 2023 - 2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

Pemerintah bakal memangkas harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp10,5 juta per unit mulai Desember 2024.

Pemangkasan akan dilakukan dengan menghapus dua pungutan retribusi, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun langkah penghapusan ini ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

PBG sendiri adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai teknis bangunan gedung.

PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp5 juta-Rp12 juta.

Sementara BPHTB adalah pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarifnya sendiri mencapai 5 persen dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Untuk menghapus dua pungutan itu, pemerintah bakal menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penghapusan retribusi.

SKB itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTP, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Aturan itu juga berlaku untuk pembelian dan pembangunan rumah luas 36 meter persegi untuk rumah umum dan rumah susun serta rumah luas 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya atau rumah tapai yang dibangun masyarakat.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan.

Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.