JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dana sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) sejauh ini masih belum berubah. Namun tim ahli Menko Pangan, Drajad Hari Wibowo, menyampaikan alokasi di dalamnya masih bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada.

“Yang saya tahu sekarang kan sudah dianggarkan di APBN ya, jadi selama tidak ada perubahan APBN ya tetap segitu (Rp 71 triliun). Cuma mungkin alokasi di dalamnya masih bisa diubah-ubah akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan saat ini kondisi persiapan untuk penerapan MBG masih dinamis. Seiring dengan itu, program anyar prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut juga masih dalam tahap uji coba.

Rencananya, MBG akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang. Adapun target yang disasar program tersebut adalah para pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah serta para ibu hamil di Indonesia.

“Sekarang masih dinamis. Itu kan yang terjadi di MBG sekarang ini kan baru uji coba, belum benar-benar mulai program kan. Programnya kan baru mulai Januari,” jelas Drajad.

Dalam proses implementasi MBG, pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak dari elemen masyarakat. Termasuk di antaranya para petani dan peternak di daerah-daerah Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, pada Rabu (18/12/2024).

Pada uji coba kedua ini, menu yang disajikan meliputi nasi dengan lauk ayam katsu, daun selada yang dipotong kecil, sepotong buah semangka, dan susu putih 200 mililiter.

"Ini yang kali kedua uji coba makan bergizi gratis setelah sebelumnya di TK Pembina 1. Tadi Alhamdulillah ada 40 lebih siswa yang mengikuti, itu kelas 7 semua," ujar Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan saat ditemui di lokasi.

Pagu per porsi makanan pada uji coba ini adalah Rp 12.000, sama dengan harga pada uji coba sebelumnya di TK Pembina 1.

Meskipun demikian, Pilar memastikan pihaknya akan berusaha menyesuaikan harga tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yang menetapkan harga makanan MBG sebesar Rp 10.000 per porsi.

"Hari ini harga masih sama Rp 12.000, sudah sama susu tapi nanti kami sesuaikan. Makanya kami akan menunggu petunjuk teknisnya seperti apa. Kalau memang Rp10.000, nanti disesuaikan lagi," kata Pilar.

Pada uji coba sebelumnya di TK Negeri Pembina 1, menu yang disajikan terdiri dari nasi, ayam goreng, tumis sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu coklat ukuran 50 mililiter dengan harga yang sama, yaitu Rp12.000 per porsi.

Meskipun harga dan menu bisa berubah, semua disesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel dan penghitungan gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG secara penuh akan direalisasikan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel serta mendukung perkembangan mereka di usia dini.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan membagikan makanan ke siswa siswi SMP Negeri 19 Tangsel saat uji coba program Makan Bergizi Gratis, Rabu (18/12/2024).

Pengamatan Kompas.com, Pilar yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat kuning memberikan kotak berisi makanan kepada salah satu siswa kelas 7 bernama Fadel (12).

Fadel yang saat itu duduk sebelahan dengan temannya, Keano (13), menerima kotak makanan yang diberikan oleh Pilar.

Dalam kotak makan itu, terdapat nasi dengan lauk Chicken katsu atau ayam filet yang digoreng dengan tepung roti, daun selada yang dipotong kecil, satu potong buah semangka, dan susu putih ukuran 200 mililiter.

Setelah makanannya dibagikan satu per satu untuk 40 siswa, mereka membaca doa makan terlebih dahulu kemudian langsung menyantap hidangan itu.

Sesekali Pilar juga mengajak berbicara siswa kelas 7 SMPN 19 Tangsel. Salah satunya adalah Fadel.

"Bagaimana makanannya?," tanya Pilar dan dijawab oleh Fadel dengan senyuman.

"Biasanya suka dibawain bekal?," tanya Pilar lagi.

"Iya, pak. Biasanya suka dibawain sama orangtua," jawab Fadel.

Kemudian, Pilar meminta Fadel untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan itu.

"Dihabiskan ya makanannya. Pelan-pelan makannya, nanti tersedak," kata Pilar.

Setelah itu, Pilar berkeliling untuk memastikan makanan yang disajikan kepada para murid tanpa sisa.

SMPN 19 Tangsel merupakan sekolah kedua yang menjalankan uji coba program makan bergizi gratis. Sebelumnya, uji coba makan bergizi gratis di Tangsel pertama kali dilakukan di TK Negeri Pembina 1 pada Kamis (5/12/2024).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni menyatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis secara penuh direncanakan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden, Kamis (5/12/2024).

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel sekaligus mendukung perkembangan mereka di usia dini.

Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025 di provinsi setempat.

"Kami menganggarkan dalam APBD Provinsi dana sebesar Rp10 miliar untuk Program MBG," kata Olly saat menghadiri penyerahan DIPA 2025 di Manado, Rabu.

Dia berharap kabupaten dan kota di Sulut juga bisa menganggarkan dalam APBD 2025. "Jika bersama-sama kita mendukung program ini, pasti akan berjalan lancar dan berdampak pada generasi mendatang, khususnya generasi emas 2045," kata Olly.

Agar lebih optimal, lanjutnya, pimpinan daerah juga menyediakan anggaran untuk mendukung program makan bergizi ini.

Olly menjelaskan Program MBG ini dalam upaya menunjang pertumbuhan generasi penerus bangsa sebagai program yang penting dan berdampak positif.

“Kesuksesan program ini juga akan berdampak terhadap menurunnya angka stunting, dengan ini kita bisa menyelesaikan persoalan stunting,” katanya.

Program MBG adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan Program MBG memiliki beberapa tujuan, di antaranya mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, membentuk SDM unggul, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan membuka peluang ekonomi.

Program MBG diluncurkan pada Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta anak di seluruh Indonesia. Uji coba program tersebut dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi.

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan ini merupakan imbas dari terbatasnya anggaran pemerintah.

Pemerintah menilai, dana Rp 10.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis untuk setiap porsi. Kebijakan ini tentu menuai ragam pro kontra, terutama dari para ahli.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) menyoroti pemangkasan ini.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ni merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah, namun juga perlu pertimbangan dari sisi rakyat.

“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujarnya dikutip pada Rabu (18/12/2024), dilansir dari laman Unair.

Pentingnya komunikasi kebijakan

Prof. Jusuf menilai komunikasi kebijakan merupakan aspek krusial bagi pemerintah, sehingga pejabat perlu berhati-hati dalam membuat janji kepada rakyat.

“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Menurutnya, hal serupa berpotensi terjadi pada program MBG apabila pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

“Program ini merupakan program andalan Presiden untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Program MBG harus terealisasi sesuai harapan rakyat

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu janji kampanye yang paling digadang-gadang oleh Presiden. Mengingat hal tersebut, Prof. Jusuf pun menekankan bahwa realisasi program ini harus sesuai dengan harapan rakyat.

“Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tambahnya.

Tak hanya itu, Prof. Jusuf juga mengingatkan pentingnya pasti dalam menjalankan program ini.

“Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Litbang Kompas mengungkap bahwa program makan bergizi gratis bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas Kementerian Sosial (Kemensos) di Banjarnegara, Jawa Tengah, membuat masyarakat setempat meraup keuntungan ekonomi.

Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto mengatakan bahwa penelitian dilakukan di salah satu kecamatan yang melaksanakan program Kementerian Sosial (Kemensos) dalam waktu satu bulan.

Program itu sudah berjalan selama setahun terakhir.

Litbang Kompas menemukan bahwa pihak Kemensos menyalurkan dana sebesar Rp 496 juta untuk biaya program makan gratis di kecamatan tersebut, yang menimbulkan multiplier effect.

Adapun penelitian ini dilakukan atas permintaan pihak Kemensos untuk mengukur efektivitas program tersebut.

"Ternyata adalah duit bergulir di kelompok masyarakat yang menyediakan makanan itu, kelompok masyarakat di situ yang dibentuk oleh Kementerian Sosial mendapatkan keuntungan," kata Kris saat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Sleman, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

"(Menjadi) sekitar dapat Rp 576-an juta," ujarnya.

Kris lantas mencontohkan bagaimana dana yang dikucurkan Kemensos menjadi keuntungan ekonomi yang berputar di masyarakat.

Dari Rp 1 yang disalurkan Kemensos untuk bantuan makan bergizi gratis, di masyarakat berputar dan berlipat menjadi Rp 1,01.

Padahal, seharusnya ketika Kemensos mengucurkan dana bantuan, hanya akan tercipta keuntungan Rp 0.

"Justru duit itu bergulir, membuat keuntungan ekonomi di situ menjadi lapangan pekerjaan sendiri di kelompok masyarakat di situ. Ini yang luar biasa contoh, dan ini memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat di situ," ujar Kris.

Ia mengatakan bahwa ketika program bantuan makan bergizi gratis bagi lansia dan disabilitas dihentikan akhir tahun ini, keuntungan ekonominya masih berputar dua hingga tiga kali lipat pada tahun depan.

Ketika program dilanjutkan, katanya, keuntungan ekonomi yang berputar di masyarakat akan lebih besar lagi.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa keuntungan itu bisa timbul karena program makan bergizi gratis ini dikerjakan atau memberdayakan masyarakat setempat.

"Nah, ini sukses sebenarnya. Suksesnya kenapa? Karena ini dijalankan oleh masyarakat lokal, lokal yang menyelenggarakan sehingga berputarnya di lokal," tutur Kris.

Peneliti itu mengatakan bahwa keuntungan tersebut baru hanya dari sisi ekonomi.

Sementara itu, dampak pada perkembangan sosial, kesehatan penerima bantuan, dan kesadaran gotong royong belum diukur.

Menurut Kris, jika pelaksanaan program Kemensos ini disalin dan diterapkan pada program makan siang gratis pemerintah Prabowo-Gibran juga bisa sukses.

"Kalau ini misalnya diadopsi untuk makan siang gratis, program pemerintah itu akan sukses karena ini sudah jalan lama, tinggal di-copy sebenarnya. Kalau dari temuan kami, ya," tutur Kris.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa hasil penelitian Litbang Kompas menjadi data yang penting bagi Kemensos.

Melalui survei itu, pihaknya akan bisa memperbaiki program terkait dalam waktu ke depan.

Sementara itu, program makan siang gratis yang akan direalisasikan pemerintah pusat secara konsep juga mirip dengan program Kemensos.

"Mirip-mirip, enggak terlalu jauh, dan tadi, di samping program ini untuk memenuhi kebutuhan para lansia, tapi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Ini yang ditemukan oleh Litbang Kompas," ujar Gus Ipul.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 19, Ciater, Serpong, Rabu (18/12/2024).

Program ini bertujuan meningkatkan gizi siswa sekolah sekaligus mendukung perkembangan anak-anak usia dini.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, tiba di lokasi pukul 14.15 WIB bersama Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Tangsel, Dedi. Keduanya disambut penampilan Tari Nong Anggrek, tarian khas Kota Tangsel, yang dibawakan oleh seorang siswi SMPN 19.

Para guru sekolah kompak mengenakan kemeja putih, bawahan hitam, dan kerudung merah muda bagi guru perempuan, sambil berdiri di sepanjang karpet merah sepanjang 10 meter yang disiapkan untuk menyambut kedatangan Pilar.

“Terima kasih,” ujar Pilar kepada para guru usai menikmati suguhan tarian tersebut.

Setelah itu, Plt Kepala Sekolah SMPN 19 Tangsel, Frida Tesalonik, mengarahkan Pilar dan rombongan menuju ruang kelas yang telah disiapkan untuk acara tersebut. “Mari bapak-bapak,” kata Frida.

SMPN 19 Tangsel merupakan sekolah kedua yang menjalankan uji coba program MBG. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menyatakan bahwa program ini akan diterapkan secara penuh di sekolah negeri lainnya mulai tahun depan.

“Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan,” ujar Deden.

Program MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa sekolah dan diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan gizi di kalangan pelajar.

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis bahwa target pemerintah untuk membangun 3 juta perumahan rakyat dapat tercapai.

Keyakinan ini disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta setiap kementerian untuk menerapkan semangat kolaborasi dan gotong-royong dalam implementasi program tersebut.

Ara, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa salah satu contoh nyata kolaborasi lintas kementerian telah dilakukan melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Ada dua tempat, di sini Rancaekek, satu lagi di Solokanjeruk. Selama sebulan ini, Pak Mendagri memimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi dan saya juga mendengar dengan kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi yang luar biasa," ungkap Ara usai meresmikan Rusunawa di Kecamatan Rancaekek, Rabu (18/12/2024).

Lebih lanjut, Ara menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah serta Rusunawa di Jawa Barat.

"Saya mendengar terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat juga sudah mulai terjadi. Artinya, gotong-royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali," jelasnya.

Dia mengakui bahwa jika upaya mewujudkan misi Presiden hanya bergantung pada Kementerian yang dipimpinnya, program tersebut tidak akan terwujud.

Hal ini dikarenakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat ini hanya memiliki anggaran sebesar Rp 5 triliun.

"Kalau mengandalkan hal itu tidak mungkin, tapi ada kerja sama dengan kementerian Pak AHY, Mensos, Mendagri. Semoga 3 juta rumah bisa tercapai," ujarnya.

Ara juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mempermudah proses izin administrasi kepemilikan rumah.

Proses yang biasanya memakan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari, bahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kini gratis.

Rusunawa yang dibangun di Kecamatan Rancaekek akan dihuni oleh masyarakat yang dipindahkan dari kolong jembatan Pasopati dan Tamansari, Kota Bandung, serta warga dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

Total penghuni Rusunawa di Kecamatan Rancaekek mencapai 97 Kepala Keluarga.

"Ini mempersiapkannya kurang lebih 2 minggu. Dua minggu lalu kita survei lokasi ini dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ," kata Ara.

Ara optimis bahwa pembangunan Rusunawa dan program 3 juta rumah rakyat dapat mengurangi jumlah backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 10 juta kepala keluarga di tingkat nasional.

"Kita tahu bahwa saat ini secara nasional sekitar 10 juta masyarakat kepala keluarga yang belum punya rumah, dan masih banyak lagi yang juga perlu dibenahi karena tidak layak huni. Tapi saya punya harapan dan keyakinan, di bawah Menteri Perumahan kita bisa menghasilkan progres yang baik," tutup Ara.

TANGERANG, investor.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan siap melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mulai awal tahun 2025. Kesiapan tersebut setelah Pemkot melakukan uji coba MBG di berbagai tempat serta mengevaluasinya. 

Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, evaluasi program uji coba MBG telah melibatkan berbagai pihak, antara lain penyedia makanan, kepala sekolah SD dan SMP, pengawas pendidikan, serta perangkat daerah terkait. 

"Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kesiapan dalam implementasi program tahun 2025," ujar Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, Rabu (18/12/2024).

Menurut Nurdin, evaluasi uji coba MBG yang sudah dilaksanakan menjadi momentum penting untuk melihat hasil dan masukan dari berbagai pihak, baik dari siswa, guru, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dijelaskan Nurdin,  dalam pelaksanaan uji coba sebelumnya, tercatat ada 9 penyedia yang terlibat dan melayani 113 sekolah dengan total 66.899 siswa tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan tata kelola program makan bergizi gratis sejalan dengan petunjuk teknis yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Tentu kami akan menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan arahan pemerintah pusat. Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini," ungkapnya.

Program uji coba MBG, yang berlangsung mulai Agustus hingga November 2024, mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai elemen masyarakat.

"Hasil evaluasi menunjukkan, para siswa merasa senang dengan program ini, sementara orang tua menyambut baik manfaat program bagi tumbuh kembang dan konsentrasi belajar anak-anak mereka," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, menyampaikan, program uji coba telah berjalan dengan baik dan akan diperluas pada 2025. 

Sebanyak 113 sekolah terlibat dalam tahap uji coba, dan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk pelaksanaan program MBG tahun 2025.

Program MBG, diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi muda kota Tangerang. Pemantauan dan evaluasi berkala juga akan terus dilakukan oleh tim gabungan guna memastikan kualitas makanan dan efektivitas program terhadap kesehatan siswa.

"Melalui program ini, kami ingin mewujudkan generasi muda Kota Tangerang yang sehat, cerdas, dan produktif. Kami juga siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program ini pada 2025," tandas Jamaluddin.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MAJALENGKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar pada 2025 untuk makan bergizi gratis pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP)

Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, anggaran Rp5 miliar untuk menjangkau sebanyak 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini pun dirancang bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” kata Dedi, Rabu (18/12/2024).

Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Majalengka berencana menggandeng pengusaha catering lokal melalui mekanisme e-katalog.

Langkah ini dinilai akan memberikan efek positif ganda, yakni pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis untuk siswa sekaligus mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan pemanfaatan e-katalog, pemerintah dapat menjalin kerjasama yang transparan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan makanan.

Pemkab menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga salah satu strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa.

“Dengan dilibatkannya kelompok pemberdayaan perempuan, harapannya mereka dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Dedim

Meski mendapat banyak apresiasi, Pemkab Majalengka menyadari pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program ini.

Transparansi dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Pemkab memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan.

Pemerintah daerah juga berencana membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan program di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program dapat berjalan lancar tanpa kendala, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Kami akan melakukan pengawasan yang ketat agar program ini berjalan efektif. Kualitas makanan harus benar-benar terjaga, dan anggaran yang ada akan kami gunakan sebaik mungkin,” kata Dedi.