Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera menyiapkan saluran serta sarana pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait program dan hasil pembangunan perumahan. Namun demikian, pengaduan dari masyarakat itu harus disertai data dan fakta di lapangan dan tidak bersifat fitnah yang dapat merugikan pihak lain.

"Kementerian PKP akan segera meluncurkan sarana pengaduan untuk publik terkait dengan masalah perumahan. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan layanan bagi masyarakat di bidang perumahan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.

Heri Jerman menambahkan, pihaknya meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan masalah perumahan yang ditemui di lapangan. Dengan demikian, Kementerian PKP dapat menindaklanjuti berbagai laporan yang ada sesuai dengan tugasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menerangkan bahwa masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan melalui layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat secara online yang terintegrasi secara nasional yakni Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) atau SP4N-LAPOR dan Lapor Mas Wapres yang akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

"Kami ingin membuka sarana pengaduannya supaya lebih memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Namun pengaduan itu harus disertai data dan fakta jangan sampai pengaduan itu bersifat fitnah," jelas dia.

Dirinya juga mencontohkan misalnya pada program penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Jika ada pihak yang memotong jumlah bantuan pemerintah atau sengaja mengurangi kualitas bangunan maka boleh disampaikan pengaduannya.

"Pada program stimulan pembangunan perumahan swadaya itu kan banyak sekali yang terlibat misalnya fasilitator dan toko. Kalau ternyata fasilitatornya yang nakal memotong dana bantuan atau meminta duit atau bahkan toko bangunan dia memberikan feedback juga mengurangi kualitas ya masyarakat berhak lapor terjadinya tapi harus dengan data dan fakta jangan hanya dugaan saja," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan pada bulan puasa atau Ramadan.

Dadan mengatakan bahwa penerima manfaat akan tetap mendapatkan menu makanan setiap kali kegiatan sekolah berjalan.

"Iya, [MBG] pasti tetap berjalan. Makanan akan dibawa pulang,” ujarnya kepada Bisnis saat dihubungi, Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, Dadan pun mengamini bahwa akan ada penyesuaian menu yang akan diterima oleh pelajar.

Penyebabnya, dia mengatakan apabila makanan di bawa pulang ketahanan makanannya pun tentu pasti menjadi pertimbangan.

“Tentu saja ada penyesuaian. Menunya seperti kurma, susu, buah, kue kering fortifikasi,” pungkas Dadan.

Sekadar informasi, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN juga menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program MBG.

Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun di tengah penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. BGN dinilai memenuhi syarat untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisien yang dilakukan pemerintah.

Dilansir detikFinance, Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk bisa menerima tambahan anggaran itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran BGN dipangkas Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Anggaran yang dipangkas untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," katanya.

Pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," terangnya.

Untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu MBG untuk 82,9 juta penerima. Saat ini baru ada 246 SPPG.

(dai/dai)

Jakarta -

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun dari yang sebelumnya mengalami efisiensi anggaran menjadi Rp 1,6 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 turun menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah sempat menyampaikan bahwa pihaknya telah rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

(abr/abr)

Jakarta -

Pemerintah tengah menjalankan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi. Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp2 06 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

(kil/kil)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi terkait heboh mitra program makan bergizi gratis (MBG) yang belum dibayar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim sudah membayar semua mitra MBG.

Dadan mengatakan pihaknya telah mempunyai data-data mitra yang sudah dibayar. Dadan juga mengklaim pembayaran kepada mitra MBG berjalan dengan lancar.

"Semuanya sudah dibayar. Datanya ada di kami dan semua berjalan lancar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Kendati demikian, Dadan belum bisa memastikan terkait yang mengaku belum dibayar itu oknum atau bukan. "(Yang mengaku oknum?) Saya nggak tahu kalau itu," tambah Dadan.

Beberapa waktu lalu, viral banyak mitra MBG yang belum dibayar. Kemudian para mitra tersebut dikabarkan banyak mundur. Kabar tersebut sempat viral di media sosial, termasuk X.

"Perusahaan temen gw jadi salah satu mitra program MBG ini, udah keluar budget 3M belum dibayar sama pemerintah," tulis aro*****.

"Nahhh lhoo baru berapa hari sudah banyak masalah, banyak mitra program MBG Mundur tak dibayar BGN," tulis akun @mata_ne*****.

"Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Lho...," cuit akun @Alw******

Saksikan Live DetikPagi :

(kil/kil)

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp200,2 miliar kena sikat Presiden Prabowo Subianto berkat arahan efisiensi APBN 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan porsi pemangkasan yang dialami lembaganya itu hanya 0,2845 persen dari pagu awal Rp71 triliun. Namun, ini membuat mereka harus putar otak agar operasi lembaganya tetap jalan.

Salah satu hasil putar otak adalah meminjam lahan kepada BUMN sampai pemerintah daerah (pemda).

"Ketika kunjungan Pak Presiden (Prabowo) ke Kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi, ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait pengadaan lahan," ungkapnya beres rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Yang kena (efisiensi Rp200,2 miliar) hanya pengadaan lahan, yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, instansi lain, kementerian lain, BUMN, dan lain-lain. Bisa pinjam pakai," tegas Dadan.

Dadan mengatakan lahan-lahan tersebut diperlukan untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan seluruh unit itu dikelola langsung Badan Gizi.

Meski, ia menegaskan SPPG untuk melayani program makan bergizi gratis bisa dibangun oleh siapa saja. Dadan juga menyebut pihak swasta boleh ikut terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur ini.

"Mitra yang menyiapkan (lahan SPPG), yang mengelola seluruh Badan Gizi. Mau disiapkan oleh BGN, mau disiapkan oleh TNI, mau disiapkan Polres, mau disiapkan oleh Polri, mau disiapkan BIN, mau disiapkan oleh pemda, mau disiapkan oleh swasta. Semua (SPPG) yang kelola Badan Gizi," jelasnya.

Bos BGN menargetkan 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Sedangkan saat ini baru tersedia 246 unit, lalu bertahap akan meningkat menjadi 700 satuan pelayanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada kendala dalam pembayaran kepada para mitra program makan bergizi gratis (MBG).

“Alhamdulillah lancar,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Dadan membantah kabar yang menyebut terdapat mitra MBG mundur karena masalah pembayaran.

“Di data kami tidak ada (mitra MBG yang mundur),” ujar dia.

Sebelumnya, Dadan menegaskan bahwa mitra yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis akan diberikan uang secara langsung untuk pengadaannya mulai Februari 2025.

Dadan mengatakan, selama ini, para mitra harus mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu, baru kemudian pengeluarannya di-reimburse oleh negara.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Diketahui, viral di media sosial kabar mengenai mitra MBG di Tasikmalaya yang mundur karena belum menerima pembayaran.

Isu ini menjadi perbincangan publik setelah muncul unggahan yang menyebutkan beberapa dapur di Tasikmalaya menghentikan kerja sama akibat kendala pembayaran.

Bos Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons rencana penggunaan Rp306,69 triliun yang coba dihemat Presiden Prabowo Subianto dari belanja APBN 2025.

Ia menegaskan pihaknya hanya butuh Rp100 triliun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG). Suntikan dana itu diperlukan agar sasaran penerimanya sesuai dengan target awal, yakni 82,9 juta orang.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu (anggaran makan bergizi gratis) atau percepatan itu dimulai September (2025), maksimal kita hanya butuh Rp100 triliun," kata Dadan selepas rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Jadi, masih ada sekitar Rp206 triliun (sisa hasil efisiensi APBN 2025) yang bukan untuk Badan Gizi. Itu banyak sebenarnya yang masih bisa dikerjakan oleh kementerian dan lembaga lain," tegasnya.

Dadan memang tak menjawab tegas apakah Badan Gizi Nasional sudah dijanjikan Prabowo pasti mengantongi tambahan Rp100 triliun dari hasil efisiensi. Ia cuma menjelaskan semuanya akan masuk dan dikelola Badan Gizi, kalau anggaran tambahan MBG itu direstui sang Kepala Negara.

Di lain sisi, ia percaya diri BGN berhak atas tambahan Rp100 triliun tersebut. Dadan menekankan mereka memenuhi seluruh syarat penggunaan anggaran di era Prabowo.

Pertama, spending tersebut meningkatkan lapangan pekerjaan. Syarat kedua adalah bisa meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan inovasi.

Ia merinci bahwa program makan bergizi gratis sudah pasti menyerap setidaknya 1,5 juta orang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lalu, menciptakan rantai pasok, meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini menganggur, sampai berinovasi dalam pelayanan 3.000 porsi makanan setiap harinya.

Dadan lalu berbagi tips agar sisa efisiensi sebesar Rp206,69 triliun bisa dikantongi oleh kementerian/lembaga lain. Ia menegaskan caranya cukup membuat program-program yang sesuai dengan tiga syarat dari Presiden Prabowo.

Khusus untuk rencana percepatan MBG, ia mengatakan prosesnya akan dimulai sejak September 2025 sampai akhir tahun ini. Jika itu terlaksana penuh, tambahan anggaran Rp100 triliun menjadi keniscayaan.

"Per bulan kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi, tergantung nanti apakah dimulai September, November, Oktober, atau dimulai Desember. Pokoknya hitungannya (MBG butuh) Rp25 triliun per bulan. Kalau dimulainya hanya Desember (2025), ya kita butuhnya Rp25 triliun," tuturnya.

"Anggaran (BGN butuh tambahan Rp100 triliun) sudah pasti nih, sudah selesai. Sumber daya manusia (SDM) baru akan tuntas akhir Juli, kemudian kan tidak mungkin langsung diturunkan di lapangan, harus disebar dulu untuk adaptasi. Mungkin September (2025) baru kita paling cepat, tapi yang paling kunci adalah infrastruktur," tutup Dadan.

Saat ini anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun. Namun, harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Terutama terhadap pengembang-pengembang nakal yang tidak punya rasa sense of crisis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

"Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, saya selaku Inspektur Jenderal sudah meminta atau memohon kepada BPK untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara, maka Kementerian PKP nantinya akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

"Terutama terhadap pengembang-pengembang nakal yang tidak punya rasa sense of crisis. Tidak punya rasa terhadap suatu keadaan yang dialami oleh masyarakat yang masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu yang seharusnya mendapatkan hak yang layak juga, rumah subsidi yang layak juga. Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini, itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu tetapi negara juga dirugikan," kata Heri Jerman.

"Oleh karena itu saya minta secara tegas kepada pengembang-pengembang yang nakal itu, anda tidak berhak lagi untuk tidak mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)!" tambahnya.

Menurut dia, masih banyak pengembang yang baik-baik juga dan perlu diberikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik tersebut yang memiliki komitmen dengan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Kementerian PKP sudah menghitung bahwa sebenarnya masih ada keuntungan yang bisa diperoleh para pengembang, tetapi kalau masih meninggalkan kualitas, masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak bagi MBR maka hal ini sangat merugikan.

"Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya permohonan saya selaku Inspektur Jenderal kepada BP, kiranya nanti akan bisa kita wujudkan tata kelola yang lebih baik lagi. Dan ini juga kiranya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Kita tidak akan tutup-tutupi, masyarakat berhak tahu juga. Kalau merasa rumah bersubsidi yang dihuni tidak layak, Apa jadinya kalau bertahun-tahun tinggal di tempat itu dengan rasa tidak nyaman ditambah lagi kualitas-kualitas selokan, sanitasi yang buruk.
Jadi ini menjadi perhatian kita. Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukaan sangat concern, sangat perhatian terhadap rumah bersubsidi ini," kata Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait langsung terjun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan tepatnya ke perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menjadi lokasi langganan banjir.

Menteri PKP juga melakukan dialog dengan penghuni serta meminta pengembang perumahan untuk segera mengatasi masalah banjir dengan tenggat waktu satu bulan dengan membuat saluran air yang baik.

Menurut Ara, masalah banjir di perumahan ini sudah lama dan harus segera mendapat penanganan serius. Apalagi perumahan bersubsidi ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan dalam anggarannya KPR FLPP menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melakukan revisi efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menyampaikan, sebelumnya Kementerian PKP mendapat pemangkasan senilai Rp 3,661 triliun dari pagu anggaran Rp 5,274 triliun, sehingga menyisakan pagu anggaran setelah efisiensi sebesar Rp 1,613 triliun.

Namun, selanjutnya ada rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga. Sehingga terdapat perubahan anggaran yang dipangkas.

"Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran, telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian ??? dari Rp 3,661 triliun, turun menjadi Rp 1,812 triliun. Sehingga pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun," ujar Fahri dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (13/2/2025).

Pagu anggaran Kementerian PKP setelah rekonstruksi efisiensi yang baru sebesar Rp 3,462 triliun itu nantinya akan difokuskan ke dua hal, yaitu Program Dukungan Manajemen senilai Rp 671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 2,791 triliun.

Adapun Program Dukungan Manajemen terbagi lagi dalam dua prioritas, yaitu gaji dan tunjangan, serta layanan operasional.

Sementara untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman terbagi dalam dua program, yaitu program fisik sebesar Rp 2,707 triliun dan non-fisik (regulasi, monitoring, evaluasi dan supervisi) Rp 84,17 miliar.

Adapun program fisik mencakup Padat Karya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Multi-years Contract (MYC) Rusun IKN, MYC Rusun DOB, MYC Rusun Reguler, Revitalisasi Rusun, Tunggakan Hunian Tetap Pasca-bencana, Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU, serta Rusun dan Rusus Reguler 2025.

Lanjut Fahri, terkait hasil rekonstruksi efisiensi anggaran ini, Kementerian PKP meminta persetujuan Komisi V DPR RI untuk kemudian melaporkan kembali kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Untuk selanjutnya kami meminta untuk memperoleh persetujuan dari Komisi V, dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Itulah tujuan kami memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025