Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat peran 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi mendukung ketahanan pangan daerah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Sabtu.

Ia mengungkapkan hal ini usai menghadiri sosialisasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pertanian di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda.

Wagub Seno menekankan pentingnya peran aktif BUMdes dalam mendukung program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

"Kita sudah minta agar BUMDes aktif. Bersama SPPG, mereka sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan," ujarnya.

Pemprov Kaltim berencana memberikan bantuan kepada BUMDes jika anggaran memungkinkan. Seno Aji juga menyoroti harapan agar sektor pertanian di Kaltim semakin maju, sehingga petani sejahtera dan produksi beras lokal meningkat.

"Itu tujuan kita. Kita harapkan kemandirian pangan dari tingkat desa, khususnya beras," katanya.

Wagub menambahkan bahwa dengan meningkatnya produksi pangan yang berada di Kaltim, dapat menekan angka inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan pangan.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk membahas pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga, dan juga diharapkan dapat mendukung program MBG.

Hal yang menjadi penajaman ialah pemanfaatan 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif. Salah satu poin penting adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat desa, serta penggunaan dana desa secara efektif untuk mendukung pertanian berbasis pekarangan.

Melalui program P2B, maka setiap keluarga di Kaltim dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai tanaman pangan. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam penyediaan sumber gizi yang baik.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan setiap desa membutuhkan setidaknya 700 ekor ayam per minggu untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Jumlah ini dihitung berdasarkan kebutuhan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di berbagai desa guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Satu Satuan Pelayanan melayani 3 ribu penerima manfaat itu setiap hari membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam. Kalau 1 kg ayamnya satu, itu artinya butuh 350 ayam sekali masak. Kalau 2 kali masak dalam seminggu, butuh 700 ayam dalam satu desa," ujar Dadan dalam acara Buka Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, yang merupakan segmen baru dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutnya sebagai "new emerging market" atau pasar baru yang belum pernah ada sebelumnya.

"82,9 juta itu adalah new emerging market. Itu market yang tidak pernah ada sebelumnya. New emerging market 82,9 juta," jelasnya.

Dadan juga menjelaskan jika setiap penerima manfaat diwajibkan mengonsumsi telur dalam satu hari, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur per hari. Dengan asumsi satu kg telur berisi 16 butir, total kebutuhan telur mencapai 5 juta ton.

"Berapa ton 82,9 juta telur itu? Ada yang tahu gak? Satu kilo berapa? Ini kan pengusaha semua. Satu kilo 16 (butir). Jadi kalau 82,9 juta dibagi 16 itu artinya 5 juta kg atau 5 juta ton. Dari mana telur akan kita ambil 5 juta ton sekali makan?" lanjutnya.

Saat ini, Dadan mengungkap Indonesia mengalami surplus produksi pangan, dengan kelebihan 200 ribu ton telur dan 600 ribu ton ayam.

Namun, kata dia, kondisi ini terjadi karena hanya 30 persen penduduk yang mampu membeli ayam dan telur, sementara 60 persen anak-anak di Tanah Air masih mengalami kekurangan gizi.

Oleh karena itu, Dadan berkata BGN berupaya menyerap surplus tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mendukung distribusi pangan bergizi, pemerintah berencana membangun 30 ribu SPPG. Hingga saat ini, baru 726 satuan yang beroperasi dan melayani 2,2 juta orang.

Dalam waktu dekat, jumlahnya akan bertambah menjadi 1.100 satuan untuk melayani 3 juta penerima manfaat.

Selain ayam, Dadan menyebut SPPG juga memerlukan 300 kg sayuran setiap hari. Ia koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu terlibat untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil.

Ia menyarankan agar petani bekerja sama dalam sistem agrikultur terkoordinasi, di mana setiap hari mereka menanam jenis sayuran berbeda guna memenuhi kebutuhan pangan satuan pelayanan.

"Jadi ini luar biasa, jadi tidak mungkin petani sendirian yang menanam, ini harus dalam bentuk kerja sama, diagregasi oleh apa? Koperasi, BUMDes, oleh para pengusaha, sehingga petani bisa meningkatkan produktivitas daerahnya," tandasnya.

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

KARANGANYAR,iNewsmuria.id-Alfian Hadyan Noor alias AHN (30), pengembang perumahan "De Hanan Land" asal Kartasura Sukoharjo ditangkap Satreskrim Polres Karanganyar.

AHN, yang membuka kantor pemasaran PT Sumber Manunggal Makmur Dusun Pundak, Desa Jati, Jaten, Karanganyar itu diduga telah melanggar hak-hak para pembeli perumahan atau tanah kavling yang dia tawarkan.

Lokasi perumahan, lahan siap bangun, atau tanah kavling itu di wilayah perkotaan. Antara lain di Kecamatan Karanganyar Kota, Tasikmadu, Jaten, dan lain sebagainya.

"Kasus ini terungkap dari laporan korban yang mengalami kerugian Rp 60 juta. Kemudian kami lakukan pengembangan dan setelah pelaku kami tangkap, baru muncul korban-korban lain," kata Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono kepada wartawan.

"Sejauh ini total ada 15 laporan. Total (kerugian) dari korban yang sudah lapor sekitar Rp 500 juta, namun kemungkinan akan bertambah. Pelaku diancam Pasal 372 dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun," jelas AKP Bondan.

Lebih lanjut Kasatreskrim mengatakan, pelaku melakukan berbagai modus untuk menipu korbannya. Seperti, memasarkan perumahan tapi beberapa diantaranya tidak sesuai kesepakatan. Contoh, sertifikat belum diuruskan, tetapi uang sudah masuk ke developer.

"Ada pula yang sudah ngurus sertifikat tetapi perumahan tidak segera dibangun. Lalu, Ada yang beli terus sertifikatnya digadaikan," jelasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyampaikan ini usai bertemu Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi di Kantor Wakil Menteri PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah, termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah perdesaan," ujar dia.

Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat mengidentifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan (Hashim Djojohadikusumo). Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama, terutama sebagai pilot project (proyek percontohan)," tutur Fahri.

Untuk saat ini, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujarnya.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi? mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

Oleh karena itu, IsDB membutuhkan arahan untuk menyelaraskan dengan programnya.

"Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus pemaparan program kerja secara konkret, khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh," ujarnya.

Kemudian, dibicarakan rencana konkret roadmap (peta jalan) kerja sama karena dengan target yang sangat besar diperlukan untuk segera membicarakan dengan IsDB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis dalam membahas penataan kawasan Kota Bandung.

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Diskusi ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

Menurut Ara, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

"Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks. Melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ara dalam rilis, Jumat (14/3/2025).

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.

Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung.

Kementerian PKP akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," katanya.

Untuk saat ini dikatakan Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujar Fahri.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi di Jakarta.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," katanya.

Untuk saat ini dikatakan Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujar Fahri.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić di Jakarta.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

Kementerian Koperasi berharap agar para petani susu sapi bisa mandiri dan bisa membuat produk turunan di kampung. Mereka juga diharapkan bisa menyuplai kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkap Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Panel Barus saat berkunjung ke peternak sapi perah KTSP Bojong 3 di Cisurupan, Garut pada Jumat, (14/3/2025).

"Mimpinya, suatu saat melalui koperasi, penginnya punya teknologi pasteurisasi. Sehingga bisa proses dulu dan dibuat produk turunannya di sini," kata Barus kepada wartawan.

Barus menjelaskan, selain bisa mandiri dengan bisa melakukan pengolahan langsung di peternakan, para petani susu sapi yang bernaung di bawah Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan bisa menyuplai stok untuk program MBG.

"Tapi memang di sini kapasitas produksinya masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan. Masih di angka 6,5 ribu liter per hari," kata Barus.

"Untuk satu kecamatan juga tidak akan cukup. Bayangkan kalau ada 10 ribu penerima manfaat, dikali 200 Ml, sudah berapa yang dibutuhkan," ucap Barus menambahkan.

Saat ini para peternak sapi perah di Kabupaten Garut sendiri kebanyakan masih menjual susu sapi mereka ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta.

Barus menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya akan melancarkan sejumlah strategi. Pertama, mendampingi para peternak sapi untuk merapikan koperasi yang menaunginya.

"Artinya, regulasi, peraturan kita lakukan pendampingan hingga pembentukan ke notaris. Harus beres secara kelembagaannya," kata Barus.

Kemudian, kata Barus, pihaknya akan mendorong koperasi untuk bisa representatif dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta permodalan yang menunjang.

"Habis itu, kita dampingi, supaya usahanya bisa berjalan sustain, dan menguntungkan masyarakat di desa," pungkas Barus.

Harapan Berjaya Lewat Kopdes Merah Putih

Di hadapan para pengurus koperasi dan tokoh masyarakat setempat, Panel berbicara mengenai program Koperasi Desa Merah Putih, yang disebutnya memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

"Koperasi tidak hanya sebagai sarana ekonomi. Tetapi juga, sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dan keberlanjutan di tingkat desa," katanya.

Panel mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi banyak dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan pelaku koperasi di Desa, hingga Pemkab Garut. Mereka berharap banyak agar perekonomian desa bisa melesat dan berkembang.

Menurut Panel sendiri, Kabupaten Garut punya segudang potensi yang bisa menyejahterakan masyarakat. Sebab, Garut memiliki potensi alam yang dianggap luar biasa.

"Potensi ekonominya besar. Ada pariwisata, kentang, alpukat, dan kopi Arabica khas dan enak," katanya.

Dalam kunjungannya ini, Panel mengunjungi sejumlah tempat di Cisurupan. Mulai dari Kedai Kopi Aceng yang legendaris, objek wisata alam Nangklak Jaya, hingga peternakan sapi kerah di Desa Balewangi.

Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, Panel berharap agar gerakan ini bisa mendorong pemberdayaan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, hingga memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan ekonomi desa maju dan mandiri.

"Kami sekarang berkonsentrasi untuk mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik perbincangan di level masyarakat desa, agar partisipasi dan ownership warga desa terbangun terhadap Kopdes ini," pungkas Panel.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Banjir besar dengan ketinggian hampir menyentuh atap rumah terjadi di perumahan The Arthera Hill 2. Sekitar 300 KK harus dievakuasi dari rumah yang baru mereka tempati selama 1 tahun tersebut.

Kabar banjir besar yang melanda perumahan The Arthera Hill 2 viral di media sosial. Foto dan video penampakan dari atas perumahan tersebut hanya memperlihatkan atap-atap rumah yang dikelilingi air coklat yang bercampur lumpur.

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

Menyoal Klaim 'Bebas Banjir' Rumah Perumahan The Arthera Hill 2

Salah seorang warga, Adam, mengaku sejak awal ia tidak tahu kawasan rumahnya merupakan area rawan banjir. Sebab ketika dirinya membeli rumah itu, pihak marketing menyebut perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir.

"Ah iya itu ada tag linenya (ada klaim bebas banjir). Kalau brosur (iklan), data-data udah hanyut semua. Dari penyampaian marketing pun seperti itu, bebas banjir. Yah mungkin asumsi mereka karena kalinya dalam dan sedikit tanggul aja. Sebelum kita membeli perumahan ini, ini kan belum jadi, masih kavling. Paling kita tahu titik lokasinya aja," kata Adam.

Hal yang sama juga diakui oleh warga lain yakni Hadi. Ia mengatakan pihak marketing juga sempat menyatakan perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir. Padahal pada saat membeli rumah tersebut, Hadi mengetahui ada kali Cikarang yang melintasi di Desa Jayasampurna, tetapi ia tidak tahu jika lokasinya dekat sekali dengan perumahan yang ia beli.

Warga Patungan Sewa Kontrakan buat Simpan Barang

Warga mengatakan sudah mengalami 5 kali kebanjiran selama tinggal di The Arthera Hill 2. Kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang disebut hingga puluhan juta.

Demi menyiasati hal tersebut, warga memilih menyewa kontrakan untuk menyimpan barang-barang berharga.

Salah satu warga, Adam, mengatakan satu kontrakan tersebut digunakan untuk menyimpan barang milik lebih dari 4 KK. Adam menuturkan biaya sewa kontrakan tersebut sekitar Rp 800 ribu per bulan.

"Supaya bisa cukup-cukupin gitu sharing lah. Istri dipulangin ke kampung. Mau nggak mau seperti itu, jadi emang mau ngamanin barang yang masih bisa diamanin," kata Adam.

Belum lagi, ia juga harus membayar sewa kontrakan sekaligus cicilan KPR setiap bulan sebesar Rp 1,5 juta.

"Iya double kill, makanya kita tadinya udah ada perencanaan mau mudik juga kan, sekarang gimana?" ujar Adam.

Pengembang Buka Suara Penyebab Banjir di Perumahan The Arthera Hill 2

Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti menjelaskan kawasan The Arthera Hill dibangun sejak 2021. Sejak saat itu perumahan tersebut tidak pernah mengalami banjir, terutama pada curah hujan tinggi.

Hal ini dikarenakan perumahan mereka memiliki sistem drainase, water pond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai.

"Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih," kata Ratna seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan terpisah, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo menambahkan, perumahan The Arthera Hill 2 memiliki 2 sistem drainase yakni saluran induk dan saluran kavling.

DPRD Kabupaten Bekasi Undang Warga dan Pengembang The Arthera Hill 2

Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi meminta pihak pengembang perumahan Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo, menyelesaikan dampak banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Mereka juga akan membuat pertemuan lanjutan antara Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi untuk masalah ini

"Komisi I akan merekomendasikan pertemuan gabungan dari Komisi III, karena memang yang perlu menang untuk mencabut perselisihan itu kan dari Komisi III kan, dan dari Komisi I pun mendesak pihak pengembang supaya secepatnya menanggapi atau keseriusannya dalam menanggulangi banjir tersebut," kata Ketua RT 062, Mas Adi saat dihubungi detikProperti, Kamis (13/3/2025).

Pertemuan antara perwakilan warga perumahan Arthera Hill 2 yang terdampak banjir dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi berlangsung pada Rabu (12/3/2025). Dalam pertemuan ini warga diminta untuk menjelaskan kronologi saat rumah mereka terendam banjir besar pada Selasa (4/3/2025) lalu di perumahan tersebut.

Adi mengatakan banjir sudah berlangsung sebanyak 5 kali di perumahan Arthera Hill 2. Dalam kesempatan ini, mereka juga membantah pengakuan pihak pengembang yang mengatakan jika banjir di perumahan Arthera Hill 2 baru terjadi sekali.

Pemulung Incar Barang-barang Hanyut

Adam mengungkapkan banyak pemulung berdatangan ke perumahan mereka mengambil perabotan yang hanyut.

"Banyak yang diambil sama pemulung. Perabotan yang udah keluar," kata salah satu warga The Arthera Hill 2, saat ditemui detikProperti, Rabu (13/3/2025),

Ia mengatakan pemulung tersebut mengincar perabotan warga terutama televisi, kasur, tong sampah, hingga sapu. Mereka tidak dapat menghentikannya karena pada saat itu banyak warga yang memang belum kembali ke rumah masing-masing.

"Kalau ke dalam nggak. Tapi kalau yang di depan-depan diambil juga. Contohnya kayak perabot-perabot, TV. Mereka itu TV, banyak lho. Bener-bener. Kasur, sapu, ember, tong sampah, toren. Semua barang-barang yang hanyut udah kayak barang jarahan," ungkapnya.